cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dewa Gede Sudika Mangku
Contact Email
dewamangku.undiksha@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
dewamangku.undiksha@gmail.com
Editorial Address
Jalan Udayana No. 11 Singaraja - Bali
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Pacta Sunt Servanda
Published by Universitas Pendidikan Ganesha
ISSN : 27237435     EISSN : 2807632X     DOI : https://doi.org/10.23887/jpss.v1i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Pacta Sunt Servanda (JPSS) merupakan jurnal yang memiliki bidang ilmu hukum. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Bali. Jurnal Pacta Sunt Servanda (JPSS) diperuntukkan untuk para akademisi, praktisi, maupun mahasiswa/ umum yang bersifat terbuka untuk tulisan-tulisan dalam bidang ilmu hukum berupa artikel hasil penelitian dan kajian konseptual. Wilayah dari naskah yang dipublikasi dalam jurnal ini berkaitan dengan penelitian hukum di bidang hukum :Hukum Pidana; Hukum Perdata; Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Internasional; Hukum Islam; Hukum Kesehatan; Hukum Lingkungan; Hukum Ketenagakerjaan; Hukum Adat; Hukum Hindu. Serta topik-topik lainnya yang terbaru di bidang hukum yang relevan. JLD terbit 6 bulanan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda" : 8 Documents clear
TANTANGAN IMPLEMENTASI BANDING ADMINISTRASI SEBAGAI SYARAT FORMIL DALAM SENGKETA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA INDONESIA Putra, Gede Raditya Ananda; Afiyan, Nabil
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 4 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v4i1.5342

Abstract

Artikel ini menganalisis penerapan upaya banding administrasi sebagai syarat formil dalam penyelesaian sengketa administratif di Indonesia, khususnya dalam konteks Pengadilan Tata Usaha harus dilalui sebelum mengajukan gugatan ke PTUN. Namun, dalam praktiknya, penerapan prosedur ini sering menghadapi berbagai kendala, baik dari segi kesadaran masyarakat, ketidaktepatan implementasi, maupun kurangnya standar operasional di berbagai instansi pemerintah. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach, conceptual approach, dan case approach untuk menggali lebih dalam tantangan implementasi banding administrasi di lapangan. Penelitian ini juga memberikan Rekomendasi terkait harmonisasi regulasi dan peningkatan kapasitas instansi administratif untuk memastikan bahwa prosedur banding Administrasi dapat terlaksana dengan efisien dan efektif, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat
NUSA PENIDA’S UNPREPAREDNESS AMIDST RAPID TOURISM EXPANSION: DISPARITIES BETWEEN PUBLIC INFRASTRUCTURE AND TOURIST INFLUX Widyastiti, Ni Kadek Juwita
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 4 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v4i1.5344

Abstract

Penelitian ini menyelidiki isu kritis tentang kesenjangan infrastruktur publik di tengah-tengah sektor pariwisata yang berkembang pesat di Nusa Penida, Bali. Dikenal sebagai “telur emas” pariwisata Bali karena keindahan alam dan kontribusinya yang terus meningkat terhadap pendapatan daerah, Nusa Penida secara paradoksal berjuang untuk mendapatkan fasilitas publik yang memadai. Meskipun menghasilkan lebih dari 26 miliar rupiah dalam pendapatan daerah pada paruh pertama tahun 2024, banyak bagian dari pulau ini yang masih kurang terlayani dalam hal infrastruktur transportasi, sanitasi, akses kesehatan masyarakat, dan sistem pengelolaan limbah. Studi ini menyoroti bagaimana pariwisata yang tercermin dari lebih dari 653.000 pengunjung pada tahun 2023 belum diimbangi dengan peningkatan layanan publik yang paralel. Pengunjung sering menghadapi kesulitan logistik karena jalan yang sempit dan rusak serta rambu-rambu yang buruk, sementara masyarakat setempat menghadapi kemacetan lalu lintas yang meningkat, polusi, dan peningkatan biaya hidup. Selain itu, lonjakan investasi asing untuk bisnis pariwisata, seperti vila dan klub pantai, memperparah ketidaksetaraan dengan mengesampingkan pengusaha lokal dan partisipasi masyarakat. Melalui lensa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan-khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan infrastruktur, aksesibilitas, dan pembangunan berkelanjutan-penelitian ini mengevaluasi apakah tanggung jawab pemerintah telah dipenuhi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kondisi kesiapan Nusa Penida saat ini tidak sejalan dengan mandat hukum untuk pariwisata berkelanjutan, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang implementasi kebijakan.
MENATA ULANG KEBIJAKAN PELESTARIAN JOGED BUNGBUNG DALAM PARIWISATA BALI Putra, Komang Febriana Adi
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 4 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v4i1.5345

Abstract

Joged Bungbung adalah salah satu seni pertunjukan tradisional Bali yang memiliki nilai estetika dan budaya yang signifikan, namun menghadapi tantangan serius di era pariwisata massal. Artikel ini membahas urgensi reformasi kebijakan pelestarian Joged Bungbung, dengan fokus pada peraturan, implementasi, dan upaya pemerintah daerah untuk melindungi dan mempertahankan bentuk kesenian tersebut. Diskusi ini mengungkapkan bahwa tantangan utama dalam implementasi kebijakan meliputi lemahnya pengawasan, komersialisasi yang mengabaikan pakem, dan kurangnya sinergi di antara para pemangku kepentingan. Meskipun kebijakan pelestarian sudah ada, namun belum sepenuhnya efektif dalam menjaga keaslian Joged Bungbung. Oleh karena itu, diperlukan revisi kebijakan yang lebih adaptif dan partisipatif, serta penguatan kelembagaan, untuk memastikan keberlanjutan bentuk kesenian ini di tengah perkembangan sektor pariwisata Bali yang dinamis
URGENSI PENGUATAN PENGELOLAAN PARIWISATA DAERAH: TINJAUAN PERMASALAHAN DAN DASAR HUKUM Dwipayadnya, Made Adi Premana
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 4 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v4i1.5346

Abstract

Pariwisata penting bagi pembangunan ekonomi dan sosial budaya daerah di Indonesia, memanfaatkan aset alam dan budaya. Namun, tantangan seperti infrastruktur, SDM, regulasi, dan kesadaran lingkungan menghambat potensinya. Penelitian ini mengidentifikasi masalah tersebut, meninjau hukum terkait, dan mengusulkan langkah strategis untuk pengembangan pariwisata daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing. Penelitian ini merekomendasikan kebijakan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pengelolaan pariwisata, yang bermanfaat bagi masyarakat, lingkungan, dan ekonomi daerah.
MEMPERKUAT DESTINASI KEAJAIBAN: KEBIJAKAN DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DANAU TOBA DI SUMATRA UTARA Putra, Kadek Surya Andika
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 4 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v4i1.5347

Abstract

Penelitian ini mengkaji kebijakan pengembangan pariwisata di Sumatera Utara dengan fokus khusus pada Danau Toba sebagai destinasi pariwisata prioritas, menganalisis tantangan dan peluang untuk pertumbuhan berkelanjutan. Melalui metode penelitian kualitatif yang mencakup analisis dokumen dan telaah pustaka, studi ini mengidentifikasi isu-isu utama yang memengaruhi pengembangan pariwisata Danau Toba: infrastruktur terbatas, manajemen destinasi tidak memadai, promosi terbatas, dan masalah lingkungan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun Danau Toba memiliki keindahan alam yang unik dan warisan budaya yang kaya, perbaikan kebijakan yang signifikan diperlukan dalam pengembangan infrastruktur, manajemen destinasi, strategi promosi, dan konservasi lingkungan. Penelitian ini berkontribusi pada literatur pengembangan pariwisata dengan memberikan rekomendasi berbasis bukti bagi para pembuat kebijakan untuk meningkatkan posisi Danau Toba sebagai destinasi pariwisata unggulan Sumatera Utara. Pendekatan terpadu yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan diperlukan untuk mengoptimalkan potensi Danau Toba dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal sambil melestarikan nilai-nilai lingkungan dan budaya destinasi.
MEMPERKUAT REGULASI PARIWISATA DAERAH DI BALI: MENUJU PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN DAN INKLUSIF Yasa, I Komang Agus Murdana
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 4 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v4i1.5348

Abstract

Pariwisata merupakan sektor vital dalam perekonomian Provinsi Bali yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Namun, lonjakan pariwisata massal dalam dua dekade terakhir menimbulkan dampak negatif yang kompleks terhadap lingkungan, sosial-budaya, dan tatanan hukum. Pembangunan infrastruktur pariwisata yang tidak terkendali telah memicu kerusakan ekosistem, krisis air bersih, dan marginalisasi peran masyarakat adat. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi daerah, pelaksanaannya masih jauh dari harapan akibat lemahnya pengawasan, minimnya partisipasi masyarakat, dan ketidaktegasan sanksi hukum. Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis celah hukum dalam regulasi pariwisata di Bali dan mengusulkan rancang bangun Peraturan Daerah (Perda) yang menjamin pembangunan pariwisata berkelanjutan, berbasis kearifan lokal, dan inklusif. Kajian ini menekankan perlunya transformasi hukum yang tidak hanya berbasis ekonomi, tetapi juga berorientasi pada keadilan ekologis dan pelestarian budaya Bali.
PARADOKS PARIWISATA BALI: ANTARA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KRISIS LINGKUNGAN Dewi, Komang Amidala Sinta
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 4 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v4i1.5349

Abstract

Keberhasilan pariwisata Bali sebagai destinasi budaya internasional menciptakan paradoks yang kompleks, di mana perkembangan pesat sektor pariwisata membawa dampak signifikan terhadap perekonomian lokal, namun juga menimbulkan tantangan besar bagi keberlanjutan lingkungan. Masyarakat Bali terjebak dalam dilema antara mempertahankan warisan budaya yang menjadi daya tarik utama pariwisata dan menghadapi tuntutan modernisasi global. Pertumbuhan pariwisata yang masif menyebabkan alih fungsi lahan, eksploitasi sumber daya alam, dan tekanan terhadap ekosistem lokal, yang berkontribusi pada kerusakan lingkungan, seperti polusi dan degradasi pesisir. Selain itu, migrasi penduduk yang tidak terkendali semakin memperburuk ketimpangan sosial dan mempercepat perubahan sosial-ekonomi. Oleh karena itu, untuk memastikan kelangsungan pariwisata yang menguntungkan, pembangunan sektor ini perlu berfokus pada prinsip-prinsip keberlanjutan, yang menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan pelestarian nilai budaya lokal. Tanpa pendekatan yang komprehensif dan berbasis pada keberlanjutan, pariwisata Bali berisiko tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kesejahteraan masyarakat setempat
URGENSI REFORMULASI KEBIJAKAN PARIWISATA BALI DALAM MENJAWAB TANTANGAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN DAN SOSIAL Sihombing, Siska Natasya
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 4 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v4i1.5350

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji urgensi reformulasi kebijakan pariwisata di Bali dalam menghadapi tantangan daya dukung lingkungan dan tekanan sosial budaya akibat pariwisata massal. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, studi literatur, serta analisis kebijakan daerah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat sejumlah regulasi, seperti UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Perda Provinsi Bali No. 5 Tahun 2020, implementasinya masih lemah. Banyak pelaku industri pariwisata mengabaikan aspek lingkungan dan kearifan lokal karena minimnya pengawasan dan sanksi tegas. Selain itu, partisipasi masyarakat lokal dalam proses perumusan kebijakan masih rendah, sehingga menciptakan ketimpangan distribusi manfaat pariwisata. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan yang lebih inklusif, berbasis daya dukung lingkungan, serta memperkuat peran masyarakat lokal dalam tata kelola pariwisata Bali yang berkelanjutan.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 6 No. 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 6 No. 1 (2025): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 5 No. 2 (2024): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 5 No 2 (2024): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 5 No. 1 (2024): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 5 No 1 (2024): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 4 No. 2 (2023): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 4 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 3 No. 2 (2022): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 3 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 3 No 1 (2022): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 2 No 2 (2021): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 2 No 1 (2021): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 1 No 2 (2020): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda More Issue