cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum" : 6 Documents clear
EFEKTIFITAS PASAL 72 AYAT (1) HURUF A TENTANG PENDAPATAN ASLI DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA Andri Prasetiawan
Dinamika Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.304 KB)

Abstract

Abstrak Pengelolaan pendapatan asli desa adalah cara yang sangat dibutuhkan karena dalam pengelolaan akan dirumuskan tujuan yaitu untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pengelolaan aset desa juga kepala desa sebagai pemegang kekuasaan untuk mengelola dapat meminta bantuan kepada perangkat desa untuk ikut membantunya, dalam pengelolaan tersebut pemerintahan desa harus meminta keterlibatan masyarakat desa sesuai dengan asas trasparansi.Kata kunci: desa, masyarakat, keterbukaan AbstractThe management of original village income is a much-needed method because in the management objectives will be formulated, namely for the development and welfare of the village community. In the management of village assets also the head man as the holder of the power to manage can request assistance from the village apparatus to help him, in this management the village government must request the involvement of the village community in accordance with the principle of transparency.Keywords: village, community, transparency
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN ATAS KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI/ISTERI mohammad Supriadi
Dinamika Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (262.782 KB)

Abstract

Abstrak            Pasca berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian harta kekayaan dalam perkawinan mengalami perubahan. UU Perkawinan memisahkan harta kekayaan dalam perkawinan menjadi harta bawaan dan harta bersama. Perubahan tersebut berakibat hukum pada bentuk perlindungan hukum terhadap harta kekayaan dalam perkawinan, ketika terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh suami/isteri. Hukum positif Indonesia saat ini hanya memberikan perlindungan hukum terhadap harta bawaan saja. Sedangkan pada harta bersama belum ada norma yang mengatur (rechtvacum), sehingga belum ada perlindungan hukum terhadap harta bersam ketika terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh suami/isteri. AbstractAfter the enactment of Act No. 1 in 1974 regarding Marriage, the understanding of property in marriage has changed. The Act marriage separates property in marriage inheritance and shared property. Such changes have a legal effect in the from of legal protection of property in marriage, when a crime of embezzlement is committed by husband/wife. Indonesian positive law currently only provides legal protection against inheritance, while shared property have not yet regulated norms (rechtvacum) so that there is no legal protection for shared property when there is a crime of embezzlement committed by a husband/wife.Keywords: embezzlement, crime, marriage
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG SEBELUM TERBITNYA POLIS DALAM PERJANJIAN ASURANSI JIWA Mila Fivi Avista
Dinamika Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (346.983 KB)

Abstract

AbstrakPada zaman sekarang asuransi khususnya asuransi jiwa sudah menjadi tren di kalangan masyarakat, kebutuhan terhadap jasa asuransi jiwa yang semakin tinggi mendorong lahirnya berbagai perusahaan asuransi milik pemerintah maupun perusahaan asuransi swasta. Sebanding dengan tingginya permintaan masyarakat akan jasa asuransi jiwa, dan semakin banyak bermunculaan perusahaan-perusahaan asuransi baru, hal tersebut sudah semestinya mendorong perbaikan peraturan hukum yang ada terutama yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap tertanggung sebagai pihak yang haknya harus dilindungi dalam praktik asuransi. Namun dalam praktik perjanjian asuransi khususnya asuransi jiwa mayoritas tertanggung tidak mengetahui peraturan hokum yang menjadi payung hukum untuk melindungi hak mereka, seperti di PT. Prudential Life Assurance MRT Great Stars Sulfat perlindungan hokum terhadap tertanggung sebelum terbitnya polis dalam perjanjian asuransi jiwa tersebut pada dasarnya sudah ada, sehingga polis bukan merupakan syarat mutlak dalam perjanjian asuransi jiwa selama sudah ada kesepakatan dari pihak tertanggung dan penanggung mengenai perjanjian asuransi jiwa tersebut.Kata kunci : asuransi jiwa, perlindungan hokum, polis, tertanggug, penanggung. AbstractToday, insurance, especially life insurance has become a trend in society, the high need for the life insurance encourages the emergence of various government and private insurance companies. This is comparable to the high public demand for the life insurance services and the increasing emergence of new companies, it should encourage improvements in existing legal regulations, especially those relating to legal protection against the insured as a party whose rights must be covered in insurance practices. Yet in the practice of insurance agreements, especially in the life insurance, the majority of the insured do not know the legal regulations which become the legal umbrella to protect their rights, such as in PT. Prudential Life Assurance MRT Great Stars Sulfat. Legal protection against the insured before the issurance of the policy in the life insurance agreement basically already exists, so that the policy is not an absolute requirement in the life insurance agreement as long as there is an agreement from the insured and the insurer.Keywords : life insurance, legal protection, policy, insured, insurer.
PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL ZAINUDDIN ABDUL MADJID Raehan Astuti
Dinamika Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.827 KB)

Abstract

AbstrakPengadaan Tanah menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pengadaan Tanah merupakan kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang adil kepada pihak yang berhak. Namun dalam pengadaan tanah untuk kepentingan bandar udara internasional zainuddin abdul madjid yang berlokasi di desa tanak awu lombok tengah mendapat hambatan dari warga masyarakat karena menyangkut hak pribadinya. Akan tetapi suatu pembangunan yang statusnya kepentigan umum seperti bandar udara sangat penting baik untuk bangsa maupun masyarakat, yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat bersama.         Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Bandar Udara Internasional Zainuddi Abdul Madjid ini dilaksanakan sesuai berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.Kata kunci: Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan UmumAbstractLand Acquisition According to Article 1 Point 2 of law number 2 of 2012 concerning land acquisition for development for the public interest in land aqcuistionis an activity of providing land by providing fair compensation to the rightful parties. Yet, in procuring land for the interests of the international airport zainuddin abdul madjid, located in Tanak Awu village, central lombok, it was hampered by community members because of their personal rights. However, a development which it status is in the public interest such as an airport is very important for both the nation and society, which must be realized by the government and used as much as possible for the prosperity of the society. The implementation of Development for the interests of Zainuddin Abdul Madjid International Airport is Carried out According to Article 13 of Law Number 2 of 2012 Concerning Land Acquisition for Public Interest.Keywords: Land Acquisition for Public Interest
ANALISIS YURIDIS BAGI HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH Zulvan Rifai
Dinamika Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (319.565 KB)

Abstract

Abstrak       Dispensasi nikah ialah suatu dampak hukum yang harus ditempuh bagi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan namun terhalang oleh umur yaitu batas minimal untuk laki-laki berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Bagi orang muslim dispensasi nikah diajukan di Pengadilan Agama dan bagi non muslim di Pengadilan Negeri. Perihal permohonan dispensasi nikah dapat diajukan oleh orangtua/wali dari calon pengantin, hal tersebut dikarenakan terbentur dengan ketentuan baku bahwa yang dianggap cakap sebagai hakim dalam perkara perdata di Pengadilan adalah orang yang sudah berumur 21 tahun atau pernah menikah. Pernikahan dini banyak terjadi karena kecelakaan sosial yang berimbas pada hamil diluar nikah, adapun alasan lain karena membudaya diwilayah tertentu , minimnya pendidikan dan alasan ekonomi. Maka dari alasan tersebut pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan Dispensasi nikah yaitu dengan cara nelihat dari segi kemanfaatan dan kemudharatan perkawinan yang akan dilangsungkan nantinya.Kata kunci: dispensasi, pertimbangan hakim Abstract Marriage dispensation is a legal impact that must be taken for couples who want to get married but who are obstructed by age, namely the minimum limit for 19 year old men and 16 year old women who have been determined in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. For Muslim Marriage remedies can be submittied to the Religius Courts and for non-Muslim submitted to the District Court. Regarding the marriage dispensation request can be submitted by the parent/guardian of the bride and groom, this is due to a standart provision that can be considered competent as a law in a civil court case is a person who is 21 years old or has been married. Early marriage occurs a lot because of a social accidents that affect pregnancy outside marriage, while other reasons for being cultured in certain regions, lack of education and for economic reasons. Then from that reason, the judge’s consideration in granting the marriage Dispensation request is by seeing the benefits and disadvantages of the marriage that will take place later.Keywords: dispensation, consideration of judges
ALIH FUNGSI LAHAN KAWASAN PERTANIAN MENJADI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Mochammad Isfan Ariffandi
Dinamika Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (120.101 KB)

Abstract

AbstrakPada era saat ini khususnya di Indonesia pertumbuhan penduduk semakin meningkat. Semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk maka kebutuhan yang diperlukan masyarakat juga meningkat. Selain kebutuhan pangan dan sandang kebutuhan akan papan juga ikut mengingkat. Kebutuhan papan sendiri dapat dipenuhi dengan penyediaan tanah. Kebuthan akan tanah yang semakin meningkat menyebabkan banyak lahan yang dilaih fungsikan. Seperti halnya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan kawasan permukiman yang marak dilakukan. Dilihat dari hal tersebut penulis ingin mengetahui mengenai bagaimana prosedur alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan kawasan permukiman serta akibat hukum dari alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan kawasan permukiman.Kata kunci : alih fungsi lahan, akibat hukum AbstracAt present, especially for developing countries like Indonesia, population growth has increase. Increased population followed by requirement, in addition to clothing and food needs, the need for residence also increased. The requirement for residence can be fulfilled by the provision of land. The increasing requirement for land causes a lot of land to be converted. As well as the conversion of agricultural land into housing and residential areas that are rife. Viewed from this, the author wants to know about how the procedure of conversion agricultural land into housing and residential areas and the legal consequences of the conversion of agricultural land into housing and residential areas.Keyword: Conversion of land, legal consequences

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue