cover
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
setiawan1000@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
nurgiansah@upy.ac.id
Editorial Address
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kewarganegaraan
ISSN : 19780184     EISSN : 27232328     DOI : https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5299
Core Subject : Education, Social,
Jurnal Kewarganegaraan is published 2 times in 1 year in June and December. The scope of the article includes: 1. Pancasila Education 2. Citizenship Education 3. Social Sciences 4. Politic 5. Law
Articles 286 Documents
Search results for , issue "Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024" : 286 Documents clear
PENGARUH BUDAYA ASING DALAM KEPEMIMPINAN NASIONAL DI MASA MENDATANG
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.1948

Abstract

A
Moderasi Beragama Dalam Bingkai Bhineka Tunggal Ika Sebagai Penguatan Karakter Siswa Muhamad Hijran; Reza Adriantika Suntara
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.3784

Abstract

Abstrak Keberagaman Agama warga negara Indonesia sangat besar dengan ditandai dengan adanya enam agama yang diakui oleh negara secara administratif dan hukum. Proses menjaga harmonisasi keberagaman agama harus didukung dengan berbagai cara, khususnya di sekolah. Konsep inilah yang harus disampaikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya generasi mudanya seperti siswa di sekolah karena merupakan sebagai tulang punggung kemajuan negara Indonesia di masa yang akan datang. Melalui penelitian ini yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Puding Besar diharapkan dapat menjadi sarana penguatan karakter dalam moderasi beragama dalam mengatasi berkembangnya pemahaman dan pengamalan keagamaan yang berlebihan yang menyasar generasi muda khususnya siswa di sekolah. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Metode penelitian ini dianggap sangat sesuai untuk menggali masalah dan mendapatkan jawaban atas setiap pertanyaan yang ada. Hasil dari penelitian ini, dalam mengatasi permasalahan tersebut, diperlukannya kolaborasi antara sekolah, masyarakat serta lembaga terkait. Salah satu yang dilakukan dengan mengadakan berbagai acara seperti kegiatan pembekalan wawasan kebangsaan, Pekan Gelar Karya Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, serta ceramah keagamaan. Abstract The religious diversity of Indonesian citizens is very large, marked by the existence of six religions that are recognized by the state administratively and legally. The process of maintaining the harmony of religious diversity must be supported in various ways, especially in schools. This concept must be conveyed to the Indonesian people, especially the younger generation such as students in schools because they are the backbone of the progress of the Indonesian nation in the future. Through this research conducted at SMA Negeri 1 Puding Besar, it is hoped that it can be a means of strengthening character in religious moderation in overcoming the development of excessive religious understanding and practice that targets the younger generation, especially students in schools. This research was conducted using a qualitative approach with a case study method through observation, interview, and documentation study techniques. This research method is considered very appropriate for exploring problems and getting answers to every question that exists. The results of this study, in overcoming these problems, collaboration is needed between schools, the community and related institutions. One of the things that is done is by holding various events such as national insight provision activities, the Pancasila Student Profile Strengthening Project Work Exhibition Week, and religious lectures
Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PPU-XX/2022 Yuliani Fitriasih Widhi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.3792

Abstract

Abstrak Pelaksanaan Pemilu tahun 2024 ditetapkan dengan sistem proporsional terbuka melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.114/PUU-XX/2022. Putusan itu menjawab uji materi Pasal 168 ayat (2) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur sistem proporsional terbuka. Kini pasca adanya putusan MK 114/PUU-XX/2022, bola menggelinding di ranah Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar konsisten melaksanakan amanah tersebut. Yang dimaksud dengan sistem proporsional mengacu pada metode perhitungan suara yang memungkinkan partai politik mendapatkan kursi sesuai dengan persentase suara yang diperolehnya. Sedangkan sistem terbuka mengacu pada praktik di mana pemilih memiliki akses langsung terhadap calon-calon yang dipilih oleh partai politik. Sistem Pemilu merupakan salah satu hal penting dalam proses penyelenggaraan Pemilu terutama berkaitan dengan proses dan hasil Pemilu. Dalam sistem proporsional satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil. Dalam sistem proporsional wilayah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipecah, kursi untuk perwakilan wilayah dibagi berdasarkan jumlah suara yang diperoleh para kontestan. Sedangkan sistem campuran memadukan di antara keduanya dengan mengambil beberapa sisi positif dari masing-masing sistem. Kata Kunci: Putusan, Analisis, Mahkamah Konstitusi
Pembentukan Karakter Religius Melalui Pembiasaan di Sekolah Menegah Pertama Teuku Umar Semarang Siti Ainurohmah; Suwarno Widodo; Rosalina Ginting
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.4997

Abstract

Abstrak Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan pembentukan karakter religius melalui pembiasaan di SMP Teuku Umar Semarang. Latar belakang dari penelitian yaitu adanya permasalahan yang timbul dari karakter siswa dan kurangnya penerapan karakter religius dari diri siswa dilingkungan sekolah yang terlihat dari perilaku peserta didik seperti terlambat masuk sekolah dan tidak taat aturan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pembentukan karakter religius melalui pembiasaan di Sekolah Menengah Pertama Teuku Umar Semarang. Tujuan penelitian ini yaitu guna mengetahui pembentukan karakter religius melalui pembiasaan di Sekolah Menengah Pertama Teuku Umar Semarang. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini mendapatkan hasil yaitu 1) Mengucapkan salam sudah dilaksanakan di sekolah. 2) Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran sudah dilaksanakan di sekolah. 3) Melaksanakan ibadah keagamaan sudah terlaksana di sekolah. 4) Merayakan hari besar keagamaan sudah dilaksanakan di sekolah. 5) Toleransi sudah dilaksanakan di sekolah. Kata Kunci : Karakter, Religius, Sekolah Abstract The purpose of this research is to describe the formation of religious character through habituation at Teuku Umar Junior High School Semarang. The background of the research is the problems arising from the character of students and the lack of application of religious character from students in the school environment which can be seen from the behavior of students such as being late for school and not obeying the rules. The formulation of the problem in this study is how the formation of religious character through habituation at Teuku Umar Junior High School Semarang. The purpose of this study is to determine the formation of religious character through habituation at Teuku Umar Junior High School Semarang. The method used in this research is a qualitative method with a descriptive approach. This study found that 1) Saying greetings has been implemented at school. 2) Praying before and after learning has been carried out at school. 3) Carrying out religious worship has been implemented at school. 4) Celebrating religious holidays has been implemented at school. 5) Tolerance has been implemented at school. Keywords: Character, Religious, School
Strategi Diplomasi Pertahanan Maritim Dalam Mengatasi Praktik Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing Perairan Indonesia Lazuardi Loqman Ar Rahman; Anak Agung Banyu Perwita; Agung Rishdianto
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.5911

Abstract

Abstrak Praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing ditemukan di semua jenis dan dimensi perikanan, baik di laut lepas maupun di wilayah yurisdiksi nasional. Praktik IUU Fishing dapat dikaitkan dengan kejahatan di sepanjang rantai perikanan, sehingga perlu diketahui strategi diplomasi maritim Indonesia dalam negeri dan dalam RPOA-IUU. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan desain penelitian studi kasus. Pembangunan kekuatan diplomasi pertahanan maritim dalam negeri dilakukan dengan membentuk Satgas 115, Forum Penanganan Tindak Pidana Perikanan dan Tim Integrasi Data Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan. Strategi diplomasi maritim Indonesia dalam RPOA-IUU untuk menyelesaikan masalah Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di Indonesia dilakukan dengan membesarkan RPOA-IUU menjadi kerjasama regional strategis, dan melaksanakan core element yang ada di dalam RPOA-IUU secara maksimal. Indonesia di dalam kanal-kanal diskusi MCS Working Group juga terus aktif untuk membentuk kerjasama bilateral dan regional untuk memperkuat upaya-upaya pemberantasan IUU Fishing. Kata Kunci: Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, RPOA-IUU, Diplomasi Pertahanan Maritim.
Tanggung Jawab Hukum Administrasi Apotek Terhadap Penjualan Obat Keras Tanpa Resep Dokter di Kabupaten Lebak Merujuk pada Permenkes Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek Epi Septianingsih; Fatkhul Muin; Ikomatussuniah
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.5944

Abstract

Abstrak Penelitian ini di latar belakangi mengenai penjualan obat keras tanpa resep di Apotek yang dilakukan oleh apoteker. Apoteker dianggap negatif oleh media di Indonesia, dikarenakan terdapat praktek yang tidak sesuai. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui penjualan obat keras tanpa resep dokter di Kabupaten Lebak. Selanjutnya, untuk mengetahui tanggung jawab hukum administrasi bagi apotek yang menjual obat keras tanpa resep dokter, dan bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BPOM terhadap obat keras yang memiliki izin edar. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif empiris, dengan pendekatan Undang-Undang, Sosiologis. Data untuk analisanya menggunakan analisa secara kualitatif. Hasil Penelitian ini yaitu penjualan obat keras tanpa resep dokter merupakan pelanggaran hukum. Apotek dalam setiap menjual obat keras harus berdasarkan ketentuan yang ada, dan bertanggung jawab untuk melaporkan setiap penjualan obat keras kepada Pemerintah, dalam hal ini Dinas Kesehatan. Adapun sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha kefarmasian terhadap penjualan obat keras tanpa resep dokter yaitu sanksi administratif dimulai peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan hingga pencabutan SIA. Upaya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah yaitu dengan membentuk BPOM sebagai pengawasan obat keras yang ilegal. Adanya BPOM pengawasan pemerintah lebih terjamin, dan masyarakat lebih aman dan nyaman dalam menggunakan obat-obatan yang mereka butuhkan. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Hukum, Apotek Abstract This research is motivated by the issue of over-the-counter sales of prescription drugs in pharmacies conducted by pharmacists. Pharmacists are perceived negatively by the media in Indonesia due to inappropriate practices. The objectives of this research are to determine the sales of prescription drugs without a doctor's prescription in Lebak Regency. Furthermore, to understand the administrative legal responsibilities for pharmacies selling prescription drugs without a doctor's prescription, and how the supervision is carried out by the National Agency of Drug and Food Control (BPOM) for prescription drugs with circulation permits. This research employs a normative empirical juridical approach with legal and sociological perspectives. Qualitative analysis is used for data analysis. The results of this research indicate that the sale of prescription drugs without a doctor's prescription is a legal violation. Pharmacies must adhere to existing regulations when selling prescription drugs and are responsible for reporting each sale to the government, specifically the Health Department. Sanctions imposed on pharmaceutical business operators for selling prescription drugs without a doctor's prescription include administrative penalties ranging from written warnings to temporary cessation of activities to revocation of the pharmacy license. Government oversight is carried out through the establishment of BPOM to monitor illegal prescription drug sales. The existence of BPOM ensures more effective government supervision, providing greater safety and comfort for the public in using the medications they need. Keyword: Rensponsibility, Law, Pharmacy
Kajian Filosofis: Pancasila dan Altruisme Anggit Rizkianto
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.5970

Abstract

Abstrak Perilaku prososial (prosocial behavior) masyarakat Indonesia, khususnya perilaku altruisme, seringkali tidak terhubung dengan nilai-nilai Pancasila. Sehingga Pancasila semakin tidak membumi di lapangan sosial. Tulisan ini berusaha menunjukkan bahwa Pancasila sebagai falsafah kenegaraan dan altruisme sebagai dasar tindakan moral pada dasarnya memiliki kedekatan gagasan dan dapat saling menopang. Studi ini merupakan studi teks, dengan menempatkan teks-teks relevan sebagai dokumen historis, lalu mendeskripsikannya kembali dan merekonstuksinya untuk menjawab masalah. Hasil studi menunjukkan bahwa Pancasila lahir dari pandangan bahwa Indonesia sebagai suatu negara memiliki identitas kebangsaan yang kuat, yang sangat mengedepankan nilai gotong royong dan kebaikan bersama. Sementara itu, altruisme adalah sikap dan tindakan suka rela menolong orang lain. Seorang altruis selalu memiliki kesadaran moral mementingkan manusia lain dan kebaikan bersama, alih-alih diri sendiri. Sebagai falsafah bangsa, Pancasila dapat menjadi fondasi yang kokoh dalam pengembangan kesadaran moral dan tindakan altruistik. Pancasila dapat semakin memperkokoh moral altruis tersebut dan membuatnya dapat semakin berkesinambungan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kata Kunci: Pancasila, Filsafat Pancasila, Altruisme Abstract The prosocial behaviour of Indonesian people, especially altruistic behavior, often unrelated to the values of Pancasila. So, this means that Pancasila can not be realized in the social reality. The purpose of this article is to show that Pancasila as a state philosophy and altruism as a basis for moral action have similar ideas and can support each other. This study is a text study, with relevant texts as historical documents, then re-describing and reconstructing them to answer the problem. The result of the study show that Pancasila was born from the thought that Indonesia as a country has a strong national identity, which prioritizes the values of mutual cooperation and the mutual benefits. Meanwhile, altruism is the attitude and behavior of voluntarily helping others. An altruist always has a moral awareness of prioritizing other humans and mutual benefits, rather than themself. As a national philosophy, Pancasila can be a solid foundation for developing moral awareness and altruistic behavior. Pancasila can also reinforce altruist moral and make it more sustainable in the life of Indonesian society. Keywords: Pancasila, Pancasila Philosophy, Altruism
Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Studi Deskriptif di Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung) Yayat Hidayat; Omo Permana; Mungguh Subekti
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.5972

Abstract

Abstract The purpose of this study is to determine the role of DPMD in empowering the community through BUMDes and to know the inhibiting factors and solutions regarding the process of advancing BUMDes. The method used in this study is a descriptive method using a qualitative approach. Researchers collect data by going to the field with interview and observation techniques. Community empowerment that has been carried out by BUMDes Mawa Raharja is through circular economy activities and the utilization of village potential, namely the natural beauty owned by Cibiru Wetan Village so that it is used as a tourist attraction including Tangga Seribu and Batu Kuda. The Community and Village Empowerment Office of West Java Province has two roles in empowering the community through BUMDes in Cibiru Wetan Village, namely as extension workers and facilitators. The obstacles experienced by DPMD in advancing BUMDes are technical obstacles and also the village's original income. In order for DPMD to be more optimal in carrying out the next task, there is a suggestion, namely that the village government is expected to cooperate with BUMDes in optimizing village potential by making village regulations regarding village financial management and building community participation to build businesses. Furthermore, BUMDes can establish relationships with external parties through AKSARA (Champion Village Academy) activities. Keywords: DPMD, PUEM, BUMDes Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran DPMD dalam memberdayakan masyarakat melalui BUMDes serta mengetahui faktor penghambat dan solusi mengenai proses memajukan BUMDes. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti mengumpulkan data dengan turun ke lapangan dengan teknik wawancara dan observasi. Pemberdayaan masyarakat yang sudah dilakukan oleh BUMDes Mawa Raharja ialah melalui kegiatan ekonomi sirkular serta pemanfaatan potensi desa yaitu keindahan alam yang dimiliki oleh Desa Cibiru Wetan sehingga dijadikan sebagai objek wisata diantaranya adalah Tangga Seribu dan Batu Kuda. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat memiliki dua peran dalam memberdayakan masyarakat melalui BUMDes di Desa Cibiru Wetan yaitu sebagai penyuluh dan fasilitator. Hambatan yang dialami oleh DPMD dalam memajukan BUMDes adalah kendala teknis dan juga pendapatan asli desa. Agar DPMD lebih optimal dalam menjalankan tugas selanjutnya maka terdapat saran yaitu diharapkan pemerintah desa bekerja sama dengan BUMDes dalam optimalisasi potensi desa dengan membuat peraturan desa mengenai pengelolaan keuangan desa serta membangun partisipasi masyarakat untuk membangun usaha. Selanjutnya BUMDes dapat menjalin relasi dengan pihak luar melalui kegiatan AKSARA(Akademi Desa Juara). Kata Kunci: DPMD, PUEM, BUMDes
Analisis Faktor-faktor yang Berdampak pada Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara Dian Meliantari; Ari Apriani
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.5980

Abstract

Abstract Service marketing, especially in the tourism sector, began to wriggle, marked by the number of tourist attractions that have sprung up with their own charm, which of course makes competition tighter. It turns out that this new tourist spot is not necessarily visited by many people, that's why managers must be smart to develop strategies to attract visitors to come. Almost every region in Indonesia has tourist attractions with a variety of tourist attractions to lodging accommodations that compete to attract local tourists there. This study aims to see and determine the impact of jurbab tourist destinations, tourist destinations and hotel occupancy rates on Indonesian tourist visits. The method used is a quantitative method with the use of data from BPS. Further analyzed by multiple linear regression with SPSS 26. As a result, tourist destinations, tourist destinations and hotel occupancy rates partially have a significant effect on Indonesian tourist visits. Simultaneously tourist destinations, tourist destinations and hotel occupancy rates have a significant effect on Indonesian tourist visits. Keywords: Tourist Destinations, Tourist Destinations, Hotel Occupancy Rates, Tourist Visits, Domestic Tourists Abstrak Pemasaran jasa khususnya di sektor pariwisata mulai bergeliat, ditandai dengan banyaknya tempat wisata yang bermunculan dengan daya tariknya tersendiri, yang tentu saja membuat persaingan semakin ketat. Ternyata tidak serta merta tempat wisata baru ini banyak dikunjungi orang karena itulah pengelola harus pintar Menyusun strategi untuk menggaet pengunjung datang. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki tempat wisata dengan beragam daya tarik wisata hingga akomodasi penginapan yang berlomba menarik minat wisatawan lokal kesana. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengetahui dampak jurbab daerah tujuan wisata, destinasi wisata dan tingkat hunian hotel terhadap kunjungan wisatawan Nusantara. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan penggunaan data dari BPS. Selanjutnya dianalisis dengan regresi linier berganda dengan SPSS 26. Hasilnya, Daerah tujuan wisata, Destinasi wisata dan Tingkat hunian hotel secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kunjungan wisatawan Nusantara. Secara simultan daerah tujuan wisata, destinasi wisata dan Tingkat hunian hotel berpengaruh signifikan terhadap kunjungan wisatawan Nusantara. Kata Kunci: Daerah Tujuan Wisata, Destinasi Wisata, Tingkat Hunian Hotel, Kunjungan Wisatawan, Wisatawan Nusantara
Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Dadan Herdiana; Dian Ekawati
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.5987

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepastian hukum perkawinan beda agama setelah diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data kepustakaan dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, analisis putusan hakim, dan sumber lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaturan khusus pernikahan beda agama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, bahkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 melarang pernikahan antara pasangan yang berbeda agama. Sebelum adanya Surat Edaran Mahkamah Agung, terdapat perbedaan putusan hakim dalam mengadili permohonan ijin pernikahan beda agama, menciptakan ketidakpastian hukum. Surat Edaran Mahkamah Agung ini memberikan pedoman kepada hakim, diharapkan agar putusan hakim menjadi seragam dalam menolak permohonan ijin pernikahan beda agama. Penelitian ini berkontribusi untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pengaturan hukum perkawinan beda agama di Indonesia dan implikasi dari Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Perkawinan Beda Agama, Dan Pencatatan Perkawinan Di Indonesia