Garuda - Garba Rujukan Digital

All

Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora

Justitia
Website

Published by Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

ISSN : 23549033 EISSN : 25799398 DOI : -

Core Subject : Humanities, Science, Education, Social,

Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 21 Documents

1 2 3

Search results for , issue "Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora" : 21 Documents clear

PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN RUMAH TANGGA DI KOTA PADANGSIDIMPUAN Sutan Siregar; Indra Purba Harahap
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri bukan hanya kekerasan fisik tetapi juga kekerasan psikis, ekonomi dan seksual. Seharusnya setiap perkawinan (rumah tangga) yang dibentuk mendatangkan kebahagiaan bagi para pihak yang terkait di dalamnya. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (the statute approach) dan pendekatan konsep. Lokasi penelitian berada di Kota Padangsidimpuan. Tujuan penelitian mengkaji penegakan hukum terhadap tindakan kekerasan (KDRT) yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Dari hasil penelitian baik berupa data dan wawancara yang dilakukan dengan Penyidik pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Mediasi yang dilakukan dengan cara Unit PPA menyarankan untuk membuat surat pernyataan yang intinya, korban mau memaafkan tindakan KDRT yang dilakukan oleh pelaku dan pelaku sendiri bersedia dan sanggup untuk tidak mengulanggi dan menyesali perbuatannya, sehingga keluarga diharapkan dapat hidup harmonis dan bahagia.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG ALAT BUKTI TERTULIS BEKAS TANAH ADAT Arohmahani Ranti Saputri; Abrar Saleng; Susyanti Nur
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap pemegang alat bukti tertulis bekas tanah milik adat. Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual.Berdasarkan apa yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut Bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang alat bukti tertulis bekas tanah milik adat yaitu Bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik perorangan pemegang alat bukti tertulis tanah bekas miliik adat melalui 2 (dua) cara: preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dalam bentuk kantor pertanahan melakukan pendataan secara aktif dengan mendatangi pelosok desa atau kampung, bekerjasama dengan perangkat desa atau pemangku adat setempat, mendatangi pemegang alat bukti tertulis bekas tanah milik adat agar bisa didaftarkan dan mensosialisasikan PP No 18 Tahun 2021 termasuk akibat hukumnya apabila tidak didaftarkan. Sedangkan perlindungan hukum represif dalam bentuk mengajukan hak uji materi (judicial review) PP No 18 Tahun 2021 ke Mahkamah Agung, khususnya Pasal 96 oleh pemilik perorangan pemegang alat bukti tertulis bekas tanah milik adat tersebut karena merasa dirugikan dengan berlakunya PP tersebut untuk mempertahankan hak hukumnya.

PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PEKERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Satria Adhi Prana; Margo Hadi Pura
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja salah satu klaster yang menjadi perhatian ialah ketenagakerjaan terutama PKWT. Metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini ialah perubahan dan penghapusan sebagian Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menimbulkan tidak adanya perlindungan hukum bagi pekerja PKWT dan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum bagi pekerja PKWT.

PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM TERHADAP KEADILAN GENDER Agung Gunawan
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Sebagai bangsa yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tidak tertutup kemungkinan banyak individu dari lingkungan sekitar yang penuh dengan syariat Islam. Namun seiring dengan perkembangan zaman, prinsip-prinsip dalam peraturan Islam terus berkembang pesat dan konsisten mengikuti perkembangan zaman untuk membantu umat manusia di muka bumi ini. Tanpa menindas individu. Dari gambaran pembahasan di atas, secara umum dapat dimaklumi bahwa Perda Islam telah mensyaratkan norma hukum keseimbangan arah seksual. Pembenaran di balik eksplorasi ini adalah untuk menyelesaikan perbedaan dalam penilaian keistimewaan warisan di antara individu dan untuk menemukan beberapa solusi tentang sistem legitimasi warisan Islam yang selama ini memerlukan orientasi dalam pengaturan umum peraturan. Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini adalah falsafah regularisasi yuridis, dengan menggunakan data sebagai kaidah yang dikumpulkan atau kaidah-kaidah substansial lainnya, spekulasi-spekulasi yang sah yang dianalisis secara yuridis standar dengan metodologi penyusunan data penelitian kepustakaan.

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PERKARA TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI MEDIA INTERNET STUDI CYBER POLDA SUMATERA UTARA Ilham Saputra
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Perjudian online telah merebak di kalangan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung permissif dan mengganggap perjudian merupakan hal yang wajar. Mengingat di Indonesia saat ini jenis-jenis judi online banyak beredar dan dapat diakses dengan mudah, Maka dari itu tesis ini berjudul “ Upaya kepolisian dalam penanggulangan perkara tindak pidana judi online di media internet (Studi pada Cyber Polda Sumut).” Adapun rumusan masalah dalam tesis ini yaitu: 1) Bagaimana faktor penyebab judi online dan apa saja bentuk-bentuk judi online yang ada di media internet; 2) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku judi online di media internet; 3) Bagaimana kendala dan upaya Kepolisian Unit Cyber Polda Sumut dalam penanggulangan judi online di media internet. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode yang mengacu pada norma-norma hukum yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan guna memperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, penelitian ini memiliki sifat deskriptif. Penulisan penelitian melalui peraturan-peraturan dan bahan hukum yang berhubungan dengan penulisan ini, dalam penelitian melakukan studi lapangan di Subdit V Cyber Ditreskrimsus Polda Sumut, metode analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Subdit V Cyber Ditreskrimsus Polda Sumut. Hasil penelitian menemukan faktor penyebab terjadinya judi online dan bentuk-bentuk judi online yang ada di media internet yaitu faktor internal dan faktor eksternal, dimana faktor internal meliputi faktor sosial dan ekonomi yaitu status sosial dan ekonomi yang rendah seringkali perjudian menjadi pelarian untuk meningkatkan taraf hidup, faktor agama dimana kurangnya keimanan dan hilangnya rasa malu melakukan perjudian sebagai mata pencaharian sampingan, faktor pendidikan juga salah satu dimana rendahnya pendidikan menyebabkan seseorang berfikiran pendek untuk melakukan perjudian online .

PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP TERDAKWA MEMBAWA LARI ANAK DIBAWAH UMUR Marwan Busyro; Muhammad Faisal
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Dalam penulisan penelitian ini membahas tentang pertimbanagan Seorang hakim untuk kejahatan melarikan diri anak kecil berdasarkan Bagian 332(1) KUHP Kedua untuk melarikan diri seorang wanita dengan penipuan, kekerasan atau ancaman Hukuman hingga 9 tahun penjara Kekerasan dengan maksud untuk mendapatkan seorang wanita melalui atau tanpa perilaku pernikahan, dan pelaku perbuatan yang merugikan dirinya sendiri dan akibat perbuatan itu dapat dipidana apabila korban melakukan penuntutan. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode normatif

KAJIAN YURIDIS PENGUASAAN TANAH KAWASAN HUTAN MASYARAKAT PESISIR DI DESA TELUK SANTONG KECAMATAN PLAMPANG KABUPATEN SUMBAWA Abdul Majid; H. Arba; Widodo Dwi Putro
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Penulis ini bertujuan untuk mengetahui, menguraikan, menjelaskan dan menganalisa Kajian yuridis penguasaan tanah kawasan hutan masyarakat pesisir Di Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa yaitu terkait pengaturan hukum terhadap penguasaan tanah dalam kawasan hutan oleh masyarakat pesisir di Desa Teluk Santong dan Bentuk perlindungan hukum terhadap penguasaan tanah masyarakat pesisir dalam kawasan hutan di Desa Teluk Santong. Metode Penelitian Hukum Empiris adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap penguasaan tanah dalam kawasan yaitu, Penetapan kawasan hutan oleh Menteri didasarkan atas Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan dan Bentuk perlindungan hukum terhadap penguasaan tanah masyarakat pesisir dalam kawasan hutan yaitu, perlindungan hukum secara yuridis ialah legalitas formil terhadap tanah yang diberikan oleh negara namun tidak bertentangan dengan hukum Positif, Perlindungan hukum secara sosial ialah pengakuan terhadap penguasaan tanah yang telah dikuasai secara turun temurun terhadap pengelolaan atas tanah tersebut dan Perlindungan hukum berupa penegakan hukum (aplikatif) ialah upaya preventif dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan hukum dan represif dengan upaya teguran dan dilakukan pembinaan (musyawarah mufakat di tingkat Desa) dan secara Tindakan hukum. Adapun kesimpulan yaitu, penguasaan tanah oleh masyarakat di kawasan hutan terjadi secara turun-temurun bahkan sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai Kawasan hutan oleh pemerintah daerah.

PENERAPAN PIDANA DENDA TERHADAP PELANGGARAN JAGA JARAK PANDEMI COVID-19 DI KOTA MATARAM Rini Aryani Putri; Ufran Ufran; Lalu Parman
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pidana denda terhadap pelanggaran jaga jarak pandemi covid 19 di Kota Mataram serta faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan pidana denda terhadap pelanggara jaga jarak. Dengan menggunakan metode penenitian hukum empiris yang mengkaji bagaimana sebenarnya langkah pasti yang dapat di tempuh guna mengoptimalkan penerapan pidan denda terhadap pelanggaran jaga jarak. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Penerapan pidana denda dalam pelanggaran jaga jarak di Kota Mataram telah sesuai dengan mekanisme bahkan aturan yang berlaku dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karentina Kesehatan hingga pada penerapan Peraturan walikota Mataram No 34 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, dari pelaksanaan penegakan mengenai aturan tersebut terdapat banyak pelanggar yang terjaring rajia dan mendapatkan sanksi denda, dari hasil rajia 14 September – Desember 2020 terdapat 532 orang, kemudian rajia yang dilakukan pada tanggal 5 Januari – 8 Mei 2021 terdapat 6412 orang. Faktor kendala dalam penerapan pidana denda pelanggaran jaga jarak Kota Mataram kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait peraturan yang berkaitan dengan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-19. Sehinnga dalam penerapannya petugas mengalami kendala dalam penerapan pidana denda

PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DALAM PEMBUATAN AKTA M. Rizky Pratama; M. Fajri Mekka Putra
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Notaris dalam menyelesaikan kewajiban dan jabatannya harus senantiasa diarahkan oleh peraturan dan pedoman, seperangkat prinsip, dilantarankan dibuatnya mengandung cacat yang sah hal ini disebabkan oleh perbuatan yang disengaja oleh notaris wajib memberikan tanggungjawab. Sehingga menarik untuk dibahas tentang bagaimana pertanggung jawaban dan akibat hukum notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan dalam pembuatan akta. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach) dengan cara analisis bahan secara deskriptif-analisis. Hasil penelitian ini yakni terdapat pertanggungjawaban notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat pada saat pembuatan akta yakni pertanggung jawaban secara administrasi, pertanggungjawaban secara perdata dan pertanggungjawaban secara pidana. Terhadap akta notaris yang dibuat berdasarkan keterangan palsu para pihak yang dirugikan dengan keberadaan akta seperti itu harus mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan akta tersebut. Akta tersebut akan batal apabila telah diputuskan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS TINDAK PIDANA PENCEMARAN TELUK BALIKPAPAN YANG DILAKUKAN OLEH NAHKODA KAPAL MV EVER JUDGER Muhammad Fajar
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Tindak pidana pencemaran melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, (pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau masukkannya makhluk hidup, zat, energi, kompoen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Adapun perusakan lingkungan tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik, kima, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup). Terhadap korporasi Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum jadi harus ada unsur objektif. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya jadi ada unsur subjektif. Mengenai apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab (teorekeningsvatbaarheid) ini KUHP tidak merumuskannya, sehingga harus dicari dalam doktrin atau Memorie Van Toelichting (MvT). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini terdiri dari spesifikasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan Pertanggungjawaban dalam tindak pidana ini, memberikan pandangan pada tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan suatu perbuatan yang oleh hukum akan diancam dengan hukuman, yang dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Maka pandangan dari suatu perbuatan di iterapkan dengan iteori ipertanggungjawaban, karena suatu pertanggungjawaban dalam tindak pidana ini, sudah diatur pada UUPPLH dan terdapat teori-teori pertanggungjawaban yang mengatur suatu unsur-unsur yang objektif maupun subjektif. Parameter ini sangat penting untuk mewujudkan pelaksanaan asas yang sangat penting dalam hukum pidana, Hendaknya dalam RUU KUHP Pasal 50 dan Pasal 51 sudah dapat dijadikan aturan yang ditetapkan dalam suatu pertanggungjawaban, agar mengoptimalkan pertanggungjawaban dari KUHP tersebut

Page 2 of 3 | Total Record : 21

1 2 3

Filter by Year

2022 2022

Filter By Issues

All Issue Vol 8, No 2 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023 Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023 Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 04 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 02 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 01 (2013): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dedy Suhendra

Contact Email
dedy.suhendra@um-tapsel.ac.id

Phone
+6281263002196

Journal Mail Official
justitia@um-tapsel.ac.id

Editorial Address
Jl. Stn Mhd Arief No 32 Padangsidimpuan Sumatera Utara

Location
Kota padangsidimpuan,

Sumatera utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dedy Suhendra

Contact Email dedy.suhendra@um-tapsel.ac.id

Phone +6281263002196

Journal Mail Official justitia@um-tapsel.ac.id

Editorial Address Jl. Stn Mhd Arief No 32 Padangsidimpuan Sumatera Utara

Location Kota padangsidimpuan, Sumatera utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dedy Suhendra

Contact Email
dedy.suhendra@um-tapsel.ac.id

Phone
+6281263002196

Journal Mail Official
justitia@um-tapsel.ac.id

Editorial Address
Jl. Stn Mhd Arief No 32 Padangsidimpuan Sumatera Utara

Location
Kota padangsidimpuan,

Sumatera utara

INDONESIA