Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa adalah jurnal penelitian yang dikhususkan untuk mahasiswa Fakultas hukum Universitas Samudra. Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa terbit sebanyak dua kali dalam setahun yaitu Juni dan Desember. Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa, diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Samudra dan dibentuk berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Nomor 372a/UN54.1/2019. Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa diperuntukkan bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Samudra sebagai salah satu syarat Sidang Skripsi.
Articles
15 Documents
Search results for
, issue
"Vol 1, No 2 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa"
:
15 Documents
clear
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN PERUSAKAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II-B LHOKSUKON KABUPATEN ACEH UTARA ]]>
<![CDATA[Afrillia S Afrillia S]]>;
<![CDATA[Wilsa Wilsa]]>;
<![CDATA[M. Nurdin]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 2 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v1i2.37
<![CDATA[Keberadaan LAPAS apabila ditinjau menurut aturan dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, setiap LAPAS Juga disertai dengan pengamanan yang berlaku. Namun saat ini telah terjadi perusakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara pada 16 juni 2019 yang dilakukan oleh narapidana. Tujuan penilitian ini mengetahui tata cara pengaturan pengamanan lembaga pemasyarakatan, Hambatan dan upaya penegak hukum dalam penanggulangan, serta penangkapan kembali terhadap narapidana yang melakukan perusakan dan melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara. Penelitian mengggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian melalui serangkai wawancara lapangan dengan responden dan informan. Perusakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara dikarenan oleh Safrijal terpidana seumur hidup kasus pembunuhan dan 4 teman lainnya . Propokator dan narapidana yang ikut melakukan perusakan dan melarikan diri melewati proses hukum dan mendapatkan sanksi pemindaan ke LAPAS di wilayah lain.]]>
<![CDATA[PEMENUHAN HAK REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan No.204/Pid.Sus/2018/PN.Lgs) ]]>
<![CDATA[Mara Iman Ito Hrp]]>;
<![CDATA[Zuleha Zuleha]]>;
<![CDATA[Siti Sahara]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 2 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v1i2.32
<![CDATA[Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.Tahun 2013 terpidana M Z Fpernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I, tetapi tidak dilakukan rehabilitasidikarenakan kurangnya fasilitas rehabilitasi, biaya rehabilitasi, menurut hakim pengadilan negeri jika si pelaku melaporkan dirinya baru bisa dilakukan rehabilitasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer yang memberi penjelasan seperti pendapat para sarjana dan melakukan wawancara terhadap pihak yang terkait di dalamnya dan diawali dengan penelitian normatif yaitu menggunakan berbagai data sekunder.Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan hukum terhadap pemenuhan hak rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap korban penyalahgunaan narkotika yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan diatur dalam SEMA No 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yaitu hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa karena telah memenuhi unsur tindak pidana dengan barang bukti narkoba dan urine dari laboratorium forensik.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN WAN PRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT ALAT-ALAT RUMAH TANGGA ( Studi Penelitian di PT.Planet Langsa ) ]]>
<![CDATA[Raju Fachrus Ichsan]]>;
<![CDATA[Fuadi Fuadi]]>;
<![CDATA[Enny Mirfa]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 2 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v1i2.25
<![CDATA[Pembelian barang secara kredit sudah menjadi kebiasaan di masyarakat dimana saat ini hampir semua barang dapat dibeli secara kredit. Salah satu barang yang dapat dibeli secara kredit adalah alat-alat rumah tangga seperti televisi mesin cuci sampai tempat tidur, dan perabotan lainnya. Dalam pelaksanaan pembelian secara kredit ini sering ditemui penerima kredit tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran kreditnya. Seperti pada PT Planet Langsa yang memberikan kredit alat rumah tangga kepada masyarakatnya sering tidak dapat menagih sisa angsuran karena beberapa sebab yang mengakibatkan timbulnya perselisihan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalahpenelitian yuridis empiris dengan penelitian lapangan (field research) dilakukan dengan mewawancarai langsung pihak yang terlibat dalam pembahasan dan penelitian yuridis normatif melalui kepustakaan (library research), mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli hukum yang ada kaitannya dengan penulisan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan perjanjian Kredit atau sewa beli dalam hukum perjanjian diatur Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab XIII, mengenai perjanjian pinjam-meminjam uang, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Perjanjian anjak-piutang, yaitu perjanjian pembiayaan dalam bentuk pembelian serta perjanjian sewa beli, yaitu perjanjian yang pembayarannya dilakukan secara angsuran dan hak atas milik atas barang itu beralih kepada pembeli setelah angsurannya lunas dibayar.Pelaksanaan perjanjian kredit barang rumah tangga di PT Planet Langsa adalah dengan melakukan perjanjian antara pemberi kredit dalam hal ini perusahaan pemberi kredit dengan penerima kredit dalam hal ini nasabah yang membeli barang secara kredit. Perjanjian dibuat secara baku artinya perjanjian telah dibuat terlebih dahulu oleh perusahaan sehingga nasabah tinggal menyetujui dan menandatangani surat perjanjian itu. sesuai perjanjian, menarik kembali barang yang dibeli secara kredit, melakukan gugatan ke pengadilan]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) GUNA MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM ATAS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH (Studi Kasus Di Kecamatan Langsa Timur) ]]>
<![CDATA[Tuahta Rivaldo Sabaqal Tarigan]]>;
<![CDATA[Wika Lusdiana]]>;
<![CDATA[Reyna Salsabila]]>;
<![CDATA[Aulia Ikhsan Yusbi]]>;
<![CDATA[Rini Fitriani]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 2 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v1i2.38
<![CDATA[BerdasarkanPeraturanMenteriAgrariadan Tata Ruang/KepalaBadanPertanahanNasionalNomor 35 Tahun 2016 tentangPercepatanPelaksanaanPendaftaran Tanah SistematisLengkap, yang dilaksanakan untuk obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Tujuan percepatan pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah rakyat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka secara akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Tetapi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, terdapat beberapa hambatan yang membuat program PTSL ini belum maksimal dalam penerapannya sehingga masyarakat di Kecamatan Langsa Timur sebagian besar belum memiliki sertipikat hak atas tanah dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan membangun kerjasama yang baik antar BPN Kota Langsa dan seluruh desa lokasi PTSL di Kecamatan Langsa Timur. Metode Penelitian yangdigunakan adalah metode yuridis empiris, yang merupakan sebuah metode penelitian hukum yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula denganpendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsungwawancara dengan responden maupun informan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA SODOMI (Studi Kasus di Desa Alue Buloh Aceh Timur) ]]>
<![CDATA[Sapri Suhairu]]>;
<![CDATA[M. Nurdin]]>;
<![CDATA[Siti Sahara]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 2 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v1i2.33
<![CDATA[Tindak pidana sodomi yang dilakukan di lakukan seorang laki-laki berinsial S (30 tahun) terhadap anak laki-laki berinisial DA (9 tahun) terjadi pada tanggal 15 Agustus 2018, Dampak bagi korban kekerasan seksual tidak hanya dampak fisik akan tetapi dampak psikologis. ketentuan Pasal 69a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual berupa rehabilitasi social, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, namun pada kenyataannya pihak terkait tidak melakukan upaya perlindungan hukum terhadap korban.Metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris, sebuah metode penelitian yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.Hasil penelitian menunjukan bahwa, kekerasan seksual terhadap anak di jerat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahanatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, Pasal 69a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. anak korban tindak pidana sodomi di Desa Alue Buloh Kabupaten Aceh Timur tidak mendapatkan perlindungan dari pihak terkait, pihak terkait tidak mendampingi dan tidak melakukan tindakan apapun untuk memulihkan kondisi korban. Hambatan yang timbul dalam hal ,memberi perlindungan terhadap anak korban tindak pidana Sodomi yaitu korban tidak berani mengaku/menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada orang tua dan polisi, dan upaya perlindungan yang diberikan terhadap anak korban tindak pidana Sodomi dari berbagai pihak memberikan perlindungan terhadap anak tersebut, diantaranya di orang tua korban, pihak aparatur gampong dan pihak kepolisian, namun dari pihak dinas social tidak melakukan upaya apapun dalam hal untuk memulihkan kondisi korban dri trauma.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBAKARAN RUMAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (Studi Penelitian di Kota Langsa) ]]>
<![CDATA[Rafiq Astriansyah]]>;
<![CDATA[Zuleha Zuleha]]>;
<![CDATA[Andi Rachmad]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 2 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v1i2.27
<![CDATA[Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa Barang siapa karena kesalahan menyebabkan kebakaran, diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang atau bahaya bagi nyawa orang lain. Kasus pembakaran sembilan unit rumah warga berinisial E, dengan membakar kasur dalam kamarnya karena kesal. Metode digunakan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan faktor terjadinya pembakaran rumah dari perspektif kriminologi yaitu faktor ekonomi, faktor kelemahan berpikir, faktor kelemahan keyakinan ideologis karena emosi, dan faktor kecanduan narkotika. Pertanggungjawaban pidana pelaku pembakaran rumah dari perspektif kriminologi yaitu pelaku dapat dipidana dengan Pasal 188 KUHP, karena kesalahan menyebabkan kebakaran diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang dan timbul bahaya bagi nyawa orang lain.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU JUDI SABUNG AYAM DI KOTA LANGSA ]]>
<![CDATA[Muhammad Zein Herlambang]]>;
<![CDATA[M. Nurdin]]>;
<![CDATA[Siti Sahara]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 2 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v1i2.34
<![CDATA[Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Judi Sabung Ayam dengan menerapkan pasal 303 KUHP dan Pasal 18 Qanun AcehNomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.Penegakan hukum terhadap tindak pidana judi ayam polisi melakukan pengerebekan pelaku judi sabung ayam dan saksi-saksi melarikan diri sehingga tidak ada penegakan hukum. Hambatan penegakan hukum terhadap pelaku Judi Sabung Ayam di Kota Langsa belum adanya sumber daya manusia dari WH yang berkapasitas/kompeten sebagai PPNS, sehingga belum dapat mandiri melakukan penegakan hukum. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk melapor kepada aparat kepolisian. Jaringan daripada perjudian tertutup. Upaya penegakan hukum judi sabung ayam dilakukan oleh Dinas Syariat Islam dan kepolisian Melakukan razia dan melakukan tindakan tegas terhadap bentuk pelanggaran judi sabung ayam.]]>
<![CDATA[PEMENUHAN KEWAJIBAN AHLI WARIS TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA PEWARIS DENGAN KREDITUR (Studi Penelitian di Kec.Kota Kisaran Timur, Kab.Asahan) ]]>
<![CDATA[Irfan Hadi]]>;
<![CDATA[Muhammad Natsir]]>;
<![CDATA[Siti Sahara]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 2 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v1i2.28
<![CDATA[Pemenuhan kewajiban adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan atau telah mendapatkan haknya terlebih dahulu dari orang tersebut. Dalam hal ini, yang berkewajiban memenuhi hak dari kreditur adalah debitur itu sendiri. Namun, dikarenakan debitur tersebut telah meninggal dunia, maka tanggung jawab yang dahulu diemban oleh debitur beralih kepada ahli warisnya. Hal ini telah diatur dalam peraturan perundang- undangan yang ada di Indonesia, maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, yang secara garis besarnya adalah “setiap ahli waris berkewajiban menyelesaikan hutang- piutang pewaris, baik itu melalui harta warisan pewaris maupun yang dibebankan kepada harta pribadi ahli waris tersebut”, Penelitian ini utamanya membahas kewajiban- kewajiban tersebut dalam Kitab Undang- undang Hukum Perdata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pemenuhan kewajiban ahli waris terhadap perjanjian kerjasama pewaris dengan kreditur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ahli waris tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap kreditur.]]>
<![CDATA[STUDI ANALISIS PERBEDAAN PENETAPAN HARGA GANTI RUGI PENGADAAN TANAH UNTUK RUANG TEBUKA HIJAU KOTA LANGSA ]]>
<![CDATA[Ade Julia Paramitha Army]]>;
<![CDATA[Zainuddin Zainuddin]]>;
<![CDATA[Zaki Ulya]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 2 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v1i2.22
<![CDATA[Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum yang tersebar dinyatakan dalam beberapa Pasal bahwa setiap tanah yang yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan kepentingan umum oleh pemerintah daerah akan diberikan ganti rugi yang layak dan adil. Penilaian besarnya nilai ganti rugi dilakukan oleh tim penilai (KJPP) yang disampaikan oleh ketua pengadaan tanah. Berdasarkan penilaian KJPP penilaian ganti rugi atas tanah PTPN-I seluas 31 Hektar yang digunakan untuk Ruang Terbuka Hijau Kota Langsa sebesar Rp. 3.060.128.824,- namun pihak PTPN-I menilai Rp. 90.031.520.000,- akibatnya ada ketidak sesuaian besaran nila ganti rugi yang diajukan oleh KJPP dengan nilai yang diminta oleh PTPN-I dan akibatnya perselisihan tersebut pihak PTPN-I mengajukan gugutan Kepengadilan Negeri Langsa. dengan Nomor Register 13/Pdt.G/2018/PN Lgs. terhadap perkara tersebut pihak pengadilan memutuskan menolak permohonan nilai ganti rugi yang diajukan PTPN-1 (penggugat).]]>
<![CDATA[TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK KANDUNG BERUSIA 1 (SATU) TAHUN (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Langsa) ]]>
<![CDATA[Fauzi Maulana]]>;
<![CDATA[Zuleha Zuleha]]>;
<![CDATA[Andi Rachmad]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 2 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v1i2.35
<![CDATA[Membunuh merupakan kejahatan terhadap nyawa (misdrijven tegen bet leven) adalah berupaya penyerangan terhadap nyawa orang lain. Hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak, yaitu anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bentuk kekerasan yang terjadi di Kota Langsa yang mana seorang ibu melakukan pembunuhan terhadap anak lelakinya yang masih berumur 1 tahun dan disebabkan oleh faktor ekonomi.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis adalah penelitian hukum doktrin, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen.Penelitian hukum empiris merupakan istilah yang digunakan dalam penelitian hukum sosiologis, dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan anak kandung berusia 1 (satu) tahun, mengatahuifaktor ibu membunuh terhadap anak kandung berusia 1 (satu), dan mengetahui hamabatan dan upaya terhadap terdakwa pembunuhan anak kandung berusia 1 (satu) dikalangan masyarakat]]>
