PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[PENGARUH KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI TERHADAP KEPUASAN LAYANAN DI KANTOR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUBU RAYA ]]>
<![CDATA[E1011131161 Ade Dwinanda Rahmaniar]]>;
<![CDATA[Dedi Kusnadi]]>;
<![CDATA[Dhidik Aprianto]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v9i1.2762
<![CDATA[Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan administrasiterhadap kepuasan layanan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten KubuRaya. Sudah seharusnya jika Kantor Dinas memiliki tingkat kualitas pelayanan yang baik.Pembentukan serta perkembangan kepuasan itu sendiri didukung oleh banyak factor, salahsatunya adalah kualitas pelayanan perusahaan serta para pegawainya itu sendiri. Penelitian inimenggunakan teori dari Hessel Nogi S (2005:208) dengan menggunakan dua variabel yaitukualitas pelayanan dan kepuasan layanan. Jenis dari penelitian adalah penelitian asosiatifmenggunakan pendekatan kuantitatif, dengan jumlah populasi sebanyak 2.160 orang. Denganmenggunakan rumus Slovin dan taraf kesalahan 10%, diperoleh sampel sebanyak 96 orang.Penelitian ini menggunakan angket tertutup, dan google form sebagai media untukmenyebarkan angket serta program SPSS versi 23.0 sebagai media analisis data. Berdasarkanhasil perhitungan dengan menggunakan Uji T diperoleh hasil signifikansi 0,000 , jumlahtersebut lebih kecil dari probabilitas 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan terdapatpengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan layanan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH TAHUN 2017-2032 DI OBJEK WISATA AIR PANAS SIPANT LOTUP DESA SAPE KECAMATAN JANGKANG KABUPATEN SANGGAU ]]>
<![CDATA[E1011141105 Hirarius Jerimas Bayusaputra]]>;
<![CDATA[Isdairi Isdairi]]>;
<![CDATA[Dhidik Apriyanto]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v9i1.2755
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2017 – 2032 Di Objek wisata Air Panas Sipant Lotup Desa Sape Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau serta supaya Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sanggau dapat mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriktif dengan pendekatan kualitatif serta menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III dalam Indiahono (2007: 31-33) yang terdiri dari komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Peraturan Daerah belum berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari faktor komunikasi Disporapar Kabupaten Sanggau dan Aparatur Desa Sape belum berjalan dengan baik, belum adanya pemanfataan sumberdaya lokal serta staf di Disporapar masih belum menguasai Peraturan Daerah, belum adanya komitmen yang kuat hal ini dilihat dari staf Disporapar belum menguasai Peraturan Daerah, serta struktur birokrasi belum terkoordinir dengan baik hal ini terlihat belum adanya acuan SOP (Standar Operasional Prosedur ) dalam pengembangan Objek Wisata Air Panas Sipant Lotup. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti bagi Disporapar dalam upaya pengembangan Objek Wisata Air Panas Sipant Lotup yaitu memaksimalkan komunikasi dan promosi pariwisata, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia,perlunya keseriusan Disporapar dalam upaya mengembangkan objek wisata, serta membuat SOP (Standar Operasional Prosedur )sebagai upaya mengembangkan objek wisata]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG ]]>
<![CDATA[E1012141029 Kiki Sakinah]]>;
<![CDATA[Hardilina Hardilina]]>;
<![CDATA[Agus Eka]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v9i1.2749
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan khususnya dalam pembuatan akta kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang. Permasalahan mengenai proses pembuatan akta kelahiran yang terjadi ini cukup menarik untuk diteliti mengingat masih banyak penduduk di Kabupaten Sintang yang belum memiliki akta kelahiran. Proses pelaksanaan kebijakan ini di analisis dengan menggunakan teori Charles O. Jones, yaitu: Pengorganisasian, Interpretasi, dan Aplikasi dengan demikian dapat diketahui dengan jelas hambatan yang menyebabkan belum terlaksananya dengan baik kebijakan ini. Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan Implementasi Peratran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan dalam pembuatan akta kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang adalah: 1) Pengorganisasian, kesimpulannya adalah pembentukan atau penataan sumber daya masih kurang efektif; 2) Interpretasi, kesimpulannya adalah sosialisasi yang dilakukan masih kurang; 3) Aplikasi, kesimpulannya adalah pengaplikasian belum optimal dilakukan. Adapun saran untuk penelitian ini adalah menambah jumlah pegawai, serta sosialisasi harus dilakukan secara rutin dan intensif dengan memanfaatkan media sosial dan dilakukan ke seluruh Kabupaten Sintang.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) DI DESA PAKUMBANG KECAMATAN SOMPAK KABUPATEN LANDAK ]]>
<![CDATA[E1013161004 APRIADI KRISMON]]>;
<![CDATA[Pardi Pardi]]>;
<![CDATA[Abdul Rahim Abdul Rahim]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v9i1.2741
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Desa Pakumbang Kecamatan Sompak Kabupaten Landak. Masalah dalam penelitian ini adalah Permasalahan dalam Implementasi Program JKN Kartu Indonesia Sehat ini diantaranya kurannya komunikasi yang dilakukan para pelaksana mengakibatkan masyarakat kurang mengerti, terbatasnya kuota penerima program JKN KIS PBI di Desa Pakumbang Kecamatan Sompak. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan desain penelitian analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Van Meter Van Horn (dalam Agustino 2008:142) yang terdiri dari: yaitu 1) Ukuran dan tujuan kebijakan, dalam Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Desa Pakumbang Kecamatan Sompak Kabupaten Landak belum berjalan secara optimal. 2) Sumber daya manusia yang masih kurang dan belum memadai dibanding dengan kondisi wilayah dan jumlah peserta program JKN KIS PBI 3) Karakteristik agen pelaksana, Kepala Desa Pakumbang Kecamatan Sompak Kabupaten Landak bisa dikatakan sudah cukup baik dalam menjalankan komitmenya namun pelayanan harus diperbaiki dikareakan sering dirumah. 4) Sikap para pelaksana, Sikap antar agen pelaksana, sosialisasi kepada masyarakat sangat kurang tentang program JKN Kartu Indonesia Sehat PBI. 5) Komunikasi antar organisasi, harus di bicarakan satu meja,sehingga tidak menjadi kesalahpahaman antara pembuatan anggaran dan kuota penerima KIS PBI di Desa Pakumbang Kecamatan Sompak Kabupaten Landak. 6.)Lingkungan sosial ekonomi dan politik. Untuk dimasa pandemi ini kemungkinan Lingkungan Ekonomi, Sosial, Politik Sekarang sangat tidak stabil dikarenakan banyak sekali anggaran yang dipangkas agar dapat menyelesaikan permasalahan covid 19 ini. Sehingga mengakibatkan proses pengimplementasian pun terganggu.]]>
<![CDATA[PENGEMBANGAN OBYEK WISATA RIAM JEJAK BURU DI DESA GOMBANG KECAMATAN SENGAH TEMILAH KABUPATEN LANDAK ]]>
<![CDATA[E1012171022 Cindi Desefia]]>;
<![CDATA[Hardilina Hardilina]]>;
<![CDATA[Joko Triyono]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v9i1.2764
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai peran Pemerintah Desa dalam menyediakan sarana dan prasarana dalam pengembangan objek wisata Riam Jejak Buru di Desa Gombang. Permasalahan mengenai pengembangan objek wisata ini masih terbatasnya sarana dan prasarana yang terdapat di objek wisata Riam Jejak Buru serta kurangnya peran Pemerintah Desa dalam mempromosikan objek wisata ini. Jenis penelitian yang adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dengan menggunakan teori Pitana dan Gayatri (2005, 95) Pemerintah Daerah memiliki peran untuk mengembangkan potensi pariwisata menunjukan bahwa : 1) Motivator, Pemerintah Desa belum optimal dalam melakukan fungsi motivator sebagai pemerintah dalam pembinaan masyarakat, pemerintah desa hanya memberikan pembinaan kepada masyarakat tiga bulan sekali. 2) Fasilitator, pemerintah desa sudah menjadi fasilitator dalam pengembangan objek wisata riam tersebut dengan membangun jalan rabat beton dan membuat fasilitas seadanya, namun fasilitas tersebut masih sangat minim terutama belum adanya toilet khusus, gazebo atau rumah singgah untuk wisatawan beristirahat dan tempat parkir sehingga menyebabkan kurangnya daya tarik. 3) Dinamisator, Pemerintah Desa dalam mengembangkan objek wisata Riam Jejak Buru tentunya membutuhkan kerjasama dengan pihak yang memiliki kepentingan, saat ini pemerintah desa hanya menjalin kerjasama dengan masyarakat setempat saja sehingga belum adanya bantuan anggaran dari pihak lain. Saran dari penelitian ini adalah pemerintah desa harus lebih giat melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk sadar wisata, dan lebih meningkatkan kerjasama dengan pihak lain.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS MISKIN (RASKIN) DI DESA SENAKIN KECAMATAN SENGAH TEMILA KABUPATEN LANDAK ]]>
<![CDATA[E1013161009 Maria Mira Astri]]>;
<![CDATA[Elyta Elyta]]>;
<![CDATA[Erdi Erdi]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v9i1.2756
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dan distribusi Raskin di Desa Senakin Tahun 2019.. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif jenis penelitian deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori efektivitas implementasi suatu kebijakan ditentukan tiga kegiatan sebagai pilarnya, Menurut Jones (2006:46) yaitu 1) Pengorganisasian; kesimpulannya adalah pengorganisasian pembagian raskin di Kecamatan Sengah Temila diantaranya adalah peraturan pemerintah pusat, kondisi masyarakat setempat dan aspirasi masyarakat. Rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan akan lancaranya pembagian raskin di Kecamatan Sengah Temila adalah raskin dapat didistribusikan secara cepat dengan birokrasi yang mudah dan sesuai dengan kondisi lapangan.]]>
<![CDATA[KUALITAS PELAYANAN KANTOR AREA PEGADAIAN KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[E1011151083 Dendra Yudhistira]]>;
<![CDATA[Sugito Sugito]]>;
<![CDATA[Martinus Martinus]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v9i1.2750
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan pada Kantor Area Pegadaian Pontianak. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan pinjaman uang, masih sulitnya penggunaan aplikasi Pegadaian Digital Service (PDS), dan karena pengguna aplikasi PDS masih sedikit maka masih banyaknya nasabah yang datang ke outlet untuk mengantri dalam melakukan transaksi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana peneliti ingin menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan pada Kantor Area Pegadaian Pontianak. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori dari Moenir, 2010: 88-119 yang mengungkapkan bahwa terdapat 6 faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan yaitu: (1) faktor kesadaran (2) faktor aturan (3) faktor organisasi (4) faktor kemampuan dan keterampilan (6) faktor sarana pelayanan.]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN KEBUN RAYA SAMBAS OLEH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN SAMBAS ]]>
<![CDATA[E1011131076 Delima]]>;
<![CDATA[Pardi Pardi]]>;
<![CDATA[Tri Hutomo]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v9i1.2737
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pengelolaan Kebun Raya Sambas oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Sambas. Metode yang digunakan yaitu jenis penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan ialah teori dari T. Hani Handoko (2012:79) yang terdiri dari empat indikator, yaitu: 1) menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Tujuan pembangunan Kebun Raya Sambas secara umum sudah ditetapkan, Master Plan nya juga sudah ada, jadi gambaran secara umum pembangunan Kebun Raya Sambas sudah bisa ditetapkan; 2) merumuskan keadaan saat ini. Kebun Raya Sambas sebagai Kawasan penyangga vegetasi dan konservasi hal itu penting, karena di sekeliling Kebun Raya Sambas sudah ditanami atau dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa sawit; 3) mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan. Adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan Kebun Raya Sambas merupakan bentuk dukungan dari Pemerintah Daerah untuk memudahkan proses pembangunan Kebun Raya Sambas sedangkan factor penghambat pengelolaan Sarana dan prasarana masih kurang memadai, sehingga akses jalan menuju Kebun Raya Sambas memakan waktu yang lumayan lama, serta kondisi jalan menuju lokasi masih tidak baik; 4) serta mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan agar sesuai dengan rencana masih dilakukan dengan saling mengingatkan saja dikarenakan Unit Pelaksana Teknis belum dibentuk Sehingga untuk menjalankan pengelolaan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing masih sulit dilakukan, hanya pengelolaan secara teknis saja. Saran penulis agar meningkatkan keahlian sumber daya serta penambahan anggaran untuk proses pembangunan jalan Kemudian membentuk Unit Pelaksana Teknis]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA SEMANDANG KANAN KECAMATAN SIMPANG DUA KABUPATEN KETAPANG ]]>
<![CDATA[E1012161117 Monika Marila]]>;
<![CDATA[Hardilina Hardilina]]>;
<![CDATA[Martinus Martinus]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v9i1.2766
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi dan menganalisis Masyarakat Desa Semandang Kanan dalam proses pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang. Adapunmetode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan desain penelitian analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari O’ Jones (dalam Agustino 2016:154-155) yang terdiri dari : 1) Organisasi, kesimpulannya yaitu pembentukan atau penata ulang sumberdaya, unit dan metode kebijakan pada program usaha BUMDes Desa Semandang Kanan belum dapat memberikan hasil atau dampak yang baik; 2) Interpretasi yaitu kesimpulannya adalah kebijakan, rencana dan penganggaran yang di lakukan BUMDes Desa Semandang Kanan belum tepat dan belum dapat diterima serta dilaksanakan oleh masyarakat Desa Semandang Kanan dengan baik; 3) Penerapan yaitu kesimpulannya adalah ketentuan rutin dari para pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan perlengkapan program belum dapat di implementasikan dengan baik oleh pengurus BUMDes Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah pengurus harus melakukan penataan ulang struktur organisasi serta program usaha BUMDes dengan memilih program kerja yang dapat memberdayakan masyarakat sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan sumber daya manusia yang ada di Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam proses implementasi program BUMDes dengan baik sesuai potensi yang mereka miliki. ]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM 2013 SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR NEGERI 05 TANAH PUTIH KECAMATAN KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU ]]>
<![CDATA[E:1012131054 Depi Lispa Sumanti]]>;
<![CDATA[Sri Haryaningsih]]>;
<![CDATA[Dewi Utami]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v9i1.2757
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi kurikulum 2013 sesuai dengan standar pelayanan minimal pendidikan sekolah dasar di Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu. Masalah dalam penelitian ini yaitu : 1. Minimnya pengetahuan guru tentang kurikulum 2013. 2. Sumber daya manusia tidak berdasarkan lulusan. 3. Tenaga pendidik masih mengalami kesulitan dalam proses belajar mengajar menggunakan kurikulum 2013. 4. Sarana dan prasarana sebagai penunjang proses belajar mengajar belum memadai. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam peneltian ini menggunakan teori Charles O Jones (dalam Agustino, 154:2017), tentang suatu proses implementasi kebijakan yang terdiri dari : 1) Organisasi. Kesimpulannya dari keseluruhan seluruh tenaga pendidik telah menjalankan tugasnya masing-masing akan tetapi ada beberapa hal yang tidak biasa dilakukan oleh implementor tersebut. Ada beberapa permasalahan yang tidak sesuai dengan proses pengorganisasian.tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tetap menjadi kedala tersendiri. 2) Interpretasi .]]>
