cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Dian Mawardi
Contact Email
pahlawanjurnal@gmail.com
Phone
+6285250815108
Journal Mail Official
pahlawanjurnal@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Achmad Yani Banjarmasin Jln. A. Yani Km. 5,5 Komplek Stadion Lambung Mangkurat Banjarmasin Alamat E-mail : pahlawanjurnal@gmail.com
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Pahlawan : Jurnal Ilmu Pendidikan, Sosial dan Budaya
Published by Universitas Achmad Yani
ISSN : 23380853     EISSN : 26859920     DOI : https://doi.org/10.57216/pah
Core Subject : Education,
Education
JURNAL PAHLAWAN memuat isu aktual dibidang pendidikan, Sosial dan Budaya berisi tentang artikel-artikel Ilmiah, baik berupa opini maupun Hasil Penelitian dalam bidang pendidikan
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 26 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "vol. 21 no. 2 (2025): oktober 2025" : 26 Documents clear
Peranan dan Beban Ganda Perempuan dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga: (Studi Kasus di Desa Wisata Kertarahayu) Fajarini, Ulfah; Nourwahida, Cut Dhien; Syamsudin, Fachri
Pahlawan: Jurnal Ilmu Pendidikan-Sosial-Budaya Vol. 21 No. 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : Universitas Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (477.3 KB) | DOI: 10.57216/pah.v21i2.9

Abstract

Dalam masyarakat modern, tuntutan hidup semakin meningkat, terutama dalam bidang sosial dan ekonomi. Peran perempuan dalam keluarga menjadi ganda, yaitu mengurus segala kebutuhan keluarga dan bekerja untuk menambah penghasilan keluarga yang tidak mencukupi. Desa Kertarahayu memiliki berbagai potensi yang menarik, antara lain sebagai kawasan penghijauan alami tanpa pembangunan perumahan. Kawasan ini juga memiliki areal persawahan, dengan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan hortikultura. Meskipun demikian, tingkat kesejahteraan keluarga dan kualitas perempuan di desa ini masih rendah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk memahami peran dan beban ganda perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi perempuan pekerja di Desa Wisata Kertarahayu dalam meningkatkan pendapatan keluarga meliputi pemenuhan kebutuhan keluarga dan menabung, meskipun berdampak pada kurangnya waktu bersama keluarga dan berkurangnya interaksi dengan masyarakat. Perempuan pekerja mengalami beban ganda baik di ranah domestik maupun publik, didorong oleh faktor-faktor seperti membantu suami, tingkat pendidikan, dan menjadi orang tua tunggal.
Dampak Kebijakan ASN dan PPPK Paruh Waktu terhadap Eksistensi Guru Honorer Raihanuddin, M.; Karania, Rahma Azhar; Isabela; Sujana, Ahmad Maftuh
Pahlawan: Jurnal Ilmu Pendidikan-Sosial-Budaya Vol. 21 No. 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : Universitas Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1046.555 KB) | DOI: 10.57216/pah.v21i2.10

Abstract

Artikel ini membahas dampak kebijakan pemerintah terkait pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu terhadap eksistensi guru honorer di Indonesia. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penulis mengkaji dinamika ketenagakerjaan dalam sektor pendidikan, khususnya menyangkut kesejahteraan dan kepastian status hukum guru non-ASN. Kebijakan PPPK Paruh Waktu, yang diatur melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025, diharapkan mampu menjadi solusi atas permasalahan status guru honorer yang selama ini terpinggirkan. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan seperti ketidakjelasan kontrak, ketimpangan kesejahteraan, serta potensi konflik antar tenaga pengajar. Meskipun terdapat sisi positif seperti peningkatan profesionalitas dan efisiensi birokrasi, dampak negatif seperti ketimpangan pendapatan dan ketidakpastian karier tetap menghantui para guru honorer. Artikel ini merekomendasikan perlunya evaluasi menyeluruh dan penyesuaian kebijakan agar tujuan peningkatan mutu pendidikan nasional benar-benar tercapai melalui pemberdayaan guru secara berkeadilan.
Memahami Budaya Kaum Muda di Era Digital dengan Studi Kasus Kecanduan Game Online Lailiya, Nirmala Rahmatul; Gunansyah, Ganes
Pahlawan: Jurnal Ilmu Pendidikan-Sosial-Budaya Vol. 21 No. 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : Universitas Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57216/pah.v21i2.12

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami budaya kaum muda di era digital dengan studi kasus kecanduan game online. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, menilai kualitas data, melakukan analilis data, memahami dan menafsirkan data, serta memberikan kesimpulan atas penelitian yang didapat. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu mengadakan penelitian dan mengumpulkan data berupa gambar, kata-kata dan bukan berupa angka, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam proses penelitiannya. Subjek penelitian adalah siswa di Madrasah Ibtidaiyah. Objek penelitian adalah memahami budaya kaum muda digital dengan kecanduan game online. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui dampak yang ditimbulkan dari permainan game online terhadap pendidikan anak, sehingga dapat menambah pengetahuan bagi peneliti serta sebagai bentuk kontribusi pemikiran dalam rangka mencegah dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan game online tersebut. Teknik pengumpulan data yang di gunakan oleh peneliti adalah wawancara, obeservasi dan dokumentasi. Teknik analisis un- tuk mengetahui interpretasi dari data yang sudah terkumpul. Selain itu, data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan kualitatif deskriptif yaitu menggambarkan dan menyajikan secara jelas dan mudah di mengerti. Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor game online merupakan faktor yang sangat berpengaruh alam dunia pendidikan. Banyaknya siswa yang bermain game online membuat waktu mereka yang seharusnya digunakan untuk belajar menjadi digunakan untuk bermain game online yang bahkan mengakibatkan mereka menjadi kecanduan untuk terus memainkannya.
Dari Keuntungan Menuju Keberkahan: Pendekatan Ulang Studi Kelayakan Bisnis dalam Perspektif Ekonomi Islam Rahmawati, Juniar; Islamiati, Nur
Pahlawan: Jurnal Ilmu Pendidikan-Sosial-Budaya Vol. 21 No. 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : Universitas Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (419.858 KB) | DOI: 10.57216/pah.v21i2.13

Abstract

Pendekatan studi kelayakan bisnis secara konvensional umumnya berfokus pada aspek keuntungan finansial, efisiensi operasional, dan kelangsungan usaha. Namun, dalam kerangka ekonomi Islam, tolok ukur keberhasilan bisnis mencakup dimensi spiritual dan sosial, yang terwujud dalam konsep keberkahan. Artikel ini bertujuan untuk menyusun ulang pendekatan studi kelayakan bisnis dengan mengadopsi prinsip-prinsip syariah, khususnya nilai-nilai maqashid syariah, sebagai dasar penilaian. Dengan metode deskriptif kualitatif, kajian ini menyoroti keterbatasan model konvensional dan pentingnya integrasi nilai-nilai Islam dalam proses evaluasi kelayakan usaha. Temuan menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kehalalan aktivitas usaha, pemerataan manfaat, dan dampak sosial-ekonomi menjadi komponen penting dalam kelayakan bisnis Islami. Oleh karena itu, evaluasi bisnis dalam perspektif Islam harus mengarah pada pencapaian keberkahan, bukan sekadar keuntungan finansial.
Dampak Psikologis Kematian Ayah yang di Rasakan oleh Perempuan Dewasa Muda Salianto; Handoko, Fauziah; Samosir, Fani Nurhadizah; Qur-ani, Oktafera Halmi; Andwina
Pahlawan: Jurnal Ilmu Pendidikan-Sosial-Budaya Vol. 21 No. 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : Universitas Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (810.783 KB) | DOI: 10.57216/pah.v21i2.14

Abstract

Kematian ayah merupakan pengalaman kehilangan yang sangat mendalam dan dapat memberikan dampak psikologis signifikan, terutama bagi perempuan dewasa muda. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pengalaman subjektif perempuan dewasa muda pasca kehilangan ayah, dengan fokus pada reaksi emosional, proses adaptasi, serta peran dukungan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam secara semi-terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehilangan ayah memicu reaksi duka mendalam seperti syok, histeria, perasaan bersalah, hingga gangguan fisik dan emosional. Informan mengalami kesulitan tidur, penurunan nafsu makan, dan pesimisme terhadap masa depan. Namun, terdapat pula proses adaptasi positif berupa peningkatan kemandirian dan tanggung jawab terhadap keluarga. Kurangnya dukungan sosial dan kecenderungan memendam perasaan diketahui dapat memperburuk proses penyembuhan psikologis. Temuan ini menegaskan pentingnya dukungan emosional dan sosial dalam membantu perempuan dewasa muda menghadapi proses berduka dan mencegah dampak psikologis jangka panjang.
A Study of English Language Needs for Nursing Students at Stikes Intan Martapura Rizkyka, Adetya Nor; Rizkina, Amalia
Pahlawan: Jurnal Ilmu Pendidikan-Sosial-Budaya Vol. 21 No. 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : Universitas Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (392.827 KB) | DOI: 10.57216/pah.v21i2.15

Abstract

English is commonly offered as a general subject in universities for students outside the English major, such as those in the Nursing Department at STIKes Intan Martapura. However, it would be more effective if the material were adapted to suit the specific discipline, a practice known as English for Specific Purposes (ESP). Understanding the perspectives of different stakeholders is crucial to determine the significance of English in a nursing career and to identify the most suitable content. This study aimed to explore the English language needs of Nursing students at STIKes Intan Martapura, focusing on ESP materials. The research employed a questionnaire as the primary tool for data collection. Participants included sixth-semester Nursing students from the academic year 2024/2025, with a total population of 90 students divided into three classes. From this number, 20% were selected as samples, resulting in 18 students participating across the classes. The findings reveal that students recognize the vital role of English in the Nursing field. Although English instruction currently follows a general curriculum, students expressed a strong desire for materials more closely aligned with their practical duties and professional demands. The results are expected to assist ESP instructors and other related parties in designing more relevant and practical English programs for Nursing students.
Urgensi Pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan dalam Sistem Presidensial Indonesia: Studi Perbandingan dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan Prasetia, Trenadi; Muhjad, M. Hadin
Pahlawan: Jurnal Ilmu Pendidikan-Sosial-Budaya Vol. 21 No. 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : Universitas Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (177.138 KB) | DOI: 10.57216/pah.v21i2.19

Abstract

Penelitian ini membahas urgensi pembentukan Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hingga kini, belum terdapat pengaturan hukum yang secara komprehensif mengatur kelembagaan Presiden, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan potensi konsentrasi kekuasaan pada cabang eksekutif. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis pentingnya regulasi kelembagaan kepresidenan guna memperkuat prinsip checks and balances dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif-analitis, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan praktik ketatanegaraan, serta perbandingan dengan sistem presidensial di Amerika Serikat dan Korea Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuasaan Presiden yang sangat luas belum diimbangi dengan batasan hukum yang terstruktur, sehingga memperlemah pengawasan legislatif dan yudikatif. Oleh karena itu, pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan merupakan kebutuhan mendesak untuk menjamin kepastian hukum, memperkuat prinsip negara hukum, dan menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem presidensial Indonesia.
Pelanggaran Netralitas ASN dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Pemilihan Kepala Daerah Meikiansyah, Bachruddin
Pahlawan: Jurnal Ilmu Pendidikan-Sosial-Budaya Vol. 21 No. 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : Universitas Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (111.454 KB) | DOI: 10.57216/pah.v21i2.20

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah norma penyelenggaraan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam undang-undang Pilkada telah sesuai dengan prinsip keadilan pemilu serta untuk merumuskan kontruksi norma yang lebih efektif dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh ASN selama proses pemilihan kepala daerah. Penelitian ini berfokus pada pertanyaan utama, yaitu apakah regulasi yang ada sudah menjamin pelaksanaan netralitas ASN secara adil dan bagaimana rekonstruksi hukum dapat mengintegrasikan peran berbagai lembaga pengawas untuk mencapai efektivitas penegakan norma. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif, melalui analisis komprehensif terhadap data sekunder yang diperoleh dari ketentuan peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, jurnal, serta dokumen kebijakan yang relevan. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa meskipun telah diterapkan berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, dan pedoman terkait seperti SKB Nomor 2 Tahun 2022, masih terdapat kekaburan dalam implementasinya serta koordinasi antar lembaga pengawas kurang optimal, sehingga pelanggaran netralitas ASN belum dapat diminimalisir secara efektif. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan perlunya rekonstruksi hukum untuk menciptakan mekanisme penegakan yang terintegrasi dan sanksi yang lebih tegas guna menjaga integritas dan keadilan dalam penyelenggaraan Pilkada.
Pengawasan Peraturan Daerah oleh Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 Setiawan, Bambang
Pahlawan: Jurnal Ilmu Pendidikan-Sosial-Budaya Vol. 21 No. 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : Universitas Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (149.293 KB) | DOI: 10.57216/pah.v21i2.21

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis kewenangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, serta mengkaji dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 terhadap kewenangan tersebut. Ruang lingkup penelitian mencakup pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan hubungan hukum antara pemerintah pusat dan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode analisis kualitatif, berbasis pada studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, gubernur memiliki kewenangan administratif untuk membatalkan Perda Kabupaten/Kota. Namun, Mahkamah menyatakan bahwa kewenangan tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum, asas pemisahan kekuasaan, dan supremasi hukum karena hanya lembaga yudikatif, yaitu Mahkamah Agung, yang berwenang membatalkan peraturan daerah. Putusan tersebut menyebabkan perubahan paradigma pengawasan Perda dari model administratif (executive review) menjadi model yudisial (judicial review).Kesimpulannya, Putusan Mahkamah Konstitusi telah mendelegitimasi kewenangan gubernur dalam pembatalan Perda Kabupaten/Kota, memperkuat peran Mahkamah Agung sebagai lembaga penguji norma hukum, dan menegaskan pentingnya pemisahan kekuasaan dalam sistem pemerintahan yang demokratis.
Putusan Pengadilan Terhadap Perkara Pidana Tanpa Didampingi Penasehat Hukum yang Masuk dalam Ketentuan Pasal 56 KUHAP Irzan, Heri; Tornado, Anang Sophan
Pahlawan: Jurnal Ilmu Pendidikan-Sosial-Budaya Vol. 21 No. 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : Universitas Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (375.828 KB) | DOI: 10.57216/pah.v21i2.23

Abstract

Sistem hukum pidana di Indonesia, yang diatur dalam KUHAP, bertujuan untuk menciptakan proses hukum yang adil dan menghargai hak asasi manusia. Salah satu hak penting dalam KUHAP adalah hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi pengacara, seperti yang tertulis dalam Pasal 56. Namun, seringkali terjadi putusan pengadilan dijatuhkan tanpa adanya pendampingan hukum ini. Penelitian ini ingin melihat bagaimana Pasal 56 KUHAP ini diterapkan di kepolisian dan kejaksaan, serta apa akibat hukumnya jika putusan pengadilan diberikan tanpa pendampingan pengacara. Kami menggunakan metode penelitian hukum yang fokus pada analisis peraturan, putusan pengadilan, dan teori-teori hukum. Hasilnya, penerapan Pasal 56 KUHAP masih banyak kendala. Masih banyak orang yang tidak tahu haknya, ketersediaan pengacara yang terbatas, aparat penegak hukum yang kurang peduli, dan anggaran negara yang minim untuk bantuan hukum. Putusan pengadilan yang dijatuhkan tanpa pendampingan pengacara, terutama untuk kasus yang wajib didampingi, bisa dianggap cacat hukum dan berpotensi batal. Ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, keadilan dalam proses, dan hak asasi manusia.Dampak dari tidak adanya pendampingan hukum ini sangat serius. Selain melanggar hak-hak tersangka atau terdakwa, juga bisa menyebabkan kesalahan dalam penjatuhan hukuman. Hal ini merusak integritas sistem peradilan secara keseluruhan dan menciptakan ketidakadilan karena tidak semua orang punya akses yang sama terhadap bantuan hukum,Langkah perbaikan yang disarankan adalah sosialisasi yang lebih gencar, memperkuat lembaga bantuan hukum, meningkatkan profesionalisme aparat, pengawasan rutin, dan memanfaatkan teknologi. Penting juga untuk mengubah cara pandang aparat penegak hukum dan memastikan negara mengalokasikan anggaran yang cukup untuk bantuan hukum.

Page 1 of 3 | Total Record : 26

 1   2   3 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 22 No. 1 (2026): April 2026 Vol. 21 No. 2 (2025): Oktober 2025 Vol 21 No 2 (2025): Oktober 2025 Vol 21 No 1 (2025): April 2025 Vol. 21 No. 1 (2025): April 2025 Vol 20 No 2 (2024): Oktober 2024 Vol 20 No 1 (2024): April 2024 Vol. 19 No. 2 (2023): Oktober 2023 Vol 19 No 2 (2023): Oktober 2023 Vol. 19 No. 1 (2023): April 2023 Vol. 18 No. 2 (2022): Oktober 2022 Vol. 18 No. 1 (2022): April 2022 Vol 18 No 1 (2022): April 2022 Vol 17 No 2 (2021): Oktober, 2021 Vol. 17 No. 2 (2021): Oktober, 2021 Vol 17 No 1 (2021): April, 2021 Vol. 17 No. 1 (2021): April, 2021 Vol 16 No 2 (2020): Oktober 2020 Vol. 16 No. 2 (2020): Oktober 2020 Vol 16 No 1 (2020): APRIL 2020 Vol. 16 No. 1 (2020): April, 2020 Vol 15 No 2 (2019): Oktober 2019 Vol 15 No 1 (2019): April 2019 Vol. 14 No. 1 (2019): April, 2019 Vol 14 No 1 (2019): April 2019 Vol 13 No 2 (2018): Oktober 2018 Vol. 10 No. 1 (2017): April 2017 More Issue