cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Darmawan
Contact Email
dendar@untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : 2442546X     EISSN : 2442546X     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2
Core Subject : Social,
Social Sciences
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022" : 20 Documents clear
KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI PADA PASIEN BPJS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN MUHAMMAD JAMALUDIN I SUKADANA KABUPATEN KAYONG UTARA Ranita Sugiarti; Isdairi Isdairi; Hairil Anwar
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i1.2925

Abstract

Pada penelitian ini mendeskripsikan tentang kualitas pelayanan administrasi pada pasien Bpjs di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaludin I Sukadana Kabupaten Kayong Utara. Motode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif dan jenis penelitiannya Deskriptif. Pada penelitian ini teori yang digunakan yaitu teori dari Zeithmal, Parasuraman dan Berry yang mengatakan bahwa ada lima indikator yang mempengaruhi kualitas pelayanan yaitu Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy. Adapun hasil pada penelitian ini yaitu belum maksimalnya pelayanan yang diberikan oleh petugas, antara lain kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang pada proses pelayanan seperti alat-alat medis lumayan memadai artinya masih kurang, tempat parkiran yang sempit dan tidak rapi atau berantakan, dan juga jumlah tenaga kerja kurang yang mengakibatkan atau berdampak bagi kepuasan masyarakat yang menjadi menurun apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ingin berobat atau pasien. Selain itu, lamanya pelayanan yang diberikan petugas kepada pasien dan juga kurang tanggap terhadap pasien, serta kurangnya inisiatif petugas dalam menyampaikan efek samping dari obat yang telah diberikan, masih terdapatnya petugas yang tidak ramah, acuh dan cuek kepada pasien.  Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, pasien BPJS
IMPLEMENTASI PERDA NO 1 TAHUN 2010 PASAL 41 TENTANG LARANGAN PENGEMIS PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PONTIANAK Nursanah Sari Wati; Lina Sunyata; Martinus Martinus
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i1.2919

Abstract

Penulisan skripsi ini berjudul Implementasi Perda No 1 Tahun 2010 Pasal 41 Tentang Larangan Pengemis Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak. Tujuan dalam penelitian adalah ingin mendekskripsikan dan menganalisis proses implementasi Perda No 1 Tahun 2010 khususnya larangan pengemis pasal 41 dalam menangani masalah pengemis di Kota Pontianak, dilihat dari aspek pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi. Teknis pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi serta didukung dengan alat check list, pedoman wawancara dan alat dokumentasi berupa fotocopy, arsip-arsip dan kamera. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap keoganisasian proses implementasi perda, dimana keterlibatan unsur pelaksanaan yang mempunyai kewenangan belum optimal seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial Kota Pontianak dalam menjalankan visi dan misi, SOP dan tupoksi yang menjadi landasan dalam melaksanakan fungsinya, yang berkaitan dengan penertiban umum khususnya larangan kepada pengemis. Tahap interpretasi Perda tersebut belum menunjukkan kemampuan petugas dalam memahami Perda tersebut. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan Perda kurang dipahami oleh masyarakat, karena kurangnya sosialisasi. Tahap aplikasi Perda dalam kegiatan penanganan pengemis belum terkoordinir secara professional, karena pelaksanaan pengemis, belum sepenuhnya mengarah kepada kegiatan preentif, preventif,responsif,dan rehabilitasiKata kunci: Implementasi, Perda, Larangan Pengemis
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN DI DESA MUNGGUK KECAMATAN SEKADAU HILIR KABUPATEN SEKADAU Soneta Kasianus; Erdi Erdi; Aliyah Nuraini Hanum
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i1.2938

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau. Penelitian menggunakan metode kualitatif jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori konsep perencanaan pembangunan dari bawah (bottom up planning) Adisasmita (2006: 33-34) yaitu: 1) Penentuan prioritas program pembanggunan, kesimpulanya penentuan prioritas program pembangunan harus dilakukan berdasarkan kriteria yang terukur yaitu urutan besar kecinya tingkatan kepentingan/kebutuhan masyarakat, karena dana yang tersedia terbatas sedangkan program pembangunan banyak, sehingga perlu ditentukan prioritas program pembangunan yang merupakan kebutuhan masyarakat; 2) Partisipasi masyarakat, kesimpulaanya suatu prorgam perencanaan pembangunan sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat karena perencanaan atau program pembangunan yang disusun itu lebih terarah dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah penentuan prioritas program pembangunan yang dilakukan oleh kepala Desa Mungguk agar selalu memperhatikan dan mempertimbangkan usulan-usulan dari masyarakat sehingga terealisasinya pembangunan infrastruktur perdesaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.iiKata Kunci: Desa, Infrastuktur, dan Pelaksanaan
EFEKTIVITAS SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS ONLINE PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK Rizki Dwi Putra; Hardilina Hardilina; Dhidik Aprianto
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i1.2932

Abstract

Penelitian Ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor efektivitas sistem pelayanan adminisitrasi kependudukan berbasis online di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota pontianak yang difokuskan pada pelayanan online pembuatan dan/atau perubahan Kartu Identitas Anak. Penelitian ini didasarkan atas permasalahan mengenai belum efektifnya pelayanan yang diberikan Disdukcapil kepada masyarakat Kota Pontianak. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Standar Pelayanan Publik Rahardjo (2009, 144-145). Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan online pembuatan dan/atau perubahan Kartu Identitas Anak dapat dilihat dari : (1) Prosedur pelayanan, yaitu cenderung memiliki tahapan yang panjang dan rumit bagi masyarakat dikarenakan keterbatasan masyarakat dalam memahami teknologi dan informasi. (2) Waktu penyelesaian, yaitu masih belum sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. (3) Produk pelayanan, yaitu masih terdapat kendala dengan persediaan produk blanko KIA. (4) biaya pelayanan yang sudah cukup baik dalam transparansi dan tanpa adanya diskriminasi. (5) Sarana dan prasarana, yaitu masih kurang memadai, masih terdapat peralatan yang rusak. (6) Kompetensi petugas pemberi pelayanan, yaitu pegawai sudah ramah dan sopan santun dalam memberikan pelayanan, akan tetapi masih terdapat kendala dengan kualitas dan kuantitas. Kata Kunci : Efektivitas, Kartu Identitas Anak, Pelayanan Berbasis Online
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DI KECAMATAN SEPONTI KABUPATEN KAYONG UTARA Rerry Putry Andryani; Lina Sunyata; Kartika Ningtias
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i1.2926

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor penghambat Efektivitas dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dengan program kerja pendidikan dan keterampilan di Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara. Adapun metode penelitian menggunakan jenis penelitian eksploratif dalam pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas yang dikemukakan oleh steers (2020:109-112) terdiri dari Ciri Organisasi, Ciri Lingkungan, Ciri Pekerja Dan Kebijakan dan Praktek Manajemen. Dari penelitian ini diketahui bahwa 1) Ciri organisasi, sesuai atau tidaknya penempatan anggota dalam pembagian tugas sesuai dengan kemampuan. 2) Ciri lingkungan, Ada tidaknya kelengkapan fasilitas penunjang dan suasana kerja 3) Ciri pekerja, bagaimana kemampuan yang dimiliki anggota dalam melaksanakan tugas yang diberikan 4) Kebijakan dan praktek manajemen, kebijakan pemimpin menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas anggota dalam Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara. Adapun saran yang direkomendasikan sebaiknya pemimpin melakukan pengawasan yang rutin untuk meminimalisir kekurangan dan kesalahan yang terus dilakukan oleh anggota dan hendaknya Kelomppok Pemberdayaan Kesejahteraan keluarga Kecamatan Seponti melengkapi fasilitas penunjang yang dibutuhkan demi kelancaran dalam setiap pelaksanaan tugas. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Efektivitas Pelaksanaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara belum optimal.Kata Kunci: Efektivitas, Kesejahteraan, Pemberdayaan
PELAYANAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA NGARAK KECAMATAN MANDOR KABUPATEN LANDAK Prabowo Prabowo; Martoyo Martoyo; Dhidik Apriyanto
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i1.2921

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelayanan program keluarga harapan (pkh) dalam penaggulangan kemiskinan didesa ngarak. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan desain penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas pelayanan sektor publik Budiani (dalam Rafa`I 2016: 252) yang terdiri dari : 1) Ketepatan sasaran proram, Kesimpulannya adalah ketepatan sasaran program dalam efektivitas pelayanan program pkh masih tidak tepat sasaran dikarenakan dalam menjalankan pelayanan pkh pendataan yang dilakukan oleh pendamping PKH hanya berupa pengumpulan fotokopi KTP maupun Kartu Keluarga yang dilihat dari usia dan status pekerjaan; 2) Sosialisasi program, kesimpulannya adalah sosialisasi jarang dilakukan disebabkan waktu sosialisasi tidak sinkron dan tidak sesuai dengan jam pekerjaan masyarakat sehingga membuat banyak masyarakat tidak ikut sosialisasi; 3) Tujuan program, Kesimpulannya adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak petugas yang dibantu oleh pihak desa adalah observasi dan melakukan pendataan. observasi yang dilakukan oleh pihak petugas bertujuan agar pelayanan program PKH bisa tepat sasaran kepada masyarakat dan tujuan utama pendataan adalah untuk bisa menseleksi masyarakat untuk menjadi calon KPM. akan tetapi observasi yang dilakukan oleh pihak petugas hanya dilakukan didaerah dekat jalan raya dan tidak didaerah perdusunan dan pendataan yang dilakukan hanya menggumpulkan fotokopi KTP maupun Kartu Keluarga masyarakat sehingga membuat observasi dan pendataan tidak efektif. Kata Kunci: Ketepatan Sasaran Program, Pelayanan, Program Keluarga Harapan (PKH)
PERAN DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA DALAMMEMBANGUN INFRASTRUKTUR SARANA DAN PRASARANA GOR PANGSUMA PONTIANAK Stella Monica; Sukamto Sukamto; Ida Rochmawati
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i1.2940

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Dalam Membangun Infrastruktur Sarana dan Prasarana Gor Pangsuma Pontianak. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori dari Siagian (dalam Lityaningsih 2014:70) yang didasarkan pada variabel-variabel yaitu. 1). Stabilisator, Stabilitas di gor pangsuma meliputi pemeliharaan, kebersihan, keamanan, dan ekonomi. Peneliti menilai kurang pada dilapangan peneliti menemukan peninjauan dilapangan oleh DISPORAPAR terbilang kurang. 2).Inovator, DISPORAPAR sebagai inovator terasa kurang dalam pelaksanaanya. dispaspora memiliki inovasi one get sistem untuk lahan parkir disana, masih menjadi keraguan masyarakat terutama juru parkir yang takut pendapatan mereka berkurang.3).Modernisator, DISPORAPAR dalam modernisator cukup baik. dapat dilihat pengecatan pada gor pangsuma dicat kembali dengan warna-warna cerah, pintu gerbang yang diperbarui. 4). Pelopor,Peran DISPORAPAR sebagai pelopor cukup baik .Saran yang diberikan peneliti adalah dispasporapar harus lebih sering mengunjungi pedagang kaki lima disana lebih meningkatkan pengawasan dan pengamanan di gor pangsuma kota pontianak, dalam hal pelaksanaan diharapkan one get sistem untuk parkir dapat dilaksanakan.Kata Kunci: Peran, Disporapar, Infrastruktur.
EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAANPASAR RAKYAT TENGAH DI KOTA PONTIANAK Santi Santi; Dedi Kusnadi; Arifin Arifin
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i1.2933

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis hasil kebijakan pengelolaan pasar tradisional yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2017. Penelitian ini didasarkan atas permasalahan mengenai Keberadaan pasar rakyat yang menjadi pusat kegiatan perdagangan yang potensial dalam menggerakkan aktifitas perekonomian masyarakat, namun pelaksanaan kebijakannya belum berjalan dengan optimal dan menyebabkan eksistensi pasar tradisional atau pasar rakyat menjadi menurun. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi menurut Dunn(2003:611), yaitu 1).Efektivitas. hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan oleh dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan belum terlaksana dengan baik, dimana kurangnya pengawasan terhadap pedagang kaki lima diarea pasar. 2) Efisiensi.hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belumlah efisien dalam hal sumber daya manusia, dimana masih kekurangan tenaga kerja untuk mengelola pasar. 3) Kecukupan. hasil penelitian menunjukkan kurangnya sosialisasi dan pengawasankepada para pedagang oleh petugas pengelola belum berjalan dengan maksimal. 4) Perataan. hasil penelitian menunjukkan bahwa kurang tegasnya pihak pengelola terhadap pedagang yang tidak mematuhi aturan. 5) Responsivitas. hasil penelitian menunjukkan partisipasi masyarakat sangat rendah dalam mentaati aturan yang ada.6) Ketepatan. hasil penelitian menunjukkan hambatan yang di hadapi yaitu kurang disiplinnya pedagang hingga belum bisa merubah pola pelayanan lama. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti yaitu diharapkan pihak pengelola lebih tegas dan aktif dalam melakukan pengawasan dan sosialisasi terhadap para pedagang guna meningkatkan keadaan pasar dan penataan pasar yang lebih baik.Kata Kunci:Evaluasi, Kebijakan, Penataan Pasar Rakyat Tengah
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMEKARAN DESA SUNGAI RENGAS KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA Riko Sanjaya; Zulkarnaen Zulkarnaen; Ori Fahriansyah
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i1.2927

Abstract

Skripsi ini bertujuan menguraikan bagaimana proses pemekaran wilayah Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dan faktor – faktor yang mempengaruhi proses pemekaran wilayah Desa Sungai Rengas. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan dasar penelitian survei. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, wawancara dimana peneliti mengadakan tanya jawab langsung dengan informan sehubungan dengan masalah yang diteliti serta ditunjang oleh data sekunder. Adapun yang menjadi penelitian ini adalah unsur penyelenggara pemekaran desa Sungai Rengas dan Tokoh masyarakat di Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, kemudian hasil dari data tersebut di analisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga (3) proses tahap dalam proses pemekaran Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya yaitu tahap pertama, proses penjaringan aspirasi dimana masyarakat duduk bersama melakukan musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan untuk memekarkan diri. Tahap kedua, pembentukan panitia pemekaran yaitu setelah mendapatkan kesepakatan untuk memekarkan diri masyarakat menentukan panitia pemekaran yang bertugas untuk membuat proposal usulan pemekaran ke Bupati. Tahap ketiga yaitu proses penyusunan Raperda. Adapun Faktor–factor yang mempengaruhi proses pemekaran Desa Sungai Rengas yaitu Faktor Pendukung dan faktor Penghambat. Dari semua tahap proses pemekaran desa Sungai Rengas jika di tinjau dari aspek otonomi daerah, dimana otonomi daerah yang dimaksud adalah kemandirian dan demokrasi telah terlaksana karena dari semua tahap proses pemekaran desa masyarakat selalu terlibat dan senantiasa dilaksanakan dengan musyawarah.Kata kunci : Organisasi, Interpretasi, dan Penerapan. 
PENGARUH DISIPLIN KERJA PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN DI KANTOR DESA ENTIKONG KECAMATAN ENTIKONG KABUPATEN SANGGAU Putrika Ilawati; Hardilina Hardilina; Dhidik Apriyanto
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i1.2922

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis disiplin kerja pegawai, kualitas pelayanan, dan pengaruh disiplin kerja pegawai terhadap kualitas pelayanan di Kantor Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau. Penelitian ini menggunakan teori indikator disiplin kerja dari Afandi (2017, 10) dan teori indikator kualitas pelayanan dari Zeitham dkk. (Taufiqurokhman dan Satispi, 2018, 186-187). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis eksplanatori, teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif dengan persentase dan rata-rata, dan analisis inferensial dengan uji normalitas dan uji linieritas, uji korelasi product moment, dan analisis regresi sederhana. Populasinya seluruh masyarakat per kartu keluarga di Desa Entikong berjumlah 1952, serta sampel sebanyak 100 masyarakat per kartu keluarga. Hasil penelitian menunjukan: 1) variabel disiplin kerja mendapatkan nilai rata-rata 3,37 dengan kategori sedang atau cukup baik, hal ini berarti disiplin kerja pegawai di Kantor Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau sudah cukup baik, 2) variabel kualitas pelayanan mendapatkan nilai rata-rata 3,31 dengan kategori sedang atau cukup baik, hal ini berarti kualitas pelayanan di Kantor Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau sudah cukup baik, 3) hasil analisis menunjukan variabel disiplin kerja memiliki hubungan yang positif sebesar 0,728 dengan tinggat kekuatan hubungan yang kuat. Uji hipotesis menunjukan terdapat pengaruh disiplin kerja pegawai terhadap kualitas pelayanan di Kantor Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dengan nilai signifikansi 0,000 dan persamaan regresi yang didapatkan adalah Y=12,69+0,591X. Kata Kunci: Disiplin, Kualitas, dan Pelayanan.

Page 1 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 Vol 3, No 3 (2014): Publika, Edisi September 2014 Vol 3, No 2 (2014): Publika, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 More Issue