cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
setiawan1000@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
nurgiansah@upy.ac.id
Editorial Address
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kewarganegaraan
Published by Universitas PGRI Yogyakarta
ISSN : 19780184     EISSN : 27232328     DOI : https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5299
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences Other
Jurnal Kewarganegaraan is published 2 times in 1 year in June and December. The scope of the article includes: 1. Pancasila Education 2. Citizenship Education 3. Social Sciences 4. Politic 5. Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 286 Documents
 17   18   19   20   21 
Search results for , issue "Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024" : 286 Documents clear
Analysis Character Values Semester 2 Student Books Learning Pancasila Education Grade 5 Elementary School Lilik Maysuri Sari Dewanti
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6112

Abstract

Abstrak Pendidikan karakter merupakan aspek penting dari pendidikan formal untuk membentuk generasi yang berkualitas dan bermoral tinggi. Salah satu mata pelajaran yang memiliki peran penting dalam pendidikan karakter adalah Pendidikan Pancasila. Dalam buku Pendidikan Pancasila kelas V SDN Ngaliyan 02 Semarang Merdeka memiliki peran penting untuk mengarahkan peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter, kompeten, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Metode analisis kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi nilai-nilai karakter yang tersirat dalam teks buku siswa. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Untuk menganalisis data menggunakan teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data dan verifikasi/kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa buku mahasiswa semester 2 Kurikulum Merdeka memuat berbagai nilai karakter, seperti gotong royong, kemandirian, penalaran kritis dan kreatif. Namun, ada juga kekurangan dalam representasi beberapa nilai karakter yang tidak seimbang bahkan tidak ada nilai karakter yang tertera dibuku tersebut. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami apa saja nilai-nilai karakter dalam kurikulum Merdeka dalam buku siswa ini dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut bagi penulis buku siswa tersebut dalam pengembangan nilai-nilai karakter yang kurang dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila yang lebih holistik dan komprehensif, sehingga dampaknya jika semua nilai tercakup dalam masing-masing 2 bab tersebut ataupun setidaknya seimbang minimal ada 1 nilai karakter, maka siswa akan lebih mudah memahami dan pendidikpun juga tidak kebingungan dalam menerapkan nilai karakter pada proses pembelajaran. Kata Kunci: Analisis, Nilai Pendidikan Karakter, Buku Siswa Pendidikan Pancasila Kelas V semester 2 Abstract Character education is an important aspect of formal education to form a quality and high moral generation. One of the subjects that has an important role in character education is Pancasila Education. In the book Pancasila Education grade V SDN Ngaliyan 02 Semarang Merdeka has an important role to direct students to become lifelong learners who are characteristic, competent, and behave according to Pancasila values. The method of qualitative analysis is used to identify the character values implied in the text of the student's book. By using documentation data collection techniques. To analyze data using data analysis techniques in the form of data reduction, data presentation and verification. The results showed that the 2nd semester student book of the Independent Curriculum contains various character values, such as mutual assistance, independence, critical and creative reasoning. However, there are also shortcomings in the representation of some character values that are not balanced and there are even no character values listed in the book. This research makes an important contribution in understanding what are the character values in the Merdeka curriculum in this student book and provides recommendations for further improvement for the author of the student book in the development of character values that are lacking in learning Pancasila Education which is more comprehensive, so that the impact if all values are covered in each of the 2 chapters or at least balanced there is at least 1 character value, Then students will be easier to understand and educators are also not confused in applying character values to the learning process. Keywords: Analysis, Character Education Value, Pancasila Education Student Book Semester 2
Tanggung Jawab dan Perlindungan Negara Atas Hak-Hak Sosial Ekonomi Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Anggi Permatasari
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6114

Abstract

Abstract The Indonesian government has a constitutional responsibility. The constitution has affirmed that the state must fulfill its obligations regarding the protection of socio-economic rights, particularly in the management of natural resources. Currently, the protection that must be carried out is the development of geothermal power. This project must be based on the protection of social and economic rights provided to the community, especially in the Padarincang Sub-District and the Baros Market Relocation in Serang Regency. Based on this, it becomes a problem for the state through the Banten Provincial Government to accommodate the people affected by the geothermal power plant project. This research method uses normative juridical and empirical legal research. This means it has two scopes both legally and findings in the field. Data sources in this study use legal sources, theoretical references, interviews, and supporting dictionaries. Furthermore, the analysis technique uses qualitative descriptive analysis. Explaining descriptions in a paragraph. The results of this research are the protection of socio-economic rights of citizens in the Padarincang district, namely the construction of a better and more modern Baros market. The government's obligation to build a market is so that the community can shop more comfortably and improve the economy of the traders. The implication of protecting the socio-economic rights of other citizens is the reduction of income for the traders due to relocation. Many traders complain about the significant difference in income compared to before, regarding the government's promise that has passed its deadline, traders hope that it will be completed soon so that the economy can recover. Keywords: Responsibility, Protection, State Abstrak Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab secara konstitusi. Konsitusi telah menegaskan negara harus menjalankan kewajibannya terkait perlindungan hak-hak sosial ekonomi, khususnya pengelolaan sumber daya alam. Saat ini, perlindungan yang harus dijalankan ialah pembangunan tenaga listrik geothermal. Proyek ini harus berdasarkan perlindungan hak sosial dan ekonomi yang diberikan kepada masyarakat, khususnya di Kecamatan padarincang dan Relokasi Pasar Baros di Kabupaten Serang. Berdasarkan hal tersebut, ini menjadi permasalahan bagi negara melalui Pemerintah Provinsi Banten untuk mengakomodir rakyat dari proyek pembangkit listrik geothermal. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dan empiris. Artinya mempunyai dua ruang lingkup baik secara hukum maupun temuan yang ada di lapangan. Sumber data pada penelitian ini, menggunakan sumber data Undang-Undang, Referensi Teori, Wawancara dan kamus yang mendukung. Selanjutnya teknik analisa menggunakan analisa kualitatif deskripsi. Menjelaskan uraian dalam suatu paragraf yang ada. Hasil Penelitian ini yaitu perlindungan hak-hak sosial ekonomi sumber daya alam warga negara di kecamatan Padarincang yaitu melakukan pembangunan pasar Baros yang lebih bagus dan modern.. Kewajiban pemerintah melakukan pembanguna pasar, supaya masyarakat bisa lebih nyaman berbelanja dan dapat meningkatkan perekonomian para pedagang. Implikasi perlindungan hak-hak sosial ekonomi warga negara lainnya adalah berkurangnya pendapatan para pedagang dengan adanya perpindahan, banyak para pedangan mengeluhkan terkait pendapatan yang sangat jauh berbebeda dari sebelumnya, terkait janji pemerintah yang sudah lewat masa pengerjaannya, para pedangan berharap agar segara di selesaikan agar perekonomian Kembali pulih Kata Kunci: Tanggung Jawab, Perlindungan, Negara
Implementasi Sila Keadilan Sosial Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan pada Yayasan Komunitas Harapan di Kota Semarang Tahun 2023 Ahmad Yunianto Wicaksono S; Agus Suprijanto; Rosalina Ginting
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6125

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui implementasi dari sila keadilan sosial terhadap pemenuhan hak pendidikan terhadap anak jalan yang dilakukan oleh Yayasan Komunitas Harapan di Kota Semarang. Latar belakang dilaksanakan penelitian ini didasari terhadap masih kurangnya perwujudan terhadap pengimplementasian hak pendidikan kepada anak jalanan yang merupakan suatu hal yang wajib serta perlu diterapkan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi setiap masyarakat Indonesia. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi dari sila keadilan sosial terhadap pemenuhan hak anak jalan yang dilakukan oleh Yayasan Komunitas Harapan di Kota Semarang. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini untuk mengetahui implementasi dari sila keadilan sosial terhadap pemenuhan hak pendidikan terhadap anak jalan yang dilakukan oleh Yayasan Komunitas Harapan di Kota Semarang. Dari penelitian ini mendapatkan hasil bahwasanya implementasi sila kelima terhadap pemenuhan hak pendidikan anak jalanan pada Yayasan Komunitas Harapan untuk saat ini telah terpenuhi. Dimana nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial telah mereka terapkan. Hal ini dapat dilihat dari nilai keterbukaan yang menunjukkan mereka sangat terbuka dalam menerima anak-anak jalanan, Nilai kesetaraan yang memprioritaskan agar setiap anak mendapatkan hak yang sama, Nilai pembagian sumber daya yang memungkinkan anak-anak dapat menikmati fasilitas yang tersedia, Nilai inklusi yang menunjukkan bahwa anak-anak dapat diterima dalam lingkungan mereka, Nilai kesejahteraan yang memastikan bahwa anak-anak dapat terpenuhi kebutuhannya. Adapun kendala berupa tempat dan relawan-relawan yang memiliki kesibukan tersendiri karena kegiatan yang dilakukan serta solusi yang mereka berikan berupa menggunakan tempat yang ada disekitar basecamp mereka dan juga perekrutan relawan secara berkala dengan rentang waktu 6 bulan sekali. Kata Kunci: Hak Pendidikan, Anak Jalanan, Nilai-nilai Sila Kelima
Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Hukum Tata Negara: Tinjauan Terhadap Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Giovanni Cornelia; Tabitha Roulina Anastasya; Jedyzha Azzariel Priliska; Rasji
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6139

Abstract

Abstrak Sejak era reformasi tahun 1998, transformasi politik di Indonesia telah signifikan, mengakhiri kekuasaan otoritarian Orde Baru dan membuka jalan bagi perubahan dalam sistem politik dan tata negara. Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia didasarkan pada kedaulatan rakyat, di mana rakyat dianggap sebagai pemilik kekuasaan tertinggi. Namun, dalam praktiknya, kedaulatan rakyat tidak dapat dilakukan secara murni, sehingga pemilihan umum menjadi mekanisme yang mewakili aspirasi masyarakat dalam menjalankan pemerintahan. Penelitian ini mengulas konsep dasar yuridis demokrasi di Indonesia dan bagaimana prinsip demokrasi diterapkan dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis peraturan yang mengatur sistem demokrasi dan pemilu di Indonesia, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pemilu. Penelitian menyoroti pentingnya prinsip-prinsip demokrasi seperti kedaulatan rakyat, persamaan hak, pemilihan umum yang bebas dan rahasia, serta akuntabilitas dan transparansi dalam proses pemilu. Meskipun demikian, tantangan seperti politik uang, politik identitas, dan penyebaran informasi palsu masih menjadi masalah dalam pelaksanaan pemilu. Penelitian ini menyarankan langkah-langkah untuk memperbaiki sistem pemilu guna memastikan bahwa demokrasi dapat berfungsi secara efektif dan menghasilkan hasil yang lebih representatif dari kehendak rakyat. Kata Kunci: Demokrasi, Konstitusi, Pemilihan Umum Abstract Since the reform era in 1998, political transformation in Indonesia has been significant, ending the authoritarian rule of the New Order and paving the way for changes in the political system and state structure. Indonesia's 1945 Constitution is based on popular sovereignty, where the people are considered to be the owners of the highest power. However, in practice, popular sovereignty cannot be exercised purely, so general elections become a mechanism that represents the aspirations of the people in running the government. This research reviews the basic juridical concepts of democracy in Indonesia and how democratic principles are applied in General Elections (Pemilu). Through a normative juridical approach, this research analyzes the regulations governing the democracy and election system in Indonesia, including the 1945 Constitution and the Election Law. Research highlights the importance of democratic principles such as popular sovereignty, equal rights, free and secret elections, and accountability and transparency in the electoral process. However, challenges such as money politics, identity politics, and the spread of false information are still problems in the implementation of elections. This research suggests steps to improve electoral systems to ensure that democracy can function effectively and produce results that are more representative of the will of the people. Keywords: Democracy, Constitution, General Elections
Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Rheina Aini Safa’at; Graciella Azzura Putri Ananda; Rasji
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6150

Abstract

Abstrak Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Oleh karena itu, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Dasar Hukum dari Mahkamah Agung terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 dan Pasal 24A yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi. Kemudian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur lebih lanjut mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan kekuasaan kehakiman. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur mengenai kedudukan, susunan, kekuasaan, dan hukum acara mahkamah Agung. Undang-Undang ini mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Adapun jenis metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam artikel ini adalah yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (library research) yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Kata Kunci: Kewenangan, Mahkamah Agung, Kekuasaan Kehakiman Abstract The Supreme Court is the highest state court of all subordinate judicial wards. Therefore, the Supreme Court exercises supreme supervision over the judiciary in the general judicial environment, religious court environment, military court environment, and state administrative court environment. The purpose of this study is to find out how the Position and Authority of the Supreme Court in Exercising Judicial Power in Indonesia. The legal basis of the Supreme Court is contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 24 and Article 24A which regulates judicial power and the Supreme Court as the highest judicial institution. Then Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power further regulates matters related to judicial power. Furthermore, Law Number 14 of 1985 concerning the Supreme Court regulates the position, structure, power, and procedural law of the Supreme Court. This law has been amended by Law Number 5 of 2004 and Law Number 3 of 2009. The type of research method used by researchers in this article is that used to collect data in this study is through library research which includes primary, secondary, and tertiary legal materials. Keywords: Authority, Supreme Court, Judicial Power
Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (IKN) Dalam Perspektif Politik Hukum Berdasarkan Konstitusi Rasji; Christian Samuel Lodoe Haga; Ayi Meidyna Sany
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6151

Abstract

Abstrak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang mengatur perihal rencana pemindahan Ibu Kota Negara disahkan dalam jangka waktu yang sangat singkat. Banyak pihak menilai proses penyusunan UU IKN ini sangat terburu-buru. Sebagai konsekuensinya, UU IKN ini menuai kontroversi dan pro kontra di kalangan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk memahami Politik Hukum Pembentukan UU IKN berdasarkan UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif, dimana artikel ini meneliti hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang ada diantara masyarakat, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) dan UUD 1945. Berdasarkan sifatnya, penelitian ini menitikberatkan pada penelitian deskriptif analitis dengan mengumpulkan dan menganalisa data kualitatif guna menghasilkan pembahasan dan kesimpulan terkait Politik Hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) berdasarkan Konstitusi. Hasil penelitian menggunakan ruang lingkup Politik Hukum menemukan bahwa UU IKN dari tahapan awal pembentukannya hingga implementasinya masih jauh dari kata baik. Bahkan dalam beberapa ruag lingkup Politik Hukum, UU IKN bertentangan dengan Konstitusi, atau yang seringkali disebut inkonstitusional. Hasil ini menunjukkan bahwa perlu adanya evaluasi dan tinjauan ulang terhadap UU IKN dengan meningkatkan keterlibatkan rakyat, sehingga arah Politik Hukum dapat dengan jelas terimplementasi sesuai dengan tujuan Negara Indonesia yang diamanatkan oleh Konstitusi. Kata Kunci: UU IKN, Ibu Kota Negara, UUD 1945, Konstitusi, Politik Hukum. Abstract Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital (UU IKN) which regulates the plan to move the National Capital was passed in a very short period of time. Many parties consider the process of drafting the IKN Law to be very hasty. Consequently, the IKN Law has generated controversy and pros and cons among the public. This article aims to understand the legal politics of establishing the IKN Law based on the 1945 Constitution as the State Constitution. This research uses a normative juridical research type with a qualitative research type, where this article examines the laws contained in statutory regulations and norms that exist among society, namely Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital (UU IKN) and 1945 Constitution. Based on its nature, this research focuses on analytical descriptive research by collecting and analyzing qualitative data in order to produce discussions and conclusions regarding the Legal Politics of Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital (UU IKN) based on the Constitution. The results of research using the scope of Legal Politics found that the IKN Law from the initial stages of its formation to its implementation was still far from good. Even in several areas of Political Law, the IKN Law is contrary to the Constitution, or what is often called unconstitutional. These results indicate that there is a need to evaluate and review the IKN Law by increasing people's involvement, so that the direction of Legal Politics can be clearly implemented in accordance with the goals of the Indonesian State as mandated by the Constitution. Keywords: UU IKN, National Capital, UUD 1945, Constitution, Legal Politics
Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa Lanang Rafid Al. K; Bima Kencana; Piko Pratama M; Dymaz Refanza Kautsar S
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6157

Abstract

Abstrak Dana Desa yang rutin diberikan oleh Pemerintah Pusat ke Desa rentan terjadi Korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan urgensi peningkatan partisipasi masyarakat dalam mencegah korupsi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa. Pengelolaan dana desa setelah diterbitkannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengalami berbagai macam permasalahan diantara munculnya tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pencegahan tindak pidana korupsi, sehingga pemerintah desa diharapkan sebisa mungkin melakukan berbagai macam pencegahan terhadap tindak pidana korupsi baik itu dalam hal pengambilan kebijaksanaan, pengalokasian anggaran maupun dalam mekanisme pengambilan kebijakan. Upaya peningkatan kesadaran Pejabat desa, butuh dilakukan penyuluhan alokasi dana desa dan tindak pidana korupsi. Rendahnya pemahaman serta kesadaran hukum dapat disebabkan oleh kurangnya tingkat sosialisasi dan penyeluhan. Rendahnya pemahaman serta kesadaran hukum dapat disebabkan oleh kurangnya tingkat sosialisasi dan penyuluhan, hal ini dapat dilihat dari tingginya tingkat korupsi diindonesia. Kata Kunci: Dana Desa, Tindak Pidana Korupsi, Alokasi Dana Desa Abstract Village Funds which are routinely provided by the Central Government to Villages are vulnerable to corruption. This research aims to outline the urgency of increasing community participation in preventing corruption to improve the quality of public services in villages. The management of village funds after the issuance of Law Number 6 of 2014 concerning villages experienced various kinds of problems including the emergence of criminal acts of corruption as regulated in Law Number 20 of 2001 concerning the prevention of criminal acts of corruption, so that the village government was expected to do as much as possible to prevent various kinds of criminal acts. corruption, whether in terms of policy making, budget allocation or in policy making mechanisms. Efforts to increase awareness of village officials require education about village fund allocation and criminal acts of corruption. Low understanding and awareness of the law can be caused by a lack of socialization and counseling. The low level of legal understanding and awareness can be caused by a lack of socialization and counseling, this can be seen from the high level of corruption in Indonesia. Keywords: Village Funds, Corruption Crimes, Allocation of Village Funds
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Dengan Kekerasan M. Rizki Nugraha Tjaya; M. Riski Permana; M. Juan Prasetiyo
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6159

Abstract

Abstrak Penegakan Hukum di Indonesia ini memiliki berbagai macam persoalan hukum dengan berbagai skenario dan motif tindak pidana yang dilakukan. Salah satunya yaitu Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. Dalam hal ini Tidak Pidana Pencurian dengan kekerasan dikualifikasi merupakan suatu pencurian yang termasuk kedalam kasus pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam hukum positif. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan menyerahkan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan yang terjadi kepada pihak penegak hukum untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana hukuman atau sanksi pidana yang di jatuhkan kepada pelaku diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku sesuai dengan tujuan pemidanaan. Faktor kendala dalam penegakan hukum pada tindak pidana pencurian melalui kekerasan adalah korban meninggal dunia, pelaku adalah anak dibawah umur, tersangka mudah melarikan diri, serta pelaku menghilangkan alat bukti Kata Kunci: Penegak Hukum, Tindak Pidana, Pencurian dengan Kekerasan Abstract Law enforcement in Indonesia has various kinds of legal problems with various scenarios and motives for criminal acts committed. One of them is the crime of theft with violence. In this case, it is not criminal. Theft with violence is qualified as a theft which is included in the case of theft with aggravation as regulated in Article 363 of the Criminal Code and Article 365 of the Criminal Code. The crime of theft with violence in positive law. Law enforcement against criminal acts of theft with violence and handing over cases of criminal acts of theft with vehicle violence that occur to law enforcement authorities for processing in accordance with applicable legal provisions, where the punishment or criminal sanctions imposed on the perpetrator are expected to provide a deterrent effect on the perpetrator in accordance with the purpose of the punishment . Obstacle factors in law enforcement in the crime of theft through violence are the victim dies, the perpetrator is a minor, the suspect easily escapes, and the perpetrator destroys. Keywords: Law Enforcement, Crime, Theft with Violence
Analisis Konsep Kontra-Narasi Ektrimisme dan Self-Control di Media Sosial Dalam Tinjauan Psikologi (Studi Kasus Kelompok Ekstrimisme ISIS) Yannisa Rakhmani Sugiarta; Fauzia Gustarina Cempaka Timur; Rudy Sutanto
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6167

Abstract

Abstrak Penelitian ini melibatkan perkembangan teknologi digital dan peran media sosial dalam penyebaran pesan ekstrim, terutama terkait dengan kelompok ekstrimisme seperti ISIS. Kontra-narasi, sebagai upaya untuk menawarkan alternatif pemikiran dan informasi yang bertentangan dengan pesan ekstrim, dan self-control, sebagai kemampuan individu untuk mengendalikan respons emosional dan perilaku impulsif, menjadi fokus penelitian ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori pengaruh sosial untuk memahami bagaimana individu dipengaruhi oleh kontra-narasi dan pesan ekstrim di media sosial, serta teori self-control untuk mengeksplorasi bagaimana self-control memengaruhi reaksi individu terhadap pesan-pesan tersebut. Metode penelitian yang digunakan melibatkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi pustaka. Analisis konten media sosial juga dilakukan untuk melacak penyebaran kontra-narasi dan pesan ekstrimisme terkait ISIS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontra-narasi yang kuat dapat mengurangi ketertarikan individu terhadap pesan-pesan ekstrim di media sosial, namun efektivitasnya bervariasi tergantung pada konten kontra-narasi dan karakteristik individu. Selain itu, self-control individu juga memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana mereka terpengaruh oleh pesan-pesan ekstrim di media sosial. Faktor-faktor psikologis seperti identitas kelompok dan kebutuhan akan afiliasi juga ditemukan memengaruhi respon individu terhadap kontra-narasi dan pesan ekstrim di media sosial. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga dalam pengembangan strategi pencegahan radikalisasi dan ekstremisme di era digital, dengan menyoroti pentingnya kontra-narasi yang efektif dan peningkatan self-control individu dalam menghadapi pesan-pesan ekstrim di media sosial. Kata Kunci: Kontra Narasi Ekstremisme, Kontra Terorisme, Media Sosial, Self-control Abstract The research involves the development of digital technology and the role of social media in the spread of extremist messages, especially related to extremist groups such as ISIS. Counter-narrative, as an attempt to offer alternative thoughts and information as opposed to extreme messages, and self-control, as an individual's ability to control emotional responses and impulsive behavior, are the focus of this study. Theories used in this study include social influence theory to understand how individuals are influenced by counter-narratives and extreme messages on social media, and self-control theory to explore how self-control affects individual reactions to these messages. The research method used involves a qualitative approach using literature studies. Analysis of social media content was also conducted to track the spread of ISIS-related counter-narratives and messages of extremism. The results showed that strong counter-narratives can reduce individuals' interest in extreme messages on social media, but their effectiveness varies depending on counter-narrative content and individual characteristics. In addition, individuals' self-control also plays an important role in determining the extent to which they are affected by extreme messages on social media. Psychological factors such as group identity and the need for affiliation were also found to influence individual responses to counter-narratives and extreme messages on social media. This research provides valuable insights into the development of strategies to prevent radicalization and extremism in the digital age, highlighting the importance of effective counter-narratives and increased individual self-control in the face of extreme messages on social media. Keyword: Counter Narrative Extremism, Counter Terrorism, Social Media, Self-control
Implemantasi Aplikasi Canva Dalam Mendukung Pembelajaran Interaktif Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Pada Siswa SMPN 6 Semarang Farhan Zulhilmi; Sri Suneki
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6172

Abstract

Abstrak Aplikasi Canva merupakan salah satu aplikasi yang biasanya digunakan untuk membuat LKPD,Mind Maps,maupun power point. Guru di SMP N 6 Semarang telah menggunakan media ini dengan cukup sering dari pembelajaran online ke offline Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan aplikasi di dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Instrumen penelitian berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah guru SMP N 6 Semarang kelas VIII, dan peserta didik. Analisis data penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: Implementasi media pembelajaran interaktif berbasis Canva di SMP N 6 Semarang berupa power point, LKPD, dan mind maps yang telah dibuat menggunakan aplikasi Canva. Kata Kunci: Implementasi, Canva, Pembelajaran Interaktif, Pendidikan Kewarganegaraan dan Kewarganegaraan Abstact The Canva application is an application that is usually used to create LKPD, Mind Maps and Power Points. Teachers at SMP N 6 Semarang have used this media quite often from online to offline learning. The aim of this research is to describe the application in learning Kewarganegaraan education. This research uses a qualitative approach. Research instruments include interviews, observation and documentation. The data sources in this research were teachers at SMP N 6 Semarang class VIII, and students. This research data analysis uses data reduction, data presentation and verification. Based on the research conducted, the following results were obtained: Implementation of Canva-based interactive learning media at SMP N 6 Semarang in the form of power points, LKPD, and mind maps which were created using the Canva application. Keywords: Implementation, Canva, Interactive Learning, Kewarganegaraan and Citizenship Education

Page 19 of 29 | Total Record : 286

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 1 (2025): Juni 2025 Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024 Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024 Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023 Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press) Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022 Vol 6 No 3 (2022): October 2022 Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022 Vol 5 No 2 (2021): 1 Juli - 31 Desember 2021 Vol 5 No 1 (2021): 1 Januari - 30 Juni 2021 Vol 5, No 2 (2021): Desember 2021 ( In Press ) Vol 5, No 1 (2021): Juni 2021 Vol 4 No 2 (2020): 1 Juli - 31 Desember 2020 Vol 4 No 1 (2020): 1 Januari - 30 Juni 2020 Vol 4, No 1 (2020): Juni 2020 Vol 4, No 2 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 4, No 1 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 3 No 2 (2019): 1 Juli - 31 Desember 2019 Vol 3 No 1 (2019): 1 Januari - 30 Juni 2019 Vol 3, No 2 (2019): Desember 2019 Vol 3, No 1 (2019): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 2 No 2 (2018): 1 Juli - 31 Desember 2018 Vol 2 No 1 (2018): 1 Januari - 30 Juni 2018 Vol 2, No 2 (2018): Desember 2018 Vol 2, No 1 (2018): Juni 2018 Vol 1 No 2 (2017): 1 Juli - 31 Desember 2017 Vol 1, No 2 (2017): Desember 2017 Vol 1, No 1 (2017): Juni 2017 More Issue