cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edi Laukin
Contact Email
kultura@kolibi.org
Phone
+6281333027167
Journal Mail Official
kultura@kolibi.org
Editorial Address
Jl. Arjuno I/1172 Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Published by Komunitas Meneliti dan Menulis
ISSN : -     EISSN : 29855624     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Komunitas Menulis dan Meneliti (Kolibi). Kultura memuat hasil-hasil penelitian di bidang ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini bertujuan untuk menerbitkan dan menyebarluaskan tulisan-tulisan dalam bidang ilmu sosial dan humaniora yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kultura menerima tulisan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif dari akademisi, praktisi, peneliti, dan mahasiswa yang relevan dengan topik ilmu sosial dan humaniora.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 33 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 4 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora" : 33 Documents clear
TEORI DAN METODE PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH YANG BERKUALITAS DEMI MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Akhmad Zaki Yamani
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyusunan peraturan daerah yang berkualitas adalah aspek krusial dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Artikel ini menyajikan pendekatan yang didasarkan pada teori dan metode dalam penyusunan peraturan daerah, dengan fokus pada studi kasus pengelolaan sampah di Kota Jakarta. Melalui analisis kebijakan, partisipasi masyarakat, dan penggunaan data dan bukti ilmiah, penelitian ini mengeksplorasi implementasi teori dan metode dalam proses penyusunan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat, analisis kebijakan, dan penggunaan data dan bukti ilmiah dapat memperkuat dasar kebijakan dan meningkatkan efektivitas kebijakan yang dihasilkan. Implikasi temuan ini untuk penyusunan peraturan daerah yang berkualitas dan relevansinya dengan kesejahteraan rakyat dibahas dalam artikel ini, bersama dengan saran-saran untuk meningkatkan proses penyusunan kebijakan di masa depan.
SUBKULTUR KOMUNITAS VESPA GEMBEL: STRATEGI PEMOLISIAN DALAM MENGATASI STIGMA DAN MARGINALISASI SOSIAL Tambunan, Daniel Artasasta; Hamid, Supardi
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Komunitas Vespa Gembel merupakan sebuah entitas yang memperlihatkan semangat perlawanan terhadap status quo dengan cara yang menarik. Dengan menghias Vespa mereka dengan berbagai barang yang dianggap tak lazim, dari karung goni hingga barang-barang lain yang sering dianggap sebagai "sampah", kelompok ini menegaskan identitasnya dan justru menciptakan stigma negatif dari masyarakat. Stereotip seperti aneh, gila, tidak produktif, bahkan kriminal sering dilekatkan pada mereka, yang memperburuk marginalisasi sosial pada komunitas ini. Dalam konteks ini, Komunitas Vespa Gembel mengembangkan identitas subkultur sebagai bentuk protes terhadap norma yang ada. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas ketertiban sosial, polisi dihadapkan pada masalah sosial yang diproduksi oleh komunitas yang juga menjadi sumber kekhawatiran (fear of crime) dalam masyarakat. Pendekatan yang tepat dari pihak kepolisian dapat mengurangi marginalisasi dan ketidaksetaraan yang dialami komunitas ini. Teori Marginalisasi Sosial, Teori Subkultur, dan Teori Budaya Kelas Bawah menjadi dasar dalam menjawab bagaimana strategi pemolisian dapat mengurangi ketidaksetaraan ini. Respons yang tepat dari kepolisian dapat menurunkan tingkat kejahatan dalam kelompok ini. Termasuk membangun dialog yang efektif dan melihat komunitas ini bukan hanya sebagai potensi pelaku kejahatan, melainkan juga sebagai bagian yang dapat memberi kontribusi positif dalam masyarakat. Langkah konkret seperti menangani masalah spesifikasi kendaraan dan memberikan pelatihan keselamatan berkendara bagi anggota komunitas bisa menjadi solusi proaktif dalam menyelesaikan masalah ini dari akarnya.
PERANAN FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN Sunggono, Lawang Cahyo; Yusuf, Hudi
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji peranan forensik sebagai alat bukti petunjuk dalam tindak pidana pemerkosaan. Forensik, sebagai cabang ilmu yang menggabungkan kedokteran, psikologi, dan ilmu lainnya, memainkan peran penting dalam proses penyidikan dan pengadilan. Dalam konteks tindak pidana pemerkosaan, forensik membantu penyidik dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan bukti fisik dan medis yang relevan. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana teknik forensik, seperti analisis sampel darah, analisis sampel dinding, dan analisis bite mark, dapat digunakan untuk membantu menentukan kebenaran materil dalam perkara pemerkosaan. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya dokter forensik dalam membuat visum et repertum, yaitu laporan tertulis berdasarkan sumpah yang mencakup apa yang dilihat dan ditemukan oleh dokter tersebut, sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang bagaimana forensik dapat mendukung proses penuntutan dan pengadilan dalam tindak pidana pemerkosaan, serta menekankan pentingnya koordinasi antar aparat penegak hukum dan dokter forensik dalam memastikan efektivitas proses pembuktian tindak pidana.
HUKUM ACARA PERDATA Firdaus, Idzni Azhani; Saraswati , Septriandiva; Susanto , Wahyu Budi; Zendrato , Gratiarius; Siswajhanty , ⁠Farahdinny; Butar , Dinalara D. Butar
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i4.1314

Abstract

Sumber hukum selanjutnya ialah UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk pengadilan tinggi, huum acara perdata dalam hal banding diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 1947 untuk daerah Jawa dan Madura, sedangkan untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam Rbg (Pasal 199-205). Peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang hukum acara perdata ialah UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974. Asas dari hukum acara perdata pada umumnya ialah bahwa pelaksanaannya merupakan inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Sehingga, jika tidak ada tuntutan haka tau penuntutan, tidak ada hakim (Wo kein Klager ist, ist kein Richter; nemo judex sine actore). Tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentinga, sedang hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya : iudex ine procedat ex officio. serta putusan yang adil kepada masyarakat (Pasal 13 ayat (1) dan (2) UU Nomor 48 Tahun 2009. Apabila putusan diucpakan pada sidag yang tidak dinyatakan terbuka untuk umum berarti putusan itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta mengakibatkan batalnya putusan itu menurut hukum (kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-undang). Dalam suatu sengketa perdata, terdapat sekurang-kurangnya dua pihak, yaitu pihak penggugat yang mengajukan gugatan, dan pihak tergugat. Biasanya, orang yang langsung berkepentingan sendirilah yang aktif bertindak sebagai pihak di muka pengadilan, baik sebagai penggugat maupun tergugat.
AKTIVITAS KEPADATAN TURNAMEN OLAHRAGA BULUTANGKIS YANG MENYEBABKAN ATLET KELELAHAN BERLEBIHAN Nadia Putri Stevanie; Dwi Rahmawati; Adinda Aprilia Damayanti
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bulutangkis merupakan salah satu olahraga yang cukup populer di Indonesia. Banyak orang yang kemudian memilih bulutangkis sebagai olahraga pilihan yang dilakukan diwaktu senggang. Tidak hanya itu ada sebagian orang yang mulai melakukan olahraga bulutangkis dengan keseriusan untuk mencapai tujuan sebagai atlet bulutangkis. Seorang atlet bulutangkis harus memiliki kondisi fisik yang baik dan stabil. Kondisi fisik yang baik dan stabil membantu seorang atlet untuk melaksanakan program latihan dengan baik dan mencapai keberhasilan di setiap turnamen. Disebutkan dalam beberapa penelitian oleh ahli bahwa bulutangkis merupakan olahraga yang memiliki tingkat resiko cedera yang cukup tinggi. Dalam hal ini seorang pelatih harus bisa memberikan program latihan dalam batas wajar yang mampu dilakukan oleh seorang atlet. Ketika seorang atlet melakukan pelatihan dalam volume besar akan meningkatkan kebugaran, namun hal tersebut juga mengakibatkan kelelahan fisik yang meningkat yang akan dialami oleh seorang atlet. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi atlet bulutangkis yang mengalami kelelahan berlebihan dikarenakan aktivitas turnamen yang padat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode studi literasi dengan proses pengumpulan data serta mengolah bahan penelitian.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN LIMBAH INDUSTRI PENGOLAHAN SAMPAH DI KOTA BEKASI : (JURIDICAL ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL POLLUTION OF WASTE PROCESSING INDUSTRY WASTE IN BEKASI CITY) Pratama, Daya Nur; Triadi, Irwan
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i4.1318

Abstract

Penulisan jurnal ini membahas tentang analisis yuridis terhadap pencemaran lingkungan limbah industri pengolahan sampah di Kota Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis terkait analisis yuridis terkait pencemaran lingkungan limbah industry pengolahan sampah. Dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian pendekatan kepustakaan yang mengambil dasar dari perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan menggunakan Metode deskriptif analisis, yaitu dengan menganalisa permasalahan yang ada serta analisis yuridis terhadap pencemaran lingkungan limbah industri pengolahan sampah di Kota Bekasi. Analisis yuridis terhadap pencemaran lingkungan limbah industri pengolahan sampah di Kota Bekasi ditegaskan dalam Asas dan tujuan dari pengelolaan sampah diatur didalam ketentuan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KOTA TANJUNGPINANG Prayoga, Jody; Firmansyah, M. Ardi; Tivanny, Natasya Gieserren
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jaminan Kesehatan Nasional/JKN bertujuan untuk melindungi seluruh penduduk Indonesia dalam sistem jaminan, sehingga pemerintah dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak, untuk mendukung kebijakan tersebut membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/BPJS Kesehatan. Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal dan eksternal serta menentukan strategi yang tepat dalam mencapai keberhasilan implementasi kebijakan jaminan kesehatan nasional di RSUD Kota TanjungPinang. Menggunakan Penelitian jenis Kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif. Menggunakan data primer dan data sekunder. Sebelas informan dalam penelitian diperoleh langsung dari pejabat terkait dan peserta JKN, yang dilakukan dengan wawancara terstruktur dan semi terstruktur serta regulasi, data terkait penyelenggaraan JKN.
PERAN PUSTAKAWAN TERHADAP PELAYANAN PENDIDIKAN PEMAKAI PERPUSTAKAAN Rohmaniyah, Rohmaniyah; Lizanett, Azilla Safarani
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pustakawan dalam pelayanan pemakai perpustakaan. Jenis penelitian ini digunakan adalah penelitian Kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis dari informasi yang telah di dapatkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pustakawan ternyata sangat penting dalam meningkatkan kualitas layanan yaitu pustakawan berupaya melaksanakan pekerjaannya dengan maksimal sesuai dengan kerangka kerjanya masing - masing, serta dengan memberikan pelayanan yang ramah dan berperilaku baik agar pengguna puas dengan layanan yang diberikan. Pustakawan juga melakukan pengawasan terhadap koleksi - koleksi yang telah rusak dan di perbaiki. Pustakawan sebagai pengelola informasi harus aktif dan siap untuk menghadapi globalisasi karena perkembangan informasi teknologi berdampak pada perpustakaan, pustakawan, dan pengguna kebutuhan informasi terkait. Peran pustakawan menjadi ukuran apakah informasi yang disampaikan bermanfaat atau tidak, sesuaikah dengan kebutuhan pengguna atau pengunjung perpustakaan. Pelayanan perpustakaan sudah selayaknya berorientasi pada pengguna, sehingga kepuasan pengguna selalu diutamakan dalam rangka meningkatkan hubungan antara pelanggan dan pengelola. Masyarakat menganggap bahwa pelayanan perpustakaan yang berkualitas adalah hak setiap masyarakat yang harus dipenuhi oleh setiap perpustakaan.
RELASI KUASA DUKU DAN EKSISTENSI TRADISI BEJAMPI DI DESA MENTAWAK KABUPATEN BELITUNG TIMUR Widyadhana, Wisnu; Zulkarnain, Iskandar; Saputra, Putra Pratama
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengetahuan lokal yang terwujudkan dalam bentuk adat sangat beragam dan diwariskan secara turun temurun hingga saat ini. Salah satu contoh adat istiadat yang masih dijalankan saat ini adalah bejampi yang dilakukan oleh dukun kampong. Dukun kampong dan bejampi merupakan adat istiadat kebiasaan masyarakat yang masih eksis keberadaanya hingga sekarang di dalam kehidupan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Mendeskripsikan proses relasi kuasa dukun dalam tradisi bejampi di Desa Mentawak Kabupaten Belitung Timur; dan, 2) Menganalisis implikasi relasi kuasa dukun dan eksistensi tradisi bejampi di Desa Mentawak. Penelitian ini dilakukan di Desa Mentawak , Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur pada 2024. Penelitian ini menggunakan teori relasi kuasa dan pengetahuan oleh Michel Foucault dan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui metode wawancara tidak terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: 1) ditemukan bahwa terdapat proses pembentukan kuasa dukun kampong yang berasal dari catatan sejarah. Hingga saat ini lewat pengetahuan yang hanya dimilikinya menjadi basis kuasa dukun dalam melanggengkan relasi kuasanya di dalam masyarakat; 2) Adanya implikasi relasi kuasa dukun dan eksistensi tradisi bejampi, yakni adanya basis dominasi kuasa dukun kampong dan tradisi bejampi, terdapat konstruksi dukun kampong terkait penyakit non medis, dan implikasi terakhir, relasi kuasa dan pengetahuan dukun kampong sebagai kontrol sosial bagi masyarakat.
PENANGANAN KEJAHATAN DAN PENYIMPANGAN SEBAGAI MASALAH SOSIAL: (Understanding social control Deviance, crime and social order, Martin Innes) Kurniawan, Nur Arief; Mustofa, M.
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kajian ini akan membahas tentang fenomena masyarakat modern dalam menghadapi tantangan yang kompleks berupa kejahatan dengan kekerasan. Sejatinya setiap perubahan diberbagai lini kehidupan akan sejalan dengan variasi kejahatan baru yang muncul. Kajian ini secara spesifik akan membahas konsep kontrol sosial dalam bentuk pengendalian kejahatan di masyarakat modern akhir (late-modernity). Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara pengumpulan data yang diperoleh dari penelitian terdahulu serta dokumen relevan lain yang berkaitan dengan tipologi kekerasan dan kontrol sosial. Analisis perilaku kekerasan menggunakan konsep klasifikasi kekerasan oleh J.Conrad yang mencakup kekerasan sebagai norma budaya, sebagai sarana untuk mencapai tujuan kriminal, dan sebagai manifestasi dari kondisi patologis. Adapun kontrol sosial memakai pandangan Innes dalam Understanding social control Deviance, crime and social order (2003), kontrol sosial juga termasuk sebagai respons terorganisir terhadap perilaku menyimpang, termasuk kejahatan dengan kekerasan. Hasil dari penelitian ini bahwa keselarasan antara aturan hukum dan perilaku warga negara memiliki arti penting dalam mengevaluasi efektivitas hukum. Ketika warga negara mematuhi tujuan hukum dan aturan hukum ditegakkan atau diterapkan, masyarakat dapat bergerak menuju lingkungan yang lebih aman dan beradab.

Page 3 of 4 | Total Record : 33

 1   2   3   4 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 5 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 6 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 5 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora More Issue