Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Kajian Hasil Penelitian Hukum

JMIH
Website

Published by Universitas Janabadra

ISSN : - EISSN : 25982435 DOI : 10.37159

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Welcome to official homepage of Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum. As a part of our commitment to publicise legal knowledge, we provide our published journal articles to download for free. As a government-accredited national scientific journal, we are a reference for many legal scholars. Article submission and order for printed edition may be sent to sisca.rh@gmail.com.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 8 Documents

Search results for , issue "Vol 5, No 1 (2021): Mei" : 8 Documents clear

FORMULASI KEBIJAKAN PENETAPAN UPAH MINIMUM BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN DILIHAT DARI ASPEK KEADILAN Sofyan Hidayat; Ishviati Joenaini Koenti
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 5, No 1 (2021): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Hal yang paling mendesak dalam dunia perburuhan/ Industri di Indonesia adalah masalah pengupahan yang itu masalah serius yang bersifat nasional dan kompleks. Permasalahan pengupahan perlu diperhatikan oleh pemerintah dengan baik, apalagi disisi yang lain Indonesia sebagai negara hukum. Selama peluhan tahun pengupahan di Indonesia masih menjadi sebuah polemik yang besar di bangsa ini, sehingga perlu ada satu skema yang bisa menyelesaikan masalah pengupahan di Indonesia. Kemudian berdasarkan pada hasil penelitian dan analisa mengenai formulasi penetapan minimum Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan yang acuannya berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, yang berdasarkan prinsip dan upah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang acuan formulasinya berdasarkan pada survei lapangan terkait dengan Komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Perbedaan dan pertentangan tersebut ada pada Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 dengan Pasal 88 dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 Wihandriati Wihandriati; Dyah Permata Budi Asri
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 5, No 1 (2021): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Pada awalnya, Undang-Undang Fidusia membolehkan kreditur mengeksekusi sendiri objek jaminan fidusia, namun pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 untuk melaksanakan eksekusi, kreditur harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri.Tujuan penulisan ini adalah mengetahui perlindungan hukum bagi penerima fidusia dan memahami upaya hukum bagi penerima fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah: 1) Perlindungan hukum bagi penerima fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 berupa Perlindungan hukum Menurut KUHPerdata (Pasal 1238 KUHPerdata), Pasal 11 UU Fidusia, Asas Pacta Sunt Servanda pada Kontrak, Hukum Acara Perdata melalui Gugatan. 2) Upaya bagi penerima fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 ialah Upaya Non Litigasi berupa Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pembaharuan Hutang Pasal 1381 jo. 1413 KUHPerdata, Musyawarah Mufakat untuk Eksekusi di Bawah Tangan. Upaya Litigasi melalui Gugatan Wanprestasi, Mengajukan Sita dan atau Mengajukan Eksekusi berdasarkan Hukum Acara Perdata

PERAN DENSUS 88 ANTI TEROR POLRI DALAM KEBIJAKAN NON-PENAL SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME DI WILAYAH HUKUM POLDA DIY Rifky Hidian Prabandaru; Lilik Mulyadi
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 5, No 1 (2021): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Terorisme selalu menjadi ancaman yang menakutkan bagi semua orang, baik pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2018 dan menugaskan Densus 88 Antiteror Polri untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana terorisme. Densus 88 Antiteror dalam penanganan pencegahan cenderung menggunakan kebijakan non penal yang bertujuan untuk mengubah paham radikal yang dianut oleh teroris dan keluarganya agar tidak kembali melakukan tindak pidana terorisme. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang diperkuat dengan rangkaian wawancara terstruktur yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan pertanyaan dan narasumber sesuai dengan aspek dan masalah yang diteliti.Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan narasumber di Mabes Polri dan studi pustaka. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif analitis.Dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa: (a) Peran Densus 88 Anti Teror dalam Kebijakan Non Penal Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Wilayah Hukum Polda DIY adalah untuk melakukan deradikalisasi dan pelepasan (breaking network) dengan kelompok atau jaringan dengan tujuan agar tidak terjerat kembali ke dalam lingkaran terorisme menunjukkan hasil yang signifikan namun masih ada yang mengingatkan dalam pemahaman radikalnya. (b) Resistensi kebijakan non penal dari Densus 88 Antiteror untuk pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polda DIY kedepannya adalah semakin banyaknya target untuk tindakan pencegahan terorisme, narapidana juga tidak diharuskan untuk mengikuti tahap deradikalisasi, tahap deradikalisasi hanya wajib jika narapidana yang akan mengajukan pembebasan bersyarat, dan semakin pesatnya kemajuan teknologi dalam penyebaran radikalisme

IMPLEMENTASI UNDANG –UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM UPAYA MEMBANGUN PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KOTA MATARAM NUSA TENGGARA BARAT ( NTB ) Makmur Ali; R. Murjiyanto
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 5, No 1 (2021): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Perkembangan keterbukaan informasi publik sebagai bentuk perwujudan masyarakat yang maju, cerdas, dan berkepribadian pancasila serta mampu mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, bersih, transparan dan akuntabel. Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari Implementasi Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Upaya Membangun Pemerintahan Yang Baik di Kota Mataram, Nusa Tenggara BaratJenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yang mengacuh pada studi dokumen, metode Penelitian normatif menggunakan analisis kualitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute aprroach). Penelitian ini akan di lakukan di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat khususnya di Kantor Wali Kota Mataram, Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T), Komisi Informasi Publik. Sumber dari penelitian ini adalah hasil dari wawancara: Pejabat di lingkungan kantor Wali Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu (BPMP2T), Pejabat pada Komisi Informasi Propinsi Nusa TenggaraHasil dari penelitian menunjukan bahwa terdapat pelayanan instansi Wali Kota Mataram yang masih belum mampu menunjukan pelayanan yang sempurnan sehingga masyarakat yang ingin mengurus berkas maupun data yang sesuai dengan kepentingannya, Belum mampu secara optimalisasi penerapan prinsip kepemerintahan yang baik melalui perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka, Masih banyak calo dan jalur instan yang belum mampu di atasi atau diselesaikan oleh lembanga, Kurangnya sosialisasi atau pelatihan terhadap pengawai, Masih banyak jabatan tertentu yang masih belum di isi Kekurangan staf dan pegawai untuk menjalankan fungsi dan tugasnya serta, Belum memahami secara keseluruhan tugas dan fungsi komisi informai publik sebagai lembaga pengontro mendorong Reformasi Birokrasi sebagai perwujudan Good Governance.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM SENGKETA PEMILU (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 5/G/SPPU/2019/PTUN.YK) Agus Muhammad Yasin; Ishviati Joenaini Koenti
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 5, No 1 (2021): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Pada pemilu tahun 2019, terdapat 2 (dua) lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu, yaitu Bawaslu dan PTUN. Secara normatif, ketika putusan Bawaslu tidak diterima, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada PTUN. Dengan kata lain, pengajuan permohonan kepada PTUN dapat diajukan apabila upaya administratif di Bawaslu telah dilakukan. Namun, dalam perkara nomor 5/G/SPPU/2019/PTUN.YK, pengajuan permohonan kepada PTUN tidak berdasarkan ketentuan dalam UU Pemilu. Ada pertimbangan lain yang digunakan Majelis Hakim untuk memutus perkara a quo. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi putusan perkara a quo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Ini adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab masalah. Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi untuk memecahkan masalah. Penelitian ini mengkaji tentang produk hukum dan putusan PTUN yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa proses pemilu. Ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi putusan Nomor 5/G/SPPU/2019/PTUN.YK. Pertama, Majelis Hakim yakin bahwa pengajuan meminta penyelesaian sengketa di Bawaslu Gunungkidul yang tidak terdaftar memiliki arti upaya administratif. Kedua, objek konflik adalah prosedur dan substansi yang cacat. Penggugat mengatakan bahwa cacat prosedur dan substansi karena kesalahan ketik kata “2018” hingga “2019”. Ketiga, adanya pelanggaran AAUPB (ketepatan dan kepastian hukum). Hal ini terbukti menurut hukum terdapat cacat prosedur dan substansi dalam putusan objek sengketa akibat tergugat tidak cermat dalam mempelajari dan menerapkan aturan hukum. Hal ini berdampak pada ketidakpastian hukum terhadap status penggugat sebagai calon anggota DPRD

ANALYSIS OF NOTARY CRIMINAL RESPONSIBILITY IN RUNNING THEIR PROFESSION INDICATES AGAINST CRIMINAL LAW (Study on Decision Case Number 40 / Pid.B / 2016 / PN.Btl) Adelsa Anggie Fawzia NP; Suryawan Raharjo
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 5, No 1 (2021): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

The responsibility of the Notary is very large in providing legal certainty to the public, because the Notary is given the authority to make a means of proof in the form of an authentic deed to guarantee legal order and protection for interested parties and society as a whole. But in reality, there are notaries who make deeds of unlawful acts that can harm other people. One of them is the case that has been decided by the Bantul District Court Number 40 / Pid.B / 2016 / PN.Btl.This type of research is juridical empirical. Data collection techniques through interviews and literature study. The data analysis technique used descriptive qualitative.The results of the study concluded: First, the judicial process mechanism against the Notary must obtain approval from the local MKN. This is in accordance with Article 66 Article (1) of Law Number 2 of 2014, namely for the benefit of the judicial process, investigators, public prosecutors, or judges with the approval of the competent Regional Supervisory Council (MPD). Second, the basis for consideration used by judges to try Notaries who are involved in a criminal offense is Article 374 of the Criminal Code, which has the following elements: (a) Whoever; (b) Intentionally and illegally possessing property, wholly or partly belonging to another person, but which is in his control not because of a crime; and (c) What is done by a person whose control of property is due to a work relationship or because of his search or because I get paid for it. Third, the responsibility of a notary is attached to his position, unless it is proven that due to the intention of the Notary, so that the Notary is subject to criminal elements such as embezzlement by the person who controls the item because of his position, so the responsibility of the Notary is subjective or personal.

UPAYA HUKUM KREDIT BERMASALAH DAN MACET UNTUK PROPERTI Doni Rusadi; Hendrik Budi Untung
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 5, No 1 (2021): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Lembaga keuangan menjadi sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana bagi pihak defisit dana dalam rangka untuk mengembankan dalam memperluas suatu usaha atau bisnis. Lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi berfungsi mengatur mobilisasi dana dari pihak surplus dana ke pihak defisit dana. Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan kredit perbankan memperoleh sumber dana dari masyarakat, sehingga sumber dana perbankan yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit tersebut bukan dana milik bank sendiri, namun dana yang berasal dari masyarakat.Hal ini menyebabkan perbankan dalam melakukan penyaluran kredit harus melakukannya dengan prinsip kehati-hatian agar tidak menyebabkan kredit macet yang dapat menyebabkan terganggunya likuiditas bank. Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mendeskripsikan secara analitis tentang implementasi upaya revitalisasi dalam penanganan kredit bermasalah pada perbankan, sedangkan secara khusus tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum apa yang dilakukan untuk menangani kredit bermasalah yang dilakukan oleh perusahaan properti. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan dalam penanganan kredit bermasalah yang dilakukan oleh perusahaan properti.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris kualitatif dengan tipe penelitian preskriptif analisis. Penelitian dilakukan di Bank BTN Cabang Yogyakarta. Metode pengumpulan data: studi kepustakaan dan studi lapangan. Metode penyajian data disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Hasil penelitian menujukan bahwa 1)Upaya hukum yang dilakukan oleh Bank BTN Cabang Magelang, Bank BTN Cabang Yogyakarta dan Bank Mandiri Cabang Yogyakarta untuk menangani kredit bermasalah yang dilakukan oleh perusahaan properti adalah upaya hukum melalui jaur non-litigasi (mediasi, negosiasi, konsiliasi dan arbitrase).2) Perlindungan hukum yang diberikan dalam penanganan kredit bermasalah yang dilakukan oleh perusahaan properti adalah rescheduling (penjadwalan kembali), reconditioning (persyaratan kembali) dan restructuring (penataan kembali).

KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN KULON PROGO Anggara Reza Mulyawan; Fransisca Romana Harjiyatni
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 5, No 1 (2021): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis, (1) Apakah Pelaksanakaan PTSL di Kabupaten Kulon Progo sudah sesuai target yang telah ditentukan? (2)Bagaimana Proses Pelaksanaan Pendaftaran Tanah melalui PTSL Untuk Tanah Yang Sudah Beralih Haknya Kepada Pihak Lain?Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif-Empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Penelitian ini memiliki hasil, Pelaksanaan PTSL di Kabupaten Kulon Progo Sudah sesuai Target Yang Telah ditentukan, Target PTSL Tahun Anggaran 2020 Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo sejumlah, Peta bidang Tanah sejumlah 12.370 bidang, terealisasi sebesar 14.026 bidang atau sebesar 113,39 % melebihi target, untuk Peta Bidang Tanah K4 target 1.407 bidang terealisasi sebesar 1.407 bidang atau selesai 100%, Berita Acara Penyuluhan dengan target 18 dapat terealisasi 18 selesai 100% dan Penerbitan sertipikat HAT juga dapat diselesaikan dengan 100% yaitu sejumlaah 6.000 sertipikat.Proses Pendaftaran tanah yang belum bersertipikat dan sudah beralih melalui jual beli maka pemohon cukup melampirkan bukti jual beli tersebut, untuk tanah yang jual belinya sebelum tahun 1984 cukup membuktikan surat jual beli dibaah tangan yang diketahui kepala desa pada watu jual beli dilaksanakan, sedangkan untuk jual beli yang dilakukan setelah tahun 1984 maka dibuktikan dengan Akta PPAT

Page 1 of 1 | Total Record : 8

Filter by Year

2021 2021

Filter By Issues

All Issue Vol 8, No 1 (2024): Mei Vol 7, No 2 (2023): November Vol 7, No 1 (2023): Mei Vol 6, No 2 (2022): November Vol 6, No 1 (2022): Mei Vol 5, No 2 (2021): November Vol 5, No 1 (2021): Mei Vol 4, No 2 (2020): November Vol 4, No 1 (2020): Mei Vol 3, No 2 (2019): November Vol 3, No 1 (2019): Mei Vol 2, No 2 (2018): November Vol 2, No 1 (2018): Mei Vol 1, No 2 (2017): November More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dwi Oktafia Ariyanti

Contact Email
dwi_oktafia@janabadra.ac.id

Phone
+6282221447241

Journal Mail Official
dwi_oktafia@janabadra.ac.id

Editorial Address
Jl. Timoho No.40, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225

Location
Kota yogyakarta,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dwi Oktafia Ariyanti

Contact Email dwi_oktafia@janabadra.ac.id

Phone +6282221447241

Journal Mail Official dwi_oktafia@janabadra.ac.id

Editorial Address Jl. Timoho No.40, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225

Location Kota yogyakarta, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dwi Oktafia Ariyanti

Contact Email
dwi_oktafia@janabadra.ac.id

Phone
+6282221447241

Journal Mail Official
dwi_oktafia@janabadra.ac.id

Editorial Address
Jl. Timoho No.40, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225

Location
Kota yogyakarta,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA