cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Ifrani, S.H., M.H
Contact Email
ifrani@ulm.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jphi.scholarcenter@gmail.com
Editorial Address
Jl. Hasan Basri Komp. Polsek Banjarmasin Utara Jalur 3 No.9, Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70125
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)
Published by PT. Borneo Development Project
ISSN : -     EISSN : 27467406     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) (E-ISSN: 2746-7406) is a Double Blind Review Scientific Journal first launched in 2020 by Scholar Center under the administration of PT. Borneo Development Project in collaboration with Law office of SAP. JPHI publishes three times a year on February, June and October, provides with open access publication to support the exchange of global knowledge. The submission shall follow the blind peer-reviewed policy which aims to publish new work of the highest caliber across the full range of legal scholarship, which includes but not limited to works in the Philosophy of Law, Theory of Law, Sociology of Law, Socio-Legal Studies, International Law, Environmental Law, Criminal Law, Private Law, Islamic Law, Agrarian Law, Administrative Law, Criminal Procedure Law, Business Law, Constitutional Law, Human Rights Law, Civil Procedure Law and Customary Law. All papers submitted to this journal can be written either in English or Indonesian.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 1 (2023): Edisi Februari 2023" : 8 Documents clear
Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Bitahan Baru Kabupaten Tapin Melalui Mediasi oleh Kepala Desa Yurizal Ath Thaariq; M. Febry Saputra
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 4 No. 1 (2023): Edisi Februari 2023
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v4i1.89

Abstract

From time to time, land disputes are an issue that often arises accompanied by community development, development, and the increasingly widespread access of various parties who make the authorized capital in the form of a piece of land for various purposes. Complaints about land issues are basically a phenomenon that questions a law related to land. The Village Head is obliged to resolve disputes that occur in the community. In this case, a land dispute is also a dispute that occurs in the community and therefore the Village Head has the right to be the mediator for the dispute. This research focuses on two formulations of the problem, namely how to implement land dispute resolution in Bitahan Baru Village by the Village Head and how the process of resolving land disputes in Bitahan Baru Village which aims to find out what method the Village Head provides as a mediator in dispute resolution problems and to provide legal certainty for the parties to the dispute to continue to carry out the win-win solution that has been given by the Village Head, especially in the Village.  New Bintahan Tapin County.It is a type of sociological juridical research using a qualitative approach, through library research and interviews then the data is analyzed using content analysis and the results of reports from this research are in the form of descriptive analytics. From this research, it was found that it is true that the obligation and authority in resolving disputes that occur in the community is the Village Head while still being guided by the applicable laws and regulations.
Reformasi Sistem Pengawasan Terhadap Jaksa Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Arif Ronaldi
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 4 No. 1 (2023): Edisi Februari 2023
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v4i1.41

Abstract

Kejaksaan merupakan suatu institusi dalam SPPT yang memiliki fungsi penyidikan, pembuatan surat dakwaan, penuntutan, dan penahanan yang semua itu berlandaskan pada hakikat dasarnya berupa kebenaran, kepastian, dan ketertiban. Upaya menciptakan lembaga Kejaksaan yang menjamin kehidupan masyarakat berkeadilan dalam menyelenggarakan penegakkan hukum diranah sistem peradilan pidana tersebut, tentunya terlebih dahulu menegaskan kedudukan pengawasannya. Sepanjang eksistensi pengawasan dimaksud menyimpan berbagai polemik, selama itu pula akan menjadi retorika. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana prinsip dan pedoman yang semestinya dalam pengawasan terhadap Jaksa penuntut umum dalam menjalankan profesinya di ranah Sistem Peradilan Pidana Terpadu? Jenis penelitian ini adalah jenis  penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, sifat preskriptif ini mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep- konsep hukum dan norma-norma hukum. Hasil penelitian yaitu Jaksa sebagai penuntut umum dalam sistem peradilan pidana terpadu diawasi dalam fungsi, tugas, dan wewenangnya menegakkan hukum sebagai Jaksa yang mempunyai profesionalitas, integritas pribadi yang baik dan bekerja efisien. Adapun PNS di Kejaksaan selain Jaksa dapat tetap berada dibawah pengawasan KASN.
Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Ciptaan Lagu Secara Komersial Pada Restoran/Cafe Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Christine Vina Siangli Putri Siangli Putri; Yati Nurhayati; Muhammad Aini
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 4 No. 1 (2023): Edisi Februari 2023
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v4i1.50

Abstract

Hak cipta yakni bagian dari hak kekayaan intelektual sebagai hasil pikir otak seseorang. Lagu yakni bagian dari jenis dari hak cipta yang telah mendapatkan perlindungan hukum dari perbuatan yang merugikan pencipta lagu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta. Setiap orang maupun kegiatan usaha seperti restoran/café boleh memanfaatkan lagu dari seorang pencipta secara komersial dalam pelayanan publik asalkan memenuhi persyaratan dan mekanisme yang ditentukan serta membayar royalti. Namun secara yuridis normatif, baik Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tidak menjelaskan pengertian pemanfaatan lagu secara komersial tersebut serta mengenai prosedur pembayaran royalti, masalah ini tentunya memerlukan kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan, maka Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 telah menentukan mengenai pemanfaatan lagu secara komersial dalam pelayanan publik. Namun tidak menentukan dan menjelaskan maksud dari pemanfaatan lagu secara komersial dalam pelayanan publik, hal ini perlu pengaturan secara jelas demi kepastian hukum. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 menentukan maka setiap orang yang memanfaatkan lagu secara komersial dalam pelayanan publik wajib membayar royalti. Namun tidak ditentukan mengenai prosedur pembayaran royalti tersebut, hal ini perlu diatur secara jelas demi kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan lagu secara komersial dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mengenai Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Kemudian bagaimana prosedur pembayaran royalti atas pemanfaatan ciptaan lagu secara komersial dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mengenai Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Penelitian ini memakai jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier  yang dikumpulkan melalui studi Pustaka.
Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Fungsi Negatif Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Andri Kurniawan
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 4 No. 1 (2023): Edisi Februari 2023
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v4i1.87

Abstract

penelitian hukum ini bertujuan menganalisis mengenai sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif pada tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan kebijakan hukum pidana yang akan datang terkait penggunaan sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah sifat penelitian preskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukan Ajaran melawan hukum materiil dalam fungsi negatif pada hakikatnya sudah banyak diterapkan dalam kehidupan masyarakat tradisional jauh sebelum berlakunya Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie (WvSNI) salah satunya adalah praktik adat “Badamai” yang dikenal oleh Masyarakat Kalimantan Selatan sebagai salah satu upaya penyelesaian permasalahan di masyarakat. Adapun ketentuan Pasal 35 KUHP 2022 telah mengakomodir ajaran melawan hukum materiil dalam fungsi negatif yang sebelumnya tidak diatur didalam KUHP Lama (WvSNI) dengan cara dimasukan sebagai bagian dari alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukum sehingga hapus suatu pidana. Sebelumnya dalam kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia hanya digunakan dengan dasar implementasi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Analisis Kasus Pelecehan Seksual Di Universitas Islam Indonesia Menggunakan Pendekatan Hak Asasi Manusia Diana Farid; Kemal Al Kautsar Mabruri Mabruri; Muhammad Husni Abdulah Pakarti; Hendriana Hendriana
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 4 No. 1 (2023): Edisi Februari 2023
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v4i1.95

Abstract

Human rights that must be upheld and respected by each citizen for the sake of honor and protection of human dignity. However, human rights violations still occur frequently, as reflected in the persistence of sexual violence experienced by women. Likewise, Ibrahim Malik (IM) took advantage of his popularity and good image as an Outstanding Student (mapres) to attract victims. The purpose of this research is to find out how the sexual harassment case committed by IM began, the actions taken by the victim, and then the response from the Indonesian Islamic University (UII) where IM studied about the case. The method used in this paper uses secondary data as a bibliography, with data analysis used in a qualitative descriptive manner. The results of the temporary research show that IM received sanctions for his actions by revoking the title of outstanding student from the Islamic University of Indonesia because he had violated the ethics and morals of being an outstanding student. It started with a complaint from one of the victims to the Yogyakarta Legal Entity Institute on April 17, 2020, followed by complaints from other victims who told similar incidents, where the incident occurred in 2016. Until May 4, 2020, there were 30 complainants out of 30 people who reported sexual harassment by the same perpetrator, IM. The owner of the Twitter account @lnddwrhy stated that the hope of the victims through the Yogyakarta Legal Aid Institute regarding this case, if summarized, was for UII to make regulations related to the prevention and handling of cases of sexual violence on campus so that similar cases would not occur again because the alma mater of the majority of victims came from the same campus as IM, there is also no longer a group of people who provide a stage for IM in the form of glorification, including at UII where IM is pursuing a bachelor's degree
Perlindungan Hukum Terhadap Rumah Sakit Sebagai Upaya Melindungi Kerahasiaan Data Medis Pasien Yang Diminta Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif Nadia Alhumaira; Sam Renaldy
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 4 No. 1 (2023): Edisi Februari 2023
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v4i1.97

Abstract

Perlindungan hukum terhadap rumah sakit dalam upaya melindungi data rmedis pasien pasien merupakan suatu hal yang komplek dan merupakan tanggung jawab semua pihak yang terlibat, mulai dari medis hingga non medis. Menjaga kerahasiaan data medis pasien merupakan bentuk jaminan hukum untuk mencapai makna kepastian hukum, dengan seluruh substansi aturan perundang-undangan terkait, kemanfaatan dari menjaga data medis pasien memberikan jaminan bahwa data pribadi pasien terjaga dengan aman, sehingga nilai-nilai keadilan akan terpenuhi secara substansi. Permintaan data medis pasien merupakan hak yang diatur oleh undang-undang, mulai dari kewenangan, hingga siapapun yang dapat membuka data tersebut termasuk aparat penegak hukum. Hukum positif Indonesia mengatur hal-hal terkait perlindungan data medis pasien mulai dari UUD NRI 1945 sampai hal terperinci dalam Peraturan Menteri Kesehatan, sebagai upaya memberikan suatu kepastian hukum terhadap hak asasi manusia khususnya hak mendapatkan perlindungan hukum. Bentuk perlindungan hukum terhadap data medis pasien yang sudah menjadi ketegasan di dalam konstitusi UUD NRI 1945 ada dua yaitu perlindungan preventif dominan kepada pencapaian tujuan hukum itu sendiri dan perlindungan refresif yang memberikan kepada penekanan cita hukum dimasa yang akan datang. Kesimpulan, sebuah data pasien merupakan suatu hal yang wajib dilindungi oleh seluruh lapisan elemen masyarakat, baik itu pejabat pemerintah, tenaga kesehatan atau pasien sendiri, saran para pemangku kebijakan dalam upaya percepatan perlindungan hukum terhadap pasien dan data medis pasien dapat menyelesaikan RUU Omnibus law Kesehatan.
Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Pencabulan Dengan Korban Anak (Studi Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/Pn.Wng.) Dimas Varizal Putra Purnama; Dwi Endah Nurhayati; Halif Halif; Echwan Iriyanto; Laili Furqoni
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 4 No. 1 (2023): Edisi Februari 2023
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v4i1.101

Abstract

Pemidanaan menurut. Sudarto merupakan sinonim dari kata penghukuman. Sedangkan penghukuman berasal. dari kata baku hukum, sehingga penghukuman dapat diartikan sebagai menetapkan atau memutuskan suatu hukuman. Pemidanaan ataupun menetapkan hukum ini tidak terbatas di dalam hukum pidana saja melainkan dihukum yang lainnya juga seperti hukum perdata, maka dari itu pemberian hukuman harus di sempitkan lagi pengertiannya yaitu menjadi penghukuman dalam. perkara pidana. Agar dapat menyebut penghukuman. dalam perkara pidana dapat dipakai menjadi istilah pemidanaan atau pemberian pidana oleh hakim. Perbuatan yang dapat dijatuhkan pidana oleh hakim salah satunya yaitu perbuatan pencabulan, seperti yang terjadi belakangan ini banyak terjadi kasus pencabulan yang sebagian besar terdakwanya ialah orang dewasa dan korbannya ialah anak-anak di bawah umur. Seperti pada kasus Studi Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN.Wng.
Dampak Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Upaya Pemenuhan Hak Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang) Alfalah Naufal Yufianda; I Gede Widhiana Suarda; Dina Tsalist Wildana; Fanny Tanuwijaya; Sapti Prihatmini
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 4 No. 1 (2023): Edisi Februari 2023
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v4i1.102

Abstract

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia terkhusus di Indonesia, menyebabkan Lapas menjadi salah satu tempat yang beresiko tinggi penyebaran Covid-19. Kondisi terebut diperparah dengan tingkat hunian Lapas yang melebihi kapasitas (overcrowded) menyebabkan diharuskan adanya penyesuaian kebijakan untuk menangani keadaan tersebut. Mengingat kondisi tersebut, maka berdampak pada pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan didalamnya terutama hak mendapatkan akses kesehatan dan makanan yang layak. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan merupakan suatu hak asasi manusia dan harus diwujudkan sebagaimana diatur dalam Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dapat meningkatkan kualitas kesehatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. elayanan kesehatan akan terganggu apabila jumlah tahanan dan narapidana tidak terkendali sehingga menciptakan situasi kelebihan kapasitas (overcrowded) sehingga menciptakan situasi yang dapat mengancam kesehatan narapidana. Dalam waktu yang bersamaan di tengah situasi overcrowded yang terjadi di Lapas di Indonesia, negara menghadapi situasi bencana non alam yang melanda dunia, yaitu pandemi Corona Virus Disiase (Covid-19) yang telah menyebar masif di Indonesia.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 3 (2024): Edisi Oktober 2024 Vol. 5 No. 2 (2024): Edisi Juni 2024 Vol. 5 No. 1 (2024): Edisi Februari 2024 Vol. 4 No. 3 (2023): Edisi Oktober 2023 Vol. 4 No. 2 (2023): Edisi Juni 2023 Vol. 4 No. 1 (2023): Edisi Februari 2023 Vol. 3 No. 3 (2022): Edisi Oktober 2022 Vol. 3 No. 2 (2022): Edisi Juni 2022 Vol. 3 No. 1 (2022): Edisi Februari 2022 Vol. 2 No. 3 (2021): Edisi Oktober 2021 Vol. 2 No. 2 (2021): Edisi Juni 2021 Vol. 2 No. 1 (2021): Edisi Februari 2021 Vol. 1 No. 1 (2020): Edisi Oktober 2020 More Issue