Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
56 Documents
Search results for
, issue
"Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora"
:
56 Documents
clear
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DAGANG MELALUI ARBITRASE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 ]]>
<![CDATA[Hanifah Isyana Maulidina]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (266.225 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.475-487
<![CDATA[Perkembangan teknologi informasi sudah menjadikan dunia sebagai pasar bersama sehingga merek mempunyi peran yang penting. Permasalahan yang akan dibahas dan dianalisa pada jurnal ini yaitu bagaimana upaya perlindungan hukum bagi pemegang merek dagang karena pelanggaran merek dan bagaimana prosedur penyelesaian sengketa merek dagang melalui arbitrase berlandaskan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Metode penelitian hukum yang dipakai pada penelitian ini yaitu metode penelitian hukum yuridis normatif. Dari hasil pembahasan dapat diketahui bahwa merek ialah suatu bentuk karya yang diciptakan oleh seseorang dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Negara akan memberikan perlindungan hukum bagi pemilik merek terdaftar maupun kepada konsumen. Jika terjadi persoalan sengketa merek dagang dapat diselesaiakan melalui litigasi dan non litigasi. Para pengusaha banyak menggunakan jalur non litigasi khususnya arbitrase dalam menyelesaikan sengketa karena ada beberapa hal yang menjadikannya lebih efektif dibandingkan dengan metode penyelesaian sengketa lainnya.]]>
<![CDATA[RENDAHNYA KESIAPAN ANAK DALAM PROSES INTEGRASI YANG MENYEBABKAN TERJADINYA RESIDIVIS PADA ANAK ]]>
<![CDATA[Andre Nosa Riyadi]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (166.948 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.126-132
<![CDATA[Anak didik pemasyarakatan /Andikpas merupakan seorang anak yang sedang melaksanakan pembinaan di sebuah Lembaga Pembinaan Khusus Anak/LPKA karena melakukan suatu tindak pidana yang membuat mereka harus berhadapan dengan hukum. Namun, terdapat permasalahan lain seperti banyak dari mereka yang pernah menjalani proses pembinaan di LPKA dan kembali harus menjalani pembinaan karena melakukan tindak pidana untuk kedua kalinya. Pembinaan terhadap anak merupakan salah satu kunci untuk menentukan apakah anak tersebut nantinya bisa kembali ke masyarakat atau justru tidak bisa beradaptasi dan menjadi residivis. Residivis pada anak terjadi karena beberapa faktor salah satunya yaitu rendahnya kesiapan anak untuk melakukan integrasi ke dalam masyarakat. Dari penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi kepustakaan. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah rendahnya kesiapan Andikpas dalam proses integrasi berpengaruh pada timbulnya residivis anak. Indikator kesiapan pada anak dapat kita lihat dari bagaimana efektifnya pembinaan fisik, mental, maupun sosial yang dijalankan di LPKA.. Adapun kebutuhan lain yang harus dimiliki oleh Andikpas sebelum kembali ke masyarakat, seperti kebutuhan sosialisasi yang membuat mereka mendapatkan haknya sebagai seorang warga negara.]]>
<![CDATA[UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI TANAH WARISAN TANPA PERSETUJUAN SELURUH AHLI WARIS MELALUI MEDIASI ]]>
<![CDATA[Puspita Farahdillah]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (379.618 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.381-395
<![CDATA[Tanah warisan sangat berisiko untuk diperjualbelikan karena tanah tersebut masih atas nama pewaris atau orang yang sudah meninggal dunia, sedangkan para ahli waris ingin secepatnya tanah warisan dijual agar bisa dibagi kepada keluarga pewaris. Hak kepemilikan atas tanah tanah warisan pewaris seutuhnya milik ahli waris yang memiliki hubungan hukum dengan si pewaris. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan mempelajari karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Serta penelitian hukum normatif yang mempelajari data-data dari ketentuan atau peraturan hukum, surat kabar, jurnal, dan lain-lain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses mediasi sangat bermanfaat untuk menyelesaikan sengketa jual beli tanah warisan. Dalam hal ini mediator yang berperan penting untuk menyelesaikan masalah ini dengan mendamaikan para pihak.]]>
<![CDATA[DAMPAK DARI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT DENGAN PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LAPAS SINABANG ]]>
<![CDATA[Farhan Arhami]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (209.28 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.288-297
<![CDATA[Melihat pada kondisi sekarang ini terkhusus kaluarnya kebijakan pemerintah tentang program asimilasi covid, banyak tanggapan serta kritikan dari masyarakat sehinga menjadi dampak tersendiri kepada Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan. Adapun sumnber data dari penelitian tersebut ialah data Primer yang merupakan data yang di peroleh melalui wawancara dengan menayakan secara langsung kepada informan serta pertanyaan yang di ajukan sesuai dengan panduan fokus penelitian yang telah di siapkan oleh penulis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak dari kebijakan pemerintah sebegai strategi pencegahan wabah Covid-19 di Lembaga pemasyarakatan kelas III Sinabang. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat banyak pengaruh baik itu posotif maupun pengaruh kebijakan yang negatif, salasatu contoh yang menjadi pengaruh positif adalah berkurangnya penghuni di LAPAS atau RUTAN, dan salasatu contoh lagi pengaruh negatif adalah adanya stiqma yang di lakuan masyarakat kepada narapidana yang memperoleh asimilasi dan integrasi ]]>
<![CDATA[ANALISIS SWOT SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PROGRAM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KLATEN ]]>
<![CDATA[Emilia Rohmawati Asyarifah]]>;
<![CDATA[Arisman Arisman]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (284.88 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.178-188
<![CDATA[Studi ini membahas mengenai upaya peningkatan program pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan inti untuk dapat merubah narapidana menjadi manusia yang bermanfaat bagi masyarakat. Akan menjadi suatu masalah apabila program pembinaan di lapas tidak berjalan dengan optimal. Oleh karenanya, diperlukan suatu analisis untuk mengetahui posisi kekuatan saat ini dan bagaimana strategi yang harus diterapkan. Dengan diketahuinya strategi yang tepat untuk meningkatkan pelaksanaan program pembinaan diharapkan dapat dijalankan dengan lebih optimal. Data diperoleh melalui observasi dan penyebaran kuesioner kepada petugas di Lapas Kelas IIB Klaten. Analisis yang digunakan dalam studi ini adalah dengan teknik analisis matrik IFAS (Internal Factor Analysis Summary) dan EFAS (External Factor Analysis Summary). Hasil studi menunjukkan strategi yang baik diterapkan pada kuandran III, sehingga strategi yang tepat untuk peningkatan program pembinaan adalah dengan mengoptimalkan strategi turnd around. Fokus strategi ini yaitu meminimalkan masalah internal organisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada secara optimal.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN E-COURT DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KOTA MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Karini Rivayanti Madellu]]>;
<![CDATA[Hamzah Halim]]>;
<![CDATA[Hasbir Paserangi]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (454.53 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.531-547
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang Bagaimana Pelaksanaan E-Court dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Makassar. Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual.Berdasarkan apa yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut Pelaksanaan e-court dalam penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri Kota Makassar sudah dapat berkontribusi dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam peradilan, khususnya efisiensi waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh pencari keadilan. Untuk saat ini pengguna e-Courtlebih banyak dari kalangan advokat, sedangkan untuk pencari keadilan yang mendaftarkan sendiri secara langsung perkaranya melalui e-court masih sangat kurang. Pelaksanaan persidangan secara elektronik hanya dilakukan pada tahapan jawab menjawab, panggilan, dan pembacaan putusan, sedangkan untuk proses pembuktian tetap dilakukan secara langsung.]]>
<![CDATA[UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI MENGGUNAKAN ANALISIS SWOT DALAM PELAYANAN KESEHATAN ]]>
<![CDATA[Made Ayu Dian Jayanti]]>;
<![CDATA[Arisman Arisman]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (217.466 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.436-442
<![CDATA[Penyebaran virus COVID-19 yang sulit diprediksi, maka dipandang perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan penyebarannya didalam Lapas. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kela IIA Bangli, mengambil langkah yang terbaik agar narapidana tidak terpapar virus COVID-19 dengan memberikan layanan kesehatan yang dapat meminimalisir terjadinya penularan COVID 19. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mempergunakan metode pengumpulan data wawancara dengan; petugas, tenaga kesehatan dan narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dan disajikan dengan pendekatan analisis SWOT. Dalam penelitian yang dilakukan, menunjukan bahwa strategi alternatif yang digunakan adalah strategi agresif yaitu menggunakan kekuatan internal dengan pemanfaatkan peluang eksternal untuk melakukan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli.]]>
<![CDATA[PERAN KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP PERILAKU PETUGAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA GUNUNG SINDUR ]]>
<![CDATA[Terry Ichwal]]>;
<![CDATA[Muhammad Andy Satrio]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (198.823 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.81-87
<![CDATA[embaga pemasyarakatan merupakan suatu organisasi pemerintah dibawah naungan kementrian hukum dan ham yang memiiki tugas dan fungsi untuk membina, membiimbing dan mempernbaiki perilaku narapidana bertujuan agar narapidana tersebut bertaubat , mengakui kesalahanya dan tidak mengulangi perbuatanya tersebut, tidak hanya itu fungsi dari lembaga pemasyarakatan sendiri ialah melakukan melakukan pembinaan kemandirian serta kepribadian yang mana agar narapidana tersebut dapat mennigkatkan kualitas hidup , kehidupan dan penghidupan yang mana agar ketika mereka kembali ke masyarakat dapat menjadi warga negara yang baik dan ikut turuy membantu proses pembangunan.Terlepas dari itu semua peran kepemimpinan sangat berpengaruh dalam proses berjalanya suatu kegiatan di dalam lapas dari mulai mereka bangun tidur hingga mereka tidur kembali , tidak hanya itu pemimpin juga harus menyatukan presepsi dari para petugas dan narapidana agar terciptanya satu kesatuan untuk tujuan organisasi sehingga tidak adanya perselisihan antara satu dengan yang lain.Seorang pemimpin sudah sepatutnya dapat memberikan contoh suri tauladan dan bersikap tegas terhadap apa yang dipimpinya yang mana sebagai acuan ataupun kontrol sosial terhadap narapidana dan petugas dalam melaksanakan tugas terlebih lagi jika seorang pemimpin dapat memberikan sebuah motivasi untuk menunjang kinerja dari pegawai tersebut.Lembaga pemasyarakatan merupakan suatu tempat berkumpulnya antara narapidana dan petugas dimana mereka memiliki watak serta karakteriknya masing masing dan juga terkadang masih terlihat perbedaan antara lulusan akademi dan pegawai umum itu sebabnya seorang pemimpin harus mampu mengenali masing- masing individu yang ada di dalam lapas , agar perilaku petugas tidak menyimpang dan tujuan dari organisasi dapat tercapai.]]>
<![CDATA[PENCEGAHAN POTENSI KERUSUHAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ]]>
<![CDATA[Mirhandika Febytry]]>;
<![CDATA[Arisman Arisman]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (397.318 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.340-348
<![CDATA[Humans are social creatures who carry out group activities and are also reliable with other humans. Therefore, humans cannot live without other people psychologically, physically, or biologically. However, with a group life that does not interact in humans, it causes incompatibility between one party and the other, resulting in all kinds of conflicts. This also applies in prisons, the emergence of conflict does not have a tremendous impact if left unchecked. The impact that occurs can be in the form of riots which of course can harm all parties, both materially and in life and safety. Therefore, in an effort to prevent potential riots in prisons, research on the causes of riots in prisons is carried out using variables in the form of cases of riots in several places that have occurred before so that they can be identified more deeply. The method used is Pareto diagram analysis, fishbone analysis, and 5W + 1H analysis.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Rahmi Ayunda]]>;
<![CDATA[Melvina Octaria]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (250.684 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.231-244
<![CDATA[Intensitas transaksi perdagangan secara elektronik di Indonesia semakin meningkat. Sebagian besar pengguna berasal dari kalangan anak dibawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak dibawah umur sebagai subjek hukum dalam melakukan transaksi perdagangan secara elektronik. Metode yang digunakan berupa metode yuridis normatif dengan data sekunder sebagai sumber utamanya, serta metode analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa validitas sebuah perjanjian oleh anak dibawah umur dalam melakukan transaksi perdagangan elektronik adalah sah. Meskipun demikian, karena tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian berupa kecakapan maka dapat dibatalkan atas kehendak salah satu pihak yang merasa dirugikan melalui putusan Hakim Pengadilan. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh terdiri dari jalur litigasi dan non-litigasi.]]>
