Legalitas: Jurnal Hukum
Legalitas: Jurnal Hukum is a peer-reviewed open access journal that aims to share and discuss current issues and research results. This journal is published by Center for Law Research and Development, Master of Law Program, Batanghari University, Legalitas: Jurnal Hukum contains research results, review articles, scientific studies from legal practitioners academics covering various fields of legal science, criminal law, civil law, administrative law, constitutional law, law Islamic business and law and other fields of study relating to law in the broadest sense. This journal is published twice a year, in June and December.
Articles
21 Documents
Search results for
, issue
"Vol 14, No 1 (2022): Juni"
:
21 Documents
clear
<![CDATA[Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Profesi Dokter Dalam Penyelesaian Sengketa Medis ]]>
<![CDATA[Boy Siregar]]>;
<![CDATA[Alpi Sahari]]>;
<![CDATA[Ahmad Fauzi]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 14, No 1 (2022): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v14i1.279
<![CDATA[Pembuktian seorang pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk direhabilitasi terbilang cukup sulit sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan hal yang sulit, karena harus melihat awal pengguna narkotika menggunakan narkotika dan diperlukan pembuktian bahwa pengguna narkotika ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dalam implementasinya Mahkamah Agung mengeluarkan terobosan dengan mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 yang menjadi pegangan pertimbangan hakim dalam memutus narkotika. 2. Pemikiran Double Track System menginginkan adanya kesetaraan antara Sanksi Pidana dan sanksi tindakan, tentu saja ini sangat perlu diterapkan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika sekaligus sebagai pecandu narkotika, sehingga tentu saja ada efek jera dan proses penyembuhan dari pelaku kejahatan narkotika tersebut dapat berjalan, sehingga bagi para pelaku kejahatan narkotika dan dengan proses ini dilksanakan akan mampu untuk sembuh dari ketergantungan penggunaan Narkotika dan jera karena adanya sanksi pidana. Namun jika korban penyalahgunaan narkotika hanya perlu diberikan tindakan penyembuhan/rehabilitasi dari pemerintah. ]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) oleh Notaris ]]>
<![CDATA[Hariyanto Hariyanto]]>;
<![CDATA[Nurmala Saputri]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 14, No 1 (2022): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v14i1.301
<![CDATA[This study aims to analyze the position of the Power of Attorney to impose Mortgage (SKMHT) made by a Notary and to analyze the legal implications of the Power of Attorney to impose Mortgage (SKMHT) made by a Notary. The method in this study is a normative research method using a conceptual approach and legislation. The results of this study include: First: The position of the Power of Attorney for Imposing Mortgage (SKMHT) using a notarial deed made by a Notary has been relegated to an under-handed deed, because specifically the authority to make a Power of Attorney for Imposing Mortgage (SKMHT) has been delegated to the Land Deed Maker Official. (PPAT) as stated in PP 37 of 1998 concerning Regulation of Land Deed Maker Officials (PPAT). Second: The legal implications of making a Power of Attorney for Imposing Mortgage (SKMHT) made by a notary in the form of a notarial deed cannot be used as perfect evidence. The form of SKMHT is only determined based on PMNA/Perkaban Number 3 of 1997 as amended by Perkaban Number 8 of 1997. SKMHT made in the form of a Notary deed contains defects because it does not comply with the requirements of a Notary deed as stipulated in Article 38 of the Law on Notary Positions ( UUJN) The authority of a Notary is to make or create a deed, if a Notary makes a SKMHT by filling in the fields provided by the BPN, the SKMHT made by a Notary in this way does not have perfect evidentiary power.]]>
<![CDATA[Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Di Wilayah Pelabuhan (Studi Di Polres Pelabuhan Belawan) ]]>
<![CDATA[Mustafa Nasution]]>;
<![CDATA[Triono Eddy]]>;
<![CDATA[Alpi Sahari]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 14, No 1 (2022): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v14i1.280
<![CDATA[Modus operandi yang dilakukan pelaku tindak pidana peredaran gelap Narkotika di wilayah Pelabuhan Belawan antara lain: Pertama, masuk secara ilegal melalui pelabuhan-pelabuhan tidak resmi. Kedua, pelaku memuat barang yang tidak sesuai dengan dokumennya dengan masukkan Narkotika di dalam barang muatan. Ketiga, menggunakan kapal nelayan dengan transaksi di tengah laut. Keempat, melalui jalur-jalur tikus dan luput dari pengawasan petugas. Kondisi faktual menggambarkan bahwa tindakan kepolisian melalui pendekatan penal policy yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara khususnya Polres Pelabuhan Belawan guna mengamankan wilayah Pelabuhan dari potensi ancaman tindak pidana penyelundupan Narkotika dirasakan belum optimal, hal ini disebabkan oleh kurangnya kerjasama antar lintas sektoral yang ada, misalnya TNI AL, Bea Cukai, KPLP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Pemda serta Kesatuan Operasional Dasar (KOD). Adapun permasalahan di dalam penelitian tesis ini terkait dengan pemberantasan peredaran gelap Narkotika oleh Polres Pelabuhan Belawan, faktor-faktor penghambatan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dimaksud. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini terdiri dari spesifikasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator belum optimalnya penanganan dengan pendekatan penal policy yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan Belawan dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika antara lain dalam pelaksanaan tindakan kepolisian belum dilakukan melalui penyusunan perencanaan yang matang dengan melibatkan lintas sektoral, sehingga upayaupaya yang dilakukan dalam kegiatan operasi tindakan kepolisian dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika di wilayah Pelabuhan belum sepenuhnya mampu menyentuh berbagai aspek yang berkaitan dengan upaya srategis melalui koordinasi, komunikasi antar instansi sebagaimana dirumuskan dalam tata kelola manual mutu yang tersusun dalam susuan tata kelola organisasi Kepolisian yang mencakup kewenangan Polres Pelabuhan Belawan dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika di wilayah Pelabuhan Belawan. ]]>
<![CDATA[Hibah Wasiat Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat ]]>
<![CDATA[Hamdani Hamdani]]>;
<![CDATA[Adi Mansar]]>;
<![CDATA[Tengku Erwinsyahbana]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 14, No 1 (2022): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v14i1.324
<![CDATA[Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Register Nomor 42/Pdt. G/2007/PN-RAP memutuskan bahwa isteri dan ketiga anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat tidak mendapatkan hibah wasiat, padahal almarhum suaminya telah mewasiatkan bahwa tanah seluas 8 hektar telah diwasiatkan untuk isteri dan ketiga anak tersebut. Berdasarkan putusan itu perlu untuk melihat prosedur pemberiah hibah wasiat dalam hukum perdata. Putusan Pengadilan yang menolak gugatan hibah wasiat tersebut juga patut dipertanyakan terkait dengan hukum hibah wasiat ayah kepada anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Putusan itu sekaligus tidak memerhatikan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat.Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian bahwa Prosedur hibah wasiat harus melalui surat wasiat termaktub dalam Pasal 875 KUH Perdata. Surat wasiat dimaksud harus berbentuk akta yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hal itu, maka pembuatan wasiat sepatutnya dibuktikan dengan adanya bukti tertulis, meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa wasiat dapat dilakukan baik secara lisan maupun tulisan. Hukum hibah wasiat ayah kepada anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat adalah boleh karena termasuk bagian dari wasiat (testament) berdasarkan isinya dapat berupa wasiat yang berisi penunjukan ahli waris (erfstelling). Wasiat ini maksudnya adalah wasiat dimana orang yang mewasiatkan memberikan seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya kepada seorang atau lebih yang bukan ahli warisnya pada saat pewaris meninggal dunia. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai penerima objek hibah yang dikuasai pihak lain, paling tidak ada 2 solusinya. Pertama melalui istbat nikah yang sering disandingkan dengan pengajuan sahnya anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatat dengan tujuan mendapatkan pengesahan yang sama seperti istbat nikah. Kedua, dengan cara hakim memutuskan gugatan hibah wasiat dengan memberikan berupa hadiah.]]>
<![CDATA[Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Penistaan Agama ]]>
<![CDATA[Abdul Bari Azed]]>;
<![CDATA[Sarbaini Sarbaini]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 14, No 1 (2022): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v14i1.319
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah Untuk memahami dan menganalisis kebijakan penanggulangan kejahatan penistaan agama, dan kebijakan penanggulangan aliran sesat untuk masa yang akan datang. Metode penelitian adalah menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Kebijakan penanggulangan aliran sesat dengan menggunakan hukum pidana untuk saat ini dapat dilakukan dengan menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang di luar KUHP, terutama Undang-Undang Nomor 1 Pnps 1965. Kebijakan penanggulangan aliran sesat dengan menggunakan hukum pidana untuk masa yang akan datang, dapat dilakukan dengan antisipasi yuridis, yaitu mempersiapkan berbagai peraturan yang bersangkut-paut dengan aliran sesat sebagai bagian dari tindak pidana agama, terutama dalam Konsep KUHP.]]>
<![CDATA[Pengaturan Suap Di Sektor Swasta Sebagai Suatu Tindak Pidana Korupsi Menurut United Nation Convention Agains Corruption (Uncac) Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Indra Kurniawan]]>;
<![CDATA[Marlina Marlina]]>;
<![CDATA[Dedi Harianto]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 14, No 1 (2022): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v14i1.325
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetuahui pengaturan hukum mengenai suap di sector swasta, factor-faktor terjadinya suap dan mencegah serta memberantas tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan mempergunakan pendekatan yuridis normatif (Legal Reseach) untuk mendapatkan data sekunder dilakukan penelitian dengan cara riset dan wawancara, untuk memperoleh data primer melalui bahan-bahan pustaka dan perundang-undangan., berdasarkan indikator adalah sebagai berikut: Pertama, Dalam pembukaan United Nations Convention against Corruption (UNCAC) dinyatakan bahwa negara-negara pada Konvensi tersebut prihatin atas keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum. Kedua, Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana khusus yang dimiliki penyelanggaraan negara memiliki andil yang cukup besar dalam melatarbelakangi terjadinya korupsi. Menyalahgunakan kewenangan berarti menyalahgunakan kewajiban yang dibebankan atau yang melekat pada jabatan dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum di tempat dia berada dan bekerja. Menyalahgunakan kesempatan berarti menaylahgunakan waktu yang seharusnya dipergunakan untuk menjalankan kewajiban sesuai dengan jabatan dan kedudukan yang telah dibebankan kepadanya, dan penyalahgunaan sarana merupakan penyalahgunaan alat dan sarana yang melekat padanya yang dipergunakan dalam menjalankan jabatan dan kewajiban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi institusi. Ketiga, Penanganan tindak pidana melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dikenal dengan upaya penal (represif) yaitu dengan memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana sehingga memberikan sanksi terhadap tindak pidana suap merupakan reaksi atas perbuatan suap yang telah dilakukan.]]>
<![CDATA[Kriminalisasi Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Pidana ]]>
<![CDATA[Bunyamin Alamsyah]]>;
<![CDATA[Sigit Somadiyono]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 14, No 1 (2022): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v14i1.320
<![CDATA[Realita yang terjadi di tengah masyarakat, masih terjadi praktek nikah siri, sedangkan nikah siri memiliki dampak negatif terhadap perlindungan hukum bagi anggota keluarga, sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka sesuai dengan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum serta tujuan penegakan hukum, perlu dilakukan pembaharuan hukum terhadap ketentuan sanksi pidana pelaku nikah siri dalam hukum pidana perkawinan di Indonesia. Metode penelitian yuridis normatif sehingga diperoleh tujuan penelitian ini adalah Menjelaskan tentang penerapan sanksi pidana nikah siri yang ada dalam Pidana Pernikahan saat ini, menganalisa hambatan dan upaya untuk mengatasi praktek nikah siri yang ada saat ini, dan menjelaskan sanksi pidana yang seharusnya dikenakan kepada pelaku dan pelaksana nikah siri.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebakaran Hutan Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan ]]>
<![CDATA[Nyimas Enny Fitriya Wardhany]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 14, No 1 (2022): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v14i1.326
<![CDATA[Berasal dari pencemaran atas pengrusakan lingkungan disebabkan oleh perbuatan manusia atau dilakukan oleh badan hukum korporasi baik disengaja ataupun secara tidak segaja yang telah melampaui batas baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Kasus kebakaran hutan yang terjadi di Provinsi Jambi yang mengakibatkan kabut asap tebal, polusi udara, dapat menganggu keamanan dan keselamatan penerbangan dan kesehatan manusia. Dalam perkembangan kaedah hukum pidana Indonesia, korporasi dapat dibebani dengan pertanggungjawaban pidana, atau dapat dikatakan sebagai subjek hukum pidana. Terhadap korporasi yang mencemari dan merusak lingkungan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dari undang-undang kehutanan dan hukum lingkungan. Data ini menggunakan penelitian hukum normatif yang dipadukan dengan penelitian hukum empiris sebagai bahan penunjang dengan cara mendiskripsikan, mensistematisasikan, menginterprestasikan, menganalisis dan mengevaluasi semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi yang disinergikan dengan melihat praktiknya dalam pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kebakaran hutan yang menimbulkan kerusakan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertama: Dampak yang terjadi dalam kebakaran hutan yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Antara lain: Hujan asam, Penipisan Ozon, Pemanasan Global Kesehatan Masyarakat,dan berdampak pada tanaman. Kedua: Pertanggung-jawaban pidana korporasi terhadap kebakaran hutan yang menimbulkan kerusakan lingkungan di bebankan kepada korporasi sebagai badan hukum yang merupakan subjek hukum pidana yang harus bertanggungjawab karena menimbulkan kerusakan lingkungan. Ketiga : kebijakan hukum pidana terhadap pertanggungjawaban korporasi dalam pembakaran hutan yang menyebabkan kerusakan lingkungan dengan melalui sarana penal dan non-penal, sarana penal yakni Sanksi Administratif, sanksi perdata, sanksipiana. Serta kebijakan hukum pidana yang dilakukan melalui pendekatan preventif dengan menggunakan sarana non penal]]>
<![CDATA[Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Pornografi ]]>
<![CDATA[Ferdricka Nggeboe]]>;
<![CDATA[Ibrahim Ibrahim]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 14, No 1 (2022): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v14i1.321
<![CDATA[Penyebaran pornografi melalui internet inimerupakan kejahatan yang biasa disebut kejahatantanpa korban (victimeless crime), yakni para korbanlah yang justru menghendaki mengaksesnya, dan bahkanmereka mau membayar biaya keanggotaannya, maka merupakan tugas dari pemerintahlah untuk mengambil tindakan tegas terhadap kejahatan ini. Bila ingin menindak tegas para pelaku dalam penyebaran pornografi di media sosial,tentunya tidak dapat dilihat secara sepintas lalu. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif dan empiris. Untuk mencapai tujuan penelitian memahami dan menganalisis penegakan sanksi pidana terhadap pelaku penyebaran pornografi dan sanksi pidana yang sudah diputuskan oleh hakim menjadi efekjera terhadap pelaku penyebaran pornografi.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Terhadappelaku Tindak Pidana Mengedarkan Obat Tanpa Izin Edar ]]>
<![CDATA[Suzanalisa Suzanalisa]]>;
<![CDATA[Nuraini Zachman]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 14, No 1 (2022): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v14i1.323
<![CDATA[Obat dalam pelayanan kesehatan merupakan komponen yang sangat penting karena diperlukan dalam sebagian besar upaya kesehatan. Dewasa ini meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan juga mendorong masyarakat menuntut pelayanan kesehatan termasuk pelayanan obat yang semakin professional sehingga diperlukan peraturan perundang undangan dalam rangka menghindari terjadinya penyalahgunaan atau penyimpangan dalam menggunakan sediaan farmasi/alat kesehatan yang dapat membahayakan masyarakat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, mengedarkan obat dengan melakukan penyimpangan sudah tentu obat tersebut tidak dapat digunakan dalam proses penyembuhan. Spesifikasi Penelitian dalam penelitian ini adalah Empiris Normatif. Sehingga berguna bagi para penegak hukum harus bisa lebih melihat aspek sosiologis secara mendalam dalam memberi pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana obat tanpa izin edar, yang mana tujuan dari itu semua adalah memberi efek jera.]]>
