cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Miski
Contact Email
miski@uin-suka.ac.id
Phone
+6285292197146
Journal Mail Official
miski@uin-suka.ac.id
Editorial Address
Jln. Marsda Adisucipto No. 1, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 55281, Indonesia
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 28095421     EISSN : 28096703     DOI : https://doi.org/10.14421/staatsrecht
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The journal "Staatsrecht:Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam" is a scientific journal published twice a year by the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. The scientific journal "Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam" invites all authors who have a concentration in the fields of state law and Islamic politics. Or those who have a focus on studies on constitutional law and siyasah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 5 No. 1 (2025): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam" : 7 Documents clear
Pembaharuan Politik Islam di Indonesia: Relevansi Pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid Aprilia Musawamah; Nur Amaliyah; Sholahuddin Al Ayubi; Andi Rosa
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 5 No. 1 (2025): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/3zb3z667

Abstract

Studi ini mengkaji pembaharuan politik Islam di Indonesia dengan fokus pada relevansi pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain historis-komparatif, penelitian ini menganalisis konvergensi dan divergensi pemikiran kedua tokoh intelektual Muslim yang berpengaruh tersebut dalam konteks sosial-politik Indonesia dari masa Orde Baru hingga era Reformasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun berangkat dari latar belakang intelektual yang berbeda Nurcholish Madjid dengan tradisi modernisme dan Abdurrahman Wahid dengan tradisi pesantren kedua tokoh ini mencapai titik temu paradigmatik dalam beberapa aspek fundamental, yakni: desakralisasi politik Islam, reinterpretasi tradisi Islam untuk modernitas, kompatibilitas Islam dengan demokrasi dan hak asasi manusia, serta pluralisme sebagai nilai esensial. Perbedaan signifikan terdapat dalam pendekatan dan strategi perubahan: Madjid lebih tekstual-doktrinal dengan preferensi pada pembaharuan kultural, sementara Wahid lebih kontekstual-praksis dengan keterlibatan langsung dalam aktivisme politik. Kontribusi utama penelitian ini adalah mengidentifikasi bagaimana dialektika pemikiran kedua tokoh telah membentuk diskursus politik Islam moderat di Indonesia, serta menawarkan kerangka konseptual untuk menghadapi tantangan kontemporer seperti kebangkitan konservatisme, populisme berbasis identitas keagamaan, dan pengaruh Islam transnasional. Studi ini menyimpulkan bahwa sintesis kreatif antara elaborasi doktrinal Madjid dan kepekaan kontekstual Wahid dapat menghasilkan kerangka pemikiran yang lebih komprehensif untuk mengembangkan politik Islam yang demokratis, pluralis, dan berkeadilan di Indonesia kontemporer.
Relevansi Pidato Presiden pada KTT D-8 terhadap Diplomasi Indonesia dengan Palestina Perspektif Siyasah Dauliyah Dzil Ikram, Abdi; Idzam Fautanu; Luthfi Fahrul Rizal
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 5 No. 1 (2025): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/mq7vf382

Abstract

Abstract: The Palestinian conflict represents a global humanitarian and justice crisis, particularly relevant to Muslim-majority countries. President Prabowo Subianto’s speech at the 2024 D-8 Summit in Cairo serves as a significant diplomatic expression of Indonesia’s support for Palestinian independence. This study aims to analyze the substance of the speech as a form of transformative diplomacy from the perspective of Siyasah Dauliyah (Islamic International Political Jurisprudence). The research employs a normative juridical method with a qualitative approach, based on library research encompassing national law, international law, and Islamic legal-political theory. The findings show that the President’s speech not only has constitutional and international legal legitimacy but also embodies the core values of Siyasah Dauliyah, including justice (‘adl), public benefit (maslahah), Islamic solidarity (ukhuwah Islamiyyah), and equality (musawah). The speech underscores Indonesia’s active diplomatic role as a moral and strategic Islamic actor that advocates not only for humanitarian sympathy but also for collective Muslim action against global injustice. Hence, the speech can be interpreted as an actualization of contemporary Islamic diplomacy that is ethical, legally valid, and strategically significant in the context of the Palestinian struggle. Kewords: Diplomasi; Palestine; Siyasah Dauliyah   Abstrak: Konflik Palestina merupakan isu kemanusiaan global yang mendapat perhatian besar, khususnya dari negara-negara mayoritas Muslim. Pidato Presiden Prabowo Subianto pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 tahun 2024 di Kairo menjadi simbol penting dari posisi diplomatik Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis substansi pidato tersebut sebagai bentuk diplomasi transformatif dalam perspektif Siyasah Dauliyah. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui studi pustaka terhadap sumber hukum nasional, hukum internasional, dan literatur fiqih siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidato Presiden tidak hanya memiliki legitimasi konstitusional dan hukum internasional, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip utama dalam Siyasah Dauliyah seperti keadilan, kemaslahatan umat, ukhuwah Islamiyyah, dan persamaan. Pidato ini menegaskan peran aktif Indonesia sebagai aktor diplomatik Islam yang tidak hanya menyuarakan simpati, tetapi juga menyerukan tindakan kolektif umat Islam terhadap ketidakadilan global. Dengan demikian, pidato tersebut dapat dimaknai sebagai aktualisasi diplomasi Islam kontemporer yang etis, sah secara hukum, dan strategis dalam konteks perjuangan Palestina Kata kunci: Diplomasi; Palestina; Siyasah Dauliyah.  
Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Kabupaten Lampung Utara Dalam Tinjauan Siyasah Tanfiziyah: Studi di Desa Mulang Maya Rio Pradana Saputra
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 5 No. 1 (2025): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/dt861n76

Abstract

Artikel ini membahas tentang bagaimana implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Lampung Utara dalam tinjauan siyasah tanfiziyah di Desa Mulang Maya. Stunting merupakan kondisi dimana tinggi badan anak lebih pendek dari rata-rata anak-anak seusianya. Dampak stunting tidak hanya pada segi kesehatan saja tetapi juga mempengaruhi tingkat kecerdasan pada anak. Data kasus stunting di Desa Mulang Maya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara per tanggal 27 November 2024 terdapat jumlah kasus ibu hamil yang melahirkan anak stunting sebanyak 31 kasus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mempunyai sifat secara deskriptif dan lebih cenderung dalam kajiannya menggunakan analisis. Hasil penelitian ini adalah bahwasannya implementasi kegiatan suplementasi tablet tambah darah (ttd) dengan sasaran ibu hamil sudah terlaksana dengan sangat baik dan Para Kader Posyandu Desa Mulang Maya dalam Implementasi Pasal 8 Ayat (1) Huruf A Nomor 2 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Penurunan Stunting di Kabupaten Lampung Utara adalah sudah termasuk ke dalam kajian teori siyasah tanfiziyah.
First to File Principle Dan Sengketa Hak Merek Dalam Kajian Perundang-Undangan di Indonesia Selni Ardian; Lanontji, Muryanto; Rima Anggriyani
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 5 No. 1 (2025): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/jnj4gr96

Abstract

Sistem hukum merek di Indonesia secara tegas menganut prinsip First to File, di mana hak eksklusif atas suatu merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran. Prinsip ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi. Namun, dalam praktiknya, ketentuan ini seringkali mengabaikan aspek fundamental seperti itikad baik dan penguasaan hak yang sah atas merek tersebut, sehingga memicu berbagai sengketa merek di pengadilan. Sengketa yang muncul membuktikan adanya celah dalam sistem perundang-undangan yang terlalu menitikberatkan pada aspek formal pendaftaran semata, tanpa mempertimbangkan substansi keadilan bagi pihak yang sesungguhnya berhak. Penelitian ini mengkaji secara kritis prinsip First to File dalam sistem hukum merek Indonesia, dengan menggunakan pendekatan normatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pendaftaran hak merek memerlukan sinkronisasi antara kepastian hukum dan perlindungan kepentingan hukum yang adil bagi seluruh pihak, terutama terhadap risiko penyalahgunaan sistem pendaftaran oleh pihak yang tidak beritikad baik, dengan menggunakan prinsip proporsionalitas yang dikembangkan oleh Robert Alexy  yang menekankan pada kelayakan, kebutuhan, dan keseimbangan. Kajian ini merekomendasikan pentingnya integrasi politik hukum dalam pembaruan regulasi hak merek. Tujuannya adalah agar sistem pendaftaran merek di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme legalistik, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum yang mencerminkan keadilan substantif dan proporsionalitas dalam penyelesaian sengketa.
Dinamika Regulasi dan Peran Hakim Perempuan Terhadap Perkara Nusyuz Dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia Mumtazah, Nabila; Assaiq, Muhammad Royhan; Furqon, Kinanti Ruhamma
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 5 No. 1 (2025): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ap7n0r61

Abstract

Abstract: This article examines how female judges in Indonesia’s religious courts handle nusyuz (disobedience) cases by employing the Ethic of Care approach and legal political theory. Based on an analysis of several court decisions and interviews with female judges, the study finds that judicial interpretations of nusyuz vary significantly. While some judges continue to apply textual-normative approaches based on the Compilation of Islamic Law (KHI), others adopt more relational methods that consider social context, emotional dynamics, and gender power imbalances in marriage. The Ethic of Care critique highlights the limitations of a purely formalistic legal approach, advocating instead for a justice model that is empathetic, contextual, and substantively fair—especially in cases involving women. From a political legal perspective, the implementation of Islamic family law in Indonesia remains influenced by patriarchal legal structures, yet there is an increasing space for progressive reinterpretation. This study underscores the urgent need for reconstructing family law politics in Indonesia to better promote gender justice and the protection of women's rights within the judicial process.       Abstrak Artikel ini membahas penanganan perkara nusyuz oleh hakim perempuan di lingkungan peradilan agama di Indonesia dengan menggunakan pendekatan Ethic of Care dan teori politik hukum. Berdasarkan analisis terhadap sejumlah putusan pengadilan agama serta wawancara dengan hakim perempuan, ditemukan bahwa terdapat variasi pendekatan dalam memaknai dan memutus perkara nusyuz. Sebagian hakim masih menerapkan pendekatan normatif-tekstual berdasarkan pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sementara sebagian lainnya mulai mengedepankan pendekatan relasional yang mempertimbangkan kondisi sosial, emosional, dan ketimpangan relasi suami-istri. Pendekatan Ethic of Care mengkritisi praktik peradilan yang hanya fokus pada pembuktian formal, dan menawarkan paradigma alternatif yang lebih empatik, kontekstual, dan berpihak pada keadilan substantif, khususnya dalam perkara-perkara yang menyangkut perempuan. Di sisi lain, analisis politik hukum menunjukkan bahwa implementasi hukum keluarga Islam di Indonesia masih terikat pada konstruksi patriarkal, namun memiliki ruang untuk diubah melalui pembacaan progresif oleh aktor yudisial, khususnya hakim perempuan. Temuan ini menegaskan pentingnya rekonstruksi politik hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap prinsip keadilan sosial, perlindungan perempuan, dan keseimbangan gender dalam rumah tangga.    
Propaganda Dalam Strategi Kampanye Politik:Dialektika Moral Politik dan Demokrasi Substantif Dalam Bingkai Pemilu di Indonesia Marzuki; Thorieq Al Abdu; Ayu Wantika; Andre Selamat Sinaga; Juni Yanti Siagian
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 5 No. 1 (2025): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/egzayt94

Abstract

Peran propaganda dan taktik kampanye politik sangat krusial dalam membentuk pandangan publik serta mengarahkan dukungan politik masyarakat. Propaganda bertujuan memengaruhi persepsi pemilih melalui berbagai metode komunikasi, baik yang bersifat persuasif maupun manipulatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk menganalisis praktik propaganda dalam kampanye politik di Indonesia. Dalam kampanye politik, strategi yang digunakan bisa bersifat positif, seperti membangun citra kandidat, atau negatif, seperti kampanye hitam yang fokus pada serangan terhadap lawan politik. Kemajuan teknologi dan media sosial telah meningkatkan efektivitas propaganda politik, memungkinkan pesan-pesan politik menyebar dengan cepat dan luas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan strategi propaganda yang masif dapat meningkatkan elektabilitas kandidat, namun juga rentan memicu disinformasi yang pada akhirnya merusak kualitas demokrasi. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang cara kerja propaganda dan strategi kampanye politik, serta dampaknya terhadap masyarakat, menjadi hal yang penting dalam konteks proses politik modern dengan mengedepankan prinsip moralitas untuk tercapainya demokrasi substantif.
Sumatra Thawalib, Budaya Hukum, dan Perda Syari’ah Di Sumatra Barat Gugun El Guyanie; Enggar Wijayanto; Roqiyul Maarif Syam
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 5 No. 1 (2025): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/8me03448

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang faktor relasi antara Organisasi Sumatra Thawalib, terhadap berkembangnya Peraturan Daerah (PERDA) berbasis syariah di Sumatra Barat. Keberadaan Perda Syariah masih menjadi polemik hangat yang menimbulkan atensi publik terhadap pembentukan dan penerapannya di lapangan. Provinsi Sumatra Barat merupakan salah satu daerah dengan Perda Syariah terbanyak di Indonesia. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sumatra Barat, muncul interpretasi kewenangan membentuk perda syariah menjadi semakin luas, hal tersebut dianggap berpotensi inkonstitusional mengingat status Sumatra Barat bukanlah Daerah Istimewa. Tulisan ini termasuk ke dalam penelitian hukum empiris dengan pendekatan budaya hukum sebagai kerangka analisis untuk melihat relasi kultur sosial-budaya dan pendidikan terhadap lahirnya Perda Syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ditemukan relasi secara langsung antara keberadaan Sumatra Thawalib terhadap lahirnya Perda Syariah di Sumatra Barat, meskipun banyak dari alumni Sumatra Thawalib menduduki jabatan strategis di bidang politik, khususnya partai bercorak Islam. Formalisasi syariah ke dalam bentuk perda lebih dipengaruhi oleh faktor politik dan adat. di sisi lain, Perda Syariah cenderung mengatur simbol-simbol agama di ruang publik, dan dari sisi efektivitas sulit untuk diterapkan.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2025): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 4 No. 2 (2024): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 4 No. 1 (2024): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 3 No. 2 (2023): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 3 No. 1 (2023): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 2 No. 2 (2022): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 2 No. 1 (2022): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 1 No. 2 (2021): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 1 No. 1 (2021): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam