Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara

publika
Website

Published by Universitas Tanjungpura

ISSN : 2442546X EISSN : 2442546X DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2

Core Subject : Social,

Social Sciences

Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik

Articles 36 Documents

1 2 3 4

Search results for , issue "Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015" : 36 Documents clear

EVALUASI PROSES KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU DI SMP NEGERI 03 SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT MARLINA AYANG NIM. E21111027
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Permasalahan dalam penelitian ini adalah kebijakan sertifikasi terhadap guru belum mencapai target yang diharapkan. Rendahnya kualitas guru yang telah sertifikasi dibuktikan dengan rendahnya kemampuan dalam menguasai materi pembelajaran, kurangnya jam mengajar guru sertifikasi yang seharusnya ham mengjar yang dimiliki guru sertifikasi adalah minimal 24 jam dalam 1 minggu, pemanfaat media belajar dan sumber belajar yang belum maksimal menjadi indikasi rendahnya kualitas guru yang telah sertifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang evaluasi proses kebijakan Sertifikasi Guru di SMP Negeri 03 Sungai Raya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif . Hasil penelitian menunjukan bahwa sertifikasi guru dilihat dari aspek pelayanan langsung, efektifitas, dan efesien belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Rendahnya kualitas pendidikan yang tergambar dari guru yang sudah sertifikasi di anggap sudah professional namun sampai saat ini belum mampu memenuhi standar kualitas pendidikan yang ada di Indonesia dan jika dibandingkan dengan negara berkembang dan maju lainnya seperti Singapura, korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat masih tergolong cukup rendahKata-kata Kunci : Evaluasi, Proses Kebijakan Sertifikasi Guru

PERSPEKTIF MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KUBU RAYA EDO FIONDA DARWIS NIM. E21110091
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Ada beberapa permasalahan didalam penelitian ini mengenai Rendahnya partisipasi dalam kepengurusan IMB, yang disebabkan penyelesaian pembuatan IMB terkadang di luar jangka waktu yang sudah ditentukan yang seharusnnya dapat diselesaikan dalam satu minggu, bahkan melebihi waktu tersebut, mengingat waktu ideal penyelesaian pembuatan IMB selama 14 hari. Tujuan penelitian ini untuk mendeskiripsikan Perspektif Masyarakat Terhadap Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupten Kubu Raya. Dengan menggunakan konsep dari Moenir, (2005,270), menyatakan pelayanan publik yang profesional adalah pelayanan publik yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan yaitu aparatur pemerintah. Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif yang merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pelayanan penerbitan IMB pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator, seperti 1) Rasionalisasi pelayanan IMB belum sepenuhnya dilaksanakan secara komprehensif; 2) Transparansi pelayanan IMB kurang mampu mewujudkan misi organisasi dari aturan yang ditetapkan dalam pemberian pelayanan kepada public; 3)Itanggungjawab pelayanan IMB dinilai masih rendah, sehingga berindikasi adanya tindakan-tindakan yang menyimpang. Dalam mewujudkan pelayanan publik yang rasional, transparan, dan akuntabel, beberapa aspeknya yang harus dipenuhi adalah dengan memberikan pedoman aparatur dan masyarakat, disamping itu juga perlu dilakukanya pengawasan secara kontinyu agar dapat meminimalisir kesalahan, serta dalam mewujudkan akuntabilitas aparatur, maka perlu adanya penegasan sanksi sehingga ada efek jera dari aparat yang melanggar aturan main yang berlaku. Kata-kata kunci: Pelayanan, Penerbitan, Izin Mendirikan Bangunan

FUNGSI PENGAWASAN DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN PERAWAT DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) DR. AGOESDJAM KABUPATEN KETAPANG Adjie Pramana Putra NIM. E01109047
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana fungsi pengawasan melekat oleh atasan dalam meningkatkan disiplin perawat. Hal ini dikarenakan masih ada sebagian kecil perawat pulang lebih awal, telat masuk kerja, tidur pada jam dinas melebihi waktu yang ditetapkan, tidak melakukan absensi masuk/pulang, menonton televisi dalam jam kerja, pertukaran jadwal dinas tanpa sepengetahuan atasan, tidak melakukan serah terima pekerjaan pada waktu pertukaran shift, pelanggaran ini mungkin pengawasan melekat secara berjenjang belum maksimal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis fungsi pengawasan melekat dalam meningkatkan disiplin perawat di rsud Dr. Agoesdjam Kabupaten Ketapang. Teori yang digunakan menggunakan teori pengawasan melekat yang terdiri dari memantau, pemeriksaan dan penilaian. Jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini terbagi tiga: pemantauan, pemeriksaan dan penilaian/evaluasi: penelitian dalam hal memantau atas semua kegiatan yang dilakukan oleh perawatnya dinilai baik walaupun masih ada penyimpangan yang tergolong kecil terjadi terutama masalah kedisiplinan yang dilakukan para perawat. Dalam hal pemeriksaan masuk dalam penilaian baik walaupun dalam penilaian tersebut masih ditemukan adanya penilaian cukup dan kurang yang dilakukan sebagai kecil perawat di rumah sakit ini. Sedangkan dalam hal penilaian atau evaluasi terhadap semua kegiatan yang dilakukan para perawat, penilaian diberikan dalam penilaian baik. Saran dalam penelitian ini sebaiknya ditingkatkan lagi pengawasan melekat pada aspek pemantauan karena masih ada pelanggaran terhadap kedisiplinan walaupun itu tergolong dalam persentase kecil dan sebaiknya mempertahankan dan meningkatkan dalam hal evaluasi dan terus maksimal dalam membina kedisiplinan perawat. Kata-kata Kunci: Pengawasan Melekat, Kedisiplinan Perawat

EFEKTIVITAS PEGAWAI DINAS PARIWISATA DALAM PENGEMBANGAN OBYEK WISATA DI KABUPATEN KAPUAS HULU KRISTIANA NOVIANA NIM. E01110099
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya kemampuan kerja pegawai di Dinas Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu. Dibuktikan dengan kinerja pegawai dilihat dari pendidikan formal pegawai yang relatif masih rendah dan tidak relevan dengan bidangnya menyebabkan pembangunan pariwisata yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu belum sepenuhnya dikembangkan secara optimal. Ketidaksesuaian latar belakang pendidikan pegawai juga menyebabkan kinerja pegawai belum terlaksana secara maksimal. Tujuannya Untuk mengetahui dan menganalisis kemampuan pegawai di Dinas Pariwisata dalam pengembangan obyek wisata di kabupaten kapuas hulu. Teori yang digunakan dari Steers menjelaskan (4) tahap yaitu kemampuan pegawai, keahlian pegawai, pengetahuan individu, dan Latar belakang Pendidikan. Teori ini menggambarkan Efektifitas pegawai dalam mengembangkan obyek wisata yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan terdapat faktor-faktor yang menyebabkan belum efektifnya pegawai di Dinas Pariwisata dalam mengembangkan obyek wisata. yang pertama adalah keahlian pegawai di Dinas Pariwisata khususnya di bidang komputer dan Bahasa Asing/inggris masih kurang maksimal. Faktor kedua adalah latar belakang pendidikan pegawai yaitu banyak dari tamatan SMA dan masih kurang pelatihan yang mereka dapatkan dari Dinas Maupun Organisasi luar, faktor ketiga masih kurangnya kemampuan pegawai bersosialisasi dengan masyarakat dalam mengembangkan obyek wisata di kabupaten Kapuas hulu. bahwa kinerja pegawai dalam mengembangkan obyek wisata dilihat dari aspek pelayanan langsung, efektivitas belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Rendahnya kualitas kemampuan kerja pegawai tergambar dari pegawai yang sudah sarjana dianggap sudah professional namun sampai saat ini belum mampu memenuhi kinerja pegawai yang efektif di Dinas tersebut. Saran supaya dalam menjalankan tugasnya, aparatur pemerintah Dinas Kabupaten Kapuas Hulu harus memperhatikan kendala yang berhubungan dengan kemampuan dengan bidang pekerjaan mereka serta keahlian yang sesuai dengan yang mereka miliki. Kata-kata kunci: Efektifitas Pegawai, pendidikan dan pelatihan, kinerja pegawai, DinasPariwisata

PERSEPSI KONSUMEN ATAS PELAYANAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PANCUR AJI KABUPATEN SANGGAU PAHRUNI NIM. E21110004
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya kekurang puasan pelanggan atas pelayanan air bersih.Di samping itu pelayanan yang diberikan oleh Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau kurang optimal dikarenakan sarana pipa yang sudah tua dan belum diperbaiki.Permasalahan lainnya adalah kurangnya kesadaran konsumen atas kewajibannya membayar tagihan air.Penelitian ini bertujuan menganalisisPersepsi Konsumen atas pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pancur Aji.Teori yang digunakan mengacu pada pendapat Blumer yang mengemukakan mengemukakan tiga prinsip dasar interaksionisme simbolik yang berhubungan dengan meaning, language, dan thought. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketidak mampuan petugas PDAM Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau dalam menyelesaikan pengaduan yang disampaikan oleh pelanggan hal ini terlihat dari adanya sejumlah antrian dan harus menunggu beberapa hari dalam penyelesaiannya. Selain itu adanya pergantian terhadap pipa air yang sudah tua, hal ini dikarenakan minimnya anggaran operasional PDAM Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau.Penilaian yang berbeda-beda muncul dari setiap pelanggan didasarkan atas pengalaman yang dirasakannya masing-masing terkait respon petugas, jaminan dan rasa empati.Menyikapi fenomena yang ada saran yang direkomendasikan adalah untuk menghasilkan air yang berkualitas, perlu diadakan pergantian pipa air yang sudah tua ataupun sarana produksi yang sudah rusak, karena bagaimanapun dalam memberikan pelayanan, kualitas air harus tetap diutamakan oleh PDAM. Kata-Kata Kunci :Persepsi Konsumen, Pelayanan Air Bersih.

KINERJA PELAYANAN APARAT PEMERINTAH DESA DI KANTOR DESA PEMATANG TUJUH KECAMATAN RASAU JAYA KABUPATEN KUBU RAYA SITI NURBANI NIM. E21111064
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : a. Tingkat pendidikan belum mendukung, b. Minimnya sarana dan prasarana, c. Masih adanya pegawai yang belum menyadari pentingnya kedisiplinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Pelayanan Aparat Pemerintah Desa di Kantor Desa Pematang Tujuh Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya. Pendekatan teori yang di gunakan oleh Miner yang mengemukakan 4 dimensi atau indikator yang dapat di jadikan sebagai tolok ukur dalam menilai kinerja diantaranya: 1) kualitas kerja yaitu tingkat kesalahan, kerusakan, kecermatan. 2) kuantitas kerja yaitu jumlah pekerjaan yang dihasilkan. 3) penggunaan waktu yaitu tingkat ketidak hadiran, keterlambatan, waktu kerja effektif/ jam kerja hilang. 4) kerja sama dengan orang lain dalam bekerja. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan analisis data secara kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian yang bermagsud menggambarkan kejadian atau temuan-temuan data dan gejala-gejala yang ada dan yang terjadi berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian sesuai dengan wawancara yang dilakukan menunjukan kinerja Aparat Pemerintah Desa belum dapat dikatakan baik sesuai yang di harapkan seperti kebiasaan mengatur atau mengelola waktu untuk memanfaatkan waktu belum optimal, Kurangnya keberhasilan suatu hubungan dalam Kinerja Pelayanan Aparat Desa di Kantor Desa Pematang Tujuh. Adapun Saran dalam penelitian ini untuk kualitas kerja di Kantor Desa Pematang Tujuh agar lebih di perbaiki sepeti penambahan jumlah pegawai agar dapat mengasilkan kinerja yang baik jauh dari kerusakan dan kesalahan. hendaknya aparat lebih meningkatkan ketelitian, kejelasan dan perincian terhadap setiap tugas yang di emban atau yang di berikan kepada setiap aparat pemerintah desa.Kata-kata Kunci : Kinerja, Pelayanan, Kualitas, Kuantitas, Penggunaan waktu, Kerja sama.

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH No. 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR NEGERI NO. 04 PENGADANG NIM. E01109002, ERIK FORTANATUS ASBANDI
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu standar pendidikan pendidik yang belumÂ memenuhi standar kualifikasi pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan masih kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung dalam proses belajar mengajar.Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menyebabkan Implementasi peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 di Sekolah Dasar Negeri No. 04 Pengadang belum efektif. Teori yang digunakan adalah teoriimplementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel Menurut EDWARD (Subarsono: 2005)yaitu ada 4 faktor yang mempengaruhi sebuah implementasi kebijakan yaitu variabel komunikasi, Sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif.Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa Implementasi peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan optimal. Faktor utama kegagalan yang terjadi dalam implementasi kebijakan peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 di Sekolah Dasar Negeri No. 04 pengadang adalahÂ faktor sumberdaya yaitu tenaga pendidik yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Dalam melaksanakan kebijakanÂ pengajaran di sekolah Dasar Negeri 04 Pengadang, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan bahwa masih banyaknya Guru atau tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi akademik pendidikan minimumÂ Diploma empat ( D-IV) atau sarjana, dan hanya 2 orang guru yang bersertifikat dan ada 5 orang belum bersertifikat, sehingga proses belajar mengajar kurang efektif dan kurang maksimal memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional PendidikanÂ di Sekolah Dasar Negeri No. 04 Pengadang.Rekomendasi dalam penelitian ini diharapkan Dinas pendidikan ataupun pihak yang terkait untuk memberikan arahan tentang peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan kepadaÂ kepala sekolah, guruÂ maupun siswa, sehingga pelaksanaaan program-program yang berkaitan denganÂ Standar Nasional Pendidikan dapat berjalan dengan baik.Kata-kata kunci: . Implementasi PP No. 19 Tahun 2005, Standar Nasional Pendidikan, SDN. No 04 Pangadang

IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS UNTUK MASYARAKAT MISKIN (RASKIN) DI DESA SUNGAI AMBAWANG KUALA KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA NIM. E21111075, DEWI MAILANI
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: a). naiknya harga tebus beras miskin (raskin), b). kurang tepatnya waktu dalam pelaksanaan pendistribusian raskin, c). kualitas beras miskin yang disalurkan masih kurang layak, masih sering ditemukan ketidak sesuaian dalam kualitas beras antara lain berbau apek, berkutu dan berwarna kuning, beras patah-patah dan terdapat benda asing. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam implemetasi Program Beras Untuk Masyarakat Miskin (Raskin) di Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten kubu Raya melalui variabel isi kebijakan yang mencakup aspek-aspekÂ isi kebijakan yang terdiri dari: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Pendekatan teori yang digunakan oleh Edward III dalam mengukur suatu Implementasi Kebijakan publik maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan seperti: a). komunikasi, b). sumber daya, c). disposisi dan d). struktur birokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Adapun hasil penelitian ditinjau dari aspek isi kebijakan yaitu pertama komunikasi, komunikasi yang masih kurang dalam bentuk sosialisasi sehingga masyarakat masih minimnya pemahaman mengenai program raskin tersebut, kedua sumberdaya dalam hal ini masih kurangnya fasilitas didalam implementasi program raskin di Desa Sungai Ambawang Kuala, ketiga disposisi yang merupakan sikap implementor yang masih kurang untuk mendukung dalam menjalankan implementasi program raskin dan keempat struktur birokrasi yang melibatkan banyak pihak sehingga menyebabkan implementasi program raskin membutuhkan waktu yang panjang dalam proses pelaksanaannya. Saran yang dapat diberikan sebagai suatu masukan adalah sebagai berikut: Komunikasi diperlukan sebagai proses penyampaian informasi kebijakan perlu ditingkatkan lagi dengan diadakannya sosialisasi secara konsisten mengenai program raskin. Sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan. Sumber daya yang masih kurang memadai harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, karena setiap pelaksanaan implementasi program Raskin harus didukung oleh sumber daya yang memadai pula.Kata-kata kunci : implementasi program beras untuk masyarakat miskin (raskin), komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi

PENGELOLAAN BARANG INVENTARIS DI KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI KOTA PONTIANAK NIM. E21111084, NOVI MARWIANDRI
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan pengawasan dalam pengelolaan barang inventaris di Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Pontianak. Berdasarkan hasil analisis data dilapangan ditemukan masih adanya pengadaan barang secara berulang-ulang, dan perencanaan barang yang tidak sesuai dengan standarisasi perencanaan kebutuhan barang. Masih kurang tertib pelaksanaan kegiatan pengawasan pengelolaan barang-barang milik daerah dilihat berdasarkan aspek administrasi, terutama dalam menyampaikan laporan berkala dan laporan serah terima barang, serta kurangnya pengetahuan petugas terhadap inventarisir dan perbendaharaan barang milik daerah. Monitoring terhadap pengelolaan barang milik daerah belum dilaksanakan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali serta tidak adanya kartu kendali dan tidak adanya laporan kepada atasan (Kepala Subbagian Tata Usaha dan Perencanaan). Masih adanya ketidak pahaman pegawai yang ditunjuk sebagai penyimpan dan pengurus barang milik daerah mengenai aplikasi SIMBADA. Untuk itu diharapkan setiap unit kerja/seksi di di Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Pontianak untuk mendata ulang secara lengkap barang-barang milik daerah. Penyimpanan dan penyaluran barang hendaknya memperhatikan aspek administrasi,dan diharapkan adanya kegiatan kursus/pelatihan kepada pegawai penyimpan dan pengurus barang, untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pegawai tersebut terhadap inventarisir dan perbendaharaan barang milik daerah. Monitoring terhadap pengelolaan barang/inventaris milik daerah hendaknya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali serta dibuatkan kartu kendali dan dilaporkan kepada atasan.Â Kata-kata kunci: pengelolaan, pengawasan, barang inventaris.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR DI KOTA PONTIANAK TRI ANDARI NIM. E21111060
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Masih banyaknya masyarakat yang parkir di tepi badan jalan di luar jalur yang sudah ditetapkan pemerintah Kota, Terjadinya penyempitan badan jalan, dan terjadinya kemacetan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Parkir di Kota Pontianak. Pendekatan teori yang di gunakan oleh George C. Edward III yang mengemukakan 4 aspek yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, yaitu: 1) Komunikasi. 2) Sumberdaya. 3) Disposisi. 4) Struktur Birokrasi. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir di Kota Pontianak belum dapat dikatakan baik sesuai yang di harapkan dikarenakan komunikasi antara implementor kepada masyarakat belum terjalin dengan baik. Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang Perda tersebut. Walaupun sumberdaya yang lain sudah terpenuhi, tetapi kurangnya sumberdaya fasilitas yang menyebabkan banyaknya kendaraan yang parkir di tepi badan jalan karena tidak disediakan lokasi khusus parkir bagi pengunjung membuat implementasi itu tidak dapat berjalan sebagaimana semestinya. Sikap implementor yang masih kurang baik dan perduli tentang pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir. Serta sikap implementor yang acuh tak acuh untuk menindaki masyarakat yang melanggar aturan. Walaupun struktur birokrasi sudah dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), namun faktor lain belum terlaksana dengan baik, akan membuat suatu implementasi itu dikatakan belum berhasil. Adapun Saran dalam penelitian ini untuk pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir adalah sebaiknya pemilik-pemilik usaha yang ada disepanjang jalan tersebut bisa menyediakan lahan parkir yang cukup agar tidak menyebabkan masyarakat parkir di tepi badan jalan diluar jalur yang sudah ditetapkan Pemerintah Kota dan agar tidak membuat kemacetan lalu lintas. Kata-kata Kunci : Implementasi Kebijakan. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Parkir. Komunikasi. Sumberdaya. Disposisi. Struktur Birokrasi

Page 1 of 4 | Total Record : 36

1 2 3 4

Filter by Year

2015 2015

Filter By Issues

All Issue Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 Vol 3, No 3 (2014): Publika, Edisi September 2014 Vol 3, No 2 (2014): Publika, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Deni Darmawan

Contact Email
dendar@untan.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id

Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Deni Darmawan

Contact Email dendar@untan.ac.id

Phone -

Journal Mail Official labkom@fisip.untan.ac.id

Editorial Address Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Deni Darmawan

Contact Email
dendar@untan.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id

Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA