cover
Contact Name
Restu Rahmawati
Contact Email
restu.rahmawati@upnvj.ac.id
Phone
+6285715447702
Journal Mail Official
parapolitika@upnvj.ac.id
Editorial Address
https://ejournal.upnvj.ac.id/pp/about/editorialTeam
Location
Kota depok,
Jawa barat
INDONESIA
PARAPOLITIKA: Journal Of Politics and Democracy Studies
ISSN : -     EISSN : 2721771X     DOI : https://doi.org/10.33822/jpds
Core Subject : Humanities, Social,
Parapolitika : Journal of Politics and Democracy Studies is the official journal published by the Department of Political Science, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Pembagunan Nasional Veteran Jakarta. This journal aims to publish any kinds of popular scientific papers or research discussing either political phenomena or social political thought. Publishing articles in this journal is the part of contributing to the development of political science. Parapolitika : Journal of Politics and Democracy Studies is published twice a year: in February and August. The Editorial Board of Parapolitika : Journal of Politics and Democracy Studies invites experts, scholars, practitioners, students, and intellectuals to submit their writings. Editors will select every manuscript submitted to Parapolitika : Journal of Politics and Democracy Studies using the blind reviewer mechanism from peer reviewers asked by editors. Reviewers of this journal come from national and international universities and academic institutions.
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol. 4 No. 1 (2023): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies" : 5 Documents clear
Modalitas Purnawirawan TNI Sebagai Elite Demokrasi pada Masa Pasca Orde Baru: Studi Kasus Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko Dean Tanzilla; Restu Rahmawati; Anwar Ilmar
PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 4 No. 1 (2023): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies
Publisher : Prodi Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33822/jpds.v4i1.6247

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang penggunaan modalitas purnawirawan TNI yang memiliki peran sebagai elite demokrasi pada masa pasca orde baru, studi kasus penelitian ini membahas mengenai modalitas Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko dalam memimpin lembaga Kentor Staf Presiden pada masa pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo. Dalam memainkan peran sebagai elite demokrasi, purnawirawan TNI perlu mengerahkan modalitas yang dimiliki untuk berkomitmen terhadap pembangunan demokrasi dan tidak membawa motif pragmatis ke dalam politik seperti membawa kepentingan militer atau kepentingan segelintir elite yang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Penelitian ini menggunakan teori modalitas dan konsep elite demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksplanatif yaitu dengan mengandalkan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa modalitas budaya, modalitas sosial, dan modalitas politik yang dimiliki oleh Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko membawa pengaruh terhadap peran yang dimainkannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan RI. Sebagai elite demokrasi, Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko sudah memberi kontribusi dalam membangun demokrasi dengan memoisikan diri sebagai enabler, akselerator, debottlenecker, dan mediator melalui jabatan yang didudukinya sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Analisis Keberpihakan dan Framming Pemberitaan Kecurangan Pilpres 2019 Pada Media Detik.com Muhammad Raihan
PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 4 No. 1 (2023): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies
Publisher : Prodi Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33822/jpds.v4i1.6568

Abstract

Pemberitaan kecurangan pilpres 2019 oleh Detik.com mengalami pembingkaian akibat adanya keberpihakan terhadap kubu BPN Prabowo pada pilpres 2019. Pemberitaan kecurangan pilpres 2019 oleh Detik.com lebih banyak dibandingkan dengan media Suara.com, Gelora.co, Kontan.co.id, dan Republika.co.id. Penelitian ini betujuan untuk membahas keberpihakan media Detik.com dalam framing pemberitaan kecurangan pilpres 2019. Penelitian ini menggunakan teori framing dan konsep keberpihakan media. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis untuk melihat fakta, posisi media, ideologi, pandangan media yang terlibat dalam teks berita, kepentingan pemilik terhadap konten berita. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan melakukan wawancara, bahan dokumentasi, dan studi pustaka. Penulis menggunakan empat tahapan analisis data framing berita menurut William A. Gamson, yaitu penggunaan kalimat mencolok, perincian informasi tertentu, kata atau istilah tertentu, dan visualisasi gambar. Hasil akhir penelitian ini menunjukan media Detik.com berusaha menyangkal kalau berpihak terhadap kubu BPN Prabowo, namun pada kenyataannya pemilik media yaitu Chairul Tanjung memiliki kepentingan pragmatis, keterkaitan ideologi pemilik media, kepentingan politik pemilik media, kepentingan ekonomi pemilik media, posisi kepemilikan media yang dekat dengan capres Prabowo oleh Chairul Tanjung yang mempengaruhi wartawan maupun reporter dalam proses pembuatan berita dan mempengaruhi terhadap hasil liputan terhadap framing pemberitaan kecurangan pilpres 2019 yang lebih cenderung terhadap kubu BPN Prabowo guna memenangkan Prabowo sebagai presiden yang diusung oleh koalisi BPN Prabowo. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemilik media memiliki pengaruh dalam memutuskan berita yang penting diberitakan kepada masyarakat
Implementasi Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Dalam Mengurangi Pengangguran Di Wilayah Jakarta Utara Erina Latri Rahayu; Firman Firman
PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 4 No. 1 (2023): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies
Publisher : Prodi Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33822/jpds.v4i1.6577

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Dalam Mengurangi Pengangguran Di Jakarta Utara. Pengangguran merupakan masalah sosial yang serius di Wilayah Jakarta Utara. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah telah meluncurkan program tenaga kerja mandiri yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memulai usaha sendiri. Implementasi program ini melibatkan sejumlah langkah strategis yang ditujukan untuk meningkatkan peluang kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Metode penelitian yang di gunakan adalah deskript kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi. Program Ini berfokus pada penelitian dan keterampilan. Peserta program diberikan pelatihan dalam berbagai bidang seperti bidang kue, tata rias, service ac dan menjait. Dengan keterampilan yang ditingkatkan, akan membantu peserta akan membantu mereka dalam mencari peluang kera yang lebih baik. Program ini juga menciptakan jembatan antara usaha mandiri dengan perusahaan yang membutuhkan layanan atau produk tertentu. Dengan kolaborasi semacam ini, para peserta program memiliki kesempatan untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Program ini dapat menyediakan bantuan keuangan berupa pinjaman dengan suku bunga rendah atau hibah modal usaha bagi peserta yang telah menyelesaikan pelatihan dan memiliki rencana bisnis. Bantuan keuangan ini membantu mereka memulai bisnis tanpa hambatan besar. Kemudian program ini menyediakan bantuan fasilitas untuk memulai usaha mandiri. Program ini juga melibatkan pembinaan dan pendampingan usaha. Peserta program didampingi pendamping dari Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi, yang membantu mereka menghadapi tantangan dan memberikan saran untuk mengembangkan bisnis mereka secara berkelanjutan. Program ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut
Peran Pemerintah Kota Depok Dalam Implementasi Penyelenggaraan Kebijakan Kota Layak Anak Arvy Tazkia Azzahra
PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 4 No. 1 (2023): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies
Publisher : Prodi Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33822/jpds.v4i1.6579

Abstract

Tulisan ini membahas mengenai peran Pemerintah Kota Depok dalam implementasi kebijakan Kota Layak Anak dengan studi kasus penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Kasus kekerasan terhadap anak di Kota Depok tercatat mengalami peningkatan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir sejak 2019, bahkan Kota Depok menempati posisi pertama kota dengan angka kasus pelaporan tertinggi se Jabodetabek. Di sisi lain, selama peningkatan angka pelaporan kasus kekerasan terhadap anak terjadi, Kota Depok justru memperoleh penghargaan Kota Layak Anak pada predikat Nindya selama 5 tahun berturut-turut. Metode penelitian yang digunakan didalam menganalisis penelitian ini ialah menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian berupa studi kasus untuk menjawab pertanyaan didalam penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah Kota Depok telah melaksanakan perannya sebagai pemerintah daerah yang secara otonom dapat membuat dan melaksanakan berbagai program kebijakan. Kebijakan Kota Layak Anak yang di implementasikan di Kota Depok telah memenuhi standar dengan penyediaan berbagai fasilitas sebagai penunjang pelayanan. Dalam hal ini Pemerintah Kota Depok telah melaksanakan perannya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kebijakan Kota Layak Anak.
Penerapan E-Government Pada Aplikasi SIKS-NG di Desa Sihiong Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Toba Eka Henny Purwanti
PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 4 No. 1 (2023): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies
Publisher : Prodi Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33822/jpds.v4i1.6580

Abstract

Perkembangan teknologi ini juga sangat berpengaruh bagi sector public, secara khusus bagi jalannya roda pemerintahan di Indonesia yang kita kenal dengan e-government. Penerapan e-government merupakan salah satu cara pemerintah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan implementasi e-government juga beragam, salah satunya dengan cara melakukan pembaruan data melalui verifikasi dan valiasi data menggunakan aplikasi Sosial Next Generation Geographic Information System (SIKS-NG). Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011, tentang Penanganan Fakir Miskin, dan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 57/HUK/2017, tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2017, Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia memperoleh mandat untuk melakukan verifikasi dan validasi (verivali) data setiap tahun sekali. Verifikasi dan validasi tersebut dilakukan berdasarkan by name by address, yang ada di SIKS-NG menjadi acuan pada pelaksanaan program penanganan fakir miskin. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa implementasi aplikasi SIKS-NG dalam pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menghasilkan data yang sesuai dengan kondisi yang sesuai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di lapangan, masalah yang sering muncul dalam proses implementasi yaitu data yang berada di Aplikasi SIKS-NG berupa NIK keluarga penerima manfaat tidak sesuai dengan data di lapangan sehingga menyebabkan data tersebut tidak bersinergi , sehingga pada saat dilakukan pengusulan DTKS terjadi ketidak cocokan dan ketidak validan data dalam system aplikasi SIKS-NG. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menjawab dan memecahkan gejala sosial yang terjadi dan berusaha memberikan gambaran-gambaran yang jelas tentang permasalahan objek penelitian

Page 1 of 1 | Total Record : 5