cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Susanto
Contact Email
susanto@unpam.ac.id
Phone
+6285319181914
Journal Mail Official
susanto@unpam.ac.id
Editorial Address
Universitas Pamulang Kampus Viktor Jalan Puspitek Raya, Buaran, Pamulang,Kota Tangerang Selatan
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Published by Universitas Pamulang
ISSN : 23562013     EISSN : 2614333X     DOI : 10.32493
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal ini menampung topik-topik yang pada umumnya berhubungan dengan isu-isu hukum di Indonesia. Artikel yang dikirim mencakup aspek hukum di bidang, yaitu : Hukum Pidana Hukum Perdata Hukum Bisnis Hukum Adat Hukum Tata Negara dan Konstitusi Hukum Administrasi Negara Hukum Ketenagakerjaan Hukum Islam Hukum Agraria Hukum Kekayaan Intelektual Hukum Internasional dll
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum " : 8 Documents clear
PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM GO TO (GOJEK TOKO) PEDIA DALAM KONDISI KINERJA PERUSAHAAN MERUGI Fridayani Wongsowinoto
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v9i1.y2022.22499

Abstract

Penulisan paper ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum prospektus penawaran umum perdana saham  GoTo Gojek Tokopedia dalam kondisi kinerja perusahaan merugi, dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap calon investor atas informasi dalam prospektus penawaran umum perdana saham  GoTo Gojek Tokopedia dalam kondisi kinerja perusahaan merugi. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan yang didapat, 1) adanya kepastian hukum dalam prospektus penawaran umum perdana saham GoTo Gojek Tokopedia ditunjukkan dengan telah tersedianya instrument hukum yang mengatur tentang penawaran umum, dan prospektus penawaran umum perdana saham GoTo Gojek Tokopedia dilaksanakan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 /POJK.04/2017 Tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas. 2) Prospektus penawaran umum perdana saham  GoTo Gojek Tokopedia dalam kondisi kinerja perusahaan merugi telah disampaikan secara terbuka dan transparan, sehingga mampu memberikan perlindungan hukum preventif kepada calon investor dengan terpenuhinya hak-haknya untuk mendapatkan informasi yang lengkap, akurat, dan benar, sehingga calon investor mampu mengambil keputusan berinvestasi atau tidak terhadap saham GoTo Gojek Tokopedia
IMPLIKASI YURIDIS PENGATURAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Hasanuddin Muhammad
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v9i1.y2022.22495

Abstract

Pengaturan hak-hak korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) membawa perspektif baru dalam penegakan hukum kasus kekerasan seksual. Selama ini, penegakan hukum kasus kekerasan seksual lebih menekankan pada aspek pemidanan pelaku dan kurang memperhatikan pemenuhan hak korban. Padahal korban yang mengalami kekerasan seksual membutuh penanganan, perawatan dan pemulihan akibat dari kekerasan tersebut. Untuk itu artikel focus mengurai bagaimana ketentuan pengaturan hak-hak korban kekerasan seksual dan bagaimana implikasi yuridis pengaturan hak-hak korban kekerasan seksual tersebut. Sumber data artikel ini adalah UU TPKS, Naskah Akademik dan berbagai bahan hukum lain yang relevan. Teknik analisa dengan interpretasi dengan pendekatan yuridis normatif. Hasilnya jaminan hak korban kekerasan seksual dalam UU TPKS merupakan merupakan upaya melengkapi dan menguatkan ketentuan hak korban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan dalam rangka memenuhi hak konstitusional korban. jaminan tersebut tertuang dalam pasal 68 sampai 70 yang meliputi jaminan hak atas penanganan, pelindungan dan pemulihan. implikasi yuridis pengaturan ini merupakan jaminan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam proses penegakan hukum kasus kekerasan seksual.
ANALISIS YURIDIS JUAL/BELI TANAH YG DILAKSANAKAN DENGAN PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN TERHADAP PROSES PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (Analisis Putusan Nomor: 17/PDT.G/2013/Dpk) Setiyanto Setiyanto
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v9i1.y2022.22501

Abstract

Sesuai dengan “Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah”, Jual beli tanah yang benar yaitu dengan bentuk pembuatan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang nantinya digunakan sebagai syarat untuk pendaftaran peralihan hak atas tanah/balik nama sertifikat ke Kantor Pertanahan setempat. Namun dalam prakteknya di dalam masyarakat saat ini masih banyak dijumpai kegiatan jual beli tanah yang dilakukan tidak sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Yaitu proses Jual beli tanah yang dilaksanakan dengan perjanjian di bawah tangan. Penelitian yang dilaksanakan mempergunakan metodelogi pendekatan yuridis normatif yang berupa penelitian kepustakaan. Data yang dipakai dalam melaksanakan penelitian ini yaitu menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa status jual beli tanah yang dilaksanakan dalam sebuah perjanjian di bawah tangan merupakan perbuatan hukum dapat dikategorikan tetap syah, karena Perjanjian jual beli di bawah tangan tersebut pada prinsipnya telah memenuhi syarat-syarat yang diatur di dalam “Pasal 1320 KUHPerdata” yg merupakan syarat sahnya suatu perjanjian. dan jual beli dimaksud juga telah memenuhi syarat-syarat materiil, baik terkait penjual, pembeli ataupun tanahnya. Namun, agar perbuatan hukumnya dapat didaftarkan pada Kantor Pertanahan untuk melakukan perubahan data kepemilikan/balik nama sertifikat, hal ini memerlukan putusan dari pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yg bersifat tetap/ingkrah. Putusan pengadilan dapat dipergunakan sebagai syarat untuk pendaftaran peralihan hak atas tanah/balik nama sertifikat ke Kantor Pertanahan. Sesuai dengan “Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah”. Namun sebagai akibat hukum dari “putusan pengadilan negeri depok nomor: 17/PDT.G/2013/PN.Dpk” yaitu para pihak harus tunduk untuk mematuhi dan melaksanakannya. Terhadap putusan tersebut, Kantor Pertanahan Kota Depok harus menjalankan isi dari putusan tersebut, dalam hal ini merubah data kepemilikan/menjalankan proses balik nama atas sertifikat ke atas nama pemegang hak terakhir yaitu pembeli. Peranan dari putusan pengadilan negeri adalah sebagai dasar hukum pendaftaran peralihan hak atas tanah/balik nama sertifikat dapat dilihat dalam “Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
ANALISIS PELAKSANAAN TRANSFORMASI DIGITAL SERTIFIKAT TANAH DI ERA 4.0 Irwan Santosa; Endang Purwaningsih
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v9i1.y2022.22496

Abstract

Pembuktian suatu tanah menjadi hak milik diperlukan dukungan administra yang tertib. Peraturan Menteri ATR/Badan Pertanahan Nasional No. 1/2021 yang berkaitan dengan sertifikat elektroni yang kemudian ditindaklanjuti dengan mengevaluasi dan  merevisi ketentuan yang berpeluang menyebabkan timbulnya permasalahan bagi masyarakat, menjadi kebijakan Kementerian ATR/BPN. Penelitian ini mengkaji  kesiapan dan kendala pelaksanaan transformasi digital sertifikat tanah di Indonesia, dan pengetahuan masyarakat tentang sertifikat elektronik dan penerapannya. Pendekatan penelitian ini adalah normatif dan sosiologis, menggunakan literary study, didukung hasil wawancara dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan: 1) pelaksanaan transformasi digital sertifikat tanah di Indonesia,  telah dilakukan kegiatan sosialisasi, mempersiapkan sistem yang lebih baik, mempersiapkan SDM, memastikan kesesuaian data fisik dan data yuridisnya, melakukan alih media dari data yuridis yang disimpan secara konvensional untuk diubah menjadi data yuridis elektronik, 2) pengetahuan masyarakat tentang sertifikat elektronik dan penerapannya  diketahui bahwa, mayoritas responden sudah memahami perbedaan antara sertifikat analog dan sertifikat elektronik, keuntungan sertifikat elektronik, pentingnya transformasi digital, peran dan tugas PPAT dan yakin tidak akan ada kendala dalam pelaksanaan e sertifikat tanah.
PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK USAHA MIKRO KECIL (UMK) DIGITAL YANG BERGERAK DI BIDANG SOCIAL ENTERPRISE Vonny Rachel Caroline; Tarsisius Murwadji; Dadang Epi Sukarsa
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v9i1.y2022.22502

Abstract

Perkembangan UMK saat ini ditandai dengan adanya UMK yang bergerak di social enterprise. Social enterprise merupakan ide bisnis yang beriorientasi terhadap dampak sosial dan keuntungan. Selama 10 tahun terakhir, orientasi bisnis UMK social enterprise mulai berkembang di Indonesia. UMK social enterprise berkembang karena adanya kesadaran pelaku usaha untuk menyelesaikan isu sosial dan ekonomi yang ada di lingkungan wirausaha dan dijadikan sebagai peluang bisnis yang membawa dampak positif dalam jangka panjang. Problematika timbul ketika masyarakat kurang familiar dengan social enterprise yang menyebabkan minat untuk memulai usaha social enterprise tidak maksimal dan minimnya pengetahuan masyarakat umum terhadap legalitas yang diperlukan dalam menjalankan UMK social enterprise yang dapat menimbulkan potensi permasalahan hukum dan bisnis di waktu mendatang. Social enterprise tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan walaupun sistem ekonomi Pancasila mempunyai nilai-nilai yang serupa dengan social enterprise yang menyebabkan masyarakat kesulitan mencari perlindungan hukum untuk social enterprise. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori hukum untuk menganalisis perlindungan hukum untuk UMK digital di bidang social enterprise. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk badan usaha social enterprise di Indonesia terdiri dari badan usaha berbadan hukum, yaitu PT, Yayasan, Koperasi, Perkumpulan Badan Hukum dan badan usaha non badan hukum, yaitu CV. Model UMK social enterprise di Indonesia, yaitu UMK social enterprise tunggal, yayasan dan grup usaha, dan startup. Perlindungan hukum terhadap UMK digital social enterprise diberikan melalui peraturan perundang-undangan mengenai badan usaha untuk UMK, pemotongan pajak bagi UMK, dan tindakan di lapangan yang dilakukan oleh instansi pemerintah melalui kementerian, dinas, dan BUMN
WACANA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK KORUP DI INDONESIA Munawar Munawar
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v9i1.y2022.22497

Abstract

Studi ini adalah tentang wacana pembubaran partai politik yang korup di Indonesia. Studi ini menjawab pertanyaan bagaimana gagasan pembubaran partai politik yang ideal terhadap partai politik korup di Indonesia. Studi ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undagan dan pendekatan konseptual. Aritinya semua bahan hukum terkait dengan pembubaran partai politik dinalisis dan menetukan model ideal pembubaran partai politik yang korup. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partai politik adalah salah satu lembaga terkorup di Indonesia. Terdapat beberapa aturan yang mengatur tentang pembubaran partai politik yang kewenanangannya oleh Mahkamah Konstitusi, namun sampai saat ini kewenangan tersebut belum pernah terjadi. Meskipun yang korupsi adalah oknum partai politik, namun oknum tersebut menjabat di pemerintahan adalah berkat usungan dari partai politik, sehingga daat dikatakan bahwa perbuatan korupsi tersebut telah menimbulkan perbuatan melawan hukum, yaitu UUD 1945 sebegaimana yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik. Dengan begitu, partai politik dapat dibubarkan
TRAGEDI KERUSUHAN 1998 DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF INTERNATIONAL CRIMINAL COURT M. l Aidi; Gregorius Hermawan Kristyanto; Susanto Susanto
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v9i1.y2022.22503

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara  International Criminal Court (ICC) dalam menyelidiki kasus kemanusiaan dan apakah tragedi kerusuhan 98 dapat diadili oleh Mahkamah Pidana Internasioal. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa: Pengadilan Pidana Internasional ICC (International Criminal Court) merupakan mekanisme yang dibangun untuk menunaikan kebutuhan agar tidak lagi ada impunitas bagi pelaku kejahatan kemanusiaan. ICC akan turut mengadili sebuah kejahatan kemanusiaan ketika tidak ada hukum yang berlaku. ICC akan menyatakan perkara tertentu tidak dapat diterima, salah satunya, jika perkara tersebut sedang diinvestigasi atau dituntut oleh negara yang memiliki jurisdiksi untuk menanganinya, kecuali negara tersebut memang tidak berkeinginan (unwilling) atau tidak mampu (unable) untuk melakukan investigasi atau penuntutan. Mengacu pada pembahasan, bahwa kerusuhan 98 tidak bisa diadili di ICC. Hal ini dikarenakan, Indonesia mempunyai payung hukum untuk penanganan kasus HAM berat. Selain itu, Indonesia juga mempunyai keinginan untuk menyelesaikannya, Serta ICC tidak bisa menangani kasus-kasus yang terjadi sebelum berdirinya lembaga peradilan tersebut. Dengan demikian, kasus tragedi 98 bukan menjadi juridiksi dari ICC.
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK-HAK TERSANGKA TINDAK PIDANA YANG MENGALAMI KEKERASAN DALAM PROSES PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK Indah Maryani; Ayu Setyaningrum; Muhammad Iqbal Baiquni
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v9i1.y2022.22498

Abstract

Perlindungan hukum bagi tersangka telah diatur dalam undang-undang demikian pula dengan prosedur penyidikan namun adanya instrument hukum untuk melindungi hak-hak tersangka ini belum mampu menjamin terpenuhinya hak tersangka dalam penyidikan khususnya masih sering ditemuinya penggunaan kekerasan baik fisik maupun psikis pada tersangka.Tujuan dari penulisan ini ialah untuk mengetahui prosedur penyidikan yang diatur dalam undang-undang, mengetahui mengapa kekerasan masih terus digunakan dalam proses penyidikan juga untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi tersangka tindak pidana khususnya tersangka yang mengalami kekerasan dalam penyidikan. Adapun metode yang digunakan ialah metode yuridis normatif yang didasarkan pada literatur pustaka seperti peraturan perundang-undangan, buku, skripsi, hingga berita-berita tertentu. Penelitian ini menegaskan bahwa penggunaan kekerasan dalam penyidikan terjadi sebab salah satunya kurang tegasnya pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian, namun hal itu bukanlah sesuatu yang serta merta dapat dibenarkan sebab telah diatur dalam undang-undang  tentang hak tersangka yang harus dilindungi seperti hak untuk memberikan keterangan dengan bebas dari ancaman atau tekanan dari pihak manapun.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 1 (2025): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 11 No. 2 (2024): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 11 No. 1 (2024): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 10 No. 2 (2023): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 10 No. 1 (2023): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 9, No 2 (2022): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 9 No. 2 (2022): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 9 No. 1 (2022): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 8, No 2 (2021): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 8 No. 2 (2021): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 8 No. 1 (2021): Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1 (2021): Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 7, No 2 (2020): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 7, No 1 (2020): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 6, No 2 (2019): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 6, No 1 (2019): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 5, No 2 (2018): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 5, No 1 (2018): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 4, No 2 (2017): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 4, No 1 (2017): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 3, No 2 (2016): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 3, No 1 (2016): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan More Issue