Jurnal Hukum Sasana
Jurnal Hukum Sasana adalah sebuah publikasi ilmiah yang dikelola oleh Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Jurnal ini memuat tulisan-tulisan hasil riset, analisa yuridis terhadap sebuah produk perundang-undangan atau kasus hukum, dan studi literatur di bidang hukum. Topik yang paling dominan diperbincangkan dalam jurnal ini adalah isu sektor hukum dan keamanan, negara hukum, demokrasi, reformasi hukum, keadilan sosial, pemerintahan yang baik (good governance), dst.
Articles
26 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 7 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Sasana"
:
26 Documents
clear
<![CDATA[Akibat Hukum Penetapan Hak Waris Dan Hak Asuh Anak Oleh Hakim Pengadilan Negeri: Studi Putusan Nomor 282/Pdt.G/2014/Pn.Tng ]]>
<![CDATA[Heru Siswanto]]>;
<![CDATA[Elfirda Ade Putri]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Sasana Vol. 7 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Sasana ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/sasana.v7i2.867
<![CDATA[Perceraian menimbulkan berbagai masalah salah satunya adalah mengenai permasalahan penetapan hak asuh anak. Dalam hal mengenai penetapan hak asuh anak tidak adanya aturan yang pasti mengenai kemana anak akan berlabuh setelah terjadinya perceraian tersebut, karena di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tidak mengatur kepada siapa anak nantinya akan di asuh baik itu kepada pihak ayah maupun ibu. Pada perkara hak asuh anak biasanya majelis hakim mengacu kepada Yurisprudensi dan Kompilasi Hukum Islam tetapi dalam salah satu perkara ada suatu hal yang unik dalam putusan majelis hakim yang lebih mengarah ke arah hukum adat sehingga mengesampingkan dua hal tersebut yang biasanya menjadi acuan dalam penetapan hak asuh anak. Sehingga hal ini sangatlah penting mengingat bahwa dalam suatu masalah penetapan hak asuh anak tidak berakhir setelah adanya putusan pengadilan tetapi bagaimana orang tua yang mendapatkan penetapan hak asuh anak tersebut dapat memenuhi khususnya masalah pemenuhan hak dan kewajiban terhadap anak itu sendiri. Karena dapat dilihat bahwa anak adalah sebagai korban dari suatu perceraian.]]>
<![CDATA[Membangun Hubungan Komisi Yudisial Dengan Mahkamah Agung Yang Ideal ]]>
<![CDATA[Juanda]]>;
<![CDATA[Ogiandhafiz Juanda]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Sasana Vol. 7 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Sasana ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/sasana.v7i2.870
<![CDATA[Fenomena hubungan antar KY dan MA mengalami pasang surut dan masih mengalami banyak salah tafsir dan belum ada paradigma yang sama sehingga jika dibiarkan bisa berdampak luas terhadap penegakan hukum dan keadilan dalam sistem peradilan di Indonesia. Banyak aspek yang perlu dibangun minimal membangun paradigma, mengevaluasi bebrbagai tugas dan wewenang masing-masing agar menghasilkan hubungan yang harmonis dan sinergitas yang kuat. Berdasarkan problematika hubungan kedua lembaga negara tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas tentang “ Membangun hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung yang Ideal”. Untuk mengkaji dan membahas lebih mendasar dan mendalam tentang hal tersebut penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut “Bagaimana upaya membangun hubungan yang ideal antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung ? Metode yang digunakan sesuai dengan jenis penelitian yaitu yuridis normatif, dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer dan sekunder, sedangkan analisis yang digunakan analisis yuridis kualitatif. Kesimpulanya adalah paradigma hubungan yang harus dibangun antara KY dan MA adalah paradigma kesetaraan, sistemik, profesionalitas dan proporsionalitas. Upaya yang dilakukan adalah memperkuat komunikasi, kordinasi dan mengkaji serta mengevaluasi berbagai hambatan dan kelemahan mengenai kedudukan, fungsi dan wewenang antara kedua lembaga negara tersebut dengan melibatkan para ahli atau tokoh tokoh bangsa yang netral. Termasuk membenahi dari aspek perarturan peundang-undangannnya.]]>
<![CDATA[Anak Berhadapan Hukum Ditinjau Dari Aspek Psikologi Hukum ]]>
<![CDATA[Widya Romasindah Aidy]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Sasana Vol. 7 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Sasana ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/sasana.v7i2.871
<![CDATA[Anak sebagai amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi dan pada dasarnya, terjadinya kenakalan remaja menunjukkan adanya ketidakdisiplinan remaja terhadap aturan dan norma yang berlaku, baik itu keluarga, sekolah, masyarakat maupun norma diri sebagai individu, dan penanaman norma tersebut sebelumnya tentu harus diberikan kepada individu remaja agar mereka mempunyai pemahaman yang baik terkait dengan norma tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk dapat mengidentifikasi anak yang berhadapan hukum dari aspek psikologi hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian secara yuridis normatif dan dianalisis data secara kualitatif dengan cara studi kepustakaan, yaitu mempelajari, memahami, mengidentifikasi dan mencatat literatur, peraturan perundang-undangan serta data-data yang berhubungan dengan masalah penelitian sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam menangani anak yang berhadapan hukum perlu adanya pendekatan secara psikologi dalam hukum yaitu mengacu pada penerapan-penerapan spesifik psikologi hukum di dalam hukum dalam menganalisis sebab-sebab pelanggaran yang dilakukan oleh anak serta penyebab adanya pelanggar hukum yang masih anak-anak atau juvenile offenders.]]>
<![CDATA[Kedudukan Miranda Rules dan Penegakan Hukumnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia ]]>
<![CDATA[Dwi Seno Wijanarko]]>;
<![CDATA[Irman Jaya]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Sasana Vol. 7 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Sasana: December 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/sasana.v7i2.1229
<![CDATA[Miranda Rules are an important instrument in criminal justice which regulates the rights of suspects during the investigation process (investigation and investigation). These rights are in the form of the right to remain silent during the examination and the right to be accompanied by a legal advisor during the examination and trial process, if he is unable to bring a legal representative, then it is the obligation of the relevant agency to bring him in. This paper seeks to answer two big questions related to the Miranda Rule, namely how is the Miranda Rules concept in realizing a judicial process that still provides protection for the rights of suspects? as well as how Miranda Rules are implemented in a practical level? This paper produces two main languages: First, Miranda Rule is an important point in criminal justice because it concerns the rights possessed by the suspect during the investigation process. As one of the legal states in the world, Indonesia consistently enforces the Miranda Rule marked by the adoption of the Miranda Rule concept into various kinds of laws and regulations relating to the judiciary. Second, although the Miranda Rule plays a big role in law enforcement, in practice there are still many cases of violations against the Miranda Rule. Violation of the enforcement of the Miranda Rule has legal consequences in the form of invalidity of the charges against the suspect, because the charges are based on investigations and illegal statements so that they are null and void. Seeing the urgency of the Miranda Rule in the judicial system, it is necessary to comply with law enforcement, aimed not only at the community, but also at the legal structure as an arrow in law enforcement.]]>
<![CDATA[Keadilan Restorative Justice Melalui Kebijakan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak ]]>
<![CDATA[Edi Saputra Hasibuan]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Sasana Vol. 7 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Sasana: December 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/sasana.v7i2.1230
<![CDATA[The position of the rights and obligations of everyone in court is the same, but as a special relationship in the criminal justice system, children must receive different treatment, considering that children are an inseparable part of human survival and the sustainability of the nation and state. Law no. 11 of 2012 concerning the juvenile justice system emerged as a form of intention to create child-friendly courts, even looking further at the most basic substance of this rule, namely promoting the principles of restorative justice with a view to finding a settlement of cases without having to go through a trial. However, in practice there are still child cases that continue to take legal action through the courts. These problems will then be discussed, looking at the policies and realities as well as benchmarks about what kind of cases can be resolved in every process of resolving child cases in court.]]>
<![CDATA[Penerapan Status Pengguna Pada Tindak Pidana Narkotika Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ]]>
<![CDATA[Montana Maruli Pakpahan]]>;
<![CDATA[Erwin Owan Hermansyah]]>;
<![CDATA[Lukman Hakim]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Sasana Vol. 7 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Sasana: December 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/sasana.v7i2.1231
<![CDATA[The aim of the author examines the application of imprisonment for a narcotics user and optimizes the provision of rehabilitation rights for narcotics users from the perspective of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, is to describe the extent to which sentences for narcotics users are applied and what penalties are in accordance with statutory regulations in Indonesia and how to optimize the provision of rehabilitation rights for narcotics users in Indonesia and what are the obstacles in granting rehabilitation rights. This type of research is a normative juridical legal research with descriptive characteristics derived from primary law and secondary legal materials. Secondary data includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary materials collected by means of literature studies. The data is compiled in the form of a description and then analyzed qualitatively, meaning that the data is interpreted and discussed based on theories (doctrines) and the principles and legal regulations relating to the subject matter. The implementation of prison terms for a user is not sufficiently in accordance with the perspective of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics because Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics regulates the right to rehabilitation for narcotics users, namely placing narcotics abusers / users into rehabilitation institutions through a judge's decision. because this is a very good alternative to the provision of criminal sanctions in terms of deferent aspect and refresh aspect. However, the implementation of rehabilitation rights for narcotics users in Indonesia has not been optimal due to several obstacles, both from internal, external and legal regulations, which make narcotics users often given imprisonment penalties rather than rehabilitation crimes.]]>
<![CDATA[Sanksi Pidana Terhadap Oknum Kepala Desa Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa: Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 99/Pid.Sus/2013/Pn.Mks ]]>
<![CDATA[Fakhlur]]>;
<![CDATA[Rochmad]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Sasana Vol. 7 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Sasana: December 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/sasana.v7i2.1232
<![CDATA[Recently, the spotlight on corruption in Indonesia has been associated with development funds or projects for the procurement of goods and services, therefore whatever the reason, whether it is intentional or unintentional due to procedural or system errors, but ultimately results in financial losses to the country, it can be said that it is a crime. acts of corruption. In this study, the authors provide examples of cases of abuse of authority by the village head against village funds that should be used for drainage construction, but are used for personal interests. The case has been decided by the Makassar District Court with its decision Number 99/Pid.Sus/2013/PN Mks, and the defendant has been sentenced to criminal sanctions with imprisonment for 1 (one) year and a fine of Rp. 50,000,000, - (fifty million rupiah). The formulation of the problems discussed by the author are: 1) How is the legal arrangement of village funds managed for the welfare of the village community? and 2) What are the criminal sanctions against perpetrators of corruption in village funds in the decision of the Makassar District Court Number: 99/Pid.Sus/2013/PN.Mks?. The research method that the author uses is the normative juridical method, which is to analyze the relationship between the applicable laws and regulations with legal theories and the practice of implementing positive law concerning the issues discussed. Finally, the author concludes that the legal regulation of village funds that are managed for the welfare of rural communities is by referring to Government Regulation Number 47 of 2015 concerning Amendments to Government Regulation Number 43 of 2014 concerning Implementing Regulations of Law Number 6 of 2014 concerning Villages and Guidelines for the Use of Funds. This 2020 Village is guided by the Provincial Government, Regency / City Government, and Village in managing priorities for the use of Village Funds based on democratic village governance and social justice.]]>
<![CDATA[Telaah Kritis Pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ]]>
<![CDATA[Elfirda Ade Putri]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Sasana Vol. 7 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Sasana: December 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/sasana.v7i2.1234
<![CDATA[Marriage is also regulated in Article 28B Paragraph 1 of the 1945 Constitution which states "Everyone has the right to form a family and continue their descendants through legal marriage". In Article 26 of the Civil Code, views the matter of marriage only in civil relations. This means that the law recognizes civil marriages as legal marriages, i.e. marriages that meet religious requirements or provisions are not given much attention or neglected. Meanwhile, according to the Compilation of Islamic Law Article 2 states that marriage is a marriage, a very strong contract or Miitsaaqan Gholiidhzan which aims to obey Allah's commands and carry out a worship. Based on statistical data and studies that have been done, early marriage is still a social problem in Indonesia. BAPPENAS data shows 34.5% of Indonesian children marry early. This data is corroborated by the PLAN International study which showed 33.5% of children aged 13 ± 18 years were married at the age of 15-16 years. Early marriage inhibits the growth and development of children, both biologically and psychologically. Early marriage has an impact on the deprivation of children's rights because they are forced to enter the adult world instantly. Early marriage in Indonesia is motivated by many factors, such as the low level of the family's economy, low education, lack of knowledge and education and the most prevalent is pregnancy out of wedlock.]]>
<![CDATA[Upaya Hukum Cessionaris Terhadap Hak Tagih Atas Jaminan Hak Tanggungan Berdasarkan Pengalihan Hutang (Cessie) ]]>
<![CDATA[Diana Fitriana]]>;
<![CDATA[Abdul Wahid]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Sasana Vol. 7 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Sasana: December 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/sasana.v7i2.1235
<![CDATA[The sale and purchase and transfer of accounts receivable (Cessie) from the bank to a third party (the new creditor) are by applicable legal provisions, so legally the third party (the new creditor) is the new creditor who has the right to collect on the debtor's obligations based on the credit agreement. However, in reality, since the New Creditor received the transfer of Accounts Receivable on behalf of the debtor, he did not make payments on his obligations based on the credit agreement. The purpose of this research is to find out how the cessionary legal remedies against the right to collect on the guarantee of mortgage based on debt transfer (cessie). The results of this study indicate that the cessionary legal action against the right to collect on collateral based on the transfer of debt (cessie) is filing a lawsuit for default or breaking promises on the credit agreement at the District Court. Cessie buyers must apply to the District Court first so that the District Court's decision can become the basis for the change of name (in its decision, the District Court orders the National Land Agency (BPN) to transfer the name written on the certificate to the name of the cessie buyer.]]>
<![CDATA[Kedudukan Kepala Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi ]]>
<![CDATA[Syahban]]>;
<![CDATA[Hotma P. Sibuea]]>;
<![CDATA[Ika Dewi Sartika Saimima]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Sasana Vol. 7 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Sasana: December 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/sasana.v7i2.1236
<![CDATA[The position of the Village Head as a legal subject in law number 31 of 199 in conjunction with law number 20 of 2001 regarding corruption is not found. In this law, the legal subjects regulated in Article 1 include corporations, state administrators, civil servants and individuals. The legal vacuum in the criminal act of corruption is certainly a problem, if the village head collides with Articles 5, 11, 12 and 12 B. The problem in this research is about; Village heads have legal status as civil servants or state administrators. The ideal legal status of the Village Head in the context of the corruption law? The purpose of this study was to investigate whether the village head could be categorized as a civil servant or state administrator as referred to in law number 31 of 1999 jo law number 20 of 2001 concerning the eradication of corruption. Second, to find out the ideal legal status of the village head in law number 31 of 1999 in conjunction with law number 20 of 2001 concerning the eradication of corruption. The research method used in this research is the normative juridical research method. This study shows the following results. First, the position of the Village Head cannot be categorized as having the legal status of a Civil Servant or State Administrator as referred to in law number 31 of 1999 in conjunction with law number 20 of 2001 concerning the eradication of criminal acts of corruption. Second, the ideal legal status of the village head in relation to law number 31 of 1999 in conjunction with law number 20 of 2001 concerning the eradication of corruption is as state administrator. Suggestions that can be conveyed are as follows. First, law number 31 of 1999 in conjunction with law number 20 of 2001 concerning the eradication of corruption does not explain the legal position of the village head, whether as a civil servant or state administrator. So, to reinforce the legal position of the village head, revisions or changes need to be made. Second, in the revision or amendment of law number 31 of 1999 in conjunction with law number 20 of 2001 concerning the eradication of corruption, it is necessary to add or insert one paragraph regulating the legal status of the village head, namely as state administrator.]]>
