Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
59 Documents
Search results for
, issue
"Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora"
:
59 Documents
clear
<![CDATA[MAQASHID SYARI'AH SEBAGAI PENDEKATAN DALAM HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Ardhina Shafa Sipayung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (399.27 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2605-2616
<![CDATA[Perubahan sosial yang dialami muslim di zaman modern memunculkan tidak sedikit masalah serius yang berkaitan dengan syariah atau hukum islam. Disisi lain, metode yang digunakan oleh pembaharu islam belum menemukan jawaban akan masalah masa sekarang ini. hadirnya maqashid syari’ah menjadi udara segar untuk dijadikan pendekatan dalam menganalisis suatu hukum dalam sebuah penelitian. Dengan hadirnya maqashid syari’ah diharapkan juga menambah khazanah keilmuan hukum Islam yang lebih modern dan bisa mengikuti zaman. Dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji perihal maqashid syari’ah sebagai sebuah pendekatan dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis library research. Sifat penelitian ini deskriptif yaitu menyajikan data kemudian menganalisa lalu menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini data uang disajikan tentang maqashid syari’ah itu sendiri. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa maqashid syari’ah dalam sebuah penelitian berkontribusi dalam : a).Memunculkan teori baru; b).Menjadi metode atau pendekatan baru dalam sebuah penelitian karena meskipun sumber hukumnya sama, namun hasilnya bisa saja berbeda karena dikaji dengan alat analisis yang berbeda; c). dan dalam bidang keilmuan, maqashid syari’ah menjadi salah satu bagian dari kajian Filsafat Hukum Islam.]]>
<![CDATA[PERAN BEA CUKAI DALAM PENGAWASAN ROKOK ILEGAL YANG MASUK DALAM ZONA EKONOMI EKSKLUSIF KOTA BATAM ]]>
<![CDATA[Pius Sutri Gusnadi Purba]]>;
<![CDATA[Padrisan Jamba]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (186.389 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2153-2160
<![CDATA[Dalam menjalankan suatu usaha masyarakat juga harus taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dinegara tersebut, khususnya dinegara Republik Indonesia. Menjalankan suatu usaha ada juga masyarakat yang berani melanggar peraturan yang berlaku demi mencari keuntungan yang lebih besar, salah satunya adalah peredaran rokok ilegal. Di Kota Batam peredaran rokok ilegal begitu menjamur, praktek tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemain besar saja, penjual diwarung kecil juga ada menjual rokok ilegal tersebut guna untuk memperoleh keuntungan yang besar. Untuk mengetahui peran Bea Cukai Kota Batam dalam upaya menanggulangi peredaran rokok ilegal. Penelitian ini dilakukan dikantor Bea Cukai Kota Batam Tipe B dengan mengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil dari penelitin tersebut pihak Bea Cukai telah melakukan upaya preventif dan represif guna untuk menanggulangi peredaran rokok ilegal. Dalam upaya tersebut pihak Bea Cukai Kota Batam menemukan beberapa kendala dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu pelaku penyeludup yang menggunakan high speed dalam melakukan operasi mereka diwilayah perairan.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI DIGITAL (E-COMMERCE) STUDI KASUS KERUDUNGBYRAMANA BANDUNG ]]>
<![CDATA[Vybianca Nurmalita]]>;
<![CDATA[Margo Hadi Pura]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (352.317 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2518-2531
<![CDATA[Permasalahan yang dibahas yakni mengenai pengaturan mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik di Indonesia, perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan dalam transaksi jual beli pada situs belanja online, pertanggungjawaban pengelola situs belanja terhadap kerugian yang dialami konsumen pada saat bertransaksi jual beli melalui situs belanja online. Metode pengumpulan data adalah data dari berbagai sumber bacaan, seperti perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, dan internet yang nilainya relevan dengan permasalahan yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik di Indonesia telah dapat diakomodasi dengan baik oleh UU Perlindungan Konsumen dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang terwujud melalui Perlindungan data pribadi konsumen, syarat sahnya transaksi e-commerce, klausula baku, dan pengaturan mengenai objek transaksi e-commerce.]]>
<![CDATA[KEJAHATAN ASUSILA YANG DIREKAM SECARA SEMBUNYI – SEMBUNYI (Pada Kasus Kedai Kopi Starbucks di Jakarta Pusat) ]]>
<![CDATA[Wilian Wilian]]>;
<![CDATA[Oci Senjaya]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (299.528 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2408-2414
<![CDATA[CCTV (Closed Circuit Television) bisa diartikan sebagai perangkat kamera video computerized yang digunakan untuk mengirim signal ke layar screen di suatu ruang atau tempat tertentu. Hal tersebut memiliki tujuan untuk dapat memantau situasi dan kondisi tempat tertentu secara constant, sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan atau dapat dijadikan sebagai bukti tindak kejahatan yang telah terjadi. Pada umumnya CCTV sering kali digunakan untuk mengawasi region publik seperti: bank, hotel, bandara, gudang militer, pabrik maupun pergudangan.Kasus-kasus kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat makin lama semakin mengerikan, kualitas maupun kuantitas kejahatan semakin meningkat. Kejahatan asusila dapat terjadi dalam situasi dan lingkungan apa saja serta pelakunya siapa saja.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA DALAM JUAL BELI SECARA ONLINE MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA ]]>
<![CDATA[Lalu Beny Setiawan]]>;
<![CDATA[Aris Munandar]]>;
<![CDATA[Eduardus Bayo Sili]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (284.285 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2766-2781
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam jual beli secara online menurut hukum positif IndonesiaPermasalahan yaitu: 1) Bagaimana konsep dan pengaturan jual beli secara online? 2) Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam jual beli secara online?Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Adapun Teknik pengumpulan dan penelurusan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan, mempelajari dan mengkaji bahan-bahan hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dirumuskan.Analisis sesuai dengan ketentuan tentang jual beli secara umum diatur dalam KUH Perdata, juga berlaku ketentuan-ketentuan dalam undang-undang transaksi elektronik (UUITE), sedangkan Undang-undang Transaksi Elektronik mengatur transaski Elektronik pada umumnya, dan ketentuan-ketentuan Undang-undang yang secara khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) tentang Perlindungan Konsumen,(UUPK) hanya mengatur jual beli secara konvensional, tidak ada penyebutan khusus untuk jual beli secara online.]]>
<![CDATA[MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ]]>
<![CDATA[Amalia Nurafifah]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (319.012 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2303-2317
<![CDATA[Tidak dapat dipungkiri bahwa pada saat ini persaingan usaha atau kegiatan bisnis yang semakin hari semakin pesat sangat menunjukkan bahwa dalam hal kegiatan usaha yang mencapai ratusan atau bahkan pula ribuan dalam setiap harinya, tidak menutup kemungkinan bahwa dapat terjadi suatu sengketa ( dispute, diferrence ) diantara para pihak yang terlibat dalam dunia bisnis tersebut, yang disebabkan dari semakin banyaknya kegiatan perdagangan yang semakin luas. Dalam sengketa tersebut pasti pula ada salah satu pihak menuntut dan berharap penyelesaian dan pemecahannya dapat diselesaikan melalui sebuah alternatif penyelesaian sengketa yang salah satunya mediasi tentu diharapkan dalam upaya yang dilakukan oleh para pihak untuk dapat menyelesaikan suatu sengketa dengan hasil kesepakatan bersama dengan bantuan seorang mediator yang bersikap netral dan tidak memihak, penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa mampu diharapkan pula selalu berperan dalam membantu para pihak. Sehingga mediasi pula tidak hanya dimanfaatkan dinegara Indonesia saja tetapi dimanfaatkan oleh negara-negara lain, yang pastinya memiliki perbandingan negara satu dengan yang lainnya dalam penerapan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa.]]>
<![CDATA[STIGMA DAN DISKRIMINASI ORANG DENGAN HIV AIDS DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL: STUDI HUKUM ]]>
<![CDATA[Diah Arimbi]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (220.939 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2650-2663
<![CDATA[Pengentasan epidemi HIV AIDS diseluruh dunia dilakukan secara bersamaan, permasalahan terkait dengan HIV AIDS sedikitnya memiliki tiga permasalahan hukum yaitu penanganan, pencegahan dan hambatan sosial (stigma dan diskriminasi). Rumusan masalah bagaimana hak asasi orang dengan HIV AIDS dalam jaminan kesehatan nasional dan bagaimana stigma dan diskriminasi dapat menghambat ODHA untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dalam jaminan kesehatan nasional. Metodelogi penelitian ini menggunakan yuridis normative dan empiris. Data primer dan data sekunder, Teknik sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Hasil penelitian terbukanya status kesehatan peserta JKN dengan HIV mulai dari pendaftaran, sehingga peserta JKN dengan HIV masih banyak mendapatkan stigma dan diskriminasi di fasilitas kesehatan dan masyarakat. Sebagai upaya menghormati Hak Asasi Manusia, maka perlu peningkatan pendidikan kepada masyarakat tentang HIV AIDS dan peningkatan implementasi atas kebijakan yang telah ditetapkan agar amanat konstitusi terkait anti diskriminasi dapat dilaksanakan dengan baik. ]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM TERHADAP HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL (PEMERKOSAAN) ]]>
<![CDATA[Irvan Sitorus]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (272.481 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2204-2213
<![CDATA[Kasus pemerkosaan akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan, hal itu disebabkan oleh banyaknya kasus pemerkosaan yang dilaporkan oleh para korban ke Kepolisian. Tindak pidana pemerkosaan yang sedang ramai terjadi sekarang ini bukan merupakan masalah yang baru, tindakan pemerkosaan ini merupakan hal serius yang harus diambil langkah tegas oleh pemerintah. Dalam pelaksanaannya pidana mati ini tidak bertentangan dengan undang undang, hal ini bisa kita lihat dalam amandemen UUD 1945 pasal 28 A, karena itu pasal 28 A dan pasal 28 (i) UUD 1945 harus dihubungkan dengan pasal 28 (j) yang merupakan perkecualian dari lex specialis Bagi penentang hukuman mati, mereka melakukan kesalahan fatal yakni ketika mereka membiarkan penjahat kekerasan dan pembunuhan dilindungi oleh hak ini, akan terjadi situasi yang mengerikan ketika mereka menempatkan pembunuh/penjahat kekerasan di dalam fokus dan melindunginya dengan berbicara “hak untuk hidup”.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA SEBAGAI SALAH SATU ALAT PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Putri Risna Nurrohmah]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (198.778 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2566-2574
<![CDATA[Konfrontasi yang berlangsung di penduduk pada biasanya bisa dituntaskan lewat 2 jalur, yakni litigasi (majelis hukum) serta nonlitigasi (di luar majelis hukum). Penanganan konfrontasi lewat jalur di luar majelis hukum bisa ditempuh lewat sebagian opsi lain. Penanganan konflik lewat jalur alternatif di luar majelis hukum butuh dikembangkan dengan cara energik cocok dengan transformasi serta keinginan penduduk, dimana pengembangan prosedur alternatif bisa diadopsi dari nilai- nilai serta kebajikan lokal warga yang terdapat, alhasil hasil yang digapai bisa penuhi rasa kesamarataan untuk penduduk. Kebajikan lokal yang diartikan yakni nilai-nilai yang terlihat dalam penduduk adat itu sendiri dengan mengaitkan datuk adat ataupun penduduk dalam daerah adat yang menguasai esensial kasus yang dipersengketakan. Tidak hanya itu, ketentuan tercatat yang legal di kawasan adat pula mempengaruhi dalam cara penanganan konflik ini. pelaksanaan alternatif penanganan konflik berlandas kebajikan lokal bisa diamati dari penanganan konflik di kawasan adat di Indonesia. ]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG MENGALAMI PENGEKSEKUSIAN PAKSA OBYEK JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBT COLLECTOR ]]>
<![CDATA[Arumdani Sekarkinanti Putri]]>;
<![CDATA[Rani Apriani]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (264.829 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2467-2478
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap debitur yang mengalami pengeksekusian obyek jaminan fidusia secara paksa yang dilakukan oleh debt collector serta cara untuk menghindari adanya eksekusi paksa dari debt collector. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa debitur yang mengalami pengeksekusian obyek jaminan fidusia secara paksa juga memiliki perlindungan hukum. Kreditur terhadap debitur yang tidak memenuhi kewajibannya dalam melunasi pengembalian dana peminjaman biasanya memberikan surat peringatan hingga menggunakan jasa debt collector dalam pengeksekusian obyek jaminan fidusia. Namun, pihak kreditur tidak dapat melakukkan pengambilan atau pengeksekusian secara paksa maupun sepihak. Perlindungan hukum terhadap debitur sangat diperlukan dikarenakan dalam proses pengeksekusian terkadang debt collector menggunakan cara yang kurang baik hingga perampasan secara paksa terhadap obyek jaminan fidusia tersebut.]]>
