PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DI KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[Suriani Nofita Aprilia]]>;
<![CDATA[Zulkarnaen Zulkarnaen]]>;
<![CDATA[Pardi Pardi]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v11i1.2941
<![CDATA[Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memberi pemahaman mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Agrarian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak dengan fokus penelitian yaitu Tata Cara Pemberian. Mengingat tanah adalah tempat dimana tiap-tiap manusia hidup, tumbuh, dan berkembang, serta segala urusan berada di atasnya maka penting bagi kita untuk mengetahui standar kebijakan, pelayanan, serta tujuan dari kebijakan yang dilaksanakan. Dimana pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan kebijakan dan SOP yang ada. Pada tata cara pemberian dalam pelayanan administrasi di kantor pertanahan dimaksudkan untuk: tidak merugikan kepentingan umum, tidak saling menggangu penggunaan dan pemanfaatan tanah di sekitarnya, memenuhi azaz keadilan, memenuhi ketentuan peraturan perundangan. Masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 TentangPertimbangan Teknis Pertanahandi Kota Pontianak. Untuk menjawab masalah yang di kaji dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan Teori Van Meter dan Van Horn sebagai landasan penelitian, dan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti memperoleh kesimpulan bahwa impelemtasi Peraturan Menteri Agrarian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak telah berhasil.Kata Kunci: Pelayanan Publik, Administrasi, Pertanahan, Implementasi.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KANTOR DISPERINDAGKOP&UKM KABUPATEN SINTANG ]]>
<![CDATA[Selvi Ramalia]]>;
<![CDATA[Erdi Erdi]]>;
<![CDATA[Dewi Utami]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v11i1.2934
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kantor Disperindagkop & UKM Kabupaten Sintang. Metode penelitiannya kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan yaitu teori implementasi Edward III (dalam Subarsono, 2015:90-92). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program BLT UMKM di Kantor Disperindagkop & UKM Kabupaten Sintang, belum terealisasikan secara maksimal. Dari aspek komunikasi masih kurang jelas sehingga masih ada pelaku UMKM yang belum mengetahui sepenuhnya informasi BLT UMKM. Aspek sumber daya (staf) kurang memadai. Aspek disposisi baik dalam melayani pengunjung. Aspek struktur organisasi yaitu prosedur pengajuan usulan BLT UMKM tidak menyulitkan pelaku UMKM. Saran untuk penelitian ini, (1) Perlu adanya pertimbangan dari pemerintah agar pelaku UMKM yang masih memiliki pinjaman atau KUR di Bank bisa mendapatkan BLT UMKM juga, (2) Pihak implementor harus menyampaikan informasi dengan jelas, dan melalui berbagai media, (3) Meningkatkan kompetensi staf, (4) Selalu bersikap ramah, dan bersikap adil, (5) Perlu adanya Standard Operasional Procedure (SOP) yang sederhana.Kata Kunci: Implementasi, Program Bantuan Langsung Tunai, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.]]>
<![CDATA[STRATEGI PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DANAU SEBEDANG KECAMATAN SEBAWI KABUPATEN SAMBAS ]]>
<![CDATA[Risma Media Rahman]]>;
<![CDATA[Lina Sunyata]]>;
<![CDATA[Tri Hutomo]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v11i1.2929
<![CDATA[Risma Mediarahman : Danau Sebedang merupakan kawasan wisata alam. Danau Sebedang terkenal dengan keindahan alamnya, dengan danau yang dikelilingi pegunungan dan pulau di tengahnya. Danau Sebedang juga merupakan salah satu sumber air baku PDAM untuk wilayah Kabupaten Sambas dan daerah penangkapan ikan. Meskipun merupakan kawasan wisata, namun Danau Sebedang sangat memprihatinkan karena memiliki sarana dan prasarana yang belum memadai serta potensi sebagai daya tarik wisata yang masih belum dikembangkan secara optimal dan profesional. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pengembangan kawasan wisata Danau Sebedang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas dengan pendekatan penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis SWOT. Tahapan penelitian dimulai dari (1) Mengidentifikasi peran wisatawan, pemerintah, dan pelaku usaha dalam pengembangan Danau Sebedang dan (2) Menentukan faktor internal dan faktor eksternal Danau Sebedang. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa (1) Kekuatan: Adanya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten (RIPPPAR-KAB). Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan staf untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Adanya undang-undang yang mengatur penyelenggaraan Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga. (2) Kelemahan: Terbatasnya anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas di kawasan objek wisata Danau Sebedang. Sumber daya manusia belum memadai secara kuantitas maupun kualitas. Fasilitas penunjang aktivitas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Sambas sangat kurang. (3) Peluang: Pembangunan bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga menjadi salah satu program prioritas RPJMD Kabupaten Sambas periode 2016-2021. Kata Kunci : Strategi, Pengembangan, Wisata]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP MAKANAN DAN MINUMAN DI KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[Putu Annisa Saraswati]]>;
<![CDATA[Sri Maryuni]]>;
<![CDATA[Abdul Rahim]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v11i1.2923
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan perlindungan konsumen atas peredaran produk pangan tanpa izin edar oleh BBPOM Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teori yang digunakan adalah teori implementasi dari Van Metter dan Van Horn dalam (Winarno, 2014:159) dengan hasil penelitian ini menunjukkan,1) Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan implementasi perlindungan konsumen sudah tercapai dan dipahami oleh implementor, 2) Sumber-sumber kebijakan, sumber daya manusia dari BBPOM Kota Pontianak, dan Dinkes Provinsi Kalimantan Barat masih kekurangan personil, 3) Agen pelaksana sudah menajalankan tugasnya sesuai dengan standar operasional prosedur yang sudah menjadi produser kerja, 4) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, yang terjalin antar sesama agen pelaksana sudah berjalan baik, komunikasi yang terjalin antara agen pelaksana dengan masyarakat masih belum sepenuhnya behasil, 5) Kecenderungan pelaksana, implementasi yang dilakukan lembaga yang terlibat menunjukkanpemahaman dan pengetahuan yang dimilki sudah cukup bisa menjalankan kebijakan tersebut, 6) Kondisi ekonomi dan sosial pada masyarakat masih belum mendukung terhadap kebijakan, sedangkan kondisi politik pada masyarakat sudah cukup baikterhadap sebuah kabijakan. Kesimpulan dari penelitian ini, BBPOM sebagai lembaga pemerintah telah aktif namun komunikasi yang terjalin masih kurang efektif karena karena ketidaktahuan konsumen dan pelaku usaha terkait hak dan kewajibannya.Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Perlindungan Konsumen]]>
<![CDATA[PENGAWASAN BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PONTIANAK TERHADAP WAJIB PAJAK SARANG BURUNG WALET ]]>
<![CDATA[Syahidah Nur Auliyah]]>;
<![CDATA[Pudjianto Pudjianto]]>;
<![CDATA[Rasidar Rasidar]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v11i1.2942
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengawasan yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Pontianak terhadap wajib pajak sarang burung walet. Penelitian ini didasarkan atas permasalahan masih banyaknya wajib pajak sarang burung walet yang tidak melaporkan usahanya dan masih banyak yang tidak membayar pajaknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori pengawasan langsung menurut Siagian (2012, 259) untuk mengetahui teknis pengawasan yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) Pontianak terhadap Wajib Pajak Sarang Burung Walet, terdiri dari 1) on the spot observation, kesimpulannya BAKUDA sudah melakukan pengawasan dengan cara mengamati dilapangan sesuai dengan Peraturan walikota Pontianak nomor 33 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet namun terdapat kendala pengawasannya tidak dapat dilakukan dengan detail karena terhambat akses masuk dari wajib pajak itu sendiri; 2) on the spot report pengawasannya sudah dilakukan dengan baik berdasarkan sistem self assessment. Dengan cara memantau data-data pelaporan dari wajib pajak namun kendalanya masih banyak wajib pajak yang tidak menyerahkan surat/laporan tentang usahanya. Adapun saran/rekomendasi kepada Badan Keuangan Daerah Pontianak perlu kiranya memperhatikan pengawasan secara langsung yang tersistematis (official assessment system) dan kontinu terhadap wajib pajak sarang burung walet dalam pelaporannya. Kata kunci : Pengawasan, Sarang Burung Walet, Wajib Pajak.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PROGRAM KELOMPOK TANI DALAM MENINGKATKAN SEKTOR PERTANIAN DI DESA SERAMBAI JAYA KECAMATAN MUKOK KABUPATEN SANGGAU ]]>
<![CDATA[Sigit Nugroho]]>;
<![CDATA[Sukamto Sukamto]]>;
<![CDATA[Dhidik Apriyanto]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v11i1.2936
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskrpsikan dan menganalisis bagaimana proses Balai Penyuluhan Pertanian menentukan, Mengelompokan, Mencapai tujuan, Dan Melakukan penugasan dalam Program Penyuluhan Kelompok Tani di Desa Serambai Jaya Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau. Adapun metode yang digunakan daam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan desain penelitian analisis deskriptif. teori yang digunakan adalah teori Manajemen oleh Terry (Sukarna, 2010: 10) yang terdiri dari : 1) Menentukan, kesimpulannya adalah Menentukan program didalam kelompok tani di Desa Serambai Jaya mukok dengan mengali potensi dan melakukan diskusi antara penyuluh pertanian lapangan dengan kelompok tani terkait program apa yang di butuhkan petani dalam melaksanakan kegiatan pertanian; 2) Mengelompokan, kesimpulannya adalah Dengan terbentuknya kelompoktani, maka pembinaan terhadap petani diharapkan akan lebih terarah dan tepat sasaran.; 3) Mencapai tujuan, Kesimpulanya adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan; 4) Penugasan orang-orang dengan memperhatikan lingkungan fisik, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.. Adapun saran yang di rekomendasikan oleh peneliti adalah pelaksanaan program kelompok tani yang dilakukan oleh Balai Penyuluhan Pertanian dapat terealisasi dalam mewujudkan tentang bagaimana menentukan program, mengelompokan, mencapai tujuan dan penugasan orang orang dalam program kelompok tani.Kata Kunci : Kelompok Tani, Pelaksanaan, Program]]>
<![CDATA[PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENERTIBAN ANGKUTAN BUS DI KABUPATEN SANGGAU ]]>
<![CDATA[Rivaldo Cahya Rahmawan]]>;
<![CDATA[Yulius Yohanes]]>;
<![CDATA[Bima Sujendra]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v11i1.2930
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fungsi pengawasan penertiban angkutan bus pada Seksi Angkutan Jalan dan Termial trayek Sanggau – Pontianak di Terminal Bus Sanggau Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan teori Hasibuan (2011,244) yang terdiri dari pengawasan langsung yaitu inspeksi langsung, 2) Pengamatan di lapangan, 3) Laporan di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan peranan pengawasan oleh Dinas Perhubungan dalam penertiban angkutan bus di Kabupaten Sanggau. 1) Pengawasan dengan teknik inspeksi langsung belum optimal karena pengemudi angkutan bus tetap melanggar peraturan yang telah berlaku meskipun mengetahui mengenai peraturan tersebut. 2) Pengamatan di lapangan tidak optimal disebabkan Dinas Perhubungan memilki kendala kekurangan personil yang dibutuhkan untuk kegiatan turun di lapangan. 3) Teknik laporan di lapangan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dilakukan dengan baik dibuktikan dengan pembuatan laporan dari pegawai pengawas, petugas terminal, kepala seksi dan kepala bidang. Saran terkait penelitian ini adalah Dinas Perhubungan diharapkan dapat menghimbau dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat pengguna jasa untuk tidak menunggu angkutan bus di tempat selain halte dan terminal. Diharapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau untuk lebih tegas dan melakukan penindakan terhadap angkutan bus yang tidak memenuhi standar kelaikan jalan serta dapat lebih optimal melakukan pengawasan dalam penertiban angkutan bus yang menaikkan dan menurunkan penumpang di tempat selain halte dan terminal.Kata Kunci: Pengawasan, Penertiban, Angkutan Bus, Sumber Daya Manusia]]>
<![CDATA[KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI UNIT PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA ]]>
<![CDATA[Randi Kurniawan]]>;
<![CDATA[Arifin Arifin]]>;
<![CDATA[Dhidik Apriyanto]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v11i1.2924
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Unit Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, yang di fokuskan kedapa pembuatan e-KTP. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori dari Dimensi Kualitas Pelayanan menurut Pasuraman 1998 (dalam Tjiptono, 2005¬-273) yaitu : (1) Dimensi bukti fisik, fasilitas pendukung Pelayanan Di Unit Pelayanan Disdukcapil Kecamatan Sungai Ambawang tetapi belum cukup memadai seperi alat perekaman cuma 1, kurang kursi pengunjung dan kipas agin atau AC. (2) Dimensi kehandalan, pegawai dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat sudah cukup bagus walaupun masih terdapat masyarakat yang mengeluhkan kejelasaan prosedur pelayanan yang disampaikan petugas. (3) Dimensi ketanggapan, . Pegawai juga sudah menanggapi dengan baik terkait keluhan dan masukan dari masyarakat terkait pelayanan, walaupun berdasarkan data pengaduan masih kurang tanggap saat pengaduan melalui Whatsapp tetapi pengaduan secara langsung ke disdukcapil dilayani dengan baik. (4) Dimensi jaminan, pegawai telah meberikan jaminan ketetapan waktu dan biaya pelayanan kepada masyarakat, serta jaminan kemudahan pelayanan terhadap/kerusakan/produk yang salah cetak. (5)Dimensi emphati, sudah bersikap ramah dan sopan kepada masyarakat, pegawai sudah profesional dan menerapkan 5S (senyum, sapa, salam, sopan dan satun) kepada masyarakat. Kata kunci : Kualitas pelayanan, Pelayanan publik.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[Siska Sahana]]>;
<![CDATA[Arifin Arifin]]>;
<![CDATA[Tri Hutomo]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v11i1.2937
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pada penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino 2020:150) yaitu 1) Ukuran dan Tujuan, penentuan target PAD ditetapkan berdasarkan PAD pada tahun-tahun sebelumnya. 2) Sumberdaya Manusia yang dimiliki masih kurang. 3) Karakteristik Agen Pelaksana yang tidak tegas dan disiplin. 4) Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana yang kurang optimal, para pelaksana tidak melaksanakan kebijakan dengan baik. 5) Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana, komunikasi dilakukan dengan melakukan koordinasi seperti rapat atau kerjasama sebelum kebijakan dilaksanakan. 6) Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik, pemungutan hasil retribusi parkir berupa survey yang tidak akurat, penetapan jumlah pembayaran yang melihat pada tingat perekonomian jukir, masa pandemic covid-19 dan aktivitas pelebaran jalan. Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Retribusi Parkir.]]>
<![CDATA[ANALISIS DYNAMIC GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INOVASI PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[Riyoldi Riyoldi]]>;
<![CDATA[Zulkarnaen Zulkarnaen]]>;
<![CDATA[Ira Patriani]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v11i1.2931
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis proses implementasi kebijakan inovasi pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dalam perspektif tata kelola pemerintahan dinamis (dynamic governance). Permasalahan dalam implementasi kebijakan inovasi pelayanan ini menarik untuk diteliti, karena masih ditemukannya masalah seperti tidak tersedianya standar operasional prosedur (SOP) resmi, kendala teknis down server pada media pelayanan online, dan dilakukan reduksi (pengurangan) jumlah pelayanan untuk mengantisipasi hambatan teknis pelayanan online. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, dengan mendeskripsikan fenomena berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, studi pustaka dan data yang dianggap relevan. Hasil penelitian menemukan inovasi pelayanan administrasi kependudukan dalam aktivitas pengorganisasian masih terkendala dengan keterbatasan jumlah kuantitas sumber daya pelaksana bidang teknologi informasi (TI) untuk sarana dan prasarana pelayanan sudah mendukung untuk pelaksanaan pelayanan online, pada aktivitas interpretasi pemahaman pelaksana terkait substansi kebijakan sudah dapat dikatakan baik, hanya saja kurangnya sosialisasi kepada masyarat, aktivitas aplikasi menjelaskan bagaimana aktivitas itu masih kaku dan rigid dan kurang preventif, kemudian pemecahan masalah teknis yang kurang antisipatif sekalipun terhadap aktivitas rutin organisasi. Kata Kunci: Administrasi Penduduk, Inovasi Pelayanan, Dynamic Governance, Disdukcapil, Kebijakan Publik.]]>
