cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hezron Sabar Rotua Tinambunan
Contact Email
jurnalsuarahukum@unesa.ac.id
Phone
+6285726365956
Journal Mail Official
jurnalsuarahukum@unesa.ac.id
Editorial Address
Jl. Ketintang Gedung K1.02.04, Ketintang, Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Suara Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : 2656534X     EISSN : 26565358     DOI : 10.26740
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Suara Hukum memiliki standar untuk perilaku etis yang diharapkan oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan penerbitan: penulis, editor jurnal, peer reviewer dan penerbit. Jurnal Suara Hukum adalah jurnal peer-review, diterbitkan dua kali setahun di bulan Maret dan September oleh Departemen Hukum, Universitas Negeri Surabaya. Jurnal suara hukum telah memiliki akun Google scholar dengan tautan https://scholar.google.com/citations?hl=en&authuser=1&user=clJJoeIAAAAJ Jurnal Suara Hukum saat ini berstatus belum terakreditasi.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Suara Hukum" : 10 Documents clear
Pemberhentian Terhadap Direksi Perseroan Terbatas Dalam Kepailitan Melalui Circular Resolution Pradipto, Nalendra; Kartika, Clara Renny; Kusuma, Agung Jaya
Jurnal Suara Hukum Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Suara Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jsh.v4n1.p86-106

Abstract

Pihak yang berhak menetapkan adanya perubahan anggaran dasar ialah RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), akan tetapi apabila terjadi kepailitan dalam perseroan terbatas, kurator memiliki peran dalam memberikan persetujuan terhadap adanya perubahan anggaran dasar tersebut. RUPS sendiri terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya yang mana termasuk RUPSLB (RUPS Luar Biasa) serta terdapat adanya keputusan sirkuler yang mana keputusannya juga sama halnya mengikat secara sah dan memiliki kekuatan hukum apabila seluruh pemegang saham menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan walaupun dalam pelaksanaannya seluruh pemegang saham tidak hadir secara fisik. Apabila pemberhentian terhadap Direksi dilakukan melalui keputusan sirkuler, Direksi tetap diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri dikarenakan belum tentu Direksi tersebut yang menyebabkan terjadinya kepailitan perseroan dan rencana pemberhentian tersebut harus diberitahu kepada anggota Direksi yang bersangkutan. Pada praktiknya, keputusan sirkuler ini seringkali menimbulkan permasalahan terkait mekanisme yang kurang diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan terlebih apabila berhubungan dengan kepailitan.
Pemenuhan Perumusan Dan Penyelenggaraan Hukum Pidana Pada Pelanggaran Pajak Demi Pencapaian Tujuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Rusdiana, Emmilia
Jurnal Suara Hukum Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Suara Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jsh.v4n1.p39-61

Abstract

Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) bertujuan untuk memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak serta kepastian hukum sekaligus mengantisipasi perkembangan di bidang teknologi informasi dan perkembangan yang terjadi dalam ketentuan-ketentuan material di bidang perpajakan. Tujuan ini dicapai dengan mensyaratkan penanganan perkara hukum pidana dengan mensyaratkan sanksi pidana yakni sanksi penjara dan kurungan.  konstruksi hukum pidana dengan tujuan penyusunan UU KUP ini adalah urgensi mengenai kajian lebih mendalam mengenai rumusan  pemberian sanksi pidana terhadap pemenuhan kewajiban kontribusi warganegara melalui pajak. Tujuan penelitian ini adalah agar dapat mengoptimalkan tujuan  dalam mewujudkan ketertiban dan keadilan melalui penegakan hukum dan memberikan informasi mengenai ketepatan perumusan dan penyelenggaraan hukum pidana dikaitkan dengan tujuan penyusunan UU KUP.   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan bidang perpajakan dikaitkan dengan rumusan dan penyelenggaraan hukum pidana pada pelanggaran bidang perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep politik hukum pidana. Hasil pembahasan membuktikan rumusan dan penyelenggaraan hukum pidana pada pelanggaran bidang perpajakan menunjukkan bahwa tidak terpenuhi asas masuk akalnya kerugian yang dapat digambarkan oleh perbuatan pidana tersebut, asas  subsidiaritas bahwa hukum  pidana hanya ultimum remidium), asas proporsionalitas berupa keseimbangan antara kerugian dengan  tujuan pemidanaan.  asas legalitas  pada asas lex certa dan lex stricta, dan asas penggunaannya secara praktis dan efektifitasnya terkait penegakannya, sementara asas yang terpenuhi adalah asas toleransi terhadap rumusan perbuatan pidana.   Kata kunci : Undang-undang KUP; tujuan hukum pajak; pelanggaran pajak; rumusan hukum pidana pajak.
Penegakan Hukum atas Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Yang Memberikan Teguran Tertulis Kepada Notaris Amriaty, Nurul
Jurnal Suara Hukum Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Suara Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jsh.v4n1.p62-85

Abstract

Penelitian dengan judul  œPenegakan  Hukum  atas  Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris  Yang Memberikan  Teguran Tertulis  Kepada Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT) bertujuan untuk mengetahui penegakan hokum yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris DKI Jakarta dengan memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dan penegakan hokum yang dilakukan oleh notaris yang dirugikan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan obyek putusan MPW Notaris DKI Jakarta. Teori kepastian hokum, penegakan hokum dan kewenangan untuk menganalisis masalah yang diteliti. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, dengan analisis kualitatif, sedangkan untuk mengkaji permasalahan hukum, digunakan bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder terutama putusan pengadilan Tata Usaha Negara. Hasil penelitian menyimpulkan, Penegakan hokum yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta merupakan penegakan hokum secara administrasi karena sanksi yang diberikan kepada seorang Notaris hanya berupa teguran tertulis sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 05/PTS / Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta / IX/2020,  tertanggal 14 September 2020. Sedangkan penegakan hokum yang dilakukan oleh Notaris yang merasa dirugikan dengan adanya teguran tertulis tersebut adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Register Nomor: 190/G/2020/PTUN-JKT yang dimenangkan oleh Notaris selaku Penggugat.Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta yang diperoleh berdasarkan kewenangan delegasi dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah memberikan sanksi  kepada seorang Notaris berupa teguran tertulis sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 05/PTS / Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta / IX/2020,  tertanggal 14 September 2020 adalah produk Tata Usaha Negara yang merupakan obyek Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) UU PTUN. Penelitian ini menyarankan agar sebaiknya pejabat administrasi negara memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik. Khususnya asas bertindak cermat dan permainan yang layak agar putusan yang diberikan tidak melanggar ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku.Kata-kata Kunci : Penegakan hokum, kewenangan, Majelis Pengawas Notaris;Tata Usaha Negara
Tanggung Jawab PPAT Sementara Dan Akibat Hukum Akta Jual Beli Yang Dibatalkan Melalui Putusan Pengadilan Junaedi, Junaedi; Djajaputra, Gunawan
Jurnal Suara Hukum Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Suara Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jsh.v4n1.p107-136

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang tanggung jawab  PPAT Sementara  dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam proses peralihan Hak Atas Tanah melalui jual beli dan menganalisis akibat hukum dari Akta Jual Beli yang dibatalkan oleh putusan pengadilan. PPAT sebagai pejabat umum harus memiliki kemampuan khusus di bidang pertanahan, mengingat akta tersebut bisa digunakan sebagai alat bukti yang menerangkan telah terjadi perbuatan hukum pengalihan hak. Teori kepastian dan keadilan serta tanggung jawab digunakan untuk menganalisis permasalahan. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, dengan menggunakan metode kualitatif, sedangkan untuk mengkaji permasalahan hukum, digunakan bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder terutama putusan pengadilan. Hasil penelitian menyimpulkan, bentuk tanggung jawab  PPAT Sementara hanya sebatas dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, pihak Penjual dan Pembeli  tidak mendapatkan perlindungan hukum, sedangkan pihak Penggugat mendapatkan kembali haknya berdasarkan putusan pengadilan yang memberikan kepastian hukum dan keadilan.  Badan Pertanahan Nasional sebaiknya lebih meningkatkan pembinaan formal maupun informal kepada PPAT Sementara. Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dalam membuat akta jual beli tanah harus teliti, cermat, hati - hati, dan tidak boleh ceroboh 
Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual terhadap Pekerja Perempuan di Sektor Pariwisata Monica, Anindwitya Rizqi; Risfiana, Annisa; Cloudia Rohman, Holy Melinda
Jurnal Suara Hukum Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Suara Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jsh.v4n1.p190-216

Abstract

Tourism is Indonesia's mainstay sector which is growing rapidly and supports the involvement of women in it. However, this condition tends to be contradictory when considering the lack of security felt by women workers in this sector, given the many acts of discrimination, subordination, and sexual violence in the work environment--especially because of the complex dimensions of power relations that affect it. Then, the Bill on the Elimination of Sexual Violence (RUU-PKS) became a major goal to realize a gender-friendly tourism sector and provide a safe space from sexual violence. This study aims to examine the acts of sexual violence experienced by women in the tourism sector, and its relation to the urgency of the ratification of the RUU-PKS--as a comprehensive regulation in handling cases of sexual violence--by using field data collection techniques, namely interviews and literature studies. In addition, this qualitative research method intends to support the acceleration of the ratification of the RUU-PKS which is considered to have inclusive substance, starting from the categorization of sexual violence, handling, to efforts to recover women survivors.
Makna Kepentingan Umum Pada Kewenangan Deponering Dalam Perspektif Kepastian Hukum Agustalita, Dinda Heidiyuan; Yuherawan, Deni Setya Bagus
Jurnal Suara Hukum Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Suara Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jsh.v4n1.p160-189

Abstract

Pengesampingan perkara atau deponering merupakan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Jaksa Agung. Pengaturan deponering diatur dalam Pasal 35 huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Jaksa Agung berwenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Pasal tersebut mengartikan kepentingan umum sebagai kepentingan dari bangsa dan negara, dan/atau kepentingan dari masyarakat luas. Konsep “kepentingan umum” menimbulkan pemahaman yang evaluatif dan kabur (vage normen). Makna evaluatif membutuhan kejelasan komprehensif, sehingga harus bersifat “clear and precise” (jelas dan tepat). Ketidakjelasan makna “kepentingan umum” berimplikasi pada ketidakpastian hukum. Parameter konsep “kepentingan umum” merupakan kebutuhan mutlak untuk memudahkan operasionalisasi makna kepentingan umum. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis parameter kepentingan umum untuk operasionalisasi konsep kepentingan umum, yang pada gilirannya akan memudahkan untuk menyandingkan konsep “kepastian hukum”. Penelitian hukum doktrinal ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan, deponering adalah tidak dituntutnya perkara berdasarkan kepentingan umum, yaitu kepentingan bangsa dan negara yang merupakan kepentingan yang mencakup seluruh aspek dari bangsa yang terdapat dalam suatu negara. Serta, kepentingan masyarakat luas yang merupakan segala kepentingan terkait dengan tatanan kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Apabila dalam penuntutan suatu perkara menimbulkan terganggunya stabilitas pemerintahan yang menyebabkan kerugian secara nyata bagi negara, serta menimbulkan reaksi ditengah masyarakat yang dapat mengancam keamanan masyarakat secara luas, maka penuntutan tersebut dapat ditiadakan atau dikesampingkan demi kepentingan umum. Selama ini, penafsiran makna kepentingan umum hanya didasarkan pada keyakinan Jaksa Agung saja. Oleh karena itu, perlu adanya aturan terkait konsep kepentingan umum pada kewenangan deponering, agar pemaknaan kepentingan umum dapat berorientasi pada kepastian hukum.
Kedudukan Hukum Dalam Perspektif Negara Hukum Modern Nurwahyuni, Nurwahyuni; Sumartini, Siti; Kholik, Saeful
Jurnal Suara Hukum Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Suara Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jsh.v4n1.p224-242

Abstract

Hukum dan Negara adalah dua hal yang saling membutuhkan sekaligus juga saling melengkapi. Negara dalam hal ini dipandang sebagai satuan yang memiliki konstruksi yuridis politis. Hukum hanya ada atau mewujudkan dirinya dalam suatu kelompok sosial salah satunya negara, dan negara tidak dapat berjalan secara sustainable tanpa adanya unsur hukum yang melindungi keberadaannya. Penelitian ini berfokus pada kedudukan hukum sebagai faktor determinan (penentu) dalam pembentukan negara yang merdeka dan berdaulat dan bagaimana kedudukan hukum dalam persepktif negara (hukum) modern. Dalam hal ini hukum tidak hanya berfungsi sebagai penjaga ketertiban (law in order). Namun disamping itu fungsi hukum yang paling hakiki dalam konteks negara (hukum) modern adalah bagaimana hukum bisa mewujudkan kesejahteran rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Analisis Yuridis Penggunaan Sertifikat Vaksinasi Sebagai Syarat Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Al'Azza, Nadya Eka Amalia; Suryani, Kurnia Fajar; Widyaningrum, Sigmawati
Jurnal Suara Hukum Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Suara Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jsh.v4n1.p1-21

Abstract

Adanya pelaporan kasus di Aceh menjadi sorotan tersendiri dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Karena ketidakkonsisten kebijakan Kepolisian Banda Aceh dengan KUHAP dan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia, yang tidak menyebutkan persyaratan khusus untuk melaporkan atau menerima laporan. Rumusan masalah yang diangkat dalam jurnal ini adalah (1) Apakah penggunaan syarat vaksinasi sebagai dasar pelaporan korban percobaan pemerkosaan di Aceh sudah sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia?; dan (2) perlindungan hukum dan pemulihan hak-hak korban perkosaan. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut untuk mengetahui bagaimana hukum positif Indonesia mengatur tindakan aparat penegak hukum mengenai penggunaan aplikasi berikut untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum dan hak-hak yang dilindungi bagi korban perkosaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan jenis penelitian normatif yang menggunakan pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian bahwa penggunaan program vaksinasi sebagai dasar menunjukkan bahwa laporan korban tidak dibenarkan secara hukum. Aparat kepolisian telah melanggar ketentuan kode etik sehingga dapat dikenakan sanksi. Korban berhak atas restitusi dan/atau bantuan medis dan bantuan psikososial.
Tanggung Jawab Perdata Notaris Atas Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Cacat Dalam Komparisi: Bahasa Indonesia Mia Augina Romauli, Sibuea,
Jurnal Suara Hukum Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Suara Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jsh.v4n1.p137-159

Abstract

Abstrak Notaris berwenang membuat akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris(UUJN). Notaris dalam membuat akta harus memperhatikan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, jika dihubungkan dengan kewajiban notaris, notaris wajib untuk melakukan pengecekkan untuk menjaga kepentingan para pihak didalam melakukan perbuatan hukum serta melakukan pengecekkan seluruh bagian akta dimulai dari bagian awal akta, komparisi, isi akta hingga akhir akta. Notaris dalam membuat akta harus mengutamakan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Pada penelitian ini, Notaris tidak memperhatikan dan menerapkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, sehingga akta yang dibuat tersebut menimbulkan kerugian bagi para pihak, terutama pihak pembeli yang telah membayar lunas pembayaran rumah. Apabila akta yang dibuat oleh Notaris tersebut menimbulkan kerugian bagi para pihak, maka Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap akta yang telah dibuatnya. Pertanggungjawaban tersebut berupa tuntutan untuk mengganti kerugian dalam bentuk penggantian biaya dan ganti rugi, sebagai akibat akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris tersebut batal demi hukum, karena adanya ketidakcermatan dan ketidaktelitian Notaris dalam membuat akta. Kata Kunci: Perjanjian Pengikatan Jual Bel Lunasi, Notaris, Tanggung Jawab Notaris. Abstract Notaries are authorized to make authentic deeds as regulated in Article 15 of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions (UUJN). The notary in making the deed must pay attention to Article 16 paragraph (1) letter a UUJN, if it is related to the obligations of the notary, the notary is obliged to check to protect the interests of the parties in carrying out legal actions and check all parts of the deed starting from the beginning of the deed, comparison, the contents of the deed to the end of the deed. The notary in making the deed must prioritize the principles regulated in Article 16 paragraph (1) letter a of the UUJN. In this study, the Notary did not pay attention to and apply Article 16 paragraph (1) letter a of the UUJN, so that the deed made caused losses to the parties, especially the buyer who had paid in full the house payment. If the deed made by the notary causes losses to the parties, the notary can be held accountable for the deed he has made. The liability is in the form of a claim for compensation in the form of reimbursement of costs and compensation, as a result of the deed of the Sale and Purchase Binding Agreement made by the Notary is null and void due to the inaccuracy and inaccuracy of the Notary in making the deed. Keywords: Sale and Purchase Agreement, Notary, Notary Responsibilities
Dampak Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Terhadap Tingkat Kriminalitas Di Kabupaten Ciamis Komariah, Mamay; Pratama, Rommy; Adriansyah, Elvin
Jurnal Suara Hukum Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Suara Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jsh.v4n1.p22-39

Abstract

Kriminalitas merupakan suatu permasalahan yang dihadapi oleh setiap Negara termasuk Indonesia. Kejahatan menjadi salah satu permasalahan yang salah satu terfokus pada pihak kepolisian demi terciptanya keamanan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat. Akhir tahun 2019 adanya Corona Virus Disease (Covid-19). Dengan adanya virus berdampak terhadap perekonomian masyarakat termasuk aspek hukum. Aspek hukum yang menjadi sorotan adalah angka kriminalitas di sebuah wilayah akibat dampak dari Pandemi Covid-19 ini. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa di Polres Ciamis mengungkap sejumlah perkara selama pandemic Covid-9 dinyatakan Fluktuatif. Bahwa terhitung dari bulan Maret terdapat 21 laporan tindak pidana yang di terima oleh Polres maupun Polsek, bulan april adanya penurun jumlah perkara menjadi 16 perkara, namun hingga akhir tahun 2020 ternyata angka kriminalitas di Wilayah Hukum Ciamis mengalami peningkatan dengan kasus yang berbeda-beda. Penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk (1) mengetahui bagaimana dampak pandemi Corona Virus Disease (covid-19) terhadap tingkat kriminalitas di Kabupaten Ciamis. (2) mengetahui bagaimana upaya penegak hukum dalam menekan angka kriminalitas akibat dari dampak pandemi Corona Virus Disease (covid-19) di Kabupaten Ciamis. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara terhadap responden, yaitu Anggota satuan Polres Ciamis. Data sekunder diperoleh dari publikasi jurnal dan data dari dinas/instansi yang terkait dengan penelitian. Dampak adanya Pandemi Covid-19 terhadap kriminalitas di Kabupaten Ciamis Adanya kenaikan angka kriminalitas sebanyak 4% dengan jenis tindak pidana dengan berbagai macam jenis tindak pidana, untuk menentukan adanya kenaikan angka kriminalitas ataupun tidak tidak dapat dilihat dari banyak nya angka kriminalitas tapi cukup dilihat dari adanyakenaikan meskipun tidak ada besar. Upaya yang telah dilakukan oleh Polres Ciamis dalam menanggulangi kenaikan kriminalitas yakni dilakukan dengan upaya preventif dan upaya refresif derta menggunakan jalur penal atau non penal. Kata Kunci : Kriminalitas, Pandemi Covid-19.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2025): Jurnal Suara Hukum Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Suara Hukum Vol. 6 No. 2 (2024): Jurnal Suara Hukum Vol. 6 No. 1 (2024): Jurnal Suara Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Suara Hukum Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Suara Hukum Vol. 4 No. 2 (2022): Jurnal Suara Hukum Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Suara Hukum Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Suara Hukum Vol 3, No 1 (2021) Vol. 3 No. 1 (2021) Vol 2, No 2 (2020) Vol. 2 No. 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol. 2 No. 1 (2020) Vol. 1 No. 2 (2019) Vol 1, No 2 (2019) Vol. 1 No. 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) More Issue