Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
59 Documents
Search results for
, issue
"Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora"
:
59 Documents
clear
<![CDATA[ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN LEASING DIMASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS PT.MNC FINANCE DI KARAWANG) ]]>
<![CDATA[Rivaldo Sanova]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (211.549 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2330-2339
<![CDATA[Dalam prakteknya seringkali pengunaan leasing dimasyarakat mengalami masalah baik dari nasabah maupun pihak leasing sendiri. Namun seringkali timbul yaitu adanya kredit macet masalah ini dapat diatasi jika kedua belah pihak beritikad baik dalam penyelesaian sengketa nya. Namun dalam kasus yang penulis bahas pihak lessor/kreditur mempunyai respon yang demikian dengan tidak menerima itikad baik dari lesse/debitur untuk membayar setengah dari tunggakkan yaitu 2 bulan dengan alasan yang tidak jelas. Dihubungkan dengan Peraturan Nomor 11/POJK.03/2020 sudah ditetapkan oleh OJK sebagai peraturan tentang Stimulus Perekonomian Nasional Kebijakan Countercylical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (POJK No. 11/2020) maka seharusnya pihak lessor/kreditur tidak menolak itikad baik dari lesse/debitur untuk membayar setengah dari tunggakkannya jika keadaan yang dialami oleh lesse/debitur benar adanya. Untuk itu pihak lessor/kreditur seharusnya melakukan self assessment Namun dengan adanya perbedaan prinsip tersebut, pandangan penulis keduanya haruslah berusaha melakukan alternative penyelesaian sengketa selanjutnya melalui mediasi.]]>
<![CDATA[INOVASI PELAYANAN KUNJUNGAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ARGA MAKMUR ]]>
<![CDATA[Arya Frizkila Purnama]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (215.268 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2671-2680
<![CDATA[Artikel ini membahas tentang inovasi pelayanan kunjungan pada masa pandemi covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang mekanisme dan prosedur inovasi pelayanan kunjungan “TILANG MANTAN (Titipan Langsung Barang dan Makanan bagi Narapidana dan tahanan)” pada masa pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyaraatan kelas IIB Arga Makmur serta mengidentifikasi dampak postif dan dampak negatif dari adanya inovasi pelayanan kunjungan ini. Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif kualitatif. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memanfaatkan pengumpulan informasi secara mendalam. Jenis data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa inovasi pelayanan kunjungan ini memiliki dampak positif baik pada diri WBP sendiri serta sistem pembinaan dan pengaman yang ada di Lapas. Sedangkan dampak negatifnya adalah timbulnya kekhawatiran dari WBP yang berada di dalam lapas akan penularan virus corona melalui barang dan makanan yang dititipkan. ]]>
<![CDATA[PERAN MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) ]]>
<![CDATA[Lastri Maryani]]>;
<![CDATA[Margo Hadi Pura]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (167.364 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2227-2235
<![CDATA[Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan sila 1 dalam Pancasila. Namun pada kenyataannya banyak keluarga yang tidak harmonis sehingga menimbulkan perpecahan di dalam rumah tangga itu sendiri dan mengakibatkan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang PKDRT pada pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sehingga dampak langsung dari Kekerasan Dalam Rumah-Tangga (KDRT) ialah bagi anggota keluarga yakni anak- anak yang akan menganggu pertumbuhan dan perkembangan anak itu sendiri. Masyarakat Indonesia masih mengedepankan penyelesaian secara damai dalam hal menangani perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam keluarga maka dari itu upaya mediasi penal merupakan metode penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang cocok karena dirasa lebih tepat memenuhi rasa keadialan masyarakat dibandingkan melalui jalur litigasi dan juga mengadopsi dari konsep keadilan restoratif bagi para pihak dimana tujuan nya untuk mencapai kembali kondisi yang mapan sebelum terjadinya tindak kejahatan baik pada korban, pelaku dan masyarakat pada umumnya.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG MASKAPAI PENERBANGAN YANG TERPAPAR VIRUS COVID-19 ]]>
<![CDATA[Muhammad Aldyan Nugraha Putra]]>;
<![CDATA[Rani Apriani]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (230.344 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2586-2592
<![CDATA[Dalam era pandemi Covid-19, penumpang maskapai penerbangan dalam melakukan penerbangannya, adapun risiko yang dapat terjadi terhadap penumpang untuk terpapar virus Covid-19. Penumpang yang terpapar virus covid-19 setelah melakukan penerbangan mempunyai perlindungan hukum yang harus dipenuhi oleh maskapai penerbangan sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Metode dalam penulisan penelitian ini ialah menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap penumpang maskapai penerbangan yang terpapar virus Covid-19. Kesimpulan dalam penelitian ini ialah bahwa penumpang berhak mendapatkan ganti kerugian atas terpaparnya virus Covid-19 saat melakukan penerbangan apabila hal ini bisa dibuktikan bahwa penumpang tersebut terpapar saat sedang melakukan penerbangan dengan maskapai tersebut. penumpang dapat melakukan gugatan untuk mendapatkan hak ganti kerugian ]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP MUCIKARI DALAM TINDAK PIDANA PROSTITUSI ]]>
<![CDATA[Mega Sri Rahayu]]>;
<![CDATA[Margo Hadi Pura]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (262.675 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2494-2507
<![CDATA[Prostitusi merupakan masalah yang tidak hanya melibatkan pelacurnya saja, tetapi lebih dari itu yaitu merupakan suatu kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti germo, para calo, serta konsumen-konsumen yang sebagian besar pelakunya merupakan laki-laki yang sering luput dari perhatian aparat penegak hukum. Problematika yuridis dapat dilihat dimana pemidanaan hanya dapat dilakukan kepada mucikari atau germo (pimp) sedangkan terhadap pelacur (prostitute) dan pelanggannya (client) sendiri tidak dapat dikenakan pidana. Untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, dimana penelitian hukum normatif ini menggunakan data sekunder sebagai data utama dengan munggunakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library reseacrh), serta analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis data ini dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan. Pengaturan hukum pidana terhadap para pelaku tindak pidana prostitusi diatur didalam beberapa aturan perundang-undangan yaitu Pasal 296 KUHP, Pasal 506 KUHP, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Pasal 30 Jo Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang pornografi.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN MALPRAKTEK OLEH DOKTER KEPADA PASIEN ]]>
<![CDATA[Andreas Samudra Napitupulu]]>;
<![CDATA[Abdurakhman Alhakim]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (202.643 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2388-2400
<![CDATA[Dunia kedokteran dalam hal ini tentunya berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien sebagai pengguna layanan kesehatan tersebut. Dokter merupakan profesi yang memiliki kewenangan dan kompetensi dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk memberikan kesembuhan terhadap pasien atas permasalahan kesehatannya. Namun kelalaian yang mengakibatkan kerugian terhadap pasien yang dilakukan oleh dokter sering terjadi, dan tidak jarang penegakan hukum terhadap penyelesaian perkara malpraktik tersebut tidak terselesaikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui terkait dengan pertanggungjawaban hukum pidana terhadap dokter atas tindakan malpraktik kepada pasien dan mengetahui hambatan oleh penegak hukum dalam penanganannya. Diketahui bahwa kegiatan malpraktek dan resiko medis merupakan suatu hal yang perlu dibedakan dan dalam penegakan hukum hal tersebut merupakan suatu hambatan karena kurangnya profesionalisme aparat penegak hukum untuk mengetahui hal tersebut serta Indonesia perlu untuk membentuk pengaturan khusus terkait dengan penegakan hukum terhadap kegiatan malpraktik di Indonesia agar memberikan kepastian hukum terhadap pasien sebagai korban.]]>
<![CDATA[PERJANJIAN KERJASAMA BANGUN GUNA SERAH ASET PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH DENGAN PT. SINAR TIGA PILAR ]]>
<![CDATA[Muhanan Muhanan]]>;
<![CDATA[Cahyowati Cahyowati]]>;
<![CDATA[Kurniawan Kurniawan]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (370.89 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2736-2756
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kesesuaian isi naskah Perjanjian Aset Bangun Guna Serah Pemerintah Daerah dengan prinsip-prinsip dalam hukum perjanjian, menganalisis status Aset Bangun Guna Serah Pemerintah Daerah setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian dan menganalisis hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan perjanjian Aset Bangun Guna Serah Pemerintah Daerah Lombok Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian hokum normatif. Isi naskah Perjanjian Aset Bangun Guna Serah (BGS) Pemerintah Daerah telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum perjanjian yakni yang dijbarkan dalam Pasal 1320 BW yang meliputi sepakat, cakap, obyek tertentu dan sebab yang halal dan pada Pasal 1338 BW yang meliputi prinsip kebebasan membuat perjanjian, konsensualitas, itikad baik, kekuatan mengikatnya perjanjian, keseimbangan dan prinsip kepercayaan. Status Aset Bangun Guna Serah (BGS) dalam pemanfaatan dan pengelolaan Aset daerah dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) tahun, namun tetap dapat diperpanjang dan apabila status hak Bangun Guna Serah telah berakhir, maka bangunan hotel berikut fasilitasnya kembali menjadi milik pemerintah daerah, kecuali apabila perusahaan tidak bersedia memperpanjangnya, maka pemerintah daerah akan menawarkannya kepada pihak lain, serta Pemerintah Daerah Lombok Tengah berkewajiban dan bertanggung jawab penuh menyerahkan tanah seluas 20.000 m2 (2 Ha) yang terletak di Desa Kuta dan berhak memperoleh pemeliharaan Aset dengan baik, mendapat kontribusi tetap dari perusahaan, sedangkan pihak investor bertanggung jawab penuh terhadap pembiayaan gedung, proyek-proyek serta pengelolaan dan pemeliharaan Aset daerah dengan tetap menyerahkan kontribusi sebagai Pendapatan Aseli Daerah (PAD) kepada Pemerintah Daerah Lombok Tengah sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian.]]>
<![CDATA[TINJAUAN KRIMINOLOGI MENGENAI KETIMPANGAN RELASI KUASA DAN RELASI GENDER DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL ]]>
<![CDATA[Sylvia Dwi Andini]]>;
<![CDATA[Hana Faridah]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (270.546 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2279-2292
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai suatu permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan kesusilaan yaitu kekerasan seksual. Yang sedang marak terjadi adalah kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, dengan rata-rata korban adalah seorang perempuan dan rata-rata pelaku kekerasan seksual adalah orang yang dikenal oleh korbannya ataupun orang terdekat korban. Dimana dalam terjadinya kekerasan seksual ini selalu berkaitan dengan adanya ketimpangan relasi gender dan relasi kuasa yang selalu membuat pelakunya berada dalam posisi superior dan korbannya berada dalam posisi inferior. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Dalam terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan maka korban sebagai pihak yang dirugikan membutuhkan suatu perlindungan, dan pemerintah telah berusaha memberikan perlindungan melalui beberapa peraturan perundang-undangan seperti Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dan peraturan-peraturan lainnya serta beberapa teori sebab-sebab terjadinya kejahatan dari para tokoh kriminolog.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PROGRAM COMMUNITY BASED CORRECTIONS (CBC) DALAM RANGKA MENGURANGI RESIDIVISME ]]>
<![CDATA[Dewo Tegar Prakasa]]>;
<![CDATA[Mitro Subroto]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (183.771 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2631-2639
<![CDATA[Konsep Community Based Correction (CBC) dalam pemasyarakatan mengklaim lebih efektif dibanding konsep lainnya dalam mengurangi residivisme daripada penjara tradisional, lebih murah daripada penjara, dan untuk menentukan arah dari sebuah penelitian ini digunakan konsep dasar dari sistem pemasyarakatan guna mengurangi kepadatan terutama residivis yang turut andil di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dalam artikel ini menentukan apakah alternatif dari program Community Based Correction (CBC) tersebut mencapai hasil yang ditentukan atau tidak. Perihal yang didapat adalah dinyatakan bahwa tingkat residivisme pemasyarakatan lebih rendah daripada narapidana hanya dalam beberapa kasus dan biaya lebih murah hanya dalam beberapa kasus. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemasyarakatan berfungsi sebagai alternatif yang benar untuk penjara dalam beberapa kasus tetapi lebih sering hanya memperluas jaring dan meningkatkan kontrol negara atas pelaku kriminal.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP STATUS HUKUM ANAK AKIBAT DARI PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH PENGADILAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 392/PDT.G/2020/PA.BATG) ]]>
<![CDATA[Diana Kurniawati]]>;
<![CDATA[Irene Svinarky]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (186.906 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2184-2191
<![CDATA[Perkawinan adalah kebutuhan hakiki manusia untuk melanjutkan keturunan dan mencapai kedamaian dan kebahagiaan hidup melalui pernikahan yang berlaku yang mana laki-laki dan wanita dipersatukan dengan hormat. Kehadiran anak adalah pemegang hak istimewa orang tua, kehadiran seorang anak haruslah dihargai, dihormati serta diakui atas terpenuhinya hak-haknya serta kepastian status garis keturunan kepada orang tuanya. Pada putusan perkara Nomor 392/PDT.G/2020/PA.BATG di Pengadilan Agama Bantaeng mengenai pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan timbul ketika pasangan suami istri memiliki satu anak dan wali nikah yang tidak memenuhi persyaratan yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Berlandaskan metode yang diterapkan, hasil penelitian tentang putusan pembatalan perkawinan tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwasanya putusan pembatalan perkawinan itu sudah memenuhi ketetapan perundang-undangan yang sah serta status anak dampak dari pembatalan perkawinan tetap anak sah dari suami-istri yang dibatalkan perkawinannya. Berdasarkan KHI Pasal 75 huruf (b) bahwasanya putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Batalnya duatu perkawinan tidak bisa memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya, sekalipun perkawinan telah batal, status hukum anak tetaplah anak mereka, status anak tetap anak sah, dan tanggung jawab mengasuh anak tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua.]]>
