Articles
24 Documents
Search results for
, issue
"vol. 22 no. 1 (2026): april 2026"
:
24 Documents
clear
<![CDATA[Urgensi Pengaturan Hukum terhadap Perdagangan Pakaian Bekas Impor (Thrifting) dan Posisi Pelaku Usaha Tangan Kesekian ]]>
<![CDATA[Yula]]>;
<![CDATA[Indrawan, H. Rudy]]>
<![CDATA[ Pahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya Vol. 22 No. 1 (2026): April 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Achmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (194.559 KB)
|
DOI: 10.57216/pah.v22i1.25
<![CDATA[Penelitian ini membahas urgensi pengaturan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor (thrifting) dan kedudukan pelaku usaha tangan kesekian dalam sistem hukum Indonesia. Fenomena thrifting yang semakin berkembang menimbulkan dilema hukum karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 yang melarang impor pakaian bekas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan untuk menganalisis kekosongan hukum yang terjadi serta merumuskan model pengaturan hukum yang ideal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan impor pakaian bekas belum efektif akibat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Pelaku usaha tangan kesekian sering kali terjebak dalam ketidakpastian hukum karena tidak terlibat langsung dalam kegiatan impor. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum yang memberikan kejelasan status hukum, perlindungan, serta pembinaan terhadap pelaku usaha kecil tanpa mengabaikan aspek perlindungan kesehatan, lingkungan, dan industri tekstil nasional.]]>
<![CDATA[Kepailitan Perusahaan Konstruksi Akibat dari Proyek Mangkrak ]]>
<![CDATA[Yulianti, Ayu Herlita]]>;
<![CDATA[Qamariyanti, Yulia]]>
<![CDATA[ Pahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya Vol. 22 No. 1 (2026): April 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Achmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57216/pah.v22i1.26
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis fenomena kepailitan pada perusahaan konstruksi sebagai akibat dari proyek mangkrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana proyek mangkrak meningkatkan risiko insolvabilitas dan kepailitan bagi perusahaan konstruksi serta untuk mengidentifikasi langkah hukum dan manajerial yang dapat dilakukan untuk mencegah hal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan deskriptif yang didukung oleh pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proyek mangkrak menyebabkan tekanan finansial dan terganggunya likuiditas perusahaan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan insolvensi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pebayaran Utang (PKPU), suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit apabila tidak mampu membayar utang yang telah jatuh tempo kepada sedikitnya dua kreditur. Kasus PT Istaka Karya menjadi contoh nyata bahwa lemahnya pengelolaan keuangan, keterlambatan proyek, dan perlindungan kontraktual yang kurang kuat dapat berujung pada kepailitan perusahaan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan tata kelola keuangan yang baik. Penguatan klausul kontrak, serta penerapan langkah restrukturisasi dini untuk menjaga keberlanjutan industri konstruksi.]]>
<![CDATA[Nilai Sosial Tradisi Tari Bungo Inai Karoteh dalam Acara Pernikahan Masyarakat Simalinyang, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau ]]>
<![CDATA[Izzati, Hajar Nurul]]>;
<![CDATA[Febrian, Farid Tri]]>;
<![CDATA[Merlin, Yospi]]>;
<![CDATA[Marhadi, Hendri]]>;
<![CDATA[Alpusari, Mahmud]]>
<![CDATA[ Pahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya Vol. 22 No. 1 (2026): April 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Achmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (881.957 KB)
|
DOI: 10.57216/pah.v22i1.27
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap nilai-nilai sosial dalam tradisi Tari Bungo Inai Karoteh pada acara pernikahan masyarakat Simalinyang, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Tari ini merupakan warisan budaya yang mengandung makna simbolik dan berperan dalam menjaga identitas serta kohesi sosial masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan tokoh adat dan warga setempat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tari, serta dokumentasi pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tari Bungo Inai Karoteh mengandung lima nilai sosial utama: gotong royong, kebersamaan lintas suku, keberlanjutan nilai antar generasi, rasa tanggung jawab bersama, dan kepedulian sosial. Tari ini juga memiliki peran penting dalam membangun solidaritas komunitas dan menjadi media transmisi nilai-nilai adat kepada generasi muda. Meskipun demikian, eksistensinya menghadapi tantangan dari arus modernisasi dan menurunnya minat generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan upaya revitalisasi budaya untuk memastikan keberlanjutan tradisi ini di masa depan.]]>
<![CDATA[Tradisi Randai Kumayang Bagoyang Masyarakat Benai Kabupaten Kuantan Singingi, Riau ]]>
<![CDATA[Puspita, Dela]]>;
<![CDATA[Sulispala, Nopitasari]]>;
<![CDATA[Gukguk, Ruth Maret Tasya Raja]]>;
<![CDATA[Marhadi, Hendri]]>;
<![CDATA[Alpusari, Mahmud]]>
<![CDATA[ Pahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya Vol. 22 No. 1 (2026): April 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Achmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (156.41 KB)
|
DOI: 10.57216/pah.v22i1.28
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tradisi Randai Kumayang Bagoyang sebagai salah satu seni pertunjukan khas masyarakat Melayu di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Fokus kajian meliputi sejarah perkembangan, struktur pertunjukan, nilai-nilai budaya yang terkandung, serta tantangan dan peluang pelestariannya di tengah arus modernisasi. Tradisi Randai tidak hanya berperan sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai sarana penyampaian pesan moral, pembentukan karakter, dan pelestarian budaya lokal. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap tokoh tradisi lokal dan dokumentasi literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Randai Kumayang Bagoyang merupakan bentuk teater rakyat yang memadukan unsur musik, tari, silat, dan drama dalam format pertunjukan melingkar, yang mencerminkan nilai kebersamaan. Meskipun menghadapi tantangan dari budaya populer dan minimnya dukungan pemerintah, tradisi ini tetap hidup melalui inisiatif komunitas dan dapat menjadi potensi pendidikan budaya serta aset wisata daerah apabila dikelola secara berkelanjutan.]]>
<![CDATA[Tradisi Bakar Batu Suku Dani Provinsi Papua Pegunungan ]]>
<![CDATA[Asso, Etalia]]>;
<![CDATA[Afifah, Haya Nisrina]]>;
<![CDATA[Respi, Yulia]]>;
<![CDATA[Maharani, Zofia]]>;
<![CDATA[Marhadi, Hendri]]>;
<![CDATA[Alpusari, Mahmud]]>
<![CDATA[ Pahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya Vol. 22 No. 1 (2026): April 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Achmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (162.239 KB)
|
DOI: 10.57216/pah.v22i1.29
<![CDATA[Tradisi Bakar Batu merupakan salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Suku Dani di Papua Pegunungan yang masih lestari hingga saat ini. Tradisi ini bukan hanya sekadar metode memasak secara tradisional menggunakan batu panas, tetapi memiliki makna sosial, spiritual, dan ekologis yang mendalam. Bakar Batu biasanya dilaksanakan pada berbagai momentum penting seperti kelahiran, pernikahan, kematian, penyelesaian konflik adat, dan sebagai ungkapan rasa syukur. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan makna, nilai, serta fungsi sosial dari tradisi Bakar Batu dalam kehidupan masyarakat Suku Dani di tengah arus modernisasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara daring bersama tokoh adat asli Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ini menjadi media perekat sosial yang efektif, sarana edukasi nilai adat bagi generasi muda, sekaligus ritual penyucian spiritual yang tetap dihormati masyarakat hingga kini. Meskipun menghadapi tantangan akibat modernisasi, masyarakat adat tetap mempertahankan tradisi ini sebagai identitas budaya dan simbol persatuan. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya keterlibatan aktif pemerintah, sekolah, dan media dalam pelestarian tradisi Bakar Batu, agar nilai-nilai luhur di dalamnya tidak tergerus oleh zaman.]]>
<![CDATA[Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ]]>
<![CDATA[Sitindaon, Helmi Sarlianna]]>;
<![CDATA[Forasidah]]>;
<![CDATA[Aswandi, Muhammad Khairil]]>
<![CDATA[ Pahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya Vol. 22 No. 1 (2026): April 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Achmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (219.64 KB)
|
DOI: 10.57216/pah.v22i1.30
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dengan sumber data primer berasal dari pegawai ASN dan tenaga kontrak pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam penelitian ini obnservasi dan wawancara adalah teknik yang digunakan dalam pengumpulan data serta dokumentasi sebagai sumber data sekunder. Sedangkan analisis data dilakukan dengan tahapan mulai dari reduksi, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki Perencanaan Strategis Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja sudah baik namun ada beberapa unsur yang harus ditingkatkan seperti, upaya peningkatan efektivitas manajemen kinerja ASN melalui tiga aspek utama: pemahaman perencanaan kinerja, optimalisasi sistem evaluasi digital, dan peningkatan kualitas pelaporan. Perlunya pelatihan teknis untuk meningkatkan pemahaman SDM, optimalisasi penggunaan aplikasi ESAKIP Integrated agar tidak bersifat formalitas, serta penguatan mekanisme validasi laporan dengan keterlibatan pimpinan. Temuan ini menjadi dasar rekomendasi perbaikan sistem manajemen kinerja yang lebih adaptif dan akuntabel.]]>
<![CDATA[Efektivitas Rekomendasi DPRD Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Sebagai Fungsi Pengawasan Dalam Mewujudkan Good Governance ]]>
<![CDATA[Rohman, Khuswadi]]>;
<![CDATA[Erlina]]>
<![CDATA[ Pahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya Vol. 22 No. 1 (2026): April 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Achmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (221.406 KB)
|
DOI: 10.57216/pah.v22i1.31
<![CDATA[Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia merupakan wujud desentralisasi untuk memberi keleluasaan daerah dalam mengatur kepentingan masyarakat. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah menjadi instrumen pengawasan DPRD yang disampaikan setiap tahun. DPRD kemudian memberikan rekomendasi atas LKPJ sebagai bagian dari fungsi pengawasan untuk mewujudkan Good Governance. Namun, efektivitas rekomendasi DPRD sering terkendala oleh dinamika politis, kelembagaan, dan keterbatasan regulasi. Penelitian ini menganalisis implementasi rekomendasi DPRD atas LKPJ serta mengkaji konsekuensi hukum dan administratif bagi kepala daerah yang tidak menindaklanjutinya. Dengan pendekatan yuridis normatif dan deskriptif-analitik, ditemukan bahwa efektivitas rekomendasi bergantung pada kualitas substansi, sinergi eksekutif-legislatif, dan komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi. Temuan ini diharapkan memperkuat fungsi pengawasan DPRD dan mendukung tata kelola daerah yang transparan dan akuntabel sesuai prinsip Good Governance.]]>
<![CDATA[Pembelajaran Kontekstual di Lingkungan Lahan Basah Alami Sungai untuk Mengembangkan Kecerdasan Moral Anak Sekolah Dasar ]]>
<![CDATA[Rizkina, Amalia]]>;
<![CDATA[Rizkyka, Adetya Nor]]>
<![CDATA[ Pahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya Vol. 22 No. 1 (2026): April 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Achmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57216/pah.v22i1.32
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembelajaran kontekstual di lingkungan lahan basah alami Sungai untuk mengembangkan kecerdasan moral anak sekolah dasar di SDN Basiri 3 Banjarmasin. Adapun Langkah-langkah pembelajaran kontekstual yang diterapakan Adalah (1) Kontruktivisme (Construktivism), (2) Menemukan (Inquiry), (3) Bertanya (Questioning), (4) Masyarakat belajar (Learning Community), (5) Pemodelan (Modeling), (6) Refleksi (Reflection), (7) Penilaian Auntentik (Aunthentic Assessment) siswa menjadi lebih bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah, drainase dan Sungai disekitar lingkungan sekolah, seperti tidak membuang sampah sembarangan, membersihkan dengan cara mengambil apabila menemukan sampah, mengolah sampah anorganik dengan mendaur ulang atau diproses menjadi ecobrik agar bermanfaat lagi. Hasil ecobrick ditata di taman depan halaman sekolah membentuk tulisan ꞶBSH3. Menumbuhkan nilai-nilai rasa tanggung jawab, perhatian terhadap lingkungan, empati, kejujuran, kedisiplinan, serta kemampuan bekerjasama. ]]>
<![CDATA[Sistem Elektronik Sebagai Syarat Sahnya Alat Bukti Elektronik pada Perkara Pidana ]]>
<![CDATA[Manurung, Riviera Jesica]]>
<![CDATA[ Pahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya Vol. 22 No. 1 (2026): April 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Achmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (135.794 KB)
|
DOI: 10.57216/pah.v22i1.54
<![CDATA[Dengan disahkannya UU ITE, alat bukti elektronik telah diakui dalam proses hukum. Menurut Pasal 5 ayat (3) UU ITE, disebutkan pula bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah apabila dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan persyaratan undang-undang ini. Dengan melihat aturan UU ITE tentang sistem elektronik, jelaslah bahwa gagasan tentang sistem elektronik memainkan peran penting dalam menentukan jenis informasi dan dokumen yang dapat dianggap sebagai bukti elektronik. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai kedudukan sistem elektronik dalam menentukan keabsahan alat bukti elektronik pada perkara pidana. Permasalahan lainnya adalah mengenai kedudukan alat bukti elektronik yang tidak dihasilkan melalui sistem elektronik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan di dalam menyusun penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan dalam UU ITE yang berkaitan dengan sistem elektronik tidak jelas dan tidak terdefinisi. Terdapat ketidakjelasan dalam UU ITE mengenai sistem atau prosedur untuk mengimplementasikan kemampuannya dalam melindungi informasi dan dokumen elektronik dalam hal integritas, keamanan, keaslian, ketersediaan, dan aksesibilitasnya. Kemudian verifikasi keaslian dan kebenaran oleh digital forensik dapat mengangkat alat bukti elektronik yang tidak dibuat melalui Sistem Elektronik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan menjadi alat bukti elektronik yang sah.]]>
<![CDATA[Problematika Pembuktian Unsur Kesalahan Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Pratama, Yudha]]>;
<![CDATA[Tornado, Anang Sophan]]>
<![CDATA[ Pahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya Vol. 22 No. 1 (2026): April 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Achmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (397.423 KB)
|
DOI: 10.57216/pah.v22i1.55
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika pembuktian unsur kesalahan korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi serta menelaah kebijakan kriminal terkait pembuktian tersebut. Dalam praktiknya, pembuktian unsur kesalahan korporasi masih menghadapi kendala serius, terutama ketika tindak pidana korupsi dilakukan oleh individu-individu dalam lingkup kerja korporasi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam menarik perbuatan individu menjadi tanggung jawab korporasi. Selain itu, doktrin Business Judgment Rule, konsep ultra vires, serta ketentuan terbaru dalam Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara yang menghapus unsur kerugian negara dalam investasi, berpotensi memberikan celah bagi direksi maupun korporasi untuk lolos dari jerat hukum. Di sisi lain, arah kebijakan pemberantasan korupsi saat ini lebih menekankan pada pengembalian kerugian negara daripada penghukuman pelaku. Oleh karena itu, revisi terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan mengadopsi konsep strict liability dapat menjadi terobosan penting agar proses hukum lebih efektif dan pengembalian kerugian negara dapat dilakukan dengan cepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal hukum, serta bahan hukum tersier yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menelaah peraturan dan doktrin hukum yang berkaitan dengan pembuktian unsur kesalahan korporasi dalam tindak pidana korupsi.]]>
