Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa adalah jurnal penelitian yang dikhususkan untuk mahasiswa Fakultas hukum Universitas Samudra. Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa terbit sebanyak dua kali dalam setahun yaitu Juni dan Desember. Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa, diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Samudra dan dibentuk berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Nomor 372a/UN54.1/2019. Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa diperuntukkan bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Samudra sebagai salah satu syarat Sidang Skripsi.
Articles
11 Documents
Search results for
, issue
"Vol 2, No 1 (2020): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa"
:
11 Documents
clear
<![CDATA[KEABSAHAN PELAKSANAAN JUAL BELI TANAH DI GAMPONG SUNGAI PAUH TANJUNG KECAMATAN LANGSA BARAT (Studi Kasus Akta Jual Beli No. 918/2012) ]]>
<![CDATA[Shyntia Ayubidari]]>;
<![CDATA[Fatimah Fatimah]]>;
<![CDATA[Vivi Hayati]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 2, No 1 (2020): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v2i1.47
<![CDATA[Pasal 1458 KUHPerdata menyebutkan bahwa jual-beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan, di Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat telah terjadi jual beli tanah dengan AJB Nomor Nomor 918/2012 dengan pelaksanaan jual beli telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1458 KUHPerdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian empiris, sebuah metode penelitian yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian secara nyata dari fakta yang ada dalam masyarakat. Hasil penelitian Dasar hukum jual beli diatur dalam ketentuan pasal 1458 KUHPerdata dan selain itu juga diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, dan dalam PP Nomor 24 Tahun 1997, Pelaksanaan jual beli di sungai pauh tanjung kecamatan langsa barat, terhadap objek Surat AJB Nomor 918 Tahun 2012 bermasalah. Sertipikat Nomor 6 Tahun 2013 BPN Langsa secara administrasi akta tersebut sah dimata hukum selama belum ada putusan pengadilan yang membatalkan sertipikat nomor 6 tahun 2013.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TANAH INVESTASI TIDAK MENYETOR ZAKAT KE BAITUL MAL (Studi Penelitian Di Kota Langsa) ]]>
<![CDATA[Muhammad Rizky Faisal]]>;
<![CDATA[Muhammad Natsir]]>;
<![CDATA[Rini Fitriani]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 2, No 1 (2020): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v2i1.48
<![CDATA[Berdasarkan ketentuan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal setiap orang yang mempunyai harta simpanan telah mencapai nisab 94 gram emas murni wajib dikeluarkan zakat 2,5%. Pasal 98 ayat (3) huruf E tentang tanah yang tidak diusahakan yang dijadikan sebagai investasi dapat dikenakan zakat. Di Kota Langsa didapati tanah tidak diusahakan yang dijadikan sebagai Investasi dan memiliki harga sampai ketentuan nisab zakat namun tidak menyetor zakatnya ke Baitul Mal. Tujuan penelitian untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pemilik tanah yang diInvestasikan tidak menyetor zakatnya ke Baitul Mal Kota Langsa.Penelitian menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris yaitu penelitian melalui serangkaian wawancara lapangan dengan responden dan informan.Zakat Mal dari tanah yang diInvestasikan belum ada yang menyetor zakat ke Baitul Mal. Mayarakat tidak mengetahui aturan Qanun Baitul Mal Aceh.Penegakan hukum belum berjalan sesuai aturan yang berlaku. Saran kepada Baitul Mal agar bekerja sama dengan Satpol PP dan sosialisasi kepada masyarakat.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN SEWA-MENYEWA RUMAH SECARA LISAN (Studi Penelitian Gampong Meurandeh, Kecamatan Langsa Lama) ]]>
<![CDATA[Dedek Kurniawan]]>;
<![CDATA[Mhd Bahlian]]>;
<![CDATA[Rini Fitriani]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 2, No 1 (2020): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v2i1.50
<![CDATA[Peraturan perjanjian sewa-menyewa terakomodir dalam peraturan perundang-undangan, dalam perjanjian sewa-menyewa terdapat asas kebebasan berkontrak bahwa setiap orang dapat melakukan perjanjian dengan siapapun, dalam bentuk apapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Di Gampong Meurandeh Teungoh banyak masyarakat membuka usaha penyewaan rumah atau kamar kos untuk mahasiswa, dengan perjanjian lisan. Metode penelitian ini adalah yuridis normative terdiri dari studi pustaka sebagai data utama dan studi lapangan sebagai data pelengkap. Pengaturan hukum perjanjian sewa-menyewa terdapat dalam Pasal 1548-1587 KUHPer, Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah oleh bukan pemilik, sebagai persyaratan menyewa rumah, untuk tempat tinggal maupun usaha, baik perorangan maupun badan usaha diwajibkan untuk membuat surat perjanjian sewa-menyewa secara tertulis. Tinjauan yuridis terhadap perjanjian sewa-menyewa rumah secara lisan tidak menjamin kepastian hukum untuk melindungi pihak yang dirugikan apabila terjadi wanprestasi atau Perbuatan melawan hukum.]]>
<![CDATA[Uqubat Terhadap Badan Usaha (SPBU) Yang TidakMembayar Zakat Melalui Baitul Mal Aceh Timur ]]>
<![CDATA[Ananda Ardila Putri]]>;
<![CDATA[Muhammad Natsir]]>;
<![CDATA[Zulfiani Zulfiani]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 2, No 1 (2020): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v2i1.53
<![CDATA[Di dalam Pasal 102 Qanun Aceh Nomor 08 Tahun 2018 tentang Baitul Mal menyebutkan Setiap orang yang beragama Islam atau Badan Usaha yang dimiliki oleh orang Islam dan berdomisili dan/atau melakukan kegiatan usaha di Aceh yang memenuhi syarat sebagai Muzakki wajib menunaikan Zakat melalui Baitul Mal. Namun kenyataannya, di Aceh Timur terdapat badan usaha yang tidak membayar zakat kepada Baitul Mal diantaranya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik perusahaan swasta ataupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat pihak Baitul Mal dapat bekerjasama dengan pihak terkait lainnya serta melakukan sosialisasi kepada pihak SPBU.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui uqubat (sanksi) terhadap badan usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tidak membayar zakat serta upaya Baitul Mal dalam pengumpulan zakat badan usaha]]>
<![CDATA[Penengakan Hukum Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue ]]>
<![CDATA[Safrizal Nurdin]]>;
<![CDATA[Wilsa Wilsa]]>;
<![CDATA[Meta Suriyani]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 2, No 1 (2020): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v2i1.43
<![CDATA[Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b.ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebangai mana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUPidana. Dugaan korupsi Dana Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) dari tahun 2002 hingga 2012 terus dikembangkan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Sinabang dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh. Hasilnya, mantan Bupati Simeulue, yang juga tersangka dalam kasus tersebut menerima aliran hasil korupsi sebanyak Rp 2,5 miliar. Dalam kasus ini, penyidik Kejati Aceh menemukan kerugian negara senilai Rp 51 miliar dalam penyertaan modal PDKS,Tahun 2002-2012 senilai Rp 227 miliar yang bersumber dari APBK Simeulue Tahun 2002-2012.. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa Keterlibatan mentan bupati itu karena hasil dari pengembangan dari tersangka berinisial AU mantan direktur utama (dirut) Perusahaan dengan nomor putusan 35/PID.SUS/TPK/2013/PN.BNA. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat lamban karena kasus terjadi sejak tahun 2002 dan baru dilakukan penyelidikan, penuntutan serta selesai diadili sejak pada tahun 2019, hanbatan penegak hukum kurangya alat bukti dan kondisi mantan bupati itu seringnya masuk rumah sakit,upaya penegakan hukum dilakukan sebangai aparat penegak hukum di lembanga peradilan mempunyai peran yang sengat penting dalam memberantas kejahatan khususnya tindak pidana korupsi]]>
<![CDATA[LEGALITAS PENAHANAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN DIKAITKAN DENGAN PERMA NO.2 TAHUN 2012 (Studi Penelitian Kasus No.199/Pid.B/2019/PN Lgs.) ]]>
<![CDATA[M. Ricky Andriansyah Siregar]]>;
<![CDATA[M. Nurdin]]>;
<![CDATA[Iriansyah Iriansyah]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 2, No 1 (2020): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v2i1.54
<![CDATA[Tindak pidana penadahan merupakan tindak kejahatan namun barang hasil tindak pidana penadahan yang tidak lebih dari nilai atau uang sebesar Rp 2.500.000 sesuai Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tidak dapat dilakukan penahanan terhadap tersangkanya. Pada fakta yang terjadi terhadap pelaku tindak pidana penadahan berinisial MZ dengan nomor perkara 199/Pid.B/2019/Pn Lgs tersangkanya di tahan oleh penegak hukum.Tujuan penelitian ini adalah agar dapat mengetahui pertimbangan dan legalitas penahanan yang dilakukan oleh para penegak hukum.Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode penelitian normatif dan empiris.Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadi kesewengan-wenangan yang dilakukan oleh para penegak hukum tanpa mempertimbangkan rasa keadilan seperti di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 dan telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang tertera pada pasal 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia.Disarankan kepada seluruh penegak hukum dari tahap Kepolisian, Kejaksaaan, Pengadilan untuk tidak lagi menahan pelaku tindak pidana penadahan ringan.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS (MPWN) DALAM MENETAPKAN NOTARIS PENGGANTI ]]>
<![CDATA[Cut Faridah]]>;
<![CDATA[Fuadi Fuadi]]>;
<![CDATA[Zaki Ulya]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 2, No 1 (2020): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v2i1.44
<![CDATA[Berdasarkan ketentuan Pasal 70 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris yakni: “Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan”. Namun kenyataannya terdapat Notaris yang mengajukan permohonan cuti selama 1(satu) tahun langsung kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris. MPWN Aceh mengeluarkan surat Keputusan Nomor:03/KET.CUTI-MPWN.ACEH/V.2016 tentang cuti Notaris dan sekaligus menetapkan Notaris Pengganti, padahal ini menjadi kewenangan MPDN Aceh Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan MPWN Aceh telah melampaui kewenangannya dengan menetapkan Notaris Pengganti, Penerbitan surat keputusan Nomor: 03/KET.CUTI-MPWN.ACEH/V.2016 mempunyai kekurangan yuridis, sehingga harus dibatalkan.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PUNGUTAN LIAR YANG DILAKUKAN PREMAN (Studi Kasus Di Polres Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara) ]]>
<![CDATA[Putri Indriani]]>;
<![CDATA[Zuleha Zuleha]]>;
<![CDATA[Siti Sahara]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 2, No 1 (2020): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v2i1.55
<![CDATA[Pungutan liar merupakan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dan dengan menggunakan cara paksaan. Di kota tanjung morawa sering sekali terjadi tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh preman, sampai akhirnya pihak polsek tanjung morawa melakukan penangkapan pelaku pungutan liar dan menindak lanjut perkara dengan melakukan pengamanan selama 1x24 jam serta memberikan pembinaan, setelah itu pelaku dilepas kembali. Sehinggasistem pengamanan yang dilakukan pihak kepolisian tidak memberikan efek jera dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku seperti yang telah diatur dalam Pasal 368 KUHP. Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum terhadap pungutan liar yang diakukan preman yaitu melakukan pengamanan 1x24 jam dan memberikan pembinaan. Hambatan dan upaya penegakan hukum terhadap pungutan liar yang dilakukan preman yaitu tidak adanya tindakan kekerasan dan tidak adanya pengaduan dari pihak korban. Upaya yang dilakukan pihak reskrim yaitu memberikan sosialisasi, membuat surat pernyataan yang diketahui oleh pihak kepala desa dan kepala dusun setempat.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUAL BAHAN BAKAR SECARA ILEGAL DI KECAMATAN LANGSA BARAT ]]>
<![CDATA[Rahmad Repa]]>;
<![CDATA[Cut Elidar]]>;
<![CDATA[Nur Asyiah]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 2, No 1 (2020): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v2i1.45
<![CDATA[Pasal 53 huruf a yang berbunyi setiap orang yang melakukan Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). . Di Kecamatan Langsa Barat Banyaknya penjual bensin secara ilegal masih menjamur lantaran upaya penegakan hukum belum optimal Sebab, upaya penertiban para penjual bensin ilegal menjadi kewenangan aparat penegak hukum. ada regulasi yang diatur oleh Pertamina dan pemerintah daerah mengenai izin membeli minyak per jerigen. Namun faktanya, penjualan bensin per jerigen bebas, sehingga banyak bermunculan pedagang bensin eceran. Oleh karena itu, ia menilai peran aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan sangat diperlukan, adapun masalah yang akan diangkat adalah pengaturan hukum tentang perdagangan bahan bakar di Kecamatan Langsa Barat, Penegakan Hukum Terhadap Penjual Bahan Bakar Secara Ilegal di Kecamatan Langsa Barat dan hambatan dan upaya dalam Penegakan Hukum Terhadap Penjual Bahan Bakar Secara Ilegal di Kecamatan Langsa Barat.]]>
<![CDATA[ANALISA HUKUM TENTANG SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Bahlian Nurmansyah]]>;
<![CDATA[Cut Elidar]]>;
<![CDATA[Meta Suriyani]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 2, No 1 (2020): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v2i1.49
<![CDATA[Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Adalah sebagai dasar Pemberian jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan. Praktek dilapangan banyak alat bukti Sertipikat Hak Atas Tanah yang dipermasalahkan sampai di Lembaga Peradilan yang menghasilkan putusan yang tidak memiliki kekuatan hukum sertipikat Hak Atas Tanah. Sebagaimana kasus di Kota Langsa, penggugat pemilik sah sebidang tanah bersertipikat di desa Pondok Kemuning merasa tanahnya telah dikuasai oleh pemerintahan Kota langsa digunakan sebagai lahan Tempat pembuangan Akhir sampah oleh pemerintahan Kota Langsa. Pertimbangan hakim dalam putusan bahwa surat hak milik tanah milik pengugat tidak mempunyai kekuatan hukum karena dalam memperoleh sertipikat hak milik dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Akibat hukum yang timbul terhadap sertipikat hak milik atas tanah yang dinyatakan tidak berkekuatan hukum oleh putusan pengadilan adalah beralihnya hak milik tanah dari penggugat ke tergugat. Solusi yang dilakukan oleh penguggat adalah mengajukan upaya hukum banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali dan gugatan ke PTUN.]]>
