Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
59 Documents
Search results for
, issue
"Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora"
:
59 Documents
clear
<![CDATA[ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ]]>
<![CDATA[Meli Andriani]]>;
<![CDATA[Rani Apriani]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (212.355 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2401-2407
<![CDATA[Pada penelitian ini, arbitrase dianggap menyelesaikan sengketa dengan cara non litigasi atau tidak melalui pengadilan. Terjadinya sengketa juga dapat diselesaikan di pengadilan ataupun diluar pengadilan, tergantung kesepakatan awal oleh para pihak atau para yang bersengketa. Untuk memenuhi tujuan dari dibuatnya artikel ini, sebagai penulis menggunakan metode Yuridis Normatif. Pada dasarnya Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan untuk memutuskan suatu keputusan yang dilakukan oleh Arbiter dengan adil, dan cepat berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Bersumber penjelasan pada latar belakang yang sudah tercantum, sehingga penulis hendak membahas Implementasi Pengaturan Arbitrase mengenai penyelesaian sengketa dan Putusan Arbitrase saat menangani Kasus.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM WARIS TERHADAP PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DESA JOGOPATEN ]]>
<![CDATA[Fitrohtul Khasanah]]>;
<![CDATA[Muhajir Muhajir]]>;
<![CDATA[Akhmad Muhaini]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (301.07 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2757-2765
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Desa Jogopaten mengkaji tentang fenomena yang sering terjadi di masyarakat, banyak ditemukan penundaan sebelum pelaksanaan pembagian harta warisan. Penundaan tersebut seolah-olah tidak menjadi suatu kekhawatiran di tengah masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan dan tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pembagian harta warisan di Desa Jogopaten Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen. Faktor-faktor penyebab masyarakat tersebut tidak langsung membagi harta warisan karena masih hidupnya salah satu orang tua dari anak pewaris, yaitu suami atau istri pewaris. Salah satu orang tua yang masih hidup tersebut masih memiliki tanggungjawab untuk membiayai pendidikan anak pewaris yang belum selesai menempuh jenjang pendidikan, ahli waris masih dalam kaadaan berkabung, dan masih ada salah satu ahli waris yang menempati rumah warisan dan belum menikah. Adapun bentuk penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik pengumpulan data, penyajian data, kesimpulan, dan dianalisis melalui hukum Islam. Berdasarkan hasil dari penelitian, penulis menyimpulan bahwa penundaan pembagian harta warisan di Desa Jogopaten tidak diperbolehkan karena tidak ada ‘uẑur syar’i yang dapat dijadikan alasan untuk diperbolehkan menurut Hukum Islam.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR SAHAM AKIBAT KEPAILITAN PERUSAHAAN GO-PUBLIC DI PASAR MODAL ]]>
<![CDATA[Laras Almanda Dewi]]>;
<![CDATA[Rani Apriani]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (260.644 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2293-2302
<![CDATA[Investasi khususnya pada produk saham di Pasar Modal selain dapat memberikan peluang keuntungan, juga dapat mendukung pertumbuhan perekonomian negara dan menjaga kestabilan inflasi. Khususnya berinvestasi pada perusahaan Go-Public atau yang dikenal sebagai perusahaan terbuka di Pasar Modal. Namun semakin tinggi return yang akan didapat para investor akan semakin tinggi pula risikonya, misalnya jika perusahaan dinyatakan pailit. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, dimana lebih memfokuskan untuk meneliti dan mengkaji terhadap bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Investor Saham Akibat Kepailitan Perusahaan Go-Public di Pasar Modal. Berdasarkan penelitian, pailitnya suatu perusahaan menyebabkan kerugian bagi para investor berupa Capital Loss. Dalam kondisi seperti ini, perlindungan hukum yang dapat ditempuh para investor yakni melakukan gugatan keperdataan, baik yang diajukan sendiri oleh investor ke lembaga pengadilan ataupun dengan melalui OJK (Otoritas Jasa Keuangan).]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL DALAM MEDIA SOSIAL ]]>
<![CDATA[Anisha Widi Tomo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (257.967 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2640-2649
<![CDATA[Dalam artikel ini fokus kepada perilaku menyimpang, khususnya pelecehan seksual secara verbal yang terkait dalam media sosial. Metode yang digunakan penulis dalam hal ini adalah metode deskriptif bertujuan untuk menjelaskan atau memaparkan suatu kondisi atau keadaan dalam penggunaan media sosial serta bentuk perilaku menyimpang khususnya pelecehan seksual secara verbal yang dilakukan kepada perempuan. Hasil kajian menunjukan beberapa faktor yang menjadikan pelaku maupun korban pelecehan seksual dalam hal ini (1) Minimnya pemahaman dalam menggunakan media sosial di masyarakat (2) Peraturan perundang – undangan belum mengatur secara khusus terkait pelecehan seksual secara verbal (3) Perilaku manusia secara sosial mempengaruhi keberadaan suatu norma sebagai pedoman untuk berperilaku dalam masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa perlu adanya peraturan perundang – undangan yang secara khusus terkait pelecehan seksual secara verbal maupun non-verbal sehingga dapat memberikan perlindungan secara preventif. ]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 6 TAHUN 2002 TERHADAP PERBUATAN KUMPUL KEBO ]]>
<![CDATA[Aditya Miranda Sibu]]>;
<![CDATA[Zuhdi Arman]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (185.313 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2192-2195
<![CDATA[Pada masalah terkait permasalahan kumpul kebo (perbuatan hidup dan hidup ersama antara seorang pria dan seorang wanita tanpa terikat oleh status perkawinan yang sah) sering menimbulkan masalah dan pro kontra di dalam kehidupan masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan yang sering diabaikan oleh masyarakat sehingga masih saja terjadi peningkatan kasus kumpul kebo ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 dalam kehidupan bermasyarakat terkhususnya dalam meminimalisir perbuatan kumpul kebo. Jenis penelitian ini adalah peneliian empiris, yaitu penulis langsung meninjau kelapangan dan meminta data-data sehingga dapat menunjang kelengkapan penelitian ini. Penelitian ini bertempat di Kantor Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa Peraturan Daerah Kota Batam No. 6 Tahun 2002 belum begitu dipahami dan sering kali diabaikan oleh masyarakat, Meski demikian aparat keamanan dan penegak hukum masyarakat setempat terus menerus melakukan pengoperasian dibeberpa titik setempat agar dapat mengurangi peningkatan kasus kumpul kebo agar semua masyarakat bisa hidup di lingkungan yang lebih baik.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA DAN PERANNYA DALAM PROSES REINTEGRASI SOSIAL ]]>
<![CDATA[Ravi Agsel Pratama]]>;
<![CDATA[Mitro Subroto]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (181.412 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2557-2565
<![CDATA[Berkesempatan untuk dapat berasimilasi termasuk melaksanakan cuti mengunjungi keluarga merupakan sebuah hak serta bagian dari program pembinaan yang diberikan kepada narapidana dan anak yang diatur dalam pasal 14 huruf (f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Kemudian untuk tata pelaksanaan beserta persyaratan-nya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Dalam pelaksanaan-nya ternyata menemui hambatan karena disebabkan beberapa faktor. Padahal dengan adanya hak cuti mengunjungi keluarga, ikut untuk mempermudah dalam menuju tujuan pemasyarakatan yaitu reintegrasi sosial. Maka penulis berusaha untuk menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga dan bagaimana kaitannya dengan proses integrasi sosial.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KASUS PENGANIAYAAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI KOTA TANJUNG PINANG ]]>
<![CDATA[Natasha Fraiskam]]>;
<![CDATA[Tantimin Tantimin]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (407.41 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2453-2466
<![CDATA[Keadilan restoratif merupakan konsep pemidanaan, akan tetapi bukan terbatas pada ketentuan hukum pidana (materi maupun formil) saja, keadilan restoratif diamati berdasar segi kriminologi maupun tatanan pemasyarakataan juga. Di Indonesia masalah terkait penganiayaan terjadi bukan di kota besar saja, penganiayaan kerap berlangsung pada daerah-daerah kecil seperti di kota Tanjung Pinang. Tindakan penganiayaan sangat meresahkan bahkan membuat para masyarakat wajib waspada ketika beraktivitas agar tidak terjadi pada dirinya sendiri. Karena dampak dari penganiayaan membuat trauma besar bagi korban dan menimbulkan kecemasan bagi orang sekitarnya. Tujuan dari artikel berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Kasus Penganiayaan berdasarkan Keadilan Restoratif di kota Tanjung Pinang” ini adalah untuk mengetahui sistem peradilan dengan menggunakan keadilan restoratif sudah menjadi alternatif dalam keseimbangan hukum serta memudahkan dalam pemutusan perkara, tujuan penelitian wajib tercermin dengan tegas mengenai yang ingin dituju ketika melakukan penelitian. Jenis pendekatan yang digunakan adalah kualitatif serta menggunakan pendekatan hukum empiris atau non doktrinal.]]>
<![CDATA[PERSPEKTIF HAM ATAS SANKSI TAMBAHAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL ]]>
<![CDATA[Aqnes Yurian Jayana]]>;
<![CDATA[Tantimin Tantimin]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (334.459 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2352-2365
<![CDATA[Tindakan kekerasan seksual kepada seseorang merupakan bentuk paksaan untuk merangsang seseorang agar mau melakukan hubungan seksual. Presiden Republik Indonesia kemudian mengungkapkan Indonesia darurat kekerasan seksual. Respon pemerintah terkait permasalahan tersebut diwujudkan atas undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban. Pemerintah menambahkan sanksi tegas yakni pemberian suntikan kebiri kimia, sanksi ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, Tentang tata cara pelaksanaan dari kebiri kimia. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative. Data yang digunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data dengan mengumpulkan Teknik studi literature dari penelitian terdahulu. Kemudian, analisis data dengan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. sanksi kebiri kimia melanggar empat prinsip moral dari segi hukum salah satunya asas kebebasan agar tidak disiksa serta asas keadilan karena sanksi kebiri kimia berdampak sangat panjang yang akan menyiksa korban. Wacana tentang kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual merupakan langkah yang tidak lagi setia pada gagasan hukum pidana yang demokratis dan berorientasi pada hak asasi manusia dalam reformasi hukum pidana.]]>
<![CDATA[POLITIK HUKUM UU KETENAGAKERJAAN SEBELUM DAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PENGUJIAN FORMIL UU CIPTA KERJA PERKARA 91/PUU-XVIII/2020 ]]>
<![CDATA[Ari Lazuardi Pratama]]>;
<![CDATA[Aloysius Uwiyono]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (377.296 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2700-2716
<![CDATA[ Kontroversi atas Proses pembentukan UU Cipta Kerja akhirnya telah dikonfirmasi oleh Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan terdapat pelanggaran konstitusi dalam selama pembentukan UU Cipta Kerja. Kurang aspiratif, metode pembentukan hingga perubahan naskah menjadi temuan yang terungkap. Kehendak untuk mengubah UU Ketenagakerjaan yang dilakukan melalui UU Cipta Kerja sesungguhnya bukan pertama kali ini dilakukan, dari awal pembentukan UU Ketenagakerjaan melalui banyak perdebatan. Pasca diputuskan inkonstitusionalitas bersyarat ragam tafsir terkuak. Sikap pemerintah dan pembuat UU tetap menerapkan kebijakan terkait perburuhan dengan mengacu pada UU Cipta Kerja. Revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinilai sebagai langkah awal pembentuk Undang-undang untuk memberikan baju baru UU Cipta Kerja.]]>
<![CDATA[UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORBAN AKIBAT INVESTASI BODONG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN ]]>
<![CDATA[Liffianisya Septi Alfarizty]]>;
<![CDATA[Rani Apriani]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (220.015 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2254-2263
<![CDATA[Saat ini, kasus penipuan marak terjadi. Dengan modus investasi pelaku menawarkan keuntungan yang tinggi dalam waktu singkat. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya penipuan ini, salah satunya adalah faktor ekonomi. Di tengah masa-masa sulit seperti ini banyak orang yang menginginkan keuntungan lebih dengan modal lebih sedikit tanpa memikirkan konsekuensi yang akan terjadi di masa depan, tidak optimalnya upaya pemerintah dalam mensosialisasikan pencegahan investasi bodong juga menjadi salah satu faktor yang berkontribusi. Hal ini menyebabkan banyak korban yang menanggung kerugian dengan jumlah besar mulai dari jutaan hingga ratusan juta bahkan mencapai angka miliaran rupiah. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian normative melalui studi pustaka dan pendekatan perundang-undangan. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa investasi bodong tergolong sebagai suatu tindak pidana kejahatan korporasi dengan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dilarang seperti tertera dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.]]>
