cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Darmawan
Contact Email
dendar@untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : 2442546X     EISSN : 2442546X     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2
Core Subject : Social,
Social Sciences
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020" : 20 Documents clear
IMPLEMENTASI KARTU IDENTITAS ANAK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KETAPANG Triyani, Dewi
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (631.041 KB) | DOI: 10.26418/publika.v9i1.2705

Abstract

Permasalahan dalam proses Implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) ini di antaranya masih banyaknya anak usia di bawah 17 tahun belum memiliki KIA, dan manfaat penggunaan KIA belum di raskan langsung oleh masyarakat. Fokus  penelitian ini adalah Implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabuapten Ketapang.Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriftif kualitatif, dan uji validitas menggunakan triagulasi,yaitu Triangulasi sumber dan Triangulasi teknik. Dalam Penelitian ini menggunakan teori O.Jones yang terdiri dari 3 proses yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu :1). pengorganisasian,kesimpulannyadi lihat dari aspek pengorganisasian dimana penetapan manajemen pelaksanaan masih belum optimal; 2). Interpretasi, kesimpulannya dari aspek interpretasi terdapat kekurangan yaitu para target grup atau sasaran kebijakan kurang memahami isi dari kebijakan tersebut sehingga masih banyaknya anak yang belum memiliki Kartu identitas anak; 3). penerapan atau aplikasi, kesimpulannya dari aspek aplikasi atau penerapan yang sudah optimal karena pada proses aplikasi atau penerapan yang dilakukan berpengaruh terhadap waktu kerja.Hasil penelitian ini menunjukan masih terdapat beberapa kekurangan yang diharapkan dimasa mendatang dapat berjalan lebih baik lagi. Adapun saran yang direkomendasikaan Peneliti adalah agar para implementor dapat memaksimalkan dapat memaksimalkan sosialisasi Kartu Identitas Anak (KIA) dengan sosialisasi di tingkat kecamatan dan kelurahan dilakukan secara langsung. Implementor menjalin mitra bisnis untuk mengoptimalkan manfaat penggunaan KIA, implementor harus lebih meningkatkan pelayanan terkait penerbitan KIA. Kata Kunci: Implementasi, Kartu Identitas Anak (KIA), Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil
PEMBINAAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LANDAK Intan, Intan
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i1.2706

Abstract

Penelitian  ini bertujuan  untuk  menganalisis  Pembinaan Aparatur  Sipil Negara  yang dilakukan  oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Landak. Adapun metode yang digunakan  dalam penelitian  ini adalah   metode   kualitatif  dan  jenis   penelitiannya   deskriptif.   Penelitian   ini   menggunakan   teori pembinaan  oleh  Matutina  (2011 :51)  yang  terdiri  dari  :  1)  Peningkatan  Etos  Kerja,  keslmpulannya adalah memberikan  dasar untuk memotivasi  pegawai untuk bekerja  lebih giat, semangat  serta penuh tanggung   jawab,   maka   diberikan   pembinaan   yaitu   pembinaan  karir, pembinaan   disiplin,  serta pembinaan  pendidikan dan  pelatihan,  dalam  meningkatankan etos kerja yang  sudah  berjalan cukup baik. 2) Disiplin Waktu,  kesimpulannya adalah ketepatan  penggunaan waktu  dalam  peraturan  yang telah ditetapkan Pemerintah  Daerah Kabupaten  Landak untuk jam operasional  masuk kantor, istirahat dan pulang  kantor  yang  harus  di taati  pegawai.  3) Disiplin  terhadap  Peraturan  dan prosedur  kerja, kesimpulannya  adalah  sikap  atau tingkah   laku  yang  menunjukkan  ketaatan  dalam  melak.sanakan perintah dari atasan dan peraturan, tata tertib yang telah di tetapkan  baik tertulis maupun yang tidak tertulis.  Adapun  saran yang direkomendasikan oleh pene[iti  adalah  :  pertama,  dalam  meningkatk,an etos kerja ASN perlu adanya kegiatan  dalam memberikan  pembinaan karir, pembinaan  disiplin serta pembinaan pendidikan dan pelatihan, kedua, perlu adanya ketegasan dari atasan dalam mendisiplinkan  ASN yang diterapkan dengan SOP. Kata kunci: Pembinaan,  ASN,  Satpol PP,  Kabupaten Landak
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI TERHADAP PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU(PPDB) DI SMPN KOTA PONTIANAK E1012131100 Fitri Gunawan; Sugito Sugito; Pardi Pardi
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i1.2751

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang menyebabkan Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Penerimaan Perserta Didik Baru (PPDB) di SMPN Kota Pontianak belum optimal. Dalam penelitian ini di fokuskan pada aspek faktor yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi menggunakan metode penelitian deskriptif eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti memperoleh informasi dengan teknik wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn Budi Winarno, 2007 Hal 155, ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru di SMPN Kota Pontianak adalah 1) Ukuran dan Tujuan, dinilai belum optimal dikarenakan daya tampung sekolah tidak memadai. Secara garis besar ukuran dan tujuan dari Permendikbud No 44 Tahun 2019 sudah cukup baik namun sebelum menjalankan sistem zonasi tersebut, sebelum melakukan pemerataan pendidikan yang hanya terfokus pada siswa, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memenuhi standar nasional pendidikan haruslah merata di seluruh sekolah dan membangun sekolah-sekolah Negeri baru di wilayah-wilayah zonasi yang sekolah negerinya minim
KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUBU RAYA E1012161023 Husnawati; Hardilina Hardilina; erdi erdi
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i1.2745

Abstract

Tujuan dari penulisan ini, yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan Kualitas Pelayanan Administrasi pada pembuatan KTP-el di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya. Namun terdapat persoalan menunjukan adanya keluhan masyarakat dalam pengurusan dengan pihak aparat, bahwa membuat KTP- el seperti ketidaksesuaian atau keterlambatan proses penyelesaian dari waktu yang telah ditentukan, rendahnya daya tanggap pegawai, serta sarana dan prasarana kurang memadai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan para informan yang menjadi pemberi pelayanan KTP-el, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Zeitham ( dalam Hardiansyah 2017,95) yakni dimensi 1) tangible yaitu sarana dan prasarana dalam pelayann yang masih kurang; 2) reliability yaitu tidak telitinya pegawai dalam memasukan data dalam KTP-el; 3) responsiviness yaitu kurangnya informasi mengenai prosedur pelayanan dan persyaratan pelayanan; 4) assurance yaitu ketidakpastian waktu penyelesaian pembuatan KTP-el; dan 5) emphaty yaitu pegawai tidak cepat tanggap dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat melalui website. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah, perlu menambah sarana prasarana seperti kursi di luar kantor, agar yang menunggu di luar merasa nyaman dan penambahan pegawai pada bagian informasi, membuat sepanduk (banner) yang berkaitan dengan alur pelayanan dan mempromosikan laman web resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya kepada masyarakat.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR BERDASARKAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI UMUM DI KOTA PONTIANAK E1012131081 Anisa Prapti Nurhayu; Elyta Elyta; Bima Sujendra
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i1.2758

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Umum Di Kota Pontianak dalam rangka meningkatkan PAD,agar mengetahui bagaimana proses implementasi kebijakan retribusi parkir di Pontianak Kota. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, data primer diperoleh dari pegawai Dinas Perhubungan Kota Pontianak dan Petugas retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum,data sekunder yaitu bahan hukum sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan masalah ini. Teknik pengumpulan dengan teknik wawancara. Setelah data terkumpul selanjutnya di analisis secara kualitatif. Penulis menggunakan teori dari Charles O. Jones (Subarsono, 2006) yang memiliki 3 variable yaitu: 1). Organisasi, kesimpulannya adalah pelaksanaan kebijakan, standar operasional dan prosedur, sumberdaya keuangan dan peralatan sudah terlaksana dengan baik. 2). Intepretasi, kesimpulannya adalah isi dan tujuan di pahami, sosialisasi dan dukungan masyarakat sudah di lakukan oleh dinas Perhubungan.3). Aplikasi, kesimpulannya adalah tahap aplikasi sangatlah penting untuk mengetahui salah satu kegiatan dalam implementasi kebijakan retribusi parkir yaitu pemungutan retribusi atas parkir yang sudah di tentukan hal ini sudah terlaksana dengan baik namun masih belum mencapai target maksimal PAD. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pemungutan parkir adalah wewenang dan tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Implementasi pengelolaan retribusi parkir masih belum maksimal sehingga tidak tercapainya tujuan penyelenggaraan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam meningkat PAD. Saran dari peneliti perlu diperhatikan dan dibenahi mekanisme atau cara kerja aparatur lapangan dan kantor, serta juru parkir agar disiplin dalam melaksanakan sesuai dengan peraturan daerah
KINERJA PEGAWAI DI KANTOR KECAMATAN SIMPANG HULU KABUPATEN KETAPANG E1012161112 Hermiati Resiani; Hardilina Hardilina; Ida Rochmawati
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i1.2753

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis Kinerja Pegawai di Kantor Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan analisis data secara kualitatif. Penelitian ini menggunkan teori Dwiyanto (dalam pasolong, 2007, 178) yang terdiri dari : 1) Produktivitas, kesimpulannya adalah mengembangkan suatu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang didapatkan yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting. 2) Kualitas Pelayanan, kesimpulannya adalah kualitas pelayanan cenderung manjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik. 3) Responsivitas, kesimpulannya adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 4) Responsibilitas, kesimpulannya adalah apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun emplisit. 5) Akuntabilitas, kesimpulannya adalah menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah kinerja pegawai dikantor kecamatan simpang hulu lebih ditingkatkan, supaya tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik. Sehingga menjadikan kantor kecamatan simpang hulu lebih maju dan unggul di kabupaten ketapang.
IMPLEMENTASI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL DI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN KOTA PONTIANAK E1012141032 Bayu Adam; Joko Triono; Sitorus Sitorus
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i1.2747

Abstract

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman mengenai Implementasi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak khususnya dalam pelaksanaan dan pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB). Permasalahan mengenai proses pelaksanaan dan pembuatan SIUP-MB yaitu masih banyaknya penjual minol di kecamatan Pontianak Selatan yang tidak memiliki SIUP-MB. Kebijakan ini dianalisis menggunakan teori George C. Edwards III (dalam Winarno, 2007: 174-203) yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) informasi SIUP-MB yang disampaikan DPMTKPTSP sudah jelas dan konsisten, tapi tidak semua penjual minol menanggapi hal tersebut, 2) sumber daya yang memadai, tetapi kurang dari segi fasilitas. 3) kurangnya partisipasi penjual minol dalam membuat SIUPMB. 4), dan prosedur yang rumit . Adapun saran untuk penelitian ini adalah sosialisasi langsung dilapangan harus dilakukan intensif, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di DPMTKPTSP, adanya fasilitas yang memadai agar tingkat partisipasi meningkat, dan prosedur yang dimudahkan
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2017 DALAM PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL DI DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT E1013161017 Dori Surgadi; Sri Haryaningsih; Martinus Martinus
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i1.2759

Abstract

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pemulangan Warga Negara Indonesia Migran Korban Perdagangan Orang dari Negara Malaysia ke Daerah Asal Pontianak belum optimal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif jenis penelitian deskriptif. Teori George C. Edward III ( Dalam Agustino 2014:149) bahwa variabel yang merupakan syarat terpenting guna berhasilnya proses implementasi kebijakan yaitu : 1) Komunikasi: kesimpulan komunikasi Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pemulangan Warga Negara Indonesia Migran Korban Perdagangan Orang dari Negara Malaysia asal Kota Pontianak telah dilaksanakan, melalui Koordinasi Satuan Tugas Lapangan Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB) yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pontianak. 2) Sumberdaya: kesimpulan sumber daya yang utama dalam Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 adalah sumberdaya manusianya (staf). 3) Disposisi:.
PELAYANAN PLN (PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA) PERSERO DALAM PROGRAM LISTRIK MASUK DESA DI DESA SENAKIN KECAMATAN SENGAH TEMILA KABUPATEN LANDAK E1012151004 Darwin Candra; Sri Maryuni; Ira Patriani
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i1.2754

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pelayanan PLN Kalimantan Barat dalam pelayanan program listrik masuk desa di Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak. adapun fokus penelitian ini adalah pelayanan PLN Kalimantan Barat dalam program listrik masuk desa di Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, yang melatarbelakangi penelitian ini adalah masih terdapat dua dusun di Desa Senakin yang belum teraliri listrik. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Pelayanan PLN Kalimantan Barat memiliki fasilitas yang memadai dan pemerintah pusat memiliki anggaran DAK bidang energi pedesaan. memiliki peralatan yang baik dan mumpuni, serta tim yang terampil dan memiliki kualitas dalam proses pemasangan listrik dan terjalinnya komunikasi antara masyarakat dengan pihak PLN. Memiliki standar pelayanan atau jasa yang dijanjikan serta kehandalan pihak PLN yang memiliki kesadaran dan keinginan untuk membantu masyarakat. (2) Kendala yang dialami pihak PLN adalah masalah letak geografis wilayah yang berbukit sehingga menyulitkan untuk pembangunan, ditambah lagi kebijakan pembangunan listrik di desa merupakan kebijakan atau wewenang pemerintah dan PLN pusat..
MOTIVASI KERJA PEGAWAI DI KANTOR KECAMATAN SEMITAU KABUPATEN KAPUAS HULU E1011151110 Cici Selvia Larasati; Sri Haryaningsih; Abdul Rahim
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i1.2748

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis motivasi pegawai dalam bekerja di Kantor Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu. Motivasi pegawai dalam bekerja mengalami kendala dikarenakan terbatasnya kemampuan pegawai dalam meningkatkan semangat dalam bekerja serta kurangnya disiplin pegawai dalam bekerja. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisa menggunakan teori motivasi Cut Zurnali 2013 : 290, ada tiga indikator yang terdiri; 1). Motif (Motive). Dalam motivasi kerja pegawai masih stagnan atau tidak berkembang diakibatkan kurangnya kesadaran dalam diri pegawai untuk membangkitkan motif kerja tersebut melalui pekerjaan yang ada. Pegawai belum disiplin dan belum bekerja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; 2). Harapan (Expectancy). Pegawai yang belum tewujud dikarenakan pegawai tidak memahami bahkan kurang aktif dalam bekerja. Pegawai belum mandiri dalam memahami tupoksi; 3). Imbalan (Incentive). Imbalan atau insentif yang belum terlaksana sehingga pegawai tidak maksimal dan tidak terdorong untuk memberikan effort lebih dalam melakukan pekerjaan. Saran dalam meningkatkan motif diperlukan perhatian khusus seperti penambahan tugas atau tanggungjawab dan persaingan yang sehat yang harus camat tumbuhkan dalam diri pegawai, untuk mewujudkan harapan pegawai dibutuhkan komunikasi dan kepedulian satu sama lain, serta diperlukan pemberian imbalan dimana Camat harus lebih tegas dalam mengambil sikap dan keputusan serta diperlukannya evaluasi berkala untuk mengetahui keadaan pegawai.

Page 1 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 Vol 3, No 3 (2014): Publika, Edisi September 2014 Vol 3, No 2 (2014): Publika, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 More Issue