cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Boby Iskandar
Contact Email
lppmstihumelmandiri@gmail.com
Phone
+628114478081
Journal Mail Official
lppmstihumelmandiri@gmail.com
Editorial Address
LPPM STIH Umel Mandiri Jl. Raya Abepura Depan Perpusatakaan Daerah, Jayapura-Papua
Location
Kota jayapura,
P a p u a
INDONESIA
Jurnal hukum IUS PUBLICUM
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri
ISSN : -     EISSN : 27235998     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
Ius Publicum merupakan Jurnal Ilmiah yang menerbitkan artikel berupa gagasan konseptual dan laporan penelitian di bidang Ilmu Hukum. Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan ini diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri, diterbitkan secara berkala pada bulan Juni dan November dan telah disetujui dan siap dipublikasikan baik cetak maupun elektronik yang akan diedarkan setiap periode.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 5 No 1 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum" : 15 Documents clear
TINJAUAN HUKUM: HUBUNGAN KERJA KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Prabowo, Andrianto; Handayani, Tri Astuti
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 1 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v5i1.94

Abstract

This research aims to determine the working relationship between the Village Head and the Village Consultative Body based on Law no. 6 of 2014 concerning Villages. Seeing the importance of the village government system which must be carried out based on applicable regulations. This research method was carried out using normative legal research using a statutory approach. The Legislative Regulations Approach is an approach that looks at and analyzes statutory regulations relating to village government which is the subject of research. The data in this research is secondary data in the form of laws. The research results found that village government law, in accordance with Law Number 6 of 2014, confirms the partnership between the Village Head and the Village Consultative Body (BPD). Villages have the authority to regulate government affairs and community interests. The Village Head is responsible for governance and development, while the BPD plays a role in drafting village regulations, gathering community aspirations, and supervising the performance of the village head. The Village Law and related regulations regulate the roles and authorities of both to prevent conflict. This collaboration is regulated in Village Regulations to ensure the effectiveness of tasks and prevent conflicts. BPD is also involved in managing village funds and democracy, making an important contribution to holistic and transparent village development.
ANALISIS HUKUM PIDANA ADAT DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL Handayani, Tri Astuti; Prabowo, Andrianto
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 1 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v5i1.95

Abstract

This research aims to analyze the position of customary criminal law in national criminal law. National criminal law in Indonesia is the legal framework that regulates criminal acts throughout the country. The Criminal Code (KUHP) is the main criminal law basis which provides norms and sanctions for various types of criminal acts. This legal research method is normative legal research which carries out library research. The specification of this research is that the research method used is analytical descriptive. The source and type of research data is secondary data consisting of primary and secondary legal materials. The data analysis method was carried out normatively. The results of this research show that the position of customary criminal law in national criminal law creates complex and varying dynamics depending on a country's legal approach and policies. In general, customary criminal law has a relatively separate position in national criminal law, often recognized as part of local cultural heritage and traditions. However, challenges arise in integrating customary criminal law with national criminal law to achieve a balance between cultural diversity and the protection of human rights.
PERAN LITERASI DIGITAL BAGI MASYARAKAT DALAM MENGURANGI DAMPAK KEJAHATAN TRANSASKI ELEKTRONIK ILLEGAL Romadhonia, Annisa; Nahdliyin, Sukma Hidayatun; Janah, Miftakhul
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 1 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v5i1.96

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi sebab akibat majunya perkembangan teknologi terutama akibat arus globalisasi. Salah satu bidang yang terkena imbas dari majunya teknologi adalah bidang keuangan. Saat ini industri Financial Technology (Fintech) mengeluarkan produk peer to peer lending (P2P) berupa pinjaman online. Namun, permasalahan yang kemudian muncul ialah adanya pinjaman online illegal yang secara jelas tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Fenomena seperti itu merupakan bentuk pelanggaran hukum dimana keadaan saat ini semakin marak dan banyak memakan korban. Oleh sebab itu pentingnya menjadi individu yang melek akan digital dimulai dengan faham akan literasi digital. Pentingnya literasi digital bagi masyarakat, terutama bagi golongan masyarakat yang susah mengikuti isu kemajuan teknologi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yurudis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, aturan hukum dan permasalahan isu pelanggaran hukum.
KEPATUHAN HUKUM DALAM MELAKUKAN PENDAFTARAN PERKAWINAN MASYARAKAT ASEI KECIL Mulyadi, Dudi
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 1 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v5i1.99

Abstract

Penelitian tentang kepatuhan hukum dalam pendaftaran pernikahan di Kampung Asai Kecil, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang Perkawinan. Metode penelitian ini mencakup pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan hukum dalam pendaftaran pernikahan di masyarakat Asai Kecil masih rendah. Mayoritas penduduk kampung tersebut hanya melakukan pernikahan sesuai dengan tradisi adat tanpa mengikuti proses pernikahan secara agama dan tanpa mencatatnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kurangnya pemahaman tentang hukum pernikahan, khususnya pentingnya pencatatan pernikahan, juga menjadi faktor utama. Faktor-faktor penghambat lainnya termasuk rendahnya kesadaran hukum dan sikap apatis terhadap pendaftaran pernikahan, jarak yang jauh antara kampung dan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ketidakjelasan dalam ketentuan pendaftaran pernikahan, keberlakuan yang kuat dari budaya hukum adat, kurangnya manfaat langsung yang dirasakan dari pendaftaran pernikahan, dan kurangnya sanksi bagi yang tidak mendaftarkan pernikahannya.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAYAPURA Hartini, Sri Iin; Kalman, Kajagi
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 1 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v5i1.156

Abstract

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan lebih dahulu. Melihat kondisi yang terjadi di Pengadilan Agama di Kota Jayapura bahwa perkara cerai gugat menjadi perkara tertinggi dan mendominasi daripada perkara cerai talak, untuk itulah Peneliti tertarik untuk meneliti penyebab tingginya angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Jayapura. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian Hukum Doktrinal dan Hukum Non Doktrinal. Penyebab terjadinya cerai gugat adalah suami tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin, faktor ekonomi, rusak moral yang sulit disembuhkan, adanya pihak ketiga serta kekerasan dalam rumah tangga. Hendaknya setiap gugatan perkara perceraian yang masuk ke pengadilan sebaiknya janganlah terlalu mudah untuk dikabulkan, kecuali alasan yang dikemukakan betul-betul dapat diterima serta bila ikatan perkawinan itu dilanjutkan akan menimbulkkan kesengsaraan salah satu atau bahkan kedua belah pihak.

Page 2 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 1 (2025): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 1 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 2 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 3 No 1 (2022): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 2 No 2 (2022): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 1 No 2 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 1 No I (2020): Jurnal Hukum Ius Publicum