cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Indah Dwiprigitaningtias
Contact Email
indah.dwiprigitaningtias@lecture.unjani.ac.id
Phone
+6285200811989
Journal Mail Official
dialektikahukum@unjani.ac.id
Editorial Address
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani Jl. Ters. Jenderal Sudirman Cimahi 40531
Location
Kota cimahi,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Dialektika Hukum
Published by Universitas Jenderal Achmad Yani
ISSN : 28085876     EISSN : 28085191     DOI : https://doi.org/10.36859/jdh.v4i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Dialektika Hukum diterbitkan oleh Prodi Ilmu Hukum. Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Jurnal ini memfokuskan diri mempublikasikan artikel ilmiah hukum dengan topik-topik sebagai berikut: Hukum Militer Hukum Perdata Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi Negara; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; dan Ilmu Hukum Lainnya yang relevan dengan bidang di atas.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Dialektika Hukum" : 6 Documents clear
PENGARUH MEDIA MASSA TERHADAP GENERASI Z SEBAGAI UPAYA UNTUK MENDORONG PARTISIPASI AKTIF DALAM PEMILU PRESIDEN DAN PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024 DI TINJAU DARI TEORI DEMOKRASI Mulyadi, Dedi; Alvian M,S, Ce Kedzma; Lananda, Ardelia; Farraz, Mohammad Irvanul; Simbolon, Cindy Claudia; Perdana, Zaki Akhtar
Jurnal Dialektika Hukum Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v7i1.2059

Abstract

Media massa dalam aktivitas politik seperti pemilu presiden dan pemilu legislatif dapat memberikan pengaruh yang cukup besar. Hal tersebut dikarenakan adanya generasi Z sebagai pengguna media massa, yang menjadikan generasi tersebut sebagai salah satu generasi yang berpartisipasi aktif dalam pemilu presiden dan pemilu legislatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah mempergunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu pengaruh generasi Z dalam berpartisipasi melalui media massa terhadap pemilu presiden dan pemilu legislatif tahun 2024, arti penting pemilu presiden dan pemilu legislatif bagi generasi Z perspektif teori demokrasi, serta peran generasi Z dalam mencegah kecurangan pemilu presiden dan pemilu legislatif tahun 2024. Salah satu pengaruh dari media massa terhadap pemilu presiden dan pemilu legislatif yaitu dapat mempengaruhi jumlah suara. Hal tersebut disebabkan karena generasi Z merupakan kelompok pemilih yang jumlahnya banyak dan sangat berpotensi mempengaruhi hasil pemilu. Dengan adanya partisipasi aktif dari generasi Z, maka dapat mengubah arah politik serta memilih pemimpin yang dapat mewakili nilai dan kepentingan dari generasi Z.
PERAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM MENGATASI RISIKO SISTEMIK DI SEKTOR PERBANKAN INDONESIA Lubis, Rania Faradita; Cahyani, Gisella Tiara; Azzahra, Najwa Maulida; Kusuma, Eduardus; Fiboda, Engku; Siswajanthy, Farahdinny
Jurnal Dialektika Hukum Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v7i1.2108

Abstract

The Deposit Insurance Agency (LPS) plays a vital role in addressing systemic risks in the Indonesian banking sector. With its mandate as a deposit insurer, LPS provides certainty to bank customers in facing potential bank failures. Additionally, LPS also contributes to strengthening financial system stability by providing protection to customer deposits in crisis situations. Through strict supervision and regulation policies, LPS mitigates risks that could disrupt banking sector stability. Furthermore, LPS also enhances public trust in the banking sector by guaranteeing customer deposits. Thus, LPS not only serves as a financial security guard for individual customers but also acts as a frontline defender in maintaining overall financial system stability in Indonesia.
URGENSI PENERAPAN PIDANA ALTERNATIF SEBAGAI SOLUSI EFEKTIF MENGATASI OVERCROWDING DAN MEWUJUDKAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA Yosep, Yosep; Putri, Nadya Shalestia
Jurnal Dialektika Hukum Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v7i1.2797

Abstract

Penelitian ini mengkaji urgensi penerapan pidana alternatif sebagai solusi efektif mengatasi masalah kepadatan penduduk di lembaga pemasyarakatan Indonesia dan mewujudkan pembaruan hukum pidana. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan konteks, penelitian ini menganalisis sistem pemidanaan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya konsep pidana alternatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana alternatif seperti pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan pidana denda berpotensi mengurangi kepadatan penduduk , menurunkan biaya pemeliharaan penjara, dan membantu rehabilitasi pelaku kejahatan. Namun implementasinya masih ditentukan oleh ketiadaan lembaga pelaksana dan peraturan pelaksana yang memadai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pidana alternatif menjanjikan sebagai solusi kepadatan penduduk , diperlukan pembentukan lembaga terkait dan penyusunan peraturan pelaksana untuk memastikan efektivitas penerapannya sesuai UU No. 1 Tahun 2023.
PELAKSANAAN PEWARISAN HARTA PUSAKA TINGGI MINANGKABAU DI NAGARI KOTO NAN GADANG KOTA PAYAKUMBUH DIHUBUNGKAN DENGAN FALSAFAH ADAT BASANDI SYARA’ SYARA’ BASANDI KITABULLAH Fitria, Hannana
Jurnal Dialektika Hukum Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v7i1.3051

Abstract

Minangkabau is an area in Indonesia where the community can be found regulated based on the mother law or the matrilineal system starting from a small living environment (family) to the highest living environment, namely a nagari. Minangkabau inheritance law is a concrete issue that is still constantly being questioned because on the one hand Minangkabau inheritance law is a continuation in accordance with the order of the arrangement according to the matrilineal law, but on the other hand it is related and influenced by sharia law (religion). The indigenous people of Minangkabau generally adhere to Islam and have hereditary guidelines and provisions that the status of Minangkabau people will be revoked if they are not Muslims. The Minangkabau philosophy which is the fundamental teaching is "adat basandi syara', syara' basandi kitabullah" which means that the prevailing customs or customs in the community such as buying and selling, marriage, inheritance distribution, and others should not contradict what has been shari'a in the Qur'an. However, in practice, in Minangkabau, especially in Nagari Koto Nan Gadang, the implementation of inheritance of property, especially high inheritance, is considered not in accordance with the rules of Islamic sharia and the philosophy of "adat basandi syara', syara' basandi kitabullah" this has become a debate among religious leaders, traditional leaders, intellectual figures and even the Minangkabau people themselves because in Islamic sharia there is no inheritance of property based on the hereditary system according to the mother's line. However, the Minangkabau community itself believes that the inheritance is born from generation to generation from ancestors and inherited based on the mother's lineage. Keywords: Inheritance, High Heirloom Property, Minangkabau
ANALISIS PENGATURAN PENGALIHAN DATA PRIBADI LINTAS NEGARA PASCA AKUISISI DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI An Nafisa, Tazkiya; Alam, Moch. Zairul; Maharani, Diah Pawestri
Jurnal Dialektika Hukum Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v7i1.3548

Abstract

In this digital era, there is a trend of international business expansion by conducting corporate actions, including acquisition, which causes the transfer of personal data both domestically and cross-border due to post-acquisition integration. Meanwhile, in Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection, there are only separate provisions in Article 48 and Article 56 regarding corporate actions and cross-border transfers of personal data, without regulating the correlation between these two provisions. This could potentially lead to the automatic transfer of personal data outside Indonesian jurisdiction as a result of post-acquisition integration. This paper aims to analyse the urgency of establishing a post-acquisition cross-border personal data transfer regulation and formulate an ideal regulation to address this legal issue. The research method used is normative juridical research with a statutory, comparative, conceptual, and case approach, with legal material collection techniques by literature and website study, and analysed using systematic, grammatical, and comparative interpretations. From the results of this research, the author found that there are norm incompleteness in this law. Therefore, the Indonesian government can adopt the provisions in the European Union The General Data Protection Regulation 2016/679 in formulating the ideal provisions regarding the cross-border transfer of personal data post-acquisition.
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ( KDRT) Sitompul, Latipa Hanum
Jurnal Dialektika Hukum Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v7i1.3633

Abstract

This study aims to identify forms of domestic violence (DV), analyze the causal factors, and evaluate the effectiveness of legal protection for victims in Indonesia. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through literature studies, interviews with victims of DV, and documentation from women's protection institutions. The results of the study indicate that DV occurs in various forms, including physical, psychological, sexual violence, and economic neglect. The main factors that trigger DV include patriarchal culture, economic dependence, low education, and lack of understanding of the law. Although there are regulations such as Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of DV, implementation in the field still faces various obstacles, such as low public awareness and weak law enforcement. The conclusion of this study shows the need for a more integrative approach between the government, law enforcement officers, and social institutions in handling DV cases and the importance of education and empowerment of women to break the cycle of domestic violence.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Dialektika Hukum Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Dialektika Hukum Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Dialektika Hukum Vol 5 No 2 (2023): Jurnal Dialektika Hukum Vol 5 No 1 (2023): Jurnal Dialektika Hukum Vol 4 No 2 (2022): Jurnal Dialektika Hukum Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Dialektika Hukum Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Dialektika Hukum Vol 3 No 1 (2021): Jurnal Dialektika Hukum Vol 2 No 2 (2020): Jurnal Dialektika Hukum Vol 2 No 1 (2020): Jurnal Dialektika Hukum Vol 1 No 2 (2019): Jurnal Dialektika Hukum Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Dialektika Hukum More Issue