Jurnal Preferensi Hukum (JPH)
Jurnal Preferensi Hukum is a journal of Law, provides a forum for publishing law research articles or review articles of students. This journal has been distributed by WARMADEWA PRESS started from Volume 1 Number 1 Year 2020 to present. This journal encompasses original research articles, review articles, and short communications, including Criminal Law; Government Law; Business Law and Notary; Development of Local Law; Environmental Law; Tourism Law; Procedural Law; Private Law; Law and Human Rights; International Law.
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Preferensi Hukum"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Harta Debitur Sebagai Objek Jaminan Hak Tanggungan (Studi Putusan No. 126/Pdt.G/2019/PN Kpn) ]]>
<![CDATA[Murni Haddina]]>;
<![CDATA[Adlin Budhiawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Preferensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/jph.4.2.7224.193-201
<![CDATA[Pelelangan objek jaminan hak tangungan pada KPKNL atau kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang masih ada melelang objek lelang dibawah harga pasar dengan ketentuan penggunaan harga limit pasar sampai menyentuh nilai liquidasi, hal ini menimbulkan kerugian bagi debitur terhadap lelang yang dijual dibawah harga pasar. Tujuan diadakannya riset ini ialah untuk memahami cara hukum mengatur penentuan limit objek jaminan hak tanggungan dan perlindungan hukum kepada debitur yang obyek lelangnya dijual di bawah harga pasaran. Normatif Yuridis adalah penelitian yang dipakai dan hasilnya membuktikan Peraturan Mentri Keuangan No. 213 / PMK .06 / 2020 mengenai pengaturan pelaksanaan lelang, telah mengatur seperti yang tercantum pada pasal 48 ayat (1) nilai limit ditetapkan oleh penjual berdasarkan adanya laporan hasil penilaian dari penilai atau laporan hasil penaksir dari penaksir, serta harga perkiraan sendiri. Dan adapun perlindungan hukum yang bisa di lakukan debitur kepada obyek jaminan hak tanggungannya yang dilelang dibawah harga pasar yaitu dengan melakukan gugatan terhadap pihak kreditur atas perbuatan melawan hukum yang mana telah merugikan pihak debitur dan juga menyiapkan bukti-bukti kuat dalam persidangan seperti yang diupayakan oleh debitur di contoh perkara pada keputusan pengadilan negeri kepanjen No 126/Pdt.G/2019/PN.Kpn]]>
<![CDATA[Kedudukan Harta Pailit Yang Menjadi Barang Sitaan Negara ]]>
<![CDATA[Shiddiq Al Hakimi Hakim]]>;
<![CDATA[Adlin Budhiawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Preferensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/jph.4.2.7234.237-244
<![CDATA[Kepailitan adalah bentuk penyitaan umum yang berlaku untuk semua harta kekayaan debitur pailit. Setelah dinyatakan pailit, debitur dengan sendirinya kehilangan hak pengelolaan harta kekayaannya dan harta kekayaan itu ditempatkan dalam penyitaan umum. Dalam hal seluruh harta pailit dikenakan penyitaan umum, maka semua penyitaan yang telah dilakukan dihapuskan pada saat harta pailit telah disita umum. Namun hal ini tidak berlaku bagi sita pidana, karena hukum pidana juga mengenal sita. KUHAP sendiri membolehkan penyitaan benda sitaan dalam perkara perdata/kepailitan. Penyitaan dalam perkara pidana untuk keperluan pembuktian untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam proses penyidikan atau penyidikan, penyelidikan dan penuntutan sampai dengan tingkat interogasi di pengadilan. Pada saat dilakukannya penyitaan pidana atas harta pailit, tentu saja status harta pailit yang sebelumnya dikelola oleh kurator tidak menjadi milik negara, karena harta pailit itu hanya mempunyai nilai pembuktian menurut undang-undang. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kedudukan dari harta debitur yang telah dinyatakan pailit. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan pendekatan perundangan-undangan (state approach). Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa harta debitur yang telah dinyatakan pailit yang kemudian dilakukan sita pidana terhadap harta tersebut tidak membuat harta pailit yang disita pidana berubah statusnya, sebab harta tersebut sebelumnya telah diputuskan hakim menjadi harta pailit.]]>
<![CDATA[Korelasi Islam dan Politik Dalam Pandangan Ahmad Syafi’i Ma’arif (Buya Syafi’i) ]]>
<![CDATA[Kevin Orama Singarimbun]]>;
<![CDATA[Junaidi]]>
<![CDATA[ Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Preferensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/jph.4.2.7238.227-236
<![CDATA[Jurnal ini membahas mengenai pemikiran politik Ahmad Syafi’i Ma’rif dalan ruang lingkup korelasi antara Islam dan Politik. Biografi beliau juga dijelaskan secara ringkas. Ia pernah mengemban jabatan sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah pada tahun 1998-2005. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif disertai dengan studi pustaka (library research) yang dijadikan sebagai sumber utama data penelitian. Ahmad Syafi’i Ma’arif menyebutkan bahwa korelasi antara Islam dan Politik adalah bentuk ijtihad dengan sumber Al-Quran dan Hadist. Politik Islam tidak mempunyai kaitan dengan perebutan kekuasaan, namun justru memprioritaskan upaya untuk memenuhi kepentingan pihak umum. Beliau juga menyebutkan bahwa dalam ajaran Islam wawasan kekuasaan harus disinari oleh wawasan moralitas sebagai salah satu indikator iman dalam konteks dan realitas sejarah. Secara sederhana, Islam menjadi pergerakan dalam memperbaharui moral dan masyarakat sehingga menjadi pribadi yang sesuai dengan ajaran Islam, sekaligus menjadi inheren atas ajaran Nabi Muhammad SAW.]]>
<![CDATA[Harmonisasi Pengaturan Pendirian Perseroan Pereorangan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 ]]>
<![CDATA[Komang Satria Wibawa Putra]]>;
<![CDATA[Nurisa]]>;
<![CDATA[I Nengah Dasi Astawa]]>
<![CDATA[ Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Preferensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/jph.4.2.7487.266-271
<![CDATA[Tujuan penulisan ini ialah untuk mengkaji disharmoni peraturan perundang-perundangan yang mengatur terkait dengan batasan usia pendiri perseroan perorangan. Jenis peneltian dalam penulisan ini ialah penelitian hukum normatif. Berdasakan hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya disharmoni pengaturan batasan usia pendiri perseroan perorangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan KUH Perdata. Disharmoni pengaturan tersebut wajib untuk dilakukan pengharmonisasian yang sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 serta sejalan dengan prinsip atau asas lex superior derogat legi inferiori. Pengharmonisasian batasan usia pendiri perseroan perorangan tersebut wajib untuk dilakukan guna memberikan jaminan kepastian hukum di dalam masyarakat.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia: Perspektif Yuridis ]]>
<![CDATA[Oktobriari Sunu Wicaksono]]>;
<![CDATA[Siti Mahmudah]]>
<![CDATA[ Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Preferensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/jph.4.2.7517.202-219
<![CDATA[Pesatnya perkembangan cryptocurrency membuat banyak orang mempercayai bahwa cryptocurrency berpotensi menjadi salah satu alat pembayaran di masa mendatang. Penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran menghadapi tantangan hukum yang memerlukan analisis yuridis yang mendalam dikarenakan tidak diakui sebagai alat pembayaran, sehingga berpotensi adanya penyalahgunaan dan mengancam stabilitas sistem keuangan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui regulasi mengenai alat pembayaran di Indonesia serta akibat hukum jika cryptocurrency digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dikarenakan meneliti perihal regulasi. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian dengan pengkajian melalui studi kepustakaan berdasarkan bahan-bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan sekunder berupa kajian pustaka. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan secara konkrit bahwa penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia merupakan tindakan yang bersifat melawan hukum karena Balnk Indonesial sebalgali regulaltor mendukung ketentualn mengenali kewaljibaln penggunalaln Rupialh dengaln dikelualrkalnnyal Peralturaln Balnk Indonesial Nomor 17/3/PBI/2015 tentalng Kewaljibaln Penggunalaln Rupialh Di Wilalyalh Negalral Kesaltualn Republik Indonesial. Implikasi penelitian ini dapat mengantisipasi dan menjadi dasar pengembangan kerangka hukum penggunaan cryptocurrency yang tepat di masa mendatang.]]>
<![CDATA[Pemanfaatan Tanah Wakaf Dengan Cara Bagi Hasil Menurut Mazhab Imam Syafi’i (Studi Kasus di Desa Simalagi Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal) ]]>
<![CDATA[Nur Dalilah Harahap]]>;
<![CDATA[Syafruddin Syam]]>
<![CDATA[ Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Preferensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/jph.4.2.7596.220-226
<![CDATA[Artikel ini membahas tentang pemanfaatan tanah wakaf dengan cara bagi hasil dalam konteks pengelolaan wakaf di Indonesia. Wakaf memiliki potensi untuk menjadi instrumen ekonomi yang dapat mendorong sektor ekonomi masyarakat jika dikelola dengan baik dan profesional. Fokus utama dalam pengelolaan wakaf adalah profesionalisme nazhir, yang merupakan kunci keberhasilan dalam mengarahkan, memproduktifkan, dan memanfaatkan wakaf secara strategis. Artikel ini juga mengkaji dasar-dasar hukum wakaf dalam Alquran, hadis, dan undang-undang terkait. Selain itu, penelitian ini melibatkan studi kasus tentang pemanfaatan tanah wakaf dengan cara bagi hasil di desa Simalagi, yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Wakaf Indonesia telah menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-undang No 41 Tahun 2004 untuk mengelola dan mengembangkan wakaf tunai dengan baik, diperlukan sumber daya manusia yang handal, profesional, berilmu ekonomi, ulet, dan memiliki daya tahan yang kuat. komitmen. Oleh karena itu, lembaga wakaf tunai memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan wakaf produktif di Indonesia.]]>
<![CDATA[Pemutusan Kontrak Pekerjaan Jasa Konstruksi PT. Inanta Bhakti Utama dalam Proyek Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi ]]>
<![CDATA[Radella Elfani]]>;
<![CDATA[Busyra Azheri]]>;
<![CDATA[Yulfasni]]>
<![CDATA[ Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Preferensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/jph.4.2.7659.245-254
<![CDATA[Pekerjaan jasa konstruksi sering kali tidak berjalan sesuai dengan perencanaan dan waktu yang telah ditentukan, baik itu karena faktor internal maupun eksternal. Salah satu contohnya adalah pemutusan kontrak yang terjadi pada proyek Peningkatan Saluran Drainase Primer Rumah Potong hingga SMPN 1 Kota Bukittinggi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi terhadap PT. Inanta Bhakti Utama pada akhir tahun 2021. Jurnal ini bertujuan untuk mengevaluasi mekanisme pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi terhadap PT. Inanta Bhakti Utama, mengidentifikasi akibat hukum dari pemutusan kontrak, dan menyajikan solusi dari perspektif hukum terhadap permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris dengan membandingkan data lapangan dengan studi literatur dan ketentuan hukum normatif. Penelitian ini adalah kualitatif dan mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang terkait dengan kontrak kerja. Hasil dari penelitian ini adalah Kepastian hukum sangat penting dalam mekanisme pengadaan pekerjaan konstruksi pada proyek peningkatan saluran drainase. Kepastian hukum dapat memberikan dasar yang kuat bagi proses pengadaan yang transparan, adil, dan akuntabel serta memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Berdasarkan kontrak antara PT. Inanta Bhakti Utama dengan DPUPR, SSUK Nomor 45 angka 45.2 huruf d yaitu Penyedia dikenakan sanksi daftar hitam. Kesadaran para pihak terkait mengenai konsep kesetaraan dan keadilan juga perlu ditingkatkan agar dapat diterapkan secara efektif dalam praktik kontrak kerja konstruksi.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ]]>
<![CDATA[Rohman Hakim]]>
<![CDATA[ Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Preferensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/jph.4.2.7745.279-291
<![CDATA[Dengan menggunakan sudut pandang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak ditindak secara hukum. Penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan serius yang dapat membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, serta pertumbuhan dan masa depan negara, menurut pendekatan yuridis normatif yang mencakup analisis peraturan perundang-undangan dan kejadian sebelumnya. Penggunaan narkoba yang melanggar hukum dilarang, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, meskipun perlu tindakan hukum terhadap anak yang menggunakan narkoba, sistem peradilan pidana anak menggunakan strategi Keadilan Restoratif bersama dengan konsep pengalihan untuk melindungi anak-anak dari stigma. Namun, Rizky Arya Wisandi, seorang pemuda yang telah menyalahgunakan narkoba, mendapat hukuman penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Anak-anak yang mengalami penyalahgunaan narkoba termasuk dalam kategori korban yang juga bertindak sebagai pelaku (self-victimizing victim), menurut viktimologi. Pemerintah sedang melakukan upaya yang luas dan beragam untuk mencegah dan memberantas penggunaan dan peredaran narkoba di kalangan generasi muda, serta menghilangkan anggapan bahwa masalah ini hanya masalah pemerintah dan harus diselesaikan bersama.]]>
<![CDATA[Kontekstualisasi Doktrin Hukum Perdata dan Hukum Islam Pengangkatan Anak di Indonesia ]]>
<![CDATA[Muhammad Luthfi]]>;
<![CDATA[Yaris Adhial Fajrin]]>;
<![CDATA[Andi Annisa Nurlia Mamonto]]>;
<![CDATA[Ahmad Nilnal Munachifdli Ula]]>
<![CDATA[ Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Preferensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/jph.4.2.7755.255-265
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang kontekstualisasi doktrin hukum perdata dan hukum Islam dalam praktik pengangkatan anak di Indonesia. Pengangkatan anak adalah isu penting dalam hukum keluarga yang melibatkan dua doktrin hukum yang berbeda, yaitu hukum perdata yang mengatur aspek legal formal pengangkatan anak dan hukum Islam yang memiliki perspektif agama terhadap hubungan nasab dan tanggung jawab terhadap anak angkat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kedua doktrin ini dapat diaplikasikan secara harmonis dalam konteks pengangkatan anak di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode analisis normatif dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam hal pengangkatan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perdata mengakui pengangkatan anak sebagai proses hukum yang sah dan memberikan status hukum yang setara dengan anak kandung. Sementara itu, hukum Islam memandang pengangkatan anak sebagai perbuatan diperbolehkan dalam agama, namun tidak mengubah status nasab anak.Kontekstualisasi doktrin hukum perdata dan hukum Islam dalam pengangkatan anak menunjukkan pentingnya mengakomodasi nilai-nilai hukum dari kedua doktrin tersebut untuk menciptakan kerangka hukum yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Perlindungan hak-hak anak, termasuk hak untuk mengetahui asal-usulnya dan hak untuk memiliki identitas hukum yang jelas, harus menjadi perhatian utama dalam praktik pengangkatan anak. Penelitian ini berkontribusi untuk meningkatkan pemahaman tentang implementasi hukum pengangkatan anak di Indonesia dan pentingnya menjaga keseimbangan antara nilai-nilai hukum perdata dan nilai-nilai agama dalam praktik pengangkatan anak. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan kebijakan dan sistem hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan dalam konteks pengangkatan anak di Indonesia.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kealpaan Pengemudi Truk yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia (Studi Kasus Putusan Nomor: 1535/Pid.B/2019/PN.Sby) ]]>
<![CDATA[Haniyah]]>;
<![CDATA[Hasibatul Isniar Sepbrina Pratiwi S]]>;
<![CDATA[Gunawan Tondo Rahardjo]]>;
<![CDATA[Tito Novian Ardiansyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Preferensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/jph.4.2.7759.272-278
<![CDATA[Banyak kasus kecelakaan yang melibatkan angkutan umum kususnya truk disebabkan olek faktor kealpaan dari pengemudi. Penelitian ini menganalisis penerapan tindak pidana kealpaan pengemudi truk yang menyebabkan orang lain meninggal dunia di Indonesia dengan studi kasus penerapan hukum pidana materil oleh hakim dalam putusan Nomor: 1535/Pid.B/2019/PN.Sby. Melalui metode yuridis normatif dengan pendekatan statuta dan studi kasus disimpulkan bahwa kecelakaan truk menabrak sepeda angin yang menyebabkan korban meninggal dunia di Jl. Raya Soekarno Hatta, akibat dari sopir yang kurang konsentrasi telah memenuhi unsur perbuatan delik yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kecelakaan yang di sebabkan oleh kealpaan pengemudi truk yang menimbulkan korban jiwa baik luka ringan, luka berat, ataupun meninggal dunia diatur dalam Pasal 359 KUHP serta Pasal 310 ayat Di dalam UU LLAJ No.22 tahun 2009.]]>
