cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dina Indriyani
Contact Email
dinaindriyani08@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalpphk@unsur.ac.id
Editorial Address
Fakultas Keguruan dan Imu Pendidikan, Universitas Suryakancana, Cianjur. Dr. Muwardi, By Pass Cianjur
Location
Kab. cianjur,
Jawa barat
INDONESIA
JPPHK (Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan)
Published by Universitas Suryakancana
ISSN : 20875185     EISSN : 26228718     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
This jurnal explores the researchers in citizenship studies i.e civic education (curriculum, teaching, instructional media, and evaluation), political education, law education, moral education, and multicultural education, and Law Enformcement. We are also interested in scholarship that crosses disciplinary lines and speaks to readers from a range of theoretical and methodological perspectives. this journal seeks for any manuscript related to civics and civics education
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10, No 1 (2020): Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegaraan" : 7 Documents clear
KETERLIBATAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI MEDIA INFORMASI MENJELANG PEMILU 2019 Euis Rojabiaturrohmah; Laras Sari Putri Pujianti
Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan Vol 10, No 1 (2020): Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegaraan
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jpphk.v10i1.932

Abstract

Indonesia adalah sebuah negara yang menganut sistem demokrasi yang berdasarkan Konstitusi. Artinya dalam pelaksanaan Berdemokrasi harus sesuai dengan UUD 1945. Pemilu sebagai salah satu wujud nyata dalam berdemokrasi merupakan suatu agenda yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden beserta anggota Legislatif baik ditingkat daerah maupun tingkat Nasional. Dalam Pemilihan Umum diperlukan suatu media komunikasi dalam upaya penyampaian informasi kepada seluruh masyarakat Indonesia yang kondisi masyarakatnya heterogen. Kehadiran media sosial dalam beberapa tahun terakhir telah melahirkan revolusi digital yang memengaruhi kehidupan manusia. Revolusi digital telah mempengaruhi prilaku dan kultur masyarakat dalam berkomunikasi dan mengonsumsi berita. Kehadiran media sosial mengubah informasi menjadi lebih mudah dan personal. Media sosial adalah bentuk nyata demokratisai dalam arti nyata. Kehadiran media sosial tiadak dapat dipandang sebelah mata karena dampaknya benar-benar dapat kita rasakan secara personal. Media sosial secara tidak langsung sudah sangat berpengaruh sebagai media informasi yang mengabarkan berita-berita terkait dengan Pemilu pada bulan 17 April 2019 mendatang. Dengan adanya media sosial tentunya akan berdampak positif maupun negatif pada hasil dari Pemilu medatang.Kata Kunci: Pemilu, komunikasi Politik, Media Sosial
DINAMIKA POLITIK DALAM PERSPEKTIF KEPEMIMPINAN DI INDONESIA Winda Marliani; Siti Nurhalimah
Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan Vol 10, No 1 (2020): Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegaraan
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jpphk.v10i1.931

Abstract

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang telah lama merdeka yang dapat mempertahankan kemerdekaannya hingga saat ini. Berdasarkan sejarah kemerdekaan negara Indonesia, tentu tidak terlepas dari adanya berbagai unsur politik di dalamnya. Negara Indonesia sudah beberapa kali dipimpin oleh berbagai aktor pemimpin dengan latar belakang yang berbeda, dari mulai orang sipil sampai dengan orang militer. Setiap pemimpin yang menjalankan pemerintahannya memiliki berbagai karakteristik yang berbeda dalam hal kepemimpinan maupun dalam menjalankan pemerintahannya. Oleh karena itu, dinamika politik di Indonesia yang telah dilaksanakan dari berbagai fase, mulai dari masa orde lama, orde baru, dan masa reformasi sampai saat ini memiliki strategi dan karakter masing-masing dalam pemerintahannya dengan cara dan kekuasaanya dalam memimpin negara Indonesia dari masa ke masa. Kehidupan dinamika politik tersebut dilakukan dengan harapan dapat mewujudkan pemerintahan ke arah yang lebih baik (good goverment).Kata Kunci : Kepemimpinan, Dinamika Politik, Good Goverment.
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN POLITIK PADA PARTAI POLITIK DI INDONESIA Iyep Candra Hermawan
Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan Vol 10, No 1 (2020): Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegaraan
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jpphk.v10i1.939

Abstract

Abstrak Artikel ini mengungkapkan tentang pendidikan politik pada partai politik di Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan politik merupakan tuntutan yuridis yang diamanatkan dalam Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011. Partai politik sebagai sarana demokrasi pada pemilu berkewajiban untuk menjalankannya. Esensi pendidikan politik dimaksudkan untuk membentuk pemahaman, kesadaran, dan partisipasi masyarakat sebagai warga negara dalam kehidupan berpolitik. Berbagai bentuk pendidikan politik yang dijalankan partai politik, baik secara perorangan ataupun kelompok, secara langsung maupun tidak langsung. Kampanye politik berupa partisipasi dalam konferensi pers, peluncuran paket-paket kebijakan politik, safari politik ke daerah-daerah, talk show di TV, perbincangan di radio, penyampaian informasi di media cetak, debat antar-kandidat, pemasangan spanduk/baliho/poster dan pidato-pidato politik dilihat sebagai media untuk kampanye. Efektivitas kampanye politik sebagai media pendidikan politik memberikan nuansa, wawasan, dan argumentasi bagi warga masyarakat atas pilihannya. Hak-hak warga negara akan tersalurkan dan menentukan pada jumlah suara yang didapatkan di saat hari pemilihan. Kata kunci: pendidikan politik, partai politik, demokrasi, rule of law.
DINAMIKA KOMUNIKASI POLITIK DALAM PEMILU MENJELANG (PILPRES) TAHUN 2019 siti rohmah
Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan Vol 10, No 1 (2020): Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegaraan
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jpphk.v10i1.930

Abstract

Pada pemilihan umum berbagai hal mengenai politik selalu menarik perhatian untuk di analisa atau sekedar di perbincangkan secara garis besar salah satu hal yang menarik untuk di analisa yakni komunikasi politik. Bagaimana cara para tokoh politik, pemerintah dan masyarakat memandang politik itu merupakan komunikasi politik, terlebih saat ini gaya komunikasi politik yang ada dilakukan melalui berbagai cara salah satunya komunikasi politik yang dilakukan melalui media massa. Cara komunikasi politik yang dilakukan oleh setiap partai politik pun cakupannya menjadi lebih luas mengingat cara berkomunikasi sekarang tidak hanya dilakukan secara langsung melainkan dapat pula dilakukan melalui media online seperti instagram, twitter, youtube, whatsapp ataupun facebook. Gaya berkomunikasi melalui media online berbeda dengan gaya komunikasi langsung. Masyarakat dalam media online di juluki debagai netizen yang merupakan singkatan dari internet dan citizen, gaya komunikasi politik di media online cukup pesat kemajuanya. Menjelang pemilihan presiden bentuk komunikasi politik dilakukan dalam bentuk retorika, pidato dan penyampaian pesan-pesan politik seperti halnya kampanye di ruang publik maupun dalam kelompok kecil yang terjadi di Indonesia, dapat diamati melalui berbagai aspek yang melekat dalam komunikasi politik.Kata Kunci : (Komunikasi Politik, Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Media Massa)
PKN DALAM KURIKULUM 2013 Desy Nurhidayah; Euis Siti Aisyah; Janjan Janjan Nurjannah
Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan Vol 10, No 1 (2020): Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegaraan
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jpphk.v10i1.937

Abstract

Telah terjadi beberapa perubahan kurikulum di Indonesia yakni Kurikulum Berbasis Kompetensi, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada tahun 2006, yang kemudian disempurnakan oleh Kurikulum 2013. Pada semua mata pelajaran tidak terkecuali dengan PPKn, peserta didik diharapkan untuk memahami isi materi pelajaran, aktif dalam berdiskusi serta memiliki sopan santun disiplin yang tinggi. Kurikulum PPKn sendiri adalah acuan mewujudkan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan  yang merangsang peserta didik agar peserta didik berfikir kritis, rasional, dan kreatif. Dalam kurikulum 2013 ini, pasti ada kelebihan dan kekurangan pada penerapan di sekolah.Kata Kunci: PPKn, Kurikulum 2013, Implementasi, Kekurangan dan Kelebihan. 
PENGARUH PENDIDIKAN POLITIK TERHADAP KEPEMIMPINAN PESERTA DIDIK PADA ORGANISASI KESISWAAN DI SMA PASUNDAN CIKALONGKULON Almi Nurdina; iyep candra hermawan; banan sarkosih
Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan Vol 10, No 1 (2020): Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegaraan
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jpphk.v10i1.849

Abstract

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem politik yang berlandaskan ideologi Pancasila, pendidikan politik sangat berharga dan wajib disampaikan kepada para generasi muda yang bertujuan untuk memberikan pemahaman sekaligus pendoktrinan tentang sistem politik yang diterapkan di Indonesia. Pendidikan politik yang disampaikan kepada generasi muda, diharapkan pada nantinya, para generasi muda bisa sadar tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, sepantasnya proses pendidikan politik dapat membentuk dan mengembangkan sifat kepemimpinan peserta didik dalam menjalankan organisasi kesiswaan. Sekolah memiliki peranan penting yang mendasar dalam pembentukan karakter peserta didik dalam kehidupan bernegara. Sesuai dengan tujuan pendidikan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Proses pendidikan politik yang dilaksanakan di sekolah tidak terpaku hanya dilaksanakan di dalam ruang kelas belajar yang hanya mengajarkan kepada para peserta didik tentang teori-teori politiknya saja, tetapi para peserta didik juga diajarkan dengan prakteknya dalam kegiatan politik. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan dengan mengambil judul Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Kepemimpinan Peserta Didik pada Organisasi Kesiswaan di SMA Pasundan Cikalongkulon.
MANAJEMEN PPKn DI SEKOLAH MENENGAH Yahya Mulyadi
Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan Vol 10, No 1 (2020): Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegaraan
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jpphk.v10i1.933

Abstract

PPKn merupakan salah satu mata pelajaran di sekolah berdasarkan Kurikulum 2013 yang saat ini berlaku.  Sebagai mata pelajaran wajib, PPKn harus ditempuh oleh semua siswa. Guru PPKn memiliki peranan dominan dalam merekayasa pembelajaran untuk mencapai tujuan PPKn. Secara kurikuler PPKn memiliki tujuan membentuk siswa menjadi warga negara dan warga dunia yang baik.Guru PPKn dituntut untuk menjalankan manajemen PPKn dengan baik dan benar. Manajemen PPKn adalah urusan aktualisasi fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam perencanaan, guru PPKn adalah pengembang kurikulum nasional menjadi kurikulum operasional untuk siswa dan kelasnya masing-masing. Kurikulum operasional sebagai rencana pelajaran dilaksanakan melalui proses (kegiatan) belajar-mengajar alias pembelajaran. Evaluasi atau penilaian adalah proses menentukan nilai dan makna keberhasilan PPKn berdasarkan standar yang ditetapkan, tidak hanya mengenai hasil belajar siswa tetapi juga melihat efektifitas proses belajar-mengajar dan kelayakan rencana pelajaran.  Kurikulum 2013 menuntut guru PPKn untuk menerapkan Pendekatan Saintifik dalam pembelajaran dan menggunakan Pendekatan Otentik untuk mengetahui hasil belajar siswa. Kata kunci:   Kurikulum PPKn 2013, kurikulum nasional, kurikulum operasional, warga negara dan warga dunia yang baik, manajemen PPKn, pendekatan saintifik, penilaian otentik.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 1 (2025): Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegaraan Vol 14, No 2 (2024): Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegaraan Vol 14, No 1 (2024): Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegaraan Vol 13, No 2 (2023): Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegaraan Vol 13, No 1 (2023): Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegaraan Vol 12, No 2 (2022): Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegaraan Vol 12, No 1 (2022): Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegaraan Vol 11, No 2 (2021): Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegraan Vol 11, No 1 (2021): Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegaraan Vol 10, No 2 (2020): Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegaraan Vol 10, No 1 (2020): Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegaraan Vol 9, No 2 (2019): Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegaraan Vol 9, No 1 (2019): Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegaraan Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegaraan More Issue