cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
muhammad roni
Contact Email
muhammad_roni@iainlangsa.ac.id
Phone
+6281287773708
Journal Mail Official
jurnal.politica@iainlangsa.ac.id
Editorial Address
Jalan Meurandeh, Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh 24354
Location
Kota langsa,
Aceh
INDONESIA
POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Published by Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa
ISSN : 24772844     EISSN : 26155745     DOI : https://doi.org/10.32505/politica.
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Islamic Legal, Constitution in Islam, Comparative Constitution, Islamic Political Thoughts, Fiqh Siyasah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 6 No 1 (2019): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam" : 5 Documents clear
Reposisi Qanun Desa Berbasis Kearifan Lokal Dalam Upaya Penegakan Syariat Islam di Tingkat Gampong/Desa Muhammad Rusdi Bin Muhammaddiah Muhammad Ihsan
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 6 No 1 (2019): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v6i1.2700

Abstract

This research is an attempt to understand and explain the repositioning of qanun based local wisdom in the effort of enforcing Islamic law at the village. In the context of Acehnese society (after the implementation of Islamic Sharia rules), at the village has not accommodated the implementation of Islamic law such as the establishment of village qanun in the areas of worship, syiar and adat gampong. Qanun gampong should be an extension of Acehnese qanun atprovincial, district/city level based on local wisdom of community/gampong community. Therefore, this study is an effort to re-functioning local qanun based on local wisdom which is not contradictory to higher qanun province, regency/municipality qanun where village qanun will be able to balance the implementation of Islamic law between qanun syariat Islam in Aceh with village qanun. Interest to review this concept, especially as an effort to raise the spirit of Islam at the village level. On the other hand, it is also interesting to see how the track record of the implementation of Islamic Shari'a in the gampong level. This research is descriptive, with approach of Shari'ah discipline and cultural anthropology. Techniques of collecting data through Library Research (literature review), and Indepth interviews with informants are capable with this study. The results of this study indicate that the village apparatus is still hesitant in forming the Islamic Shari'ah qanun because it is absent at the district level, so one of the efforts to restore the village qanun position which previously had not existed was to integrate the value of local wisdom in qanun, in addition to not be separated from the Islam law
KEBANGKITAN CENDIKIAWAN MUSLIM DALAM PEMIKIRAN DAN PERPOLITIKAN INDONESIA Syamsuddin Bahrum
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 6 No 1 (2019): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v6i1.2727

Abstract

Kebangkitan cendikiawan muslim Indonesia diawali lahir sebuah perhimpunan intelektual muslim Indonesia. B.J. Habibie sebagai salah satu cendikiawan menamai perhimpunan ini dengan kata ‘cendikiawan’ dan juga memaknai kata ‘cendikiawan’ sebagai ‘setiap orang yang memiliki kepedulian terhadap penderitaan manusia dan memiliki rasa tanggung jawab untuk memperbaiki kehidupan sosial’. Dalam kebangkitan cendikiawan muslim dengan mengedepankan sasaran tunggal 5-K yakni: Kualitas iman dan takwa, Kualitas berpikir, Kualitas berkarya, Kualitas bekerja dan Kualitas hidup. Cendikiawan muslim dalam perpolitikan Indonesia sebagai ‘political-resource’ dengan melahirkan partai-partai dan bergabung dengan partai baik partai berlabel Islam maupun nasionalis. Pemikiran cendikiawan muslim dalam perpolitikan Indonesia sebagai intelegensi pengetahuan dengan melahirkan kebangkitan Islam kultural, islamisasi birokrasi serta penerapan nilai-nilai politik Islam dalam dinamika perpolitikan Indonesia.
KONSEP IDEAL IMAMAH (KEPEMIMPINAN) MENURUT AL-MAWARDI Ryzka Dwi Kurnia
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 6 No 1 (2019): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v6i1.2728

Abstract

Artikel ini membahas tentang konsep ideal Al-Mawardi mengenai Imamah (kepemimpinan). Metode yang digunakan dalam tulisan ini ialah menggunakan pendekatan sejarah (historical approach) yang merupakan suatu penelitian terhadap sejarah dalam kurun waktu tertentu. Metode ini tentu saja bersesuaian dengan tulisan penulis yang memang memfokuskan terhadap pemikiran seorang tokoh yaitu Al-Mawardi. Adapun Data penelitian ini dihimpun melalui studi pustaka, dimana data primernya diangkat dari dan dengan menginventaris karya-karya yang berkenaan dengan pemikiran politik Al-Mawardi. Khususnya yang menjelaskan tentang paparanAl-Mawardi mengenai berbagai kriteria seorang imam (khalifah), cara pemilihan serta kewajiban imam (khalifah), serta keabsahan dan pemberhentian seorangimam (khalifah).
LEGALITAS LEMBAGA ADAT DALAM SISTEMHUKUM NASIONAL DI ACEH Mulyadi Nurdin
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 6 No 1 (2019): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v6i1.2729

Abstract

Terdapat berbagai lembaga adat yang hidup dan berkembang di Aceh sejak zaman dahulu kala, sebagaiannya masih terus bertahan dan dipraktekkan oleh masyarakat secara tradisional, lembaga tersebut dalam waktu yang sangat lama tidak diakui keberadaannya di dalam sistem hukum nasional dan sistem tata negara Indonesia, namun berkat upaya keras semua pemangku kepentingan, beberapa lembaga adat sudah diakui legalitasnya sebagai bagian dari lembaga negara yang menjalankan fungsi-fungsi adat, hukum, bahkan pemerintahan. Namun regulasi dan penjelasan tentang tugas dan fungsi lembaga adat tersebut masih sangat terbatas, sehingga tidak jarang terjadi tumpah tindih kewenangan dengan lembaga lain yang sudah lebih dahulu diakui dalam sistem pemerintahan.
OTORITAS NEGARA DALAM MEREFORMULASI METODE PENENTUAN AWAL BULAN QAMARIYAH Fika Andriana
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 6 No 1 (2019): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v6i1.2730

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa secara mendalam tentang: 1) Kebijakan negara terkait dengan penentuan awal bulan qamariyah, 2) Upaya negara dalam mereformulasi metode penentuan awal bulan qamariyah, 3) Otoritas negara dalam mereformulasi metode penentuan awal bulan qamariyah. Data primer penelitian bersumber dari buku-buku ilmu falak, buku-buku ilmu politik dan negara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui kajian literatur lainnya seperti Ensiklopedi, artikel pada surat kabar dan majalah yang terkait dengan hisab rukyat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan negara terkait metode penentuan awal bulan qamariyah terdiri dari metode yang digunakan adalah metode hisab dengan berpedoman pada hasil rukyat, kriteria yang digunakan adalah visibilitas hilal, serta teknis dalam menentukan atau menetapkan awal bulan qamariyah adalah dengan menggelar sidang itsbat yang dilaksanakan pada hari dilaksanakannya rukyat. Sedangkan upaya yang dilakukan negara dalam mereformulasi metode penentuan awal bulan qamariyah adalah dengan menggelar pertemuan dan musyawarah penyatuan metode, selain itu telah dibentuk tim perumus undang-undang hisab rukyat. Adapun dalam hal penentuan awal bulan qamariyah, negara memiliki otoritas dalam mereformulasi metode penentuan awal bulan qamariyah. Hanya saja, sepanjang penelitian ini dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa otoritas tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya aturan yang kuat dan mengikat karena tidak adanya sanksi dalam peraturan tersebut.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 1 (2025): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 11 No 2 (2024): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 11 No 1 (2024): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 10 No 2 (2023): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan politik Islam Vol 10 No 1 (2023): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 9 No 2 (2022): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 9 No 1 (2022): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 8 No 2 (2021): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 8 No 1 (2021): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 7 No 2 (2020): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 7 No 1 (2020): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 6 No 2 (2019): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 6 No 1 (2019): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 4 No II (2017): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam More Issue