Articles
16 Documents
Search results for
, issue
"Vol 15 No 2 (2018): Istinbath : Jurnal Hukum"
:
16 Documents
clear
<![CDATA[Kedudukan Badan Hukum Rumah Sakit Privat Dihubungkan Dengan Fungsi Sosio Ekonomi ]]>
<![CDATA[Wahyudi Wahyudi]]>
<![CDATA[ Istinbath : Jurnal Hukum Vol 15 No 2 (2018): Istinbath : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri Metro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (593.736 KB)
|
DOI: 10.32332/istinbath.v15i2.1209
<![CDATA[Society as users of health services organized by hospitals are entitled to receive services in plenary by not getting any difference of legal entity of hospital managers. The main goal of health care hospitals include the preventive, curative, rehabilitative and promotive to all levels of society in accordance with the socio-economic function that prioritizes social functioning compared with economic function. The legal entity of hospital management in the form of foundations, associations and limited liability companies. Research in this paper is a normative juridical research, which studied the approach of legislation (the statute approach) means that a problem will be seen from the legal aspect by studying the legislation. And also the method by way of literature study (library research). The research concludes that there are three (3) legal entity that manages private hospitals are more widely used by the public, namely foundations, associations and limited liability companies. Limited liability company that manages the hospital has the main purpose for profit or economic function takes precedence while legal entities of foundations and associations in managing hospitals prioritize socio-economic functions.]]>
<![CDATA[Konsep Keadilan Pada Kasus Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil ]]>
<![CDATA[abd. rahman adi saputera]]>
<![CDATA[ Istinbath : Jurnal Hukum Vol 15 No 2 (2018): Istinbath : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri Metro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (576.31 KB)
|
DOI: 10.32332/istinbath.v15i2.1245
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan Problematika Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil dengan melakukan Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo dengan analisa dari sudut konsep keadilan, sedangkan Fokus Penelitian mencakup: (1). Mengapa hakim Pengadilan Agama Gorontalo memberikan putusan cerai bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak menyertai izin atasan, (2). Kendala-kendala apa saja yang terdapat dalam proses pelaksanaan pemberian putusan hakim terhadap perkara perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Gorontalo perspektif konsep keadilan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yang kemudian pendekatan kualitatif, dengan menggunakan sumber Data Primer yaitu para Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo, dan diperkuat Data Sekunder berupa kajian teori yang relevan dengan konteks permasalahan. Hasil dari Penelitian ini dapat menunjukkan bahwa Alasan Hakim memberikan putusan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bercerai tanpa izin Atasan karena: Prinsip Fungsi putusan Pengadilan adalah untuk melindungi dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Peradilan dilakukan demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Prinsip kemandirian hakim, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka, Prinsip pengadilan tidak boleh menolak perkara, Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Bagi para pelaku perceraian baik dari pemohon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil, di harapkan untuk benar-benar memahami dan mengetahui implikasi (akibat hukum), bagi tindak pelanggaran, berupa tidak memenuhi persyaratan dan prosedural perceraian, misalnya bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian dan tidak melampirkan izin dari atasannya.]]>
<![CDATA[Pemenuhan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Penguasaan Hutan Adat Di Kabupaten Lampung Barat ]]>
<![CDATA[hadri law hadri]]>
<![CDATA[ Istinbath : Jurnal Hukum Vol 15 No 2 (2018): Istinbath : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri Metro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (413.977 KB)
|
DOI: 10.32332/istinbath.v15i2.1210
<![CDATA[Hutan merupakan ekosistem alamiah yang sangat kompleks mengandung berbagai spesies tumbuhan mulai dari tumbuhan kecil hingga berukuran besar. Masyarakat adat merupakan entitas kebudayaan yang mendiami wilayah tertentu. Umumnya masyarakat adat hidup dalam satu wilayah dengan aturan dan nilai-nilai lokak secara turun temurun. Kehidupan masyarakat adat tunduk pada norma-norma adat yang mereka sepakati sebagai norma kesepakatan bersama untuk mengatur pola kehidupan kelompok masyarakat adat. Dengan lahirnya undang-undang no. 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang telah mengubah status hutan adat bukan hutan negara sempat mengusik tatanan masyarakat adat dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat danPemerintah masih memandang kawasan hutan harus steril dan masyarakat tidak boleh ada di dalam kawasan hutan adat. Sehingga keberadaan undang-undang no. 41 tahun 1999 tentang kehutanan tersebut oleh aliansi masyarakat adat nusantara (aman) telah dilakukan uji materil (judicial review) pada mahkamah konstitusi dan akhirnya melalui keputusan mahkamah konstitusi republik indonesia no : 35/PUU-X/2012 tanggal 16 mei 2013telah mengembalikan status hukum tanah adat dari tanah negara menjadi tanah adat. Penelitian dilakukan secara yuridis normatif pada masyarakat adat Kabupaten Lampung Barat bertujuan untuk mengetahui Implementasi terhadaphak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah adat di Kabupaten Lampung Barat pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 35/PUU-X/2012. yang telah mengembalikan status kedudukan hukum tanah adat bukan lagi menjadi hutan negara. Dari hasil penelitian lapangan pada masyarakat adat di Kabupaten Lampung Barat terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Barat dengan mengambil sample obyek penelitian pada masyarakat adat Kepaksian Buay Belunguh Kabupaten Lampung Barat, telah dibuat dan diberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 18 tahun 2004 tentang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan berbasis masyarakat serta dikeluarkannya Permendagri No. 52 tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat . Dengan adanya regulasi yang mengatur tentang kedudukan dan perlindungan hukum mengenai tanah adat tersebut, maka masyarakat hukum adat Kepaksian Buay Belunguh telah dapat mengelola dan menikmati hutan adat sebagai sumber penghidupan masyarakat adat yang mayoritas hidup sebagai petani.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Money Politics Pada Pemilu ]]>
<![CDATA[Is Susanto]]>
<![CDATA[ Istinbath : Jurnal Hukum Vol 15 No 2 (2018): Istinbath : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri Metro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (532.014 KB)
|
DOI: 10.32332/istinbath.v15i2.1218
<![CDATA[Money politics atau risywah dalam hukum Islam dalam pemilu adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Money politics umumnya dilakukan simpatisan, kader bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Money politics dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako seperti beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai atau calon legislatif (caleg) yang bersangkutan. Melihat kenyataan bahwa praktek money politics telah telah melekat dalam kehidupan masyarakat, mulai dari tingkat bawah sampai atas. Tentunya bukan pekerjaan mudah untuk menghapus praktek tersebut, minimal melakukan proses penyadaran masyarakat melalui pengetahuan dan pemahaman yang merupakan tanggung jawab bersama, dan salah satunya melalui artikel ini. Artikel ini menyimpulkan bahwa money politics masih tetap berlangsung disebabkan karena masyarakat masih belum siap untuk hidup berdemokrasi secara utuh, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menegakkan hukum di Indonesia. Hukum Islam dan hukum positif memiliki pandangan yang sama bahwa money politics merupakan tindakan yang dilarang karena akibat yang ditimbulkan berdampak luas terhadap masyarakat dan perekonomian.]]>
<![CDATA[Problematika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No. 02 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan ]]>
<![CDATA[choirus salim]]>
<![CDATA[ Istinbath : Jurnal Hukum Vol 15 No 2 (2018): Istinbath : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri Metro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (628.772 KB)
|
DOI: 10.32332/istinbath.v15i2.1251
<![CDATA[sebelum Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan disahkan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2017 terjadi pro kontra berkaitan dengan isi muatan Perppu tersebut. Kita ketahui bahwa Perppu Nomer 2 Tahun 2017 disahkan menjadi undang-undang melalui mekanisme voting. Ada tujuh fraksi partai politik yang menerima Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ormas yang dirapatkan sebagai undang-undang yaitu fraksi PPP, PDI-P, Golkar, PKB,Hanura, Demokrat, dan Nasdem. Namun Fraksi Demokrat, PPP dan PKB menerima secara bersyarat Perppu tersebut, yakni mengharuskan supaya DPR dan Pemerintah segera melakukan revisi Perppu yang baru saja disetujui menjadi Undang-undang itu. Setelah dikeluarkannya Perppu No. 2 Tahun 2017 dan dibubarkannya HTI, terjadi perlawanan hukum dengan mengajukan judial review oleh beberapa Organisasi Masyarakat seperti Front Pembela Islam (FPI), Dewa Dakwah Islamiyah (DDI), Perkumpulan Hidayatullah dan Pemuda Indonesia serta HTI sendiri yang lebih dahulu mengajukan judial review ke Mahkamah Konstitus. Dari beberapa uraian di atas, pro kontra berkenaan dengan Perppu No. 2 Tahun 2017 Tentang Ormas juga terjadi pada Organisasi-Organisasi Islam di Kota Metro.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Sosial (CSR) Perusahaan Perbankan ]]>
<![CDATA[desi wahyuni]]>
<![CDATA[ Istinbath : Jurnal Hukum Vol 15 No 2 (2018): Istinbath : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri Metro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (851.161 KB)
|
DOI: 10.32332/istinbath.v15i2.1212
<![CDATA[CSR saat ini tidak lagi ditujukan untuk membayar hutang sosial, melainkan sudah menjadi sebuah tanggung jawab yang mutlak yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam menjaga dan menjalin komunikasi sosialnya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Perihal CSR ini diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional, Khususnya undang-undang yang membahas tentang korporasi, termasuk korporasi perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk untuk memberikan masukan bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya Bank Syariah untuk lebih baik dalam menerapkan Tanggung Jawab Sosial (CSR) bagi kepentingan stakeholder sehingga dapat bermanfaat terhadap pengambil kebijakan Bank Syariah sebagai lembaga keuangan yang dapat mensejahterakan masyarakat. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yang menggunakan beberapa metode yaitu metode wawancara dan dokumentasi dalam pengumpulan data.Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pelaksanaan program CSR tersebut dapat mensejahterakan mayarakat sekitar sesuai dengan etika bisnis Islam.]]>
<![CDATA[Pajak Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah ]]>
<![CDATA[husnul fatarib]]>
<![CDATA[ Istinbath : Jurnal Hukum Vol 15 No 2 (2018): Istinbath : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri Metro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (849.504 KB)
|
DOI: 10.32332/istinbath.v15i2.1265
<![CDATA[Dikebanyakan Negara, pajak merupakan salah satu devisi utama dalam menunjang keberhasilan pembangunana nansional sehingga menjadi pemungutan yang memiliki konsekuensi logis dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai pencerminan suatu keadilan untuk kesejahteraan. Pajak tersebut dibebankan kepada setiap warga negara yang memiliki kewajiban membayar pajak. Dalam ajaran islam terdapat kelompok orang yang berkewajiban mengeluarkan sebagian kecil hartanyab sebagai zakat. Pajak pada dasarnya dimanfaatkan unutk membiayai kegiatan kegiatan dalam bidang dan sektor pembangunann. Istilah pajak dalam hukum islam yang menjadi sumber pendapat negara tidak dikenal. Oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat mengenai status hukum pajak ditinjau dari konsep hukum islam.]]>
<![CDATA[Status Hak Atas Tanah Dan Bangunan Yang Didirikan Di Atas Lahan Ruang Terbuka Hijau ]]>
<![CDATA[Muhammad Syahri Ramadhan]]>
<![CDATA[ Istinbath : Jurnal Hukum Vol 15 No 2 (2018): Istinbath : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri Metro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (421.468 KB)
|
DOI: 10.32332/istinbath.v15i2.1208
<![CDATA[Abstract There are still many communities to occupy a region that are not be established a building, one of them is the green open space. It is equal to the happened to some locals the way of demang lebar daun and hulubalang I build the building on the green open space. This research in a research juridical empirical with the approach case study and observation. Basically a mechanism determine area of green open space are introduced and effected in accordance with Article 53 (1) of Law No. 5 of 1960 on Basic Provisions of Agrarian in status for land and building rights founded by residents demang hulubang i and the wide leaves is the right riding in. But, legally protection for the located in space could not be realised but of basic human and respect the rights of the community, if the land will be required the government will give a letter advance notice to the community to empty and even move their homes the fixed term.]]>
<![CDATA[Status Hak Atas Tanah Dan Bangunan Yang Didirikan Di Atas Lahan Ruang Terbuka Hijau ]]>
<![CDATA[Ramadhan, Muhammad Syahri]]>
<![CDATA[ Istinbath : Jurnal Hukum Vol 15 No 2 (2018): Istinbath : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32332/istinbath.v15i2.1208
<![CDATA[Abstract There are still many communities to occupy a region that are not be established a building, one of them is the green open space. It is equal to the happened to some locals the way of demang lebar daun and hulubalang I build the building on the green open space. This research in a research juridical empirical with the approach case study and observation. Basically a mechanism determine area of green open space are introduced and effected in accordance with Article 53 (1) of Law No. 5 of 1960 on Basic Provisions of Agrarian in status for land and building rights founded by residents demang hulubang i and the wide leaves is the right riding in. But, legally protection for the located in space could not be realised but of basic human and respect the rights of the community, if the land will be required the government will give a letter advance notice to the community to empty and even move their homes the fixed term.]]>
<![CDATA[Kedudukan Badan Hukum Rumah Sakit Privat Dihubungkan Dengan Fungsi Sosio Ekonomi ]]>
<![CDATA[Wahyudi, Wahyudi]]>
<![CDATA[ Istinbath : Jurnal Hukum Vol 15 No 2 (2018): Istinbath : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32332/istinbath.v15i2.1209
<![CDATA[Society as users of health services organized by hospitals are entitled to receive services in plenary by not getting any difference of legal entity of hospital managers. The main goal of health care hospitals include the preventive, curative, rehabilitative and promotive to all levels of society in accordance with the socio-economic function that prioritizes social functioning compared with economic function. The legal entity of hospital management in the form of foundations, associations and limited liability companies. Research in this paper is a normative juridical research, which studied the approach of legislation (the statute approach) means that a problem will be seen from the legal aspect by studying the legislation. And also the method by way of literature study (library research). The research concludes that there are three (3) legal entity that manages private hospitals are more widely used by the public, namely foundations, associations and limited liability companies. Limited liability company that manages the hospital has the main purpose for profit or economic function takes precedence while legal entities of foundations and associations in managing hospitals prioritize socio-economic functions.]]>
