cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum" : 9 Documents clear
TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI ONLINE DALAM KEGIATAN ARISAN BERDASARKAN PASAL 378 KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PIDANA Ira Dwi Mukarromah
Dinamika Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (343.737 KB)

Abstract

ABSTRACTCriminal acts of fraud committed by a person through online in arisan activities have their own modus operandi. From the beginning of the activity was carried out until the judge struck down the warning of the verdict. Then in online fraud there is also evidence and evidence obtained from the perpetrators of online crimes as well as witnesses or victims. Every crime will not be separated from the so-called punishment. In the online fraud contained in this study the perpetrators are ensused by applying article 378 of the Criminal Code and the articles relating to the crime.Key words : Fraud Crimes, Online Arisan ABSTRAK Tindak pidana penipuan yang dilakukan seseorang melalui online dalam kegiatan arisan mempunyai modus operandi tersendiri. Dari awal kegiatan itu dilakukan sampai dengan hakim menjatuhkan amar putusan. Kemudian di dalam penipuan arisan online juga terdapat barang bukti serta alat bukti yang didapatkan dari pelaku tindak pidana arisan online serta saksi-saksi atau korban. Setiap kejahatan tidak akan terlepas dari apa yang disebut dengan hukuman. Dalam penipuan arisan online yang terdapat pada penelitian ini pelaku dijerat dengan menerapkan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.Kata kunci : Tindak Pidana Penipuan, Arisan Online
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP PENEMPATAN RUMAH TANPA HAK zudi santoso
Dinamika Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (611.168 KB)

Abstract

“Penyelidikan Terhadap Penempatan RumahTanpa Hak Berdasarkan Pasal 167 KUHP (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor:LP/74/I/2020/Jatim/Polresta Malang Kota, tanggal, 27 Januari 2020). Dibimbing oleh Dr.BUDI PARMONO,SH.,MH sebagai Pembimbing I dan AFFANDI,SH.,MH sebagai Pembimbing II.Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui dua hal, pertama untuk mengetahui proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyelidik Polresta Malang Kota terhadap tindak pidana penempatan rumah tanpa hak Jo Pasal 167 KUHP, dan yang  kedua  untuk  mengetahui kemungkinan tindak lanjut penyidikan oleh penyidik terhadap tindak pidana penempatan rumah tanpa hak Jo Pasal 167 KHUP.Penelitian ini dilaksanakan di Polresta Malang Kota dengan metode penelitian yang digunakan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara Penyidik sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literature, peraturan perundang-undangan,  dokumen,  serta  pendapat  para  ahli  yang berhubungan dengan pembahasan penulisan ini.            Hasil penelitian yang dicapai menunjukkan bahwa: (1) penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik Polresta Malang Kota sudah benar dan sesuai dengan perundang undangan yang telah menguraikan secara  jelas dan lengkap baik mengenai  identitas  terlapor maupun  mengenai uraian  dari  perbuatan yang  dilakukan  oleh  terlapor disertai dengan waktu dan tanggal serta tempat perbuatan itu berlangsung. (2) diharapkan bahwa hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik akan membawa nilai positip bagi pelapor dan terlapor khususnya untuk memberikan efek jera bahwa tidak dengan mudah untuk menempati atau memiliki suatu objek bangunan atau rumah tanpa didukung dengan adanya bukti legalitas yang dikeluarkan pejabat yang berwenang dalam hal ini Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional
PENERAPAN PASAL 112 AYAT (1) JO PASAL 114 AYAT (1) UU NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA BAGI PENGEDAR SABU DI WILAYAH HUKUM POLRES PROBOLINGGO RIZAL AHMAD JABBAR
Dinamika Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (209.709 KB)

Abstract

ABSTRACT Narcotics Abuse is a crime that misuses narcotic substances. One of them is methamphetamine which is a class I narcotic substance. In other words, the circulation of the substance is strictly prohibited.The problem faced now is how to apply article 112 paragraph (1) in conjunction with article 114 paragraph (1) of Law No. 35 of 2009 on Narcotics, what are the obstacles and strategies of the police in uncovering a case of narcotics abuse, especially methamphetamine dealers in the legal area of the Probolinggo Police.The research method used in this research is the empirical juridical method. Based on the results of the research, for its application in the jurisdiction of the Probolinggo Police, the police are appropriate based on the statements of the suspects when interrogated, witnesses, evidence and by the incident in the incident location. Second, obstacles in the case of disclosing drug dealers. Obstacles in the field are the lack of cooperation in the community regarding the illicit trafficking of drugs to the police. There are many ways and efforts made by the Probolinggo Police, one of which is by conducting an intensive investigation of the perpetrators, victims and witnesses.Keywords : Narcotics Misuse, crystal meth, Probolinggo Regional Police ABSTRAK Penyalahgunaan Narkotika merupakan kejahatan yang menyalahgunakan zat – zat narkotika. Salah satunya sabu yang termasuk zat narkotika golongan I. Dengan kata lain zat tersebut sangat dilarang pengedarannya.Masalah yang dihadapi sekarang adalah bagaimana penerapan pasal 112 ayat (1) jo pasal 114 ayat (1)  UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apa saja hambatan dan strategi kepolisian dalam mengungkap sebuah kasus penyalahgunaan narkotika khususnya pengedar sabu diwilayah hukum Polres Probolinggo.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris Berdasarkan hasil penelitian, untuk penerapannya diwilayah hukum Polres Probolinggo pihak kepolisian sudah sesuai berdasarkan keterangan tersangka ketika diinterogasi, saksi, barang bukti dan oleh kejadian perkara dilokasi kejadian. Kedua, hambatan dalam kasus pengungkapan pengedar narkoba. hambatan dilapangan yakni kurang kooperatifnya masyarakat terkait peredaran gelap narkoba kepada pihak kepolisian. Banyak cara dan upaya yang dilakukan pihak Polres Probolinggo, salah satunya dengan melakukan penyelidikan secara intensif baik terhadap pelaku, korban maupun para saksi.Kata Kunci : Penyalahgunaan Narkotika, Sabu, Polres Probolinggo
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN CORONA VIRUS DESEASE (COVID-19) Abdul Gafur Gafur
Dinamika Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (613.714 KB)

Abstract

ABSTRACTThe correctional institution is a place to carry out training for prisoners and students. However, at the time of the covid-19 outbreak, a circular from the director general of prisons was issued by temporarily suspending guidance, as a form of protection for inmates. whereas from several regulations previously related to the existence of an infectious disease, none of them regulated the termination of guidance. Philosophically, the issuance of the circular of the director general of prisons has taken into account the situation that the cases of the spread of the Covid-19 outbreak continue to increase, so that the director general of prisons acts as the one responsible for the situation in prisons and continues to coordinate with the minister of law and ham (as overseeing the correctional institution). In the case of the issuance of the circular of the director general of prisons, the continuity of life in prisons has changed from the pattern of life, both from a temporary suspension of guidance and termination of visiting services.Keywords: Prisoners protection, development, Covid-19. ABSTRAK Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik. Namun pada saat adanya wabah covid-19 di keluarkannya surat edaran dirjen lembaga pemasyarakatan dengan memberhentikan sementara waktu pembinaan, sebagai bentuk perlindungan terhadap narapidana. padahal dari beberapa peraturan yang sebelumnya terkait adanya suatu penyakit menular tidak ada yang mengatur tentang pemberhentian pembinaan. Secara filosofis di keluarkannya surat edaran dirjen lembaga pemasyarakatan tersebut telah menimbang dari situasi yang semakin hari kasus menyebaran wabah covid-19 terus bertambah, sehingga dirjen lembaga pemasyarakatan bertindak sebagai yang bertanggung jawab atas keadaan yang berada dalam lembaga pemasyarakatan dan terus saling berkoordinasi dengan menteri hukum dan ham (selaku yang menaungi lembaga pemasyarakatan). Dalam hal pengeluaran surat edaran dirjen lembaga pemasyarakatan tersebut, keberlangsungan kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan mengalami perubahan dari pola kehidupan, baik dari pemberhentian sementara pembinaan dan penghentian pelayanan kunjungan.Kata kunci : Perlindungan narapidana, Pembinaan, Covid-19. 
PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM ATAS HAK-HAK ANAK SELAKU ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN Wiwin Mawarni
Dinamika Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (557.361 KB)

Abstract

Anak memiliki peranan yang begitu penting sehingga untuk menjalankan peranannya dimasa yang akan datang dan menjadikannya sebagai sumber daya manusia yang berkualitas maka anak perlu dipersiapkan dan memperoleh segala kebutuhannya baik fisik dan psikis, pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kejahatan atau perlindungan hukum dan termasuk bimbingan atas kesalahan atau perilaku yang tidak pantas yang dilakukan oleh anak yang merugikan orang lain maupun dirinya sendiri.Media massa seringkali memberitakan anak yang melakukan perbuatan asusila yaitu pencabulan. Pencabulan adalah tindakan yang amoral dan tidak beretika dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencabulan akan berurusan dengan hukum sehingga disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Saat anak berkonflik dengan hukum menjadi seorang pelaku tindak pidana pencabulan, bagaimanakah perspektif hukum dan HAM memandang hal tersebut daalam memberikan perlindungan atas hak-hak anak.Kata kunci: Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hak-hak Anak, Pencabulan
ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PERKAWINAN BERDASARKAN UU NO.16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN PUTUSAN MK NO.69/PUU-XIII/2015 Lina Alfiana
Dinamika Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (589.705 KB)

Abstract

This study aims to understand and find out the marriage agreement in the Marriage Law and the Constitutional Court Decision No. 69 / PUU-XIII / 2015. Marriage agreements are rarely found in Indonesian society. The reason is because of the community's lack of understanding regarding the marriage agreement. The community considers that the marriage agreement is not important even though the Marriage Law has regulated it. Due to the community's lack of understanding regarding the marriage agreement, if the marriage takes place it will experience difficulties. In the Constitutional Court decision that was reviewed, there was no marriage agreement in mixed marriages (Indonesian and foreigners) which resulted in the loss of the applicant's rights which collided with the Marriage Law. The formulation of the problem is how the relevance of the Marriage Law and the Constitutional Court Decision No. 69 / PUU-XIII / 2015 on marriage agreements and how the legal consequences No. 69 / PUU-XIII / 2015. The research method used is a normative juridical research with a statutory and conceptual approach. The relevance of the Marriage Law and the Constitutional Court Decision on the marriage agreement is that both discuss marriage agreements, are interrelated and complementary. Meanwhile, the legal consequences of the Marriage Law and the Constitutional Court Decision on marriage agreements are legal certainty, are binding, retroactive, binding third parties, and marriage agreements can be changed / renewed during the marriage period.Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui perjanjian perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan dan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. Perjanjian perkawinan masih jarang ditemui di masyarakat Indonesia. Penyebabnya adalah karena ketidakpahaman masyarakat terkait perjanjian perkawinan. Masyarakat menganggap bahwa perjanjian perkawinan bukanlah suatu yang penting meskipun Undang-Undang Perkawinan telah mengaturnya. Karena ketidak pahaman masyarakat terkait perjanjian perkawinan, maka apabila berlangsungnya perkawinan maka akan mengalami kesulitan. Dalam putusan MK yang dikaji yaitu tidak adanya perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran (WNI dan WNA) yang mengakibatkan hilangnya hak-hak pemohon yang terbentur dengan Undang-Undang Perkawinan. Rumusan masalah yaitu bagaimana relevansi UU perkawinan dan putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015  terhadap perjanjian perkawinan dan Bagaimana akibat hukum No. 69/PUU-XIII/2015. Metode penelitian yang digunakan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Relevansi antara UU Perkawinan dan Putusan MK terhadap perjanjian perkawinan adalah sama-sama membahas perjanjian perkawinan, saling berkaitan, dan saling melengkapi. Sedangkan akibat hukum UU Perkawinan dan Putusan MK terhadap perjanjian perkawinan yaitu adanya kepastian hukum, bersifat mengikat, berlaku surut, mengikat pihak ketiga, dan perjanjian perkawinan dapat dirubah/diperbarui selama masa perkawinan.
PENERAPAN PERIZINAN REKLAMASI WILAYAH PESISIR PANTAI BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 122 TAHUN 2012 (Studi Kasus di Desa Sejati, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang) Riswandha Imawan Imawan
Dinamika Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (601.166 KB)

Abstract

ABSTRACTReclamation permits for coastal areas are regulated in Presidential Regulation Number 122 of 2012. The True Village which located in Camplong District, Sampang Regency, has many coastal reclamation activities. This research aims to: 1) to find out the application of reclamation permits based on the Presidential Regulation Number 122 of 2012 in Sejati Village; 2) to find out the obstacles to implementing Presidential Regulation Number 122 of 2012 in Sejati Village; and 3) to find out the legal consequences of granting reclamation permits in Sejati Village. The research method used in this research is juridical empirical. In this study, the results show that the coastal reclamation activities in Sejati Village are not in accordance with the provisions of Presidential Regulation Number 122 of 2012, so that the implementation of the reclamation does not have the strength and legal certainty. That situation caused by the obstacles in the application of this Presidential Regulation. Morever, the implementation of reclamation in Sejati Villages also had legal consequences for the executor of reclamation, the areas of reclamation, and the impact of the reclamation itself.Keyword: Reclamation, LicencingABSTRAKPerizinan reklamasi wilayah pesisir pantai diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012. Desa Sejati yang berada di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang pada wilayahnya banyak terdapat kegiatan reklamasi pantai. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui penerapan perizinan reklamasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 122 tahun 2012 di Desa Sejati; 2) mengetahui hambatan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 122 tahun 2012 di Desa Sejati; 3) mengetahui akibat hukum pemberian izin reklamasi di Desa Sejati. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil yang diperoleh yaitu kegiatan reklamasi pantai di Desa Sejati tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 122 tahun 2012, sehingga pelaksanaan reklamasi tersebut tidak memiliki kekuatan dan kepastian hukum. Hal tersebut dikarenakan adanya hambatan-hambatan dalam penerapan Peraturan Presiden tersebut. Selain itu, pelaksanaan reklamasi di Desa Sejati juga menimbulkan akibat hukum, yakni terhadap pelaksana reklamasi, terhadap tanah hasil reklamasi, dan terhadap dampak dari reklamasi itu sendiri.Kata Kunci: Reklamasi, Perizinan
PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DENGAN MASYARAKAT DI KAWASAN WISATA KAMPUNG TRIDI (3D) KOTA MALANG Zainul Alim
Dinamika Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (646.976 KB)

Abstract

ABSTRACT            Leasing land for PT. Kereta Api Indonesia (Persero) already exists and is developing in Indonesian society. People who live in the Tourism Area of Kampung Tridi (3D) Malang City are one of the tenants of the land of PT. Kereta Api Indonesia (Persero). The purpose of this study was to determine the regulations of PT. Kereta Api Indonesia (Persero) when renting out the land, how is the lease between PT. Kereta Api Indonesia (Persero) with the Community in the Tourism Area of Kampung Tridi (3D) Malang City, and what are the legal consequences if the parties to the agreement default. The research method used is juridical empirical research through a juridical sociological approach with descriptive qualitative data analysis techniques. Leasing land for PT. Kereta Api Indonesia (Persero) is based on the existing regulations. For its implementation, there is a procedure established by PT. Kereta Api Indonesia (Persero) with a written agreement with an underhand deed. In the implementation, some defaults are carried out but there is no action so that there is neglect of the land.Keywords: Rent, land, PT. Kereta Api Indonesia (Persero). ABSTRAK            Sewa menyewa tanah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sudah ada dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Masyarakat yang berada di Kawasan Wisata Kampung Tridi (3D) Kota Malang merupakan salah satu pihak penyewa tanah PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui peraturan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) ketika menyewakan tanahnya, mengetahui pelaksanaan sewa menyewa antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan Masyarakat di Kawasan Wisata Kampung Tridi (3D) Kota Malang, serta mengetahui akibat hukum jika pihak dalam perjanjian tersebut wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris melalui pendekatan yuridis sosilogis dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Sewa menyewa tanah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dilandasi sesuai dengan peraturan yang ada. Untuk pelaksanaannya, terdapat prosedur yang ditetapkan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan bentuk perjanjian tertulis dengan akta dibawah tangan. Dalam pelaksannaanya terdapat wanprestasi yang dilakukan tetapi tidak adanya tindakan sehingga teradinya pembiaran terhadap tanah tersebut.Kata Kunci: Sewa menyewa, Tanah, PT. Kereta Api Indonesia (Persero).
TINJAUAN YURIDIS EKSPLOITASI ABK INDONESIA DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG umi kurniawati
Dinamika Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.613 KB)

Abstract

ABSTRACT Human trafficking is a basic form of exploitation of slavery or slavery-like practices. The forms of exploitation that are carried out in trafficking in persons, whether individuals, organized groups or corporations. Currently, the laws and regulations in Indonesia regulate the eradication of the criminal act of trafficking in persons and its punishment. However, there are still articles which in this regulation do not deter victims. perpetrators of the exploitation of Indonesian crew members in trafficking in persons participate in or participate in other acts in it, where these other acts also violate statutory regulations, then they will be subject to criminal sanctions.Keywords : Human Trafficking, Exploitation, Legal Protection. ABSTRAKPerdagangan Orang merupakan suatu bentuk pokok dari adanya eksploitasi perbudakan atau praktik serupa perbudakan. Bentuk-bentuk eksploitasi yang dilakukan dalam perdagangan orang baik itu perorangan, kelompok terorganisir maupun korporasi. Perundang-undangan di Indonesia saat ini telah mengatur peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang serta pemidanaannya. Namun masih saja ada pasal yang dalam peraturan tersebut justru tidak membuat korban menjadi jera. pelaku eksploitasi ABK Indonesia dalam perdagangan orang turut serta atau penyertaan dalam perbuatan lain didalamnya, dimana perbuatan lainnya tersebut juga melanggar peraturan perundang-undangan maka akan dikenakan sanksi pidana.Kata Kunci : Perdagangan Orang, Eksploitasi, Perlindungan Hukum.

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue