Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
49 Documents
Search results for
, issue
"Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora"
:
49 Documents
clear
<![CDATA[PENGARUH PEMBERIAN PROGRAM ASIMILASI BAGI NARAPIDANA RESIDIVIS PADA SAAT PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Novrianza Novrianza]]>;
<![CDATA[Mitro Subroto]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (187.046 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i6.3051-3061
<![CDATA[Penyebaran virus covid-19 menjadi kekhawatiran bagi Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami kondisi overcrowded. Berdasarkan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020, yang menguraikan tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti sebelum pembebasan, dan cuti bersyarat kepada narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Dari hal tersebut permasalahan yang diambil dari penelitian ini yakni bagaimana pengaruh pemberian program asimilasi narapidana saat pandemi covid-19 terhadap pengulangan tindak pidana. Masih adanya narapidana yang melanggar program asimilasi covid-19 yakni melakukan pengulangan tindak pidana kembali dikarenakan oleh factor internal maupun eksternal. Berdasarkan hasil penelitian peran PK Bapas sangat diperlukan dalam melakukan pembimbingan dan pengawasan secara ketat yakni dengan melakukan percakapan melalui media daring (video call), memberikan sosialisasi terhadap keluarga yang menjadi penjamin, melibatkan aparat terkait, dan melakukan kunjungan langsung ke kediaman narapidana yang sedang menjalani program asimilasi.]]>
<![CDATA[PERAN LAPAS TERBUKA KELAS III RUMBAI SEBAGAI BENTUK IMPLEMENTASI KONSEP COMMUNITY BASED CORRECTION (CBC) ]]>
<![CDATA[Gazali Genepsi]]>;
<![CDATA[Mitro Subroto]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (238.424 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i6.2972-2978
<![CDATA[Program pembinaan dalam sistem pemasyarakatan adalah menjalin kembali hubungan narapidana sehingga dapat kembali ke lingkungan masyarakat. Dalam meningkatkan kualitas proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, diperlukan inovasi dalam penerapan sistem pemasyarakatan serta program yang tepat pada proses pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, Community Based Correction (CBC) sebagai inovasi pengintegrasian narapidana terhadap lingkungan masyarakat.Lembaga Pemasyarakatan Terbuka memiliki peran untuk menerapkan Community Based Correction (CBC) yang sangat sesuai untuk menjalin hubungan narapidana dengan masyarakat sehingga dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Community Based Correction adalah proses pembinaan lanjutan dalam mempersiapkan narapidana menjalankan proses reintegrasi sosial yang berdasarkan konsep Community Based Correction (CBC).Community Based Correction (CBC) menjadi konsep atau program pendampingan bagi warga binaan pemasyarakatan selama menjalani sisa masa hukuman dan diberikan kesempatan untuk berintegrasi kembali dalam masyarakat dengan pemantauan dan pengawasan tertentu, yaitu: narapidana harus mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, narapidana diseleksi terlebih dahulu, narapidana tidak boleh dieksploitasi, sistem pengamanan harus minimum, dan tanggung jawab pemindahan narapidana. Implementasi prinsip dasar Community Based Correction (CBC) di Lapas Terbuka Kelas III Rumbai belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.]]>
<![CDATA[ALUR PROSES PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGEKTA KONSUMEN ( BPSK ) KARAWANG ]]>
<![CDATA[Imam Arifin Daffa]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (148.793 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i6.2892-2897
<![CDATA[Pasal 49 ayat (1) juga menyatakan bahwa Pemerintah membentuk organisasi penyelesaian debat pelanggan di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian pertanyaan pembelanja di luar pengadilan. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah lembaga yang dipercaya untuk mengurus dan menyelesaikan pertanyaan antara pelaku bisnis dan pembeli. Kantor tersebut adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menunjukkan kompleksitas proses pengadilan yang umumnya akan panjang, formal dan berbelit-belit dengan pendekatan elektif untuk menyelesaikan perdebatan di luar pengadilan dengan mempertimbangkan standar biaya yang cepat, lugas dan minimal. Penjelajahan ini diarahkan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berkedudukan di Kabupaten Karawang dengan menggunakan pendekatan dan pendekatan yuridis yang mengatur. Tugas BPSK dilihat dari UU no. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat ditempuh dengan 3 (tiga) strategi, yaitu strategi peredaan, intervensi dan mediasi berdasarkan keputusan dan pemahaman dari pertemuan-pertemuan interogasi. Jenis pilihannya adalah konklusif dan membatasi untuk memanfaatkan strategi peredaan dan intervensi.]]>
<![CDATA[PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI LUNAS DAN KUASA MENJUAL TANAH SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI ]]>
<![CDATA[Nasya Agustyna Rahmaesa]]>;
<![CDATA[Winanto Wiryomartani]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (252.506 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i6.3187-3198
<![CDATA[Adanya kondisi dimana calon pembeli yang telah memiliki perjanjian pengikatan jual beli lunas dan kuasa menjual sebagai dasar untuk melakukan pembuatan akta jual beli di hadapan PPAT namun tidak dapat terlaksana karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh calon penjual dan PPAT. Pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah kedudukan pembeli yang memiliki perjanjian pengikatan jual beli lunas dan kuasa menjual dalam jual beli tanah ditinjau dari peraturan perundang-undangan terkait dan perlindungan hukum bagi pembeli yang memiliki perjanjian pengikatan jual beli lunas dan kuasa menjual dalam jual beli tanah yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan dengan tipe penelitian preskriptif dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen atau bahan pustaka menggunakan teknik analisis data kualitatif. Bahwa perjanjian pengikatan jual beli lunas dan kuasa menjual sebagai suatu akta otentik dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi calon pembeli dalam peralihan hak atas tanah melalui jual beli.]]>
<![CDATA[PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN SITUASIONAL DALAM KOMUNIKASI PETUGAS DENGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ]]>
<![CDATA[Ricky Vinosef Tarigan]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (149.382 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i6.3100-3105
<![CDATA[Kepemimpinan situasional adalah gaya kepemimpinan di mana para pemimpin mempertimbangkan tingkat kesiapan anggota tim yang mereka layani dan keunikan setiap situasi. Melihat masih adanya beberapa permasalahan di dalam lembaga pemasyarakatan, maka perlu adanya gaya komunikasi yang tepat untuk diterapkan di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh simultan gaya kepemimpinan situasional terhadap kinerja para pegawai di lembaga pemasyarakatan dalam berkomunikasi dengan para warga binaan. Tulisan ini menggunaan metode kualitatif yang didasarkan pada studi literature mengenai kepemimpinan situasional. Hipotesis dalam tulisan ini ialah bahwa gaya kepemimpinan yang dalam hal ini gaya kepemimpinan situasional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap komunikasi antara petugas dengan warga binaan di lembaga pemasyarakatan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM ASIMILASI BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ]]>
<![CDATA[Jayandi Agung Ramadhan]]>;
<![CDATA[Mitro Subroto]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (170.63 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i6.2802-2810
<![CDATA[Asimilasi adalah program pembinaan dengan membaurkan narapidana atau anak didik pemasyarakatan ke tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, dibutuhkan peran serta masyarakat,petugas, dan narapidana itu sendiri untuk melakukan program asimilasi. Namun, dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat dan rasa khawatir berlebih masyarakat terhadap narapidana membuat masyarakat sulit untuk membantu program asimilasi tersebut. Masyarakat khawatir bahwa narapidana tersebut akan melakukan perbuatannya kembali setelah kembali ke masyarakat. Selain itu, masyarakat kurang percaya akan pembinaan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan terhadap narapidana. Penulisan ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan menggunakan metode observasi dan kajian literatur, penulis mengambil sumber-sumber informasi dari media massa seperti: artikel,jurnal,website (internet) dan peraturan perundang-undangan. Program asimilasi sangat penting bagi individu narapidana, dengan adanya program asimilasi dapat mempersiapkan narapidana untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat, selain itu program asimilasi juga dapat memberikan bekal berupa keterampilan kepada narapidana, baik itu keterampilan bertani,berkebun,industri, dan sebagainya. Oleh karena itu, program asimilasi ini harus lebih di optimalkan dalam pelaksanaannya.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN ASIMILASI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA ]]>
<![CDATA[Octa Dechaprio Gurusinga]]>;
<![CDATA[Mitro Subroto]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (157.019 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i6.2930-2936
<![CDATA[Penulisan jurnal ini berjudul “Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka”. Motivasi di balik tulisan ini adalah untuk melihat usaha-usaha Lembaga Pemasyarakatan untuk memenuhi kebebasan para tahanan dalam hal mengajar. Strategi eksplorasi ini adalah mengatur pemeriksaan yang sah yang menyoroti standar hukum yang pasti untuk pedoman yang dilindungi. Informasi ini menggunakan strategi subjektif untuk memahami informasi yang dikumpulkan dan diperoleh dan diatur dengan sengaja. Berdasarkan pemeriksaan yang telah penulis lakukan pada bagian berikut ini, maka akhirnya sesuai dengan Pasal 9 UU No 12 Tahun 1995, terkait Pemasyarakatan yang menyatakan yaitu dalam rangka penertiban pergantian peristiwa dan arah tahanan di dalam penjara. penjara. Menteri dapat membantu organisasi pemerintah yang berlaku, badan sosial lain atau orang-orang yang pelaksanaannya sesuai dengan pelaksanaan sistem remedial.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PERBANKAN TERHADAP TRANSAKSI FIKTIF (STUDI TERHADAP PUTUSAN NO. 613/PID.SUS/2016/PN MTR) ]]>
<![CDATA[I Wayan Adi Dharma Yasa]]>;
<![CDATA[Kurniawan Kurniawan]]>;
<![CDATA[Eduardus Bayo Sili]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (319.897 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i6.3253-3272
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum nasabah perbankan terhadap transaksi fiktif yang dilakukan oleh pegawai bank, untuk mengetahui bentuk pelanggaran terhadap Putusan No. 613/Pid.Sus/2016/PN. Mtr dan untuk menganalisis bentuk perlindungan hokum kepada nasabah perbankan terkait transaksi fiktif terhadap Putusan No.613/Pid.Sus/2016/PN.Mtr. enelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Bentuk perlindungan hukum nasabah Perbankan terhadap transaksi fiktif (pencatatan palsu) yang dilakukan oleh pegawai bank dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu secara implisit (ImplicitProtection) dan eksplisit (Expliciti Protection). Secara implisit dilakukan oleh intern bank sendiri berupa kebijakan dan tanggungjawab dalam menjalankan aktivitas perbankan, sedangkan secara ekplisit dilakukan dengan cara pengawasan dari Bank Indonesia untuk mengontrol dan mengawasi setiap aktifitas perbankan pada bank umum. Secara normatif perlindungan hukum terhadap transaksi fiktif didasarkan pada Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Lex Spesialis Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentangi Perbankani Syariah, kemudian diakomodir juga oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dan untuk dana simpanan nasabah diatur berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpan serta diatur pula terkait dengan petunjuk pelaksanaan melalui Peratuan Peraturan Bank Indonesia. Bentuk bentuk pelanggaran terkait dana nasabah akibat transaksi fiktif terhadap Putusan No. 613/Pid.Sus/2016/PN. Mtr adalah pelanggaran Pasal 63 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 64 dan Pasal 66 ayat(1) huruf a Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, pelanggaran prinsip mengenai nasabah (know your custumer principle), pelanggaran terhadap penerapan manajemen risiko dan Pelanggaran terhadap Standar Operasional Proseduri (SOP). Perlindungan Hukum kepada nasabah perbankan akibat transaksi fiktif terhadap Putusan No. 613/Pid.Sus/2016/PN.Mtr dilakukan secarai implisit dan eksplisit. Secara Implisit yakni dengan memberikan sanksi administrative dari pihak perbankan berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Saudari Dini Yuliana Qatrunnada dan pengembalian dana kepada nasabah oleh pihak Bank Muamalat. Selain itu juga dilakukan secara eksplisit yakni berupa pemidanaan dan denda di Lembaga Peradilan yaitu Penjara selama 7 Tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh juta rupiah).]]>
<![CDATA[TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN WHITE COLLAR CRIME MELALUI CRYPTOCURRENSI SEBAGAI MATA UANG DIGITAL ]]>
<![CDATA[Taqwa Febrianto]]>;
<![CDATA[Oci Senjaya]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (360.065 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i6.2849-2859
<![CDATA[Dalam penelitian ini membahas tentang Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan White Collar Crime melalui Cryptocurensi Sebagai Mata Uang Digital. Ditengah keberadaan masyarakat Indonesia yang tertarik dengan dengan keberadaan Cryptocurensi maka sesungguhnya mata uang digital tersebut mempunyai dampak yang baik-buruk dan mempengaruhi perubahan bentuk dalam tindak dunia Kriminologi (kejahatan) dan akan selalu berkaitan dengan adanya White collar Crime. Penelitian ini mengunakan pendekatan hukum normatif, yaitu jenis pendekatan berdasarkan ketentuan hukum negara saat ini atau metode pendekatan hukum, yaitu teori hukum dan pendapat para sarjana hukum. Hasil dalam penulisan penelitian ini didapatkan bahwa Cryptocurensi memang membawa dampak yang bagus jika dimanfaatkan dengan hal-hal baik, tetapi jika dimanfaatkan menjadi hal buruk maka akan menimbulkan hal-hal yang buruk seperti fenomena Sextortion di masyarakat]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PENJUALAN TANAH DARI HARTA BERSAMA TANPA PERSETUJUAN MANTAN PASANGAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 183/PDT.G/2019/PN.BYW) ]]>
<![CDATA[Hafizh Prasetya Muslim]]>;
<![CDATA[Sri Laksmi Anindita]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (270.961 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i6.3141-3152
<![CDATA[Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki kewenangan untuk membuat akta jual beli tanah. Tidak jarang tanah yang dijual merupakan tanah atas harta bersama suami-istri yang status pernikahannya telah berakhir karena perceraian namun belum dilakukan pembagian. Jika tanah tersebut dijual tetapi tidak terdapat persetujuan dari salah satu mantan pasangan, maka hal tersebut akan menimbulkan permasalahan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu melakukan penelitian terhadap data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan gambar secara menyeluruh tentang permasalahan yang sedang diteliti. Bahwa tidak adanya persetujuan dari salah satu mantan pasangan terhadap akta jual beli tanah atas harta bersama yang belum dibagi, membuat akta tersebut batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320KUHPerdata yaitu sebab yang halal. Adanya perbuatan penjualan tanah tersebut merupakan perbuatan melawan hukum secara perdata. Sehingga nantinya Pejabat Pembuat Akta Tanah harus bertanggung jawab baik itu secara perdata, administrasi, serta kode etik karena kesalahannya tersebut.]]>
