cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nyoman Gede Sugiartha
Contact Email
preferensihukum@gmail.com
Phone
+6281237083338
Journal Mail Official
preferensihukum@gmail.com
Editorial Address
Jl. Terompong No.24, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80239
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Preferensi Hukum (JPH)
Published by Universitas Warmadewa
ISSN : 27465039     EISSN : 28099656     DOI : https://doi.org/10.55637/jph
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Preferensi Hukum is a journal of Law, provides a forum for publishing law research articles or review articles of students. This journal has been distributed by WARMADEWA PRESS started from Volume 1 Number 1 Year 2020 to present. This journal encompasses original research articles, review articles, and short communications, including Criminal Law; Government Law; Business Law and Notary; Development of Local Law; Environmental Law; Tourism Law; Procedural Law; Private Law; Law and Human Rights; International Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 16 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Preferensi Hukum" : 16 Documents clear
Pemenuhan Hak Konsumen Terhadap Informasi Kandungan Obat: Penegakan Hukum Dan Pertanggungjawaban Produsen Ni Nyoman Muryatini
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jph.4.3.7656.299-309

Abstract

Penelitian ini mengkaji permasalahan terkait penegakan hukum dan pertanggungjawaban produsen yang memproduksi obat menggunakan bahan berbahaya. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan argumentasi hukum terkait suatu peristiwa berdasarkan aturan hukum, dengan melakukan pengkajian terhadap aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, bentuk pertanggungjawaban produsen atas produk yang dihasilkan dan kemudian dipasarkan adalah tuntutan ganti rugi yang didasarkan atas perbuatan melawan hukum. Untuk menuntut kerugian harus didasarkan adanya perbuatan melawan hukum, dimana ada unsur – unsur yang harus dipenuhi yaitu: adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh produsen, adanya kesalahan yang telah dilakukan oleh produsen, adanya kerugian yang dialami konsumen, dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh produsen akibat hukumnya konsumen mengalami kerugian. Dalam kasus gagal ginjal akut di Indonesia diajukan gugatan class action. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan, “pelaku dapat dijatuhi sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), jika dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali. Selain pidana denda, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum”.
Implementasi Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Adi Herisasono; Anggraini Rosiana Efendi; Oscha Davan Kharisma
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jph.4.3.7760.292-298

Abstract

Sexual violence as a form of crime is often difficult to prove in the criminal justice system. Terlebih lagi, kekerasan seksual seringkali dilakukan secara tertutup dan hanya diketahui oleh korban dan pelaku. Hal ini mempersulit proses penyelidikan dan pengumpulan bukti oleh pihak kepolisian dan jaksa penuntut. Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), diharapkan pembuktian tindak pidana kekerasan seksual dapat dilakukan dengan lebih mudah dan transparan. Penelitian ini menganalisis Implementasi pembuktian tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Melalui penelitian normatif, diketahui bahwa pada UU TPKS memperluas alat bukti yang sudah diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga lebih menyesuaikan dengan dinamika perkembangan zaman untuk meminimalisir multitafsir oleh para penegak hukum. Dengan diakuinya informasi, dokumen, dan perekaman elektronik, serta keterangan saksi testimonium de auditu yang terkait dengan tindak pidana tersebut, perkara tersebut dapat dilakukan proses hukum. Dalam konteks pembuktian tindak pidana kekerasan seksual, faktor-faktor pendukung dan penghambat menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan. Faktor-faktor pendukung mencakup kemungkinan pembuktian tanpa bukti fisik, perlindungan yang lebih jelas bagi korban, peran saksi ahli yang ditingkatkan, serta dukungan sosial dan budaya. Sementara itu, faktor-faktor penghambat meliputi perbedaan penafsiran tindak pidana kekerasan seksual, masih kurangnya struktur unit penegak hukum yang memadai, dan adanya kultur atau budaya hukum yang cenderung mendiskreditkan korban.
Urgensi Surat Izin Atasan Perceraian PNS Pada Putusan Pengadilan Agama No.2059/Pdt.G/2019/PA.Lpk Perspektif Advokat Kota Medan Denni Herdiansyah; Sukiati
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jph.4.3.7882.310-320

Abstract

Sebelum PNS bercerai, mereka harus mendapatkan surat izin atasan sesuai ketentuan PP No. 10 Tahun 1983 dan PP No. 45 Tahun 1990. Surat izin atasan dapat menjadi sarana bagi atasan untuk memberikan bimbingan dan nasihat kepada PNS. Atasan dapat memberikan masukan kepada PNS mengenai dampak perceraian terhadap karier dan kehidupan pribadinya. Perceraian PNS yang tidak menyertakan izin atasan bisa berpotensi tidak diterimanya gugatan (Niet Ontvankelijke Verklaard) yang juga dapat mengakibatkan sanksi disiplin terhadapnya. Tujuan penelitian ini hanya berfokus pada memahami urgensi surat izin atasan dalam Putusan No.2059/Pdt.G/2019/PA.Lpk dari perspektif Advokat Kota Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Hasil analisis menunjukan bahwa perceraian PNS Dalam Putusan No.2059/Pdt.G/2019/PA.Lpk Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai Pemohon yang tidak mengantongi surat izin atasan yang di dalam putusan Pemohon sudah berupaya untuk mengajukan surat izin atasan akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan atas izin yang diajukan. Hakim menimbang pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Pada akhirnya, permohonan talak Pemohon dikabulkan dan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 raj’i kepada istrinya di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Temuan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk bercerai dan Bagi masyarakat pada umumnya, temuan penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan mengenai perlunya surat izin atasan dalam pengajuan perceraian bagi PNS.
Keabsahan Adopsi oleh Orang Tua Angkat yang Belum Menikah Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Medan Nomor 141/Pdt.P/2013/PA.Mdn) Wahyuda; Fauziah Lubis
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jph.4.3.7938.329-335

Abstract

Penelitian ini dilakukan bertujuan agar mengetahui keabsahan adopsi oleh seseorang yang belum menikah perspektif maslahah mursalah dan bagaimana hukum mengatur pengangkatan anak. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah Yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif ialah suatu penelitian dengan memposisikan hukum sebagai sistem norma. Adapun sistem norma tersebut ialah tentang asas - asas, kaidah, norma hukum , undang – undang , penetapan pengadilan, serta doktrin. Hal ini bertujuan untuk memberikan pendapat hukum sebagai dasar untuk menentukan benar maupun tidaknya suatu peristiwa sebagaimana diatur oleh hukum. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum skunder yang di dapatkan dari studi kepustakaan seperti buku, jurnal, Peraturan perundang – undangan, putusan pengadilan, Pandangan para ahli (doktrin). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus (case approach) yaitu Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 141/Pdt.P/2013/PA.Mdn, dengan menggunakan sumber hukum primer seperti Peraturan Perundang- undangan yang berlaku terutama yang berhubungan dengan pengangkatan anak (adopsi), teori hukum serta Putusan Pengadilan. Hasil Pembahasan, Dalam Islam, bagi seseorang yang ingin mengadopsi anak itu diperbolehkan sepanjang hal tersebut bertujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan anak, serta tidak memutus hubungan darah antara orang tua dengan anaknya. Anak angkat dapat memperoleh warisan dari orang tua angkat mereka, namun harus melalui wasiat wajibah yang ketentuan harta tersebut tidak lebih 1/3 harta warisan orang tua barunya. Pada penetapan pengadilan Nomor 141/Pdt.P/2013/PA.Mdn, Majelis Hakim bisa saja menolak permohonan Pemohon karna tidak memenuhi salah satu syarat untuk melakukan pengangkatan anak, tetapi meskipun putusan Majelis Hakim bertentangan dengan PP Nomor 54 Tahun 2007, Hakim tetap mengabulkan permohonan Pemohon yang mana pertimbangan Majelis Hakim dan amar putusannya tidak bertentangan dengan maslahah mursalah.
Anak Perempuan Sebagai Penghijab Saudara Kandung Ayah (Analisis Terhadap Putusan Pengadilam Agama Medan Nomor 40/Pdt.P/2017/PA Medan) Aulia Fahira Hanan; M. Amar Adly
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jph.4.3.8096.321-328

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum terkait anak perempuan sebagai penghijab saudara kandung ayah dalam hukum waris Islam.Penelitian ini menggunakan Pendekatan yuridis normatif guna mengidentifikasi dan mengevaluasi doktrin dan konsep hukum yang relevan. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder .Bahan hukum primer antara lain putusan No.40/Pdt P/2017/PA Mdn dan Putusan No.86.K/AG/1994.Bahan hukum sekunder termasuk buku, jurnal, literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak perempuan sebagai penghijab untuk saudara kandung ayahnya berdasarkan ketetapan Peradilan Agama Medan No. 40/Pdt P/2017/PA Mdn, namun hal tersebut dinilai tidak tepat karena bertentangan dengan penafsiran Pasal 174 Ayat ( 2) Kompilasi Hukum Islam dan Surah An-Nisa Ayat 176 Alquran. Namun jika ditinjau dari maqashid syariah, pilihan tersebut dipandang sejalan dengan tujuan hukum Islam karena menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, menjaga harta benda, dan memajukan kesejahteraan dalam pembagian harta warisan.
Akibat Hukum atas Pelanggaran Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dalam Kontrak Bisnis I Made Adi Sanjaya; I Nyoman Putu Budiartha; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jph.4.3.8208.336-340

Abstract

Memorandum of Understanding (MoU) sesungguhnya tidak dikenal dalam hukum positif Indonesia, khususnya dalam hukum kontrak. Belum ada ketentuan secara khusus yang mengatur mengenai MoU. Dengan tidak diaturnya MoU dalam hukum positif di Indonesia, maka tidak menutup kemungkinan akan memunculkan masalah di dalam praktek pelaksanaannya. Hal tersebut yang melatarbelakangi penelitian ini. Sehingga ditemukan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan MoU dalam Kontrak Bisnis dan bagaimana sanksi hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap MoU dalam Kontrak Bisnis. Untuk membahas permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan menggunakan jenis penelitian normatif. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah dasar pengaturan MoU dalam Kontrak Bisnis adalah Pasal 1313, Pasal 1338 KUH Perdata dan kekuatan hukumnya mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata. Sanksi hukum terhadap pelanggaran MoU dalam kontrak bisnis adalah dilihat dari dua kategori jenis pelanggarannya. Apabila MoU berkedudukan sebagai kontrak akan dikenakan sanksi berupa ganti kerugian yang berdasarkan pasal 1243 dan pembatalan suatu MoU yang berdasarkan pasal 1266 sanksi tersebut termasuk sanksi hukum perdata. Apabila MoU berkedudukan tidak sebagai kontrak hanya sanksi moral saja dikenakan.
Perlindungan Hukum Dokter dalam Memberikan Visum Et Repertum Psikiatrikum pada Orang Dengan Gangguan Jiwa yang Melakukan Tindak Pidana Liya Maulidianti; Adriano; Lufsiana
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jph.4.3.8241.373-388

Abstract

Hukum wajib melindungi kepentingan setiap individu. Perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi, salah satunya pidana. Seseorang baru mampu mempertanggungjawabkan pidana apabila memenuhi unsur-unsur keadaan jiwa dan kemampuan jiwa yang baik. Maka, sebagai upaya keadilan dalam memutuskan perkara, keterangan saksi ahli sangat diperlukan, yakni berupa Visum et Repertum Psikiatrikum (VeRP). Seorang dokter, khususnya psikiater, wajib memberikan keterangan apabila diminta oleh penegak hukum. Perlu ada perlindungan hukum bagi dokter agar dalam menjalankan tugasnya tidak bayangi kekhawatiran bahwa keterangannya dianganggap tidak benar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Teknik pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan dari data primer dan sekunder. Dari hasil penelitian diketahui bahwa permintaan bantuan tenaga ahli diatur dalam ketentuan KUHAP dan dokter wajib memberikan keterangan apabila diminta oleh penegak hukum. Penyusunan VeRP diatur dalam Permenkes RI Nomor 77 Tahun 2015. Dalam memberikan keterangan selaku saksi ahli, dokter dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tetang Perlindungan Saksi dan Korban.
Kebijakan Hukum Pemerintah Indonesia dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Ditinjau dari Hak Asasi Manusia atas Kesehatan Fauzia Fahmi; M. Zamroni; Budi Pramono
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jph.4.3.8242.355-372

Abstract

Untuk menganalisis layanan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia atas kesehatan dan tanggung jawab negara untuk memenuhi hak asasi manusia atas kesehatan dalam pelaksanaan vaksinasi, dilakukan penelitian terhadap kedua hal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Beberapa hal yang ditemukan dalam penelitian ini, antara lain mengenai kebijakan pemerintah dalam pemberian vaksin Covid-19 yang menuai berbagai sudut pandang, termasuk sudut pandang hak asasi manusia. Dalam hal ini dinamika yang terjadi terhadap layanan yang diberikan cukup membuat pemerintah berhasil dan bertahan dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Hal ini kemudian menjadikannya sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Tanggung jawab yang diberikan tidak hanya sekedar memberikan vaksin, tetapi juga terdapat perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia yang telah divaksinasi. Hal ini juga karena melihat beberapa negara menerapkan hal ini yang didukung oleh instrumen hukum internasional dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
Pertanggungjawaban Dokter Atas Pelimpahan Wewenang Kepada Bidan pada Tindakan Asuhan Persalinan Normal di Puskesmas Amy Shientiarizki; Chomariyah; Agung Pramono
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jph.4.3.8243.341-354

Abstract

Dokter dapat memberikan sebagian otoritasnya kepada tenaga kesehatan lain seperti bidan atau perawat dalam bentuk delegasi wewenang. Hal ini dimungkinkan secara hukum dan tentu saja delegasi wewenang ini diberikan dalam batasan tertentu. Bahkan dalam keadaan tertentu, tenaga kesehatan dapat memberikan tindakan medis meski tanpa delegasi wewenang. Payung hukum yang dapat dijadikan rujukan antara lain Pasal 73 ayat (3) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Peraturan ini memberikan kesempatan bagi bidan untuk melakukan prosedur medis jika memenuhi ketentuan perundang-undangan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 menyatakan bahwa persalinan harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dan penolong terdiri dari dokter dan bidan. Pelayanan kesehatan oleh bidan atas delegasi wewenang dari dokter juga dapat menimbulkan malpraktek, sehingga pasien dapat menggugat secara pidana atau perdata. Oleh karena itu, perlu adanya akuntabilitas hukum bagi dokter dan bidan jika tidak memenuhi standar, dengan melihat unsur-unsur tanggung jawab pidana, perdata, dan administratif.
Regulasi Pemerintah dan Praktik Pengadaan Tanah oleh Pihak Swasta untuk Pembangunan yang Berorientasi Profit Riswanto; Wijaya, Endra; Thomas Arsil
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jph.4.3.6413.420-431

Abstract

Pihak swasta dan pemerintah sama-sama memiliki peran yang penting dalam pembangunan. Peran pihak swasta tersebut sering memerlukan tersedianya lahan berupa tanah untuk kegiatan bisnis, dan tanah untuk pihak swasta itu bisa diadakan melalui mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan yang bersifat komersial. Tujuan dari penelitian ini yaitu membahas mengenai pengadaan tanah oleh pihak swasta, yang dalam hal ini ialah PT. Puri Metropolitan, yang mana subjek hukumnya tersebut merupakan perusahaan yang berorientasi profit. Dalam kajian ini, pengadaan tanah dicermati aspek norma yuridisnya yang diwujudkan dalam berbagai macam regulasi pemerintah, serta dicemati juga bagaimana norma-norma yuridis tersebut dalam tataran praktiknya di lapangan. Metode kajian yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Kajian ini menyimpulkan bahwa aktivitas pengadaan tanah yang dilakukan oleh pihak swasta, yaitu PT. Puri Metropolitan, secara umum telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu yang dimulai dari tahap pengajuan permohonan Izin Lokasi sampai ke tahap pembebasan tanah serta permohonan hak. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa setidaknya ada 2 (dua) macam bentuk prosedur atau tata cara yang ditempuh oleh PT. Puri Metropolitan untuk melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan bisnis agrowisata di Desa Sukamaju Kecamatan Sukalarang dan Desa Margaluyu, Desa Selaawi serta Desa Langensari Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, yaitu: pertama, prosedur berupa serangkaian tindakan atau perbuatan hukum untuk mengalihkan hak atas tanah; dan ke dua, tindakan lainnya yang diperlukan untuk penuntasan proses pengadaan tanah. Namun demikian, dalam praktiknya, proses pengadaan tanah yang dilakukan masih menghadapi beberapa kendala, seperti hambatan terkait waktu, adanya makelar tanah, dan persoalan tawar-menawar harga tanah.

Page 1 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3 No. 3 (2022): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2 No. 3 (2021): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Preferensi Hukum More Issue