cover
Contact Name
Dr. Maurice Rogers, SH., MH
Contact Email
mauricerogersiburian@gmail.com
Phone
+6285373733807
Journal Mail Official
mauricerogersiburian@gmail.com
Editorial Address
Jalan DR.TD. Pardede Nomor 21 Medan Baru.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana
ISSN : 20895771     EISSN : 26847973     DOI : doi.org/10.46930/
Core Subject : Humanities, Social,
Jurnal Rectum is such a publication media of scientific works produced by academics, practitioners, researchers and students who are pursuing law. This journal is managed by the Faculty of Law, Darma Agung University, in cooperation with the UDA Research and Community Service Institute (LPPM). This journal is opened to the public. Focus and Sope is Law and Social Sciences
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 27 Documents
Search results for , issue "Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI" : 27 Documents clear
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE THINK PAIR SHARE (TPS) TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA PELAJARAN MATEMATIKA KELAS IV Situmorang, Riama Uli; Sitio, Hetdy; Tambunan, Janwar
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i1.5003

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share (TPS) terhadap hasil belajar siswa pada pelajaran Matematika kelas IV SD Swasta HKBP Batu IV Kabupaten simalungun. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif Eksperimen Bentuk Pre-Eksperimental dengan One Grup Pretest-Posttest. Sampel pada penelitian ini adalah kelas IV dengan jumlah 24 siswa. Data penelitian ini diperoleh dari Pretest-Posttest. Pretest dilakukan sebelum diberi perlakuan atau treatment untuk mengetahui pemahaman materi siswa sebelum menggunakan model pembelajaran Think Pair Share (TPS) dan posttest diberi sesudah dilakukan perlakuan atau treatment untuk mengetahui pemahaman siswa sesudah menggunaan model pembelajaran Think Pair Share (TPS). Pretest dan posttest sebanyak 25 soal berbentuk pilihan berganda yang telah diuji karakteristiknya yaitu validitas dan reabilitas sampai daya pembeda. Teknik analisis data menggunakan yakni uji normalitas, dan uji hipotesis untuk menguji apakah model pembelajaran Think Pair Share (TPS) mempengaruhi hasil belajar siswa. Berdasarkan data penelitian diperoleh thitung > ttabel (17.149 > 2,068) atau (sig.) < 0,05 (0,000 < 0,05). Sehingga terdapat pengaruh yang signifikan model pembelajaran kooperatif tipe think pair share terhadap hasil belajar siswa pada Pelajaran matematika kelas IV SD Swasta HKBP Batu IV Kabupaten Simalungun. Pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe think pair share terhadap hasil belajar siswa pada Pelajaran matematika kelas IV SD Swasta HKBP Batu IV Kabupaten Simalungun pada pretest nilai rata-rata kelas yang didapatkan siswa sebesar 52,00 sedangkan pada posttest didapatkan bahwa nilai yang didapatkan terjadi peningkatan menjadi 88,25. Dari peningkatan tersebut sudah terlihat secara jelas bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe think pair share terhadap hasil belajar siswa pada Pelajaran matematika kelas IV SD Swasta HKBP Batu Kabupaten Simalungun..
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE MAKE A MATCH BERBANTUAN KARTU BERGAMBAR UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA Simarmata, Radode Kristianto; Silalahi, Ayu; Nadapdap, Titin; Manurung, Indah; Lumbantoruan, Hotnida; Haloho, Rasarmanto
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i1.5035

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar Pendidikan Pancasila di kelas IV SD Negeri 091254 Batu Onom, melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match. Observasi awal menunjukkan bahwa sebagian besar siswa belum mencapai Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP) dengan nilai ≥66, yang disebabkan oleh aspek guru, siswa, dan lingkungan. Penelitian tindakan kelas (PTK) dilakukan dalam dua siklus dengan subjek 24 siswa. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan dalam hasil belajar siswa setelah diterapkannya model pembelajaran Make A Match, dengan rata-rata nilai siswa meningkat dari 61,1 menjadi 86,7, dan ketuntasan belajar naik dari 41,6% menjadi 96%. Model Make A Match terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi dan keaktifan siswa serta mengatasi kejenuhan dalam pembelajaran
PENGELOLAAN PERIKANAN YANG BERKELANJUTAN KUNCI MENUJU PERTUMBUHAN EKONOMI Nurhalizah, Siti; Junaidi, Junaidi; Syapira, Winda; Ramadhan, Despriandi; Rivai, Imam
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i1.4518

Abstract

Sektor perikanan di berbagai daerah memiliki arti strategis terhadap pembangunan wilayah, pembangunan daerah dapat memungkinkan peningkatan terhadap pemerataan menuju terciptanya masyarakat adil dan makmur. Perikanan merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang sangat kompeks sehingga tantangan untuk memelihara sumberdaya tersebut menjadi issue yang cukup kompleks juga dalam pembangunan perikanan utamanya lobster, kepiting dan rajungan. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, peristiwa seperti ini merupakan langkah yang tidak saja patut untuk dibanggakan, tetapi perlu disikapi dengan suatu tindakan yang menunjang kearah kesejahteraan rakyat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam upaya perlindungan sumber daya perikanan khusus lobster, kepiting dan rajungan dalam rangka pelestariannya terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan segera menerbitkan aturan pelaksana atas dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/MEN-KP/2015, memaksimalkan sosialisasi dari pihak instansi terkait Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/MEN-KP/2015 sehingga tidak terjadi lagi praktik penangkapan lobster, kepiting dan rajungan secara liar.
OPTIMALISASI PERAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PIDANA BERSYARAT DI KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG Simbolon, Erthy Puspa Evawati
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i1.4093

Abstract

Menurut proses pidana di Indonesia, narapidana yang menjalani hukuman di Lembaga pemasyarakatan berhak atas hak-hak tertentu, sebagaimana diatur dalam undang-undang republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Salah satu hak yang diberikan kepada narapidana sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1) huruf f ialah “hak pembebasan bersyarat yang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah disebut pembebasan bersyarat, jika narapidana telah memenuhi syarat-syarat pembebasan bersyarat dan telah dibebaskan bersyarat, maka status pengawasannya berada dibawah pengawasan penuntut dan penasehat. Pembebasan bersyarat diharapkan menjadi proses yang mendukung narapidana di luar penjara untuk melakukan pembebasan bersyarat. Memudahkan mereka berintegrasi ke dalam kehidupan masyarakat, namun pelaksanaanya harus tetap diawasi sesuai peraturan yang berlaku agar dapat berjalan sesuai peruntukkannya. Kesimpulan dari penelitian ini ialah pengendalian kejahatan bersyarat harus dilaksanakan untuk mengendalikan pelaksanaan syarat umum dan khusus yang ditetapkan oleh hakim. Sejauh ini berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, optimalisasi peran kejaksaan dalam melaksanakan dan pengawasan pidana pembebasan bersyarat di Kejaksaan Negeri Deli Serdang telah mencapai hasil yang baik.
PENGAWASAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN ALAT TANGKAP IKAN YANG TIDAK RAMAH LINGKUNGAN Maharani, Salsyadillah; Sinaga, Angelia; Sari, Laila Eka; Tampubolon, Muhammad Amin; Simarmata, Bryan Wit
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i1.4516

Abstract

Perairan serta laut lepas yang terletak di dasar kedaulatan serta yurisdiksi Negeri Kesatuan Republik Indonesia serta ZEE Indonesia mempunyai energi tangkap serta sumber tenaga penangkapan ikan tepat dengan persyaratan internasional. Selaku negeri maritim, Indonesia kaya hendak kemampuan sumber energi tenaga laut yang belum dieksplorasi serta belum dibesarkan, serta sebagian kemampuan sesungguhnya masih belum dikenal, sehingga dibutuhkan informasi yang lengkap serta akurat buat membolehkan pemakaian alternatif. laut. Sumber energi tenaga yang bisa dievaluasi ke depan hendak terus meningkat. Riset hukum ini memakai prosedur riset hukum empiris serta melaksanakan riset terhadap kasus di Dinas Perikanan Kabupaten Asahan. Dalam riset hukum ini digunakan bahan hukum primer ialah peraturan perundang- undangan. Bahan hukum sekunder merupakan: buku- buku hukum. Bahan hukum tersier, ialah: kitab- kitab bukan hukum. Pemberlakuan larangan pemakaian jaring harimau di perairan Kabupaten Asahan Kabupaten Asahan hendak melaksanakan rekrutmen kembali pada tahun 2023, menyusul pelaksanaan syarat larangan pemakaian jaring harimau di perairan Batu Bara. Ketentuan yang tertuang dalam pasal 93 (1) UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Hambatan pelaksanaan undang-undang larangan pemakaian perlengkapan tangkap di perairan Kabupaten Asahan merupakan Kabupaten Asahan mempunyai daerah yang sangat luas, hambatan terbanyak merupakan garis tepi laut yang sangat panjang serta minimnya pengawas yang menginginkannya. pukat tangkapan nelayan buat melindungi perlengkapan tangkap mereka. Digunakan dikala nelayan terletak di wilayah tersebut. Itu terletak di posisi yang nyaman. Oleh sebab itu, sangat susah buat mengendalikan serta mengendalikan nelayan.
SISTEM PEMBINAAN ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I TANJUNG GUSTA MEDAN Purba, Iin Hot Prinauli; Hutasoit, Anjaini; Ginting, Rio Briant; Simanullang, Kathryn R; Yusuf, Dara Qurattu Aini
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i1.4084

Abstract

Sistem Pembinaan narapidana anak dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pendidikan, agama,serta olahraga dan kesenian. Kegiatan pendidikan bagi tahanan dan narapidana serta anak dilakukan melalui pendidikan formal yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah masing-masing daerah. Lembaga pembinaan Khusus Anak merupakan tempat atau kediaman bagi orang-orang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan bahwa ia telah terbukti melanggar hukum. Penerapan Pembinaan Terhadap Anak Didik Pemasyarakatan Menurut UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan memiliki berbagai hambatan-hambatan dalam melakukan pembinaan Untuk itu permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini yaitu bagaimana peran LPKA Kelas 1 Medan dan petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya melakukan pembinaan agar terjadinya Upaya Pembinaan Terhadap Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan. Metode penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris dimana data diperoleh melalui data sekunder yaitu berupa peraturan Perundang-undangan, buku dan artikel-artikel ataupun bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini dan data primer berupa wawancara narasumber di lembaga pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Medan. Hasil dari penelitian skripsi ini diketahui bahwa, pertama, Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan beberapa peraturan. Proses pembinaan narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Medan dilakukan dengan dengan apa yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang proses pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan dan diharapkan sesuai dengan Pemenuhan Hak-Hak Anak Didik Pemasyarakat
KAJIAN YURIDIS TERHADAP DIVERSI ANAK SEBAGAI PELAKU DI TINJAU DARI ASPEK PENGADILAN ANAK Sirait, Hendra Filipi; Nasution, Chairuni
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i1.4517

Abstract

Tindak pidana anak sebagai pelaku kejahatan sangat terus meningkat,dalam beberapa kasus – kasus tertentu,Oleh karena itu penegak hukum harus memberikan perhatian Khusus. Restorative justice salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak dengan cara pengalihan (diversi). Menurut UU Nomor 11 Tahun 2012, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi terhadap anak pelaku tindak pidana dilaksanakan oleh ketiga komponen sistem peradilan pidana di Indonesia mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang menyatakan bahwa pidana penjara dapat diterapkan terhadap anak apabila tidak ada upaya terahkir lagi, dan dilakukan terpisah dari penjara dewasa. Upaya perlindungan anak dilaksanakan dengan memberlakukan pemidanaan restoratif (restorative justice).

Page 3 of 3 | Total Record : 27