cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andi Rachmad
Contact Email
andirachmad@unsam.ac.id
Phone
+6281318669402
Journal Mail Official
jimfh.ma@gmail.com
Editorial Address
Meurandeh, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa Provinsi Aceh
Location
Kota langsa,
Aceh
INDONESIA
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Published by Universitas Samudra
ISSN : 27161951     EISSN : 27470849     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa adalah jurnal penelitian yang dikhususkan untuk mahasiswa Fakultas hukum Universitas Samudra. Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa terbit sebanyak dua kali dalam setahun yaitu Juni dan Desember. Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa, diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Samudra dan dibentuk berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Nomor 372a/UN54.1/2019. Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa diperuntukkan bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Samudra sebagai salah satu syarat Sidang Skripsi.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 1, No 2 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa" : 15 Documents clear
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR PASAL 26 AYAT (2) QANUN NOMOR 09 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK RESTORAN DI KECAMATAN KOTA LANGSA Muhammad Miswari Lubis; Wilsa Wilsa; Zuleha Zuleha
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 2 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v1i2.29

Abstract

Pasal 26 ayat (2) Qanun Nomor 9 tahun 2010 tentang  Pajak Hotel dan Restoran yang berbunyi wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar. Kasus yang terjadi Pemerintah Kota Langsa memberi surat peringatan kepada pengusaha yang tidak membayar pajak. Ada 8 (delapan) usaha rumah makan dan cafe yang mendapat peringatan keras, agar segera membayar pajak dari setiap pembayaran pelanggan sebesar 5%.salah satunya adalah cafe seafood Bambu Runcing di Kota Langsa. Surat peringatan dikirimkan melalui pertugas Satpol PP dan WH untuk diberikan kepada. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah pengaturan hukum terhadap pajak restoran, penegakan hukum,hambatan dan upaya terhadap  pelanggar Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran
PERTANGGUNGJAWABAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENGHILANGKAN KENDARAAN RODA DUA MILIK DAERAH DI KOTA LANGSA Rizki Habibullah; Rini Fitriani; Andi Rachmad
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 2 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v1i2.23

Abstract

Ganti kerugian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah mengatur mengenai tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah  di atur juga dalam  Pasal 15 Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Kota. Kasus yang terjadi di Kota Langsa sejak tahun 2013 sampai tahun 2018 ada 9 ASN di Lingkungan Pemerintah Langsa dituntut ganti rugi karena dinilai bertanggung jawab atas kehilangan barang milik daerah (BMD). Dari 9 (sembilan) ASN di lingkungan Pemerintah Kota Langsa 8 (delapan) orang bersedia mengganti kerugian sesuai dengan prosedur sementara 2 (dua) orang lagi tidak  bersedia mengganti kerugian. adapun masalah yang akan diangkat adalah bagaimana pertanggungjawaban Pegawai Negeri Sipil yang menghilangkan kendaraan roda dua milik daerah dan bagaimana hambatan dalam penyelesaian kendaraan roda dua Milik daerah yang hilang.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ORANG YANG MENGADOPSI ANAK TIDAK MELALUI PENGADILAN Ahmad Mangantar Daulay; Muhammad Natsir; Zuleha Zuleha
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 2 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v1i2.36

Abstract

Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Perlindungan anak Nomor 23 tahun 2002 menyatakan “anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”. Namun ditemukan di Kota Langsa adopsi anak tidak sesuai dengan peraturan perundangan, karena tidak melalui penetapan pengadilan. Tujuan Penulisan yaitu untuk mengetahui penegakan hukum terhadap orang yang mengadopsi anak tidak melalui peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris  dengan  penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai langsung pihak yang terlibat dalam penelitian. Hasil penelitian ditemukan pengangkatan anak di Kota Langsa tidak melalui proses atau putusan pengadilan, tetapi dengan cara orang tua menyerahkan anak kepada orang tua angkat tanpa surat dalam bentuk apapun dan dengan surat yang tidak diketahui oleh ibu kandungnya, cara ini merupakan kebiasaan masyarakat di Kota Langsa. Penegakan hukum terhadap orang yang mengadopsi anak diluar pengadilan belum ditegakkan. Kepada penegak hukum supaya memperhatikan undang-undang dan aturan adat yang berlaku dalam penegakan hukum terhadap orang yang mengadopsi anak tidak melalui pengadilan.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP KERUSAKAN DAN PEMBAKARAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA MENURUT KUHP (Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Langkat) Ria Karina S.; Wilsa Wilsa; M. Nurdin
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 2 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v1i2.31

Abstract

Pasal 406 ayat (2) KUHP menyebutkanbahwabarangsiapadengansengaja dan melawanhukummenghancurkan, merusakkan, membikintakdapatdipakaiataumenghilangkanbarangsesuatu yang seluruhnyaatausebagianmilik orang lain, diancamdenganpidanapenjara. Sepertikerusuhan dan pembakaran di Lembaga PemasyarakatanNarkotika Kelas III Langkatyangdipicupemukulan olehpetugassipirterhadap salah satunarapidana yang kedapatanmembawanarkotika. Metodedigunakanyuridisempiris.Hasil penelitianmenunjukkan, faktorpenyebabterjadinyakerusakan dan pembakaran di Lembaga PemasyarakatanNarkotika Kelas III Langkat yang dilakukan oleh narapidanayaituadanyapemukulannarapidana oleh petugas, buruknyakoordinasiantara para petugas, buruknya tata kelolamanajemenlapas dan psikologis, faktordayatampunglapas yang over kapasitas, dan jumlahpetugas yang tidakseimbangdenganjumlahnarapidana.Dampak yang ditimbulkanakibatkerusakan dan pembakaran di Lembaga PemasyarakatanNarkotika Kelas III Langkat yang dilakukan oleh narapidanayaiturusaknyasejumlahsarana dan prasarana, ratusannarapidanakabur, dan beberapapegawaiLapasdicopotdarijabatannya.
LEGALITAS PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN DALAM PERSPEKTIF PASAL 39 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 Dyona Rizky Trohna; Zainuddin Zainuddin; Cut Elidar
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 2 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v1i2.24

Abstract

Perceraian merupakan pemutusan ikatan pernikahan terhadap pasangan suami isteri, Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang  Nomor  1 tahun 1974 tentang Perkawinan “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.Tujuan penelitian ini adalahmengetahui pengaturan Hukum Tentang Perceraian, legalitas terhadap perceraian di luar pengadilan Dalam Perspektif Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbul terhadap perceraian di luar pengadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakanmetode penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa Dasar hukum perceraian adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam. Tidak ada legalitas terhadap perceraian yang dilakukan di luar pengadilan. Akibat hukum yang timbul adalah kedua belah pihak kesulitan untuk melakukan perkawinan selanjutnya, karena tidak mempunyai surat cerai yangberkekuatan hukum dari Mahkamah Syar’iyah dan tidak ada aturan mengenai pembagian harta milik bersama dan hak asuh anak

Page 2 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 1 (2024): JURNAL ILMIAH MAHASISWA : MEUKUTA ALAM Vol 5, No 2 (2023): JURNAL ILMIAH MAHASISWA : MEUKUTA ALAM Vol 5, No 1 (2023): JURNAL ILMIAH MAHASISWA : MEUKUTA ALAM Vol 4, No 2 (2022): JURNAL ILMIAH MAHASISWA : MEUKUTA ALAM Vol 4, No 1 (2022): MEUKUTA ALAM : JURNAL ILMIAH MAHASISWA Vol 3, No 2 (2021): MEUKUTA ALAM : JURNAL ILMIAH MAHASISWA Vol 3, No 1 (2021): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 2, No 2 (2020): MEUKUTA ALAM : JURNAL ILMIAH MAHASISWA Vol 2, No 1 (2020): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 2 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 1 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa More Issue