cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Maryuliyanna
Contact Email
maryuliyanna@gmail.com
Phone
+6285321043550
Journal Mail Official
hermeneutikapascaugj@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati Jl. Terusan Pemuda No. 01 A Cirebon, 45132
Location
Kota cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Swadaya Gunung Jati
ISSN : 23376368     EISSN : 26154439     DOI : http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL HERMENEUTIKA diterbitkan oleh Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati. JURNAL HERMENEUTIKA tujuannya merupakan kumpulan karya tulis ilmiah hasil riset maupun konseptual bidang ilmu hukum dengan ruang lingkup Hukum pidana, Hukum perdata, Hukum tata negara, Hukum administrasi negara, Hukum international, Hukum masyarakat pembangunan, Hukum islam, Hukum bisnis, Hukum acara, dan Hak asasi manusia. JURNAL HERMENEUTIKA menerima tulisan dari para akademisi maupun praktisi dengan proses blind review, sehingga dapat diterima disetiap kalangan dengan penerbitan jurnal ilmiah berkala terbit setiap dua kali dalam setahun periode Februari dan Agustus dengan nomor p-ISSN 2337-6368 serta e-ISSN 2615-4439.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 14 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 2, No 2 (2018): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum" : 14 Documents clear
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDA MINUMAN BERALKOHOL KABUPATEN INDRAMAYU DALAM UPAYA PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT (Studi Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu) Alam, Kodrat
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2018): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (91.878 KB) | DOI: 10.33603/hermeneutika.v2i2.1565

Abstract

Penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 7 Tahun 2005 tentang Larangan Minuman Beralkohol tidak dapat sepenuhnya mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan, yaitu untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat setinggi mungkin karena kendala dalam penegakan hukum sebagai indikator kontradiksi antara keefektifan hukum (das sollen) di satu sisi, dengan tingkat konsumsi minuman beralkohol yang tinggi (das sein) di sisi lain.
TINJAUAN FILSAFAT ILMU TENTANG PENEGAKAN HUKUM YANG BERBASIS TRANSENDENTAL Riyanti, Ratna
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2018): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (116.286 KB) | DOI: 10.33603/hermeneutika.v2i2.1566

Abstract

Secara formal untuk menjamin terwujudnya aturan hukum dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negara Kesatuan Republik Indonesia , maka  membutuhkan suatu wadah yaitu peradilan yaitu tempat dimana dilakukan aplikasi hukum dan juga para pencari keadilan. Pengemban hukum yang begitu fundamental dituntut harus mampu berfikir keras untuk menemukan keputusan hukum yang tepat. Penegakan hukum disini adalah melihat hakim sebagai manusia yang akan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masayarakat. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum ini adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisah-pisahkan yaitu hukum dan keadilan. Penegakan hukum disini merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkan dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian hidup. Penegakan hukum hanya dapat terlaksana apabila berbagai dimensi kehidupan selalu menjaga harmonisasi (keselarasan, keseimbangan, dan keserasian) antara moralitas sosial, moralitas kelembagaan dan moralitas sipil warga negara yang didasarkan pada nilai-nilai aktual di dalam masyarakat.
TINGKAT PEMAHAMAN DAN PENYALAHGUNAAN OBAT DEKSTROMETROFAN KOMBINASI PADA SISWA SMK KOTA TEGAL Nurcahyo, Heru; Putri, Anggi Rima
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2018): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (32.54 KB) | DOI: 10.33603/hermeneutika.v2i2.1567

Abstract

Seiring dengan tingginya penyalahgunaan narkotika perlu diketahui juga berimbang dengan penyalahgunaan obat prekursor salah satunya dekstrometorfan yang sangat mengkhawatirkan pada berbagai lapisan masyarakat, Kekhawatiran mana sudah sampai pada tahap pemikiran yang dapat menghilangkan generasi (lost of generation) pada suatu ketika nantinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa SMK dalam menggunakan obat dektrometorfan dan apakah terjadi penyalahgunaan obat bebas terbatas tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif observasi dengan Pengambilan sampel secara non probability atau bukan secara acak dengan teknik pengambilan sampel secara quota sampling dengan jumlah 173 responden yang diambil di salah satu SMK KotaTegal. Berdasarkan tingkat pemahaman dalam menggunakan obat dekstrometorfan kombinasi sebesar 63,01 % perlu ditingkatkan tentang pemahaman responden, Sedangkan tentang penyalahgunaan obat dektrometorfan responden sejumlah 96,53 % tidak pernah mengkonsumsi dekstrometorfan kombinasi bisa lebih dari 10 saset/tablet serta 95,95% tidak Menggunkan dekstrometorfan kombinasi dapat diminum bersamaan dengan alkohol dan minuman bersoda.
KAJIAN HUKUM TERHADAP KETERLAMBATAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA Artadi, Ibnu; Sudarminto, Sudarminto; Partinah, Wulansari
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2018): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (79.573 KB) | DOI: 10.33603/hermeneutika.v2i2.1562

Abstract

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengatur kewajiban pendaftaran jaminan fidusia. Khusus untuk Perusahaan Pembiayaan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini paradigma positivisme dengan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis normatif.Proses penegakan hukum apabila terjadi keterlambatan pendaftaran jaminan fidusia, Perusahaan Pembiayaan tidak dapat melaksanakan eksekusi jaminan fidusia secara titel eksekutorial, sehingga apabila debitur cidera janji eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri, penjualan di bawah tangan, atau diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penegakan hukum apabila terjadi keterlambatan pendaftaran jaminan fidusia antara lain harus ada pengawasan dan sanksi yang tegas dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas Perusahaan Pembiayaan, sehingga kewajiban pendaftaran jaminan fidusia dapat berjalan dengan baik.
PROBLEMATIKA HUKUM KEPEMILIKAN TANAH ABSENTEE DI KABUPATEN PEMALANG Hartati, Suci; Mustika, Yuli
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2018): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (86.816 KB) | DOI: 10.33603/hermeneutika.v2i2.1568

Abstract

Kebijakan hukum pertanahan mencakup aspek yang mendasar yaitu prinsip pemenuhan hak-hak kosntitusional rakyat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta menghargai prinsip kesederajatan manusia. Salah satu yang harus diperhatikan yaitu kepemilikan hak atas tanah. Peran Badan Pertanahan Nasional menjadi sangat penting. Penelitian dilakukan di Kabupaten Pemalang dengan pendekatan hukum normatif memandang hukum sebagai norma tertulis dalam hal ini Undang-Undang Pokok Agraria.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pemalang menyangkut pelanggaran kepemilikan tanah absentee dapat dilakukan terlebih dahulu mengetahui penyebab terjadinya kepemilikan tanah absentee diakibatkan oleh kesadaran hukum masyarakat yang rendah dan disebabkan oleh kemiskinan, alternatif penyelesaian masalah yang dilakukan melalui penertiban admnisitrasi serta penertiban norma hukum yang berlaku untuk ditegakan.
AKIBAT HUKUM DOKTER LAYANAN PRIMER DALAM PERANNYA SEBAGAI GATE KEEPER UNTUK SISTEM RUJUKAN BERJENJANG Sutrisno, Endang; Lambok, Betty Dina; Sugiarti, Taty; Mulyono, Paulus
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2018): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (137.269 KB) | DOI: 10.33603/hermeneutika.v2i2.1563

Abstract

Era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) telah mereformasi sistem pelayanan kesehatan. Dokter Layanan Primer yang seharusnya berperan sebagai gate keeper di Fasilitas Kesehatan Primer belum menjalankan fungsinya dengan optimal. Fasilitas Kesehatan Primer yang seharusnya dapat menangani penyakit-penyakit dasar dengan tuntas kerapkali mengeluarkan surat rujukan ke rumah sakit, sehingga gate keeper concept dan sistem managed care tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kajian pada budaya hukum dokter layanan primer perannya sebagai gate keeper dalam sistem rujukan berjenjang dan upaya untuk meningkatkan kepatuhan hukum. Pendekatan penelitian socio legal research, sebab berkaitan rendahnya kesadaran hukum, pengetahuan hukum, sikap dan perilaku hukum. Budaya hukum yang berupa sikap, anggapan, persepsi, gagasan yang apatis, pragmatis kurang mendukung terlaksananya gate keeper concept dengan baik, dibutuhkan kepatuhan hukum dokter layanan primer melalui pengetahuan hukum dan komunikasi hukum dengan cara sosialisasi, edukasi.
TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TENTANG PENGISIAN KOLOM AGAMA DALAM IDENTITAS KEPENDUDUKAN BERDASARKAN PASAL 61 AYAT (2) UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DIKAITKAN DENGAN KEBERADAAN KOMUNITAS DAYAK HINDHU – BUDDHA BUMI SEGANDU INDRAMAYU Kholik, Saeful; Azhari, Ari
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2018): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (62.382 KB) | DOI: 10.33603/hermeneutika.v2i2.1564

Abstract

Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan identitas kependudukan atau kewarganegaraan adalah hak sipil bagi semua warga negara yang telah cukup umur. Meskipun sudah ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 61 ayat (2) , Namun penerapannya masih belum sesuai dengan Undang-undang yang mengatur perihal tersebut, Hal ini membuat warga negara penghayat aliran kepercayaan atau Komunitas Dayak Hindhu ? Buddha Bumi Segandu Indramayu (Dayak Losarang) tidak memiliki identitas kependudukan (KTP) . Alasan yang sering dikemukakan oleh petugas adalah jika diisi dengan menggunakan kepercayaan lain selain agama yang diakui pemerintah atau jika dikosongkan maka database dari pusat tidak dapat membaca dan akan error, sehingga Dayak Losarang gagal memiliki KTP.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implikasi hukum jika kolom agama pada identitas kependudukan tidak di isi atau dikosongkan dan seperti apa kebijakan pemerintah sebagai upaya meniadakan warga negara yang tidak beridentitas kependudukan (KTP) .Guna mencapai tujuan tersebut maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian preskriptif. Lokasi penelitian di Tempat Perkumpulan Komunitas Dayak Hindhu ? Buddha Bumi Segandu Indramayu. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang disusun secara sistematis, logis dan rasional. Data yang terkumpul kemudian diolah, disajikan dan dianalisis secara normatif kualitatif.Hasil kesimpulan ini menunjukan bahwa Akibat Hukum yang timbul, Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak dapat diterbitkan, sehingga terdapat warga negara yang tidak memiliki identitas kependudukan, sebagaimana dituntut oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Diperlukan tambahan variable keterangan mengenai identitas kolom agama, dengan dilengkapi menu pilihan yaitu ?lainnya? atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
AKIBAT HUKUM DOKTER LAYANAN PRIMER DALAM PERANNYA SEBAGAI GATE KEEPER UNTUK SISTEM RUJUKAN BERJENJANG Endang Sutrisno; Betty Dina Lambok; Taty Sugiarti; Paulus Mulyono
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2018): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v2i2.1563

Abstract

Era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) telah mereformasi sistem pelayanan kesehatan. Dokter Layanan Primer yang seharusnya berperan sebagai gate keeper di Fasilitas Kesehatan Primer belum menjalankan fungsinya dengan optimal. Fasilitas Kesehatan Primer yang seharusnya dapat menangani penyakit-penyakit dasar dengan tuntas kerapkali mengeluarkan surat rujukan ke rumah sakit, sehingga gate keeper concept dan sistem managed care tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kajian pada budaya hukum dokter layanan primer perannya sebagai gate keeper dalam sistem rujukan berjenjang dan upaya untuk meningkatkan kepatuhan hukum. Pendekatan penelitian socio legal research, sebab berkaitan rendahnya kesadaran hukum, pengetahuan hukum, sikap dan perilaku hukum. Budaya hukum yang berupa sikap, anggapan, persepsi, gagasan yang apatis, pragmatis kurang mendukung terlaksananya gate keeper concept dengan baik, dibutuhkan kepatuhan hukum dokter layanan primer melalui pengetahuan hukum dan komunikasi hukum dengan cara sosialisasi, edukasi.
PROBLEMATIKA HUKUM KEPEMILIKAN TANAH ABSENTEE DI KABUPATEN PEMALANG Suci Hartati; Yuli Mustika
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2018): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v2i2.1568

Abstract

Kebijakan hukum pertanahan mencakup aspek yang mendasar yaitu prinsip pemenuhan hak-hak kosntitusional rakyat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta menghargai prinsip kesederajatan manusia. Salah satu yang harus diperhatikan yaitu kepemilikan hak atas tanah. Peran Badan Pertanahan Nasional menjadi sangat penting. Penelitian dilakukan di Kabupaten Pemalang dengan pendekatan hukum normatif memandang hukum sebagai norma tertulis dalam hal ini Undang-Undang Pokok Agraria.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pemalang menyangkut pelanggaran kepemilikan tanah absentee dapat dilakukan terlebih dahulu mengetahui penyebab terjadinya kepemilikan tanah absentee diakibatkan oleh kesadaran hukum masyarakat yang rendah dan disebabkan oleh kemiskinan, alternatif penyelesaian masalah yang dilakukan melalui penertiban admnisitrasi serta penertiban norma hukum yang berlaku untuk ditegakan.
TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TENTANG PENGISIAN KOLOM AGAMA DALAM IDENTITAS KEPENDUDUKAN BERDASARKAN PASAL 61 AYAT (2) UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DIKAITKAN DENGAN KEBERADAAN KOMUNITAS DAYAK HINDHU – BUDDHA BUMI SEGANDU INDRAMAYU Saeful Kholik; Ari Azhari
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2018): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v2i2.1564

Abstract

Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan identitas kependudukan atau kewarganegaraan adalah hak sipil bagi semua warga negara yang telah cukup umur. Meskipun sudah ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 61 ayat (2) , Namun penerapannya masih belum sesuai dengan Undang-undang yang mengatur perihal tersebut, Hal ini membuat warga negara penghayat aliran kepercayaan atau Komunitas Dayak Hindhu – Buddha Bumi Segandu Indramayu (Dayak Losarang) tidak memiliki identitas kependudukan (KTP) . Alasan yang sering dikemukakan oleh petugas adalah jika diisi dengan menggunakan kepercayaan lain selain agama yang diakui pemerintah atau jika dikosongkan maka database dari pusat tidak dapat membaca dan akan error, sehingga Dayak Losarang gagal memiliki KTP.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implikasi hukum jika kolom agama pada identitas kependudukan tidak di isi atau dikosongkan dan seperti apa kebijakan pemerintah sebagai upaya meniadakan warga negara yang tidak beridentitas kependudukan (KTP) .Guna mencapai tujuan tersebut maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian preskriptif. Lokasi penelitian di Tempat Perkumpulan Komunitas Dayak Hindhu – Buddha Bumi Segandu Indramayu. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang disusun secara sistematis, logis dan rasional. Data yang terkumpul kemudian diolah, disajikan dan dianalisis secara normatif kualitatif.Hasil kesimpulan ini menunjukan bahwa Akibat Hukum yang timbul, Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak dapat diterbitkan, sehingga terdapat warga negara yang tidak memiliki identitas kependudukan, sebagaimana dituntut oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Diperlukan tambahan variable keterangan mengenai identitas kolom agama, dengan dilengkapi menu pilihan yaitu “lainnya” atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Page 1 of 2 | Total Record : 14

 1   2 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2023): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2022): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2022): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2021): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2021): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2020): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2020): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2019): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2019): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2018): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2018): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2015): Jurnal Ilmu Hukum Hermeneutika Vol 1, No 1 (2007): Jurnal Hukum Hermeneutika More Issue