cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M. Alpi Syahrin
Contact Email
eksekusi.journaloflaw@gmail.com
Phone
+6285271930852
Journal Mail Official
eksekusi.journaloflaw@gmail.com
Editorial Address
http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/eksekusi/about/editorialTeam
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Eksekusi : Journal Of Law
Published by Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
ISSN : 27145271     EISSN : 26865866     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art, Social,
Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Eksekusi (Journal Of Law) merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Eksekusi (Journal Of Law) sebagai salah satu Media pengkajian dan penyajian karya Ilmiah terutama dibidang Ilmu Hukum (Kajian Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Adat, Hukum Internasional, dll).
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 2 (2023): Eksekusi : Journal Of Law" : 8 Documents clear
Implementasi Larangan Membunyikan Compact Disc Suara Burung Walet di Luar Ketentuan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet di Kabupaten Rokan Hilir Wulandari, Retno; Fahmi, Sudi; ardiansah, ardiansah
EKSEKUSI Vol 5, No 2 (2023): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v5i2.24363

Abstract

Pasal 11 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Izin  Penangkaran Sarang Burung Walet, yang menyatakan bahwa: “Pemegang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet, dilarang Membunyikan suara kaset/ Compact Disc (CD) suara burung walet pada siang dan malam hari kecuali pukul 16.00 s/d 19.30 WIB.” Namun larangan tersebut masih dilanggar. Tujuan penelitian: Untuk menganalisis implementasi larangan; Untuk menganalisis hambatan; serta Untuk menganalisis upaya mengatasi hambatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis/ empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang – undangan dan  pendekatan kasus dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa Pertama, Implementasi larangan dilanggar, dibuktikan tahun 2021 sampai 2023 masih ada pelaku usaha pemegang izin penangkaran sarang burung walet yang membunyikan Compact Disc suara burung walet pada siang dan malam hari selain pukul 16.00 s/d 19.30 WIB. Kedua, Hambatannya adalah: faktor aparat pemerintah daerah, faktor sarana/fasilitas, serta faktor masyarakat: Ketiga, upaya mengatasinya: dari faktor aparat pemerintah daerah sebaiknya: penegakan hukum bagi pelanggar; peningkatan kerjasama dan koordinasi antar instansi dalam pengawasan serta membuang ego sektoral; menyelenggarakan sosialisasi. Dari faktor sarana/fasilitas sebaiknya: Pemerintah Provinsi Riau membantu pendanaan di kabupaten; anggaran Dinas Lingkungan Hidup setempat difokuskan untuk pengawasan; anggaran Satuan Polisi Satpol PP setempat difokuskan untuk operasi yustisi. Dari faktor masyarakat sebaiknya: pengusaha memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat; menerapkan sanksi pencabutan izin kepada pelanggar; Masyarakat sekitar bangunan penangkaran melaporkan pelanggaran; melakukan sosilisasi Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Izin  Penangkaran Sarang Burung Walet.Kata Kunci: Larangan, Suara, Burung Walet
APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF NOTARY ACCURACY AS AN EFFORT TO AVOID THE PRACTICE OF MAKING NOMINEE AGREEMENTS RELATED TO THE TRANSFER OF LAND OWNERSHIP TO FOREIGN CITIZENS Tiara, Elfira Dela; Abubakar, Lastuti; Baraba, Badar
EKSEKUSI Vol 5, No 2 (2023): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v5i2.25620

Abstract

This research aims to examine the implementation of the principle of notary accuracy as an effort to avoid the practice of making nominee agreements regarding the transfer of land ownership rights to foreign citizens along with the legal consequences for notaries who ignore the principle of equality with those making deeds based on these agreements.The research method used is normative juridical by examining library materials or secondary data, including legal principles, legal systematics, research on levels of vertical and horizontal synchronization, and legal comparisons. This research uses an applicable legislative approach linked to legal theories and practices relating to legal issues with analytical descriptive research specifications and qualitative juridical data analysis methods.Based on the results of the research, it can be concluded that the refusal to make a deed based on a nominee agreement regarding the transfer of ownership rights to land to a foreign citizen is part of the implementation of the principle of notarial accuracy considering that the deed violates the objective requirements in the form of a halal cause in the terms of the validity of the agreement in Article 1320 of the Civil Code and results in a deed declared null and void by law. Cancellation of an act of nominee agreement provides a legal basis for imposing civil sanctions on the Notary, which may include payment of fees, compensation and interest. By considering the impact, Notaries should carry out their duties carefully, professionally, prioritizing integrity and good morals.
Perlindungan Hukum Bagi Pihak Indonesia Dalam Perjanjian Joint Venture Ditinjau Dari Kepastian Hukum Tan, David; Sudirman, Lu; ., Jane
EKSEKUSI Vol 5, No 2 (2023): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v5i2.25384

Abstract

Joint venture merupakan bentuk kerjasama penggabungan sumber daya antar dua perusahaan dengan tujuan meningkatkan ekonomi pribadi. Pendirian perusahaan joint venture ini melibatkan pihak asing dan pihak Indonesia dan tertuang dalam perjanjian kerjasama joint venture, perjanjian kerjasama ini memuat hak dan kewajiban para pihak secara rinci. Kenyataanya, jumlah investor asing yang banyak dan beragam sehingga adanya potensi terjadinya sengketa seperti tidak dipenuhinya kesepakaan antar pihak asing dengan pihak Indonesia, tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati oleh para pihak atau wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaturan perusahaan joint venture di Indonesia, bagaimana perlindungan hukum bagi pihak Indonesia atas wanpestasi investor asing terhadap perjanjian joint venture ditinjau dari kepastian hukum, serta bagaimana upaya hukum jika terjadinya sengketa kerjasama joint venture antara para pihak penanam modal. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum yuridis normatif. Joint venture diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perlindungan hukum yang diberikan bersifat preventif dan represif. Penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak yakni diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat, konsultasi, negosiasi, mediasi, atau penilaian para ahli dan litigasi atau pengadilan.
PROBLEMATIKA PENETAPAN HAK ULAYAT MENJADI HAK PENGELOLAAN DALAM PP NOMOR 18 TAHUN 2021 Pramanthana, Salsabila; Pujiwati, Yani; Nugroho, Bambang Daru
EKSEKUSI Vol 5, No 2 (2023): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v5i2.25875

Abstract

ABSTRAKTujuan utama dalam melakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis Eiksiisteinsii Hak Peingeilolaan beirdasarkan Peiraturan Peimeiriintah Nomor 18 Tahun 2021 dan Peingaturan Hukum Hak Ulayat beirdasarkan UUPA. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data sekunder yang terdiri dari bahan sekunder, primer dan tersier, sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif yakni menggambarkan fakta dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pasal 4 dan 5 PP No. 18 tahun 2021 meineirangkan bahwa asal tanah yang dapat diibeiriikan untuk Hak Peingeilolaan (HPL)dii sampiing Tanah Neigara, juga Tanah Ulayat yang hanya dapat diibeiriikan keipada Masyarkat Hukum Adat, seidangkan dii dalam keiteintuan Pasal 137 UUCK meineintukan bahwa tanah yang diibeiriikan deingan HPL hanya beirasal darii Tanah Neigara dan tiidak meingamanahkan Masyarakat Hukum Adat seibagaii subyeik yang dapat diibeirii HPL, dan peirspeiktiif keiteintuan Pasal 3 UUPA diiteigaskan bahwa: "deingan meingiingat keiteintuan-keiteintuan dalam Pasal 1 dan 2 peilaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang seirupa iitu darii masyarakat-masyarakat hukum adat, seipanjang meinurut keinyataannya mash ada, harus seideimiikiian rupa seihiingga seisuaii deingan keipeintiingan nasiional dan Neigara, yang beirdasarkan atas peirsatuan banqsa seirta tiidak boleih beirteintangan deingan Undang-undang dan peiraturan-peiraturan laiin yang leibiih tiinggii.Kata Kunci : Probelamatika, Hak Ulayat, dan Hak Pengelolaan.ABSTRACTThe main objective in conducting this research is to analyze the Eiksiisteinsii of Peingeilolaan Rights based on Peimeiriintah Regulation Number 18 of 2021 and the Legal Regulations of Customary Rights based on UUPA. This research uses a normative juridical method with secondary data collection techniques consisting of secondary, primary and tertiary materials, while the data analysis used in this research is qualitative juridical, namely describing facts and linking them to applicable laws and regulations. The research results show that Articles 4 and 5 PP No. 18 of 2021 states that the origin of land that can be assigned to Customary Law Communities (HPL) is in addition to State Land, as well as Ulayat Land which can only be assigned to Customary Law Communities, while in the provisions of Article 137 UUCK it is intended that land that is assigned to HPL only originates from State Land and not entrusting Customary Law Communities as subjects that can be assigned to the HPL, and the perspective of the provisions of Article 3 of the UUPA emphasizes that: "with regard to the provisions in Articles 1 and 2 of the implementation of customary rights and similar rights of legal communities Customs, as long as they are in fact still existing, must be of such an ideal nature that they are in accordance with national and state desires, which are based on the unity of society and must not be in conflict with laws and other higher regulations.Keywords: Probelamatics, Customary Rights, and Management Rights.
REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF OLEH PARTAI POLITIK (KAJIAN TENTANG KUALITAS DAN PROFESIONALITAS ANGGOTA LEGISLATIF DI PARLEMEN) Firdaus, Firdaus; Rudiadi, Rudiadi
EKSEKUSI Vol 5, No 2 (2023): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v5i2.26284

Abstract

AbstractRecruitment of candidates for legislative members is carried out by Political Parties based on the Articles of Association (AD) and Bylaws (ART), and must pay attention to educational background, abilities and knowledge of politics, government and state administration, not just paying attention to candidates who have large capital, so they are immediately accepted as candidates. This is a habit that must be corrected and changed by the political parties participating in the election, so that the elected candidates can truly carry out the people's mandate and not disappoint the people. In addition, the quality and professionalism of elected legislative members is largely determined by the mechanisms and recruitment carried out by political parties, as well as the implementation of elections in accordance with their principles, namely direct, general, free, secret, honest and fair, as well as with the principles of proper implementation. independent, open, proportional, professional, effective and efficient. If this is done as well as possible and in accordance with applicable regulations, it is hoped that it will produce legislative members of quality and professionalism, but if on the contrary, the elected legislative candidate will not produce performance in accordance with their main duties and expectations of the people who elect them, so that the contribution of the selected candidate does not have a significant impact on the progress of society, nation and state, and overall will experience losses for five years.Keywords: Recruitment of Candidates for Legislative Members, Political Parties, General Election AbstrakRekrutmen calon anggota legislatif yang dilakukan oleh Partai Politik berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), dan harus  memperhatikan latar belakang pendidikan, kemampuan, dan pengetahuan tentang politik, pemerintahan, dan ketatanegaraan, tidak semata-mata hanya memperhatikan calon yang mempunyai modal besar, sehingga langsung saja diterima sebagai calon. Hal ini merupakan kebiasaan yang harus diperbaiki dan dirubah oleh partai politik peserta pemilu, agar calon yang terpilih memang benar-benar dapat mengemban amanah rakyat dan tidak mengecewakan rakyat. Di samping itu, kualitas dan profesionalitas anggota legislatif yang terpilih sangat ditentukan oleh mekanisme dan rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik, serta penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan asasnya, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta dengan prinsip penyelenggaraan yang mandiri, terbuka, proporsional, professional, efektif dan efisien. Apabila hal ini dilakukan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka diharapkan akan menghasilkan anggota legislatif yang berkualitas dan profesionalitas, tetapi apabila sebaliknya maka calon anggota legislatif yang terpilih tidak akan menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tupoksinya dan harapan masyarakat yang memilihnya, sehingga kontribusi dari calon terpilih tidak membawa dampak yang signifikan bagi kemajuan masyarakat, bangsa dan negara, dan secara keseluruhan akan mengalami kerugian selama lima tahun.Kata Kunci: Rekrutmen Calon Anggota Legislatif, Partai Politik, Pemilihan Umum
WORKING WIFE'S NAFKAH FAMILY LAW PERSPECTIVE INDONESIAN ISLAM Nelli, Jumni
EKSEKUSI Vol 5, No 2 (2023): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v5i2.25924

Abstract

This research aims to analyze the income position of working wives in Islamic family law in Indonesia. In classical jurisprudence, the husband has the obligation to pay his wife's maintenance, based on the rules of separation of assets in marriage. Meanwhile in Indonesia, maintenance is determined by the husband, with the implementation of joint property. This proof was carried out by examining books related to this study. Qualitative descriptive analysis was carried out after complete data was obtained. The results of this research explain that there is no text that expressly prohibits wives from working and there is no text that explicitly states that wives must work with their husband's permission. In classical jurisprudence, a wife's income from work is the husband's obligation, as is the case in Indonesia. However, it is not in line with the implementation of joint property, so it brings ambiguous legal treatment. The implementation of joint property in marriage has an impact on the implementation of all obligations in the household being carried out jointly, including the obligation to fulfill maintenance.
IMPLEMENTASI SKEMA PEMBIAYAAN PADA HAK CIPTA DALAM EKONOMI KREATIF DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS ALTER EGO, TEORI PENGHARGAAN DAN TEORI HASIL KERJA khoirunisa, qorina; mayana, ranti fauza; muchtar, helitha novianty
EKSEKUSI Vol 5, No 2 (2023): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v5i2.24010

Abstract

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan UU Ekraf menyebutkan bahwa terdapat skema pembiayaan yang diberikan kepada para pelaku ekonomi kreatif berbasiskan kekayaan intelektual (KI) termasuk didalamnyamelalui pemanfaatan Hak Cipta yang bernilai ekonomi. Skema pembiayaan dalam konteksekonomi kreatif dapat mencakup berbagaipendekatan seperti pembiayaan modal ventura, pembiayaan kredit usaha rakyat, pembiayaanmikro, pembiayaan berbasis risiko (PembiayaanModal Kerja dan Investasi). Sebuah ciptaanmemiliki cerminan dari penciptanya (alter ego) dan hal ini tidak dapat dialihkan karna termasuk sebagai hak moral yang melekat mutlak pada penciptanya. Jika skema pembiayaan menjadikankarya dari pencipta sebagai objek jaminan, makaperlu untuk diteliti apakah dalam terjadinyawanprestasi, objek tersebut akan sepenuhnyaberpindah tangan kepada kreditur ataukah hanyasebatas sampai kreditur memenuhi kewajibannya. Proses labour yang membuat hak kekayaan intelektual pada pencipta atau penemu hingga menciptakan suatu karya. Maka sejauh mana asas alter ego, teori reward dan teori labour dapat diimplementasikan dalam skema pembiayaan pada ekonomi kreatif. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam riset ini adalah yuridis normatif. Dari penelitian ini didapatkan kesimpulan pertama, tiap hak cipta dapat memiliki nilai yang sangat berbeda karena faktor alter ego. maka semestinyadiberi keleluasaan bagi pencipta untuk dapat bebasmemilih dalam mendapatkan fasilitaspembiayaan,bukan hanya dalam sistem kreditdimana objek ciptaan dapat terancam dialihkan jika pencipta berpotensi gagal bayar. Kedua, Pemenuhan teori reward dalam konteks ekonomiuntuk hak cipta belum sepenuhnya terlaksana. Salah satunya karena pilihan terbatas pendanaanyang dapat diberikan kepada pencipta hanyadalam bentuk kredit. Pemberian reward kepadapencipta masih hanya sebatas konsep teoritis dan tertulis dalam peraturan, namun belum dapatdilaksanakan secara menyeluruh dengan benar-benar menghargai pencipta.
PERTANGGUNG JAWABAN PEJABAT PEMBUAT AKTA OTENTIK ATAU PEJABAT UMUM TERKAIT JUAL BELI TANAH YANG SUDAH ADA PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH Handayani, Marini Tri; Gultom, Elisatris; Baraba, Badar
EKSEKUSI Vol 5, No 2 (2023): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v5i2.25421

Abstract

The legal relationship of Land Sale and Purchase in relation to land acquisition for public purposes, and the role and responsibilities undertaken by a Notary Public or Public Official, become highly significant. This is because the Notary Public bears the responsibility to ensure that the land being bought and sold is transferred in accordance with the prevailing legal regulations. This study aims to determine the Accountability of the Notary Public or Public Official regarding the implementation of Land Sale and Purchase that has a designated Land Acquisition location, and the Legal Certainty Aspect of Authentic Deeds from Land Sale and Purchase Created by the Notary Public or Public Official in relation to Land Sale and Purchase that has a designated Land Acquisition location. The research method employed is normative juridical, focusing on literature review, particularly analyzing the applicable legal provisions. The research is descriptive-analytical in nature, aiming to comprehensively depict the state of an object in a systematic manner. The research is carried out in two stages: Field Research and Library Research, with the goal of obtaining primary, secondary, and tertiary legal sources. The research findings indicate that the sale and purchase of land rights by a Public Official, who oversees the transfer process of an object designated as land for development for public purposes, results in the improper receipt of compensation costs by the wrong party. In this regard, the Notary Public or Public Official, in carrying out their duties, must adhere to legal regulations, exercise prudence, and avoid favoring any party in order to prevent any party from being disadvantaged in the process of transferring land rights that they have executed

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2 (2025): Eksekusi : Journal Of Law Vol 7, No 1 (2025): Eksekusi : Journal Of Law Vol 6, No 2 (2024): Eksekusi : Journal Of Law Vol 6, No 1 (2024): Eksekusi : Journal Of Law Vol 5, No 2 (2023): Eksekusi : Journal Of Law Vol 5, No 1 (2023): Eksekusi : Journal Of Law Vol 4, No 2 (2022): Eksekusi : Journal Of Law Vol 4, No 1 (2022): Eksekusi : Journal Of Law Vol 3, No 2 (2021): Eksekusi : Journal Of Law Vol 3, No 1 (2021): Eksekusi : Journal Of Law Vol 2, No 2 (2020): Eksekusi : Journal Of Law Vol 2, No 1 (2020): Eksekusi : Journal Of Law Vol 1, No 2 (2019): Eksekusi : Journal Of Law Vol 1, No 1 (2019): Eksekusi : Journal Of Law More Issue