cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edi Laukin
Contact Email
kultura@kolibi.org
Phone
+6281333027167
Journal Mail Official
kultura@kolibi.org
Editorial Address
Jl. Arjuno I/1172 Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Published by Komunitas Meneliti dan Menulis
ISSN : -     EISSN : 29855624     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Komunitas Menulis dan Meneliti (Kolibi). Kultura memuat hasil-hasil penelitian di bidang ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini bertujuan untuk menerbitkan dan menyebarluaskan tulisan-tulisan dalam bidang ilmu sosial dan humaniora yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kultura menerima tulisan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif dari akademisi, praktisi, peneliti, dan mahasiswa yang relevan dengan topik ilmu sosial dan humaniora.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 41 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora" : 41 Documents clear
INOVASI DALAM ORGANISASI: INOVASI PROGRAM E – LAMPID PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DISPENDUKCAPIL) KOTA SURABAYA Kasari, Melinda Husni; Rohmah, Dewi Nur; Rohmah, Alfiatur; Widyaningsih, Alvira; Oktaviyanti, Alvaini
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada penelitian ini bertujuan untuk memaparkan apa itu inovasi dalam organisasi, pentingnya suatu organisasi melakukan inovasi. Metode Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan secara studi pustaka pada penelitian terdahulu dengan topik yang masih relevan dengan isi dari artikel ini. Indikator inovasi dalam organisasi dari artikel ini meliputi apa itu inovasi secara umum, karakteristik dari suatu inovasi yang dibuat oleh organisasi, tipe – tipe inovasi dan manfaat dari adanya inovasi dalam organisasi, hambatan atau tantangan apa saja yang dihadapi organisasi dalam membuat atau menciptakan inovasi atau tantangan dalam pengimplementasian inovasi, yang mengacu pada inovasi e-Lampid yang dibuat  oleh Dispendukcapil Kota Surabaya.
ANALISIS SISTEM KEBIJAKAN PENDIDIKAN ANAK JALANAN DI BEBERAPA WILAYAH DAERAH DI INDONESIA: KAJIAN LITERATUR Solekhah, Eka Yulia; Esterilita, Mari; Trustisari, Hastin
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak jalanan merupakan mereka yang waktunya dihabiskan sebagian besar di jalanan, mencari nafkah atau berkeliaran. Pemerintah telah membuat kebijakan untuk membantu anak jalanan, seperti pelatihan, tempat tinggal, dan reintegrasi sosial, meski implementasinya perlu ditingkatkan. Penelitian dilakukan untuk menganalisis sistem kebijakan pendidikan bagi anak jalanan dibeberapa wilayah Indonesia. Metode pengkajian menggunakan metode naratif dari beberapa literatur riview, dengan mencari referensi dari berbagai sumber secara online ditemukan 10 artikel melalui google scholar tentang kebijakan pendidikan anak jalanan.  Hasil kajian dari berbagai studi menunjukkan bahwa sistem pendidikan memiliki berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya pembaruan kurikulum secara nasional. Keadaan ini membutuhkan adanya tinjauan evaluasi yang harus diperhatikan, seperti faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Beberapa kebijakan yang telah diterapkan, seperti kebijakan pendidikan layanan khusus untuk mengentaskan anak dari jalanan melalui pendidikan informal dan nonformal, serta program pembinaan Dinas Sosial, ternyata tidak lagi relevan dengan realitas kehidupan di beberapa daerah. Studi lain menunjukkan bahwa anak-anak jalanan di suatu wilayah daerah, umumnya berasal dari luar daerah dan memiliki keragaman latar belakang, baik dari segi ekonomi maupun keluarga. Terkait dengan kebijakan pemerintah daerah, dapat dikatakan bahwa tidak ada kebijakan yang secara khusus mengarah pada pemenuhan hak pendidikan anak jalanan. Berdasarkan beberapa kajian, diperlukan reformulasi kebijakan pendidikan anak jalanan yang komprehensif, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan memperhatikan kebutuhan dasar anak-anak jalanan, seperti pendidikan, jaminan sosial, dan layanan kesehatan. Selain itu, dibutuhkan koordinasi yang baik antar instansi terkait untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut secara efektif.
PERAN PRESIDEN MELALUI KONVENSI KETETATANEGARAAN DEMI MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BEBAS KORUPSI Irwan Triadi; Arif Pujawangsa Paksi
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i7.1834

Abstract

Majelis Permusyawaratan Rakyat sudah menyelenggarakan sidang tahunan untuk memfasilitasi lembaga negara menyampaikan laporan kinerjanya kepada masyarakat. di era reformasi, sidang tahunan MPR pertama kali digelar Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan Ketetapan MPR Nomor II/MPR Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat agar masyarakat mendapatkan informasi tentang lembaga negara selama kurun waktu satu tahun. Perkembangan pelaksanaan tugas ini sebagai bentuk akuntabilitas lembaga negara kepada masyarakat. Sidang Tahunan MPR menempati kedudukan yang tinggi sebagai konvensi ketatanegaraan yang melengkapi kaidah konstitusional dalam praktik penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, amanat rakyat yang dibawa oleh 8 lembaga negara harus disampaikan dengan transparan dengan mekanisme yang tepat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), serta pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini mengkaji pengaruh konvensi tersebut sebagai wadah untuk mewujudkan transparansi kinerja lembaga negara dan praktik ketata negaraan-nya sesuai dengan koridor konstitusional negara Republik Indonesia. Terdapat beberapa faktor yang menentukan transparansi negara, salah satunya adalah pencegahan korupsi. Melalui kewenangan presiden, Presiden memiliki peran yang sentral dalam jalan nya konstitusi di Indonesia. Penegakan hukum dalam kasus korupsi harus dijalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Diharapkan dengan adanya Transparansi akan menjadi kunci dalam memerangi korupsi. Dengan demikian, peran presiden sangat vital dalam menangani korupsi, dan kemauan serta komitmen presiden dalam memerangi korupsi akan sangat memengaruhi keberhasilan upaya pemberantasan korupsi di suatu negara baik itu melalui pembentukan lembaga negara tertentu misalnya KPK atau melalui konvensi tata negara seperti rapat tahunan MPR.
KESETARAAN GENDER DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL: ANALISIS LITERATUR REVIEW Septiyani, Dhepita; Esterilita, Mari; Trustisari, Hastin
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Isu kesetaraan gender telah menjadi perhatian global dalam upaya mencapai pembangunan yang adil dan berkelanjutan, termasuk dalam bidang pendidikan. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan kesetaraan gender di bidang pendidikan di Indonesia. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait, namun berbagai studi menunjukkan masih adanya kesenjangan gender di lingkungan pendidikan. Metode yang digunakan adalah studi literatur, dengan menelaah hasil penelitian di google scholar. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa salah satu isu utama adalah rendahnya akses dan partisipasi perempuan dalam pendidikan, terutama di jenjang pendidikan tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain budaya dan norma sosial yang menempatkan perempuan pada peran domestik serta terbatasnya dukungan orang tua. Implementasi kebijakan membutuhkan komitmen kuat dari pemangku kepentingan serta sinergi kebijakan, program, dan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kesetaraan gender yang sesungguhnya dalam sistem pendidikan nasional.
CARA GOOGLE MENGHADAPI ERA DISRUPSI TANPA PENGURANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI LEARNING ORGANIZATION Rahmasari , Desy Alya Putri; Aditya , Bima; Fatimah , Fifi Fitria Nurul; Septiana , Vita Nugrah; Adelia , Evi
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana organisasi Google mampu menghadapi era perubahan yang sangat pesat dan masif (disrupsi) melalui organisasi pembelajaran (learning organization) tanpa perlu mengurangi sumber daya manusia yang mereka miliki. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi pustaka dengan teknik pengumpulan data yang meliputi, pencarian literatur; analisis data dan penyajian data. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa implementasi organisasi pembelajaran (learning organization) dapat meminimalisir adanya pengurangan sumber daya manusia dalam perusahaan. Organisasi pembelajaran yang diterapkan dapat mendorong karyawan untuk bertumbuh dan menciptakan inovasi-inovasi baru untuk mendukung perusahaan Google dalam menghadapi era disrupsi.
PERAN KEBUDAYAAN PENCAK SILAT PADA MASYARAKAT DI DESA PAGERWOJO Ramadhany, Faiz Akmal; Sudrajat , Ibadullah Bena Yajna
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah dari penelitian ini adalah untuk bagaimana kita mengetahui apa peran kebudayaan pencak silat untuk masyarakat,lebih tepatnya di desa pagerwojo,Buduran dengan menggunakan metode kualitatif atau mewawancarai serta melakukan pendekatan terhadap narasumber,hasil penelitian menunjukan bahwa pencak silat tidak hanya mempengaruhi individu yang terlibat langsung,tetapi juga memberikan dampak dalam memelihara harmoni dan kohesi sosial dalam masyarakat,temuan mencakup nilai-nilai moral terhadap masyarakat,pelestarian budaya,pembentukan karakter positif dalam diri,penelitian ini memberikan wawasan terhadap masyarakat jika pencak silat dapat kontribusi dalam pembentukan karakter dan sosial.
PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI YANG TIDAK DIDAKWA DALAM SURAT DAKWAAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI KEPASTIAN HUKUM Liwafa, Arizal Tom
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i7.1894

Abstract

Korporasi sebagai subjek hukum sudah diakui dan diatur dalam undang-undang khusus yang berada diluar KUHP. Sebagai subjek hukum korporasi yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebagaimana dengan orang perseorangan atau natuurlijk person untuk meminta pertanggungjawaban pidana perlu untuk ditentukan mengenai mekanisme pemidanaannya sebagaimana diatur dalam hukum acara yakni mulai dari tahap penyelidikian, penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/Pid.Sus/2012 telah mengesampingkan prosedur hukum acara dengan menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap korporasi yang bukan merupakan Terdakwa dalam surat dakwaan. Surat dakwaan adalah surat yang menguraikan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, dan berfungsi sebagai dasar bagi Terdakwa untuk mengajukan pembelaan, serta merupakan landasan dan titik tolak bagi Hakim dalam memeriksan perkara disidang pengadilan. Permasalahannya adalah bagaimana mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap korporaasi sebagai pelaku tindak pidana, serta bagaimana putusan pemidanaan terhadap korporasi yang bukan merupakan Terdakwa dalam surat dakwaan. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian legal research, serta untuk memperoleh pemecahan masalah menggunakan metode statute approach, conceptual approach dan case approach. Berdasarkan pembahasan tersebut menujukkan bahwa putusan pemidanaan terhadap korporasi yang bukan merupakan Terdakwa dalam surat dakwaan telah mengesampingkan prosedur hukum acara sehingga dianggap tidak sesuai dengan kepastian hukum. Serta putusan tersebut tidak memenuhi syarat materiil sahnya putusan sehingga akibat hukumnya putusan tersebut batal demi hukum (nietig) yang artinya putusan tersebut dianggap tidak pernah ada atau setidak-tidaknya tidak dapat dilaksanakan (non executable).
EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN DANA NASABAH OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM KRISIS PERBANKAN DI INDONESIA Amirullah, Fachran; Kahramandika , Ray Rafi; Abdillah , Matsani; Dimlana, Rizky Satria; Siswajanty , Farahdinny
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan dana nasabah oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menghadapi krisis perbankan di Indonesia. Krisis perbankan merupakan situasi yang mengancam stabilitas sistem keuangan dan menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan dana nasabah. Dalam konteks ini, peran LPS menjadi krusial dalam memberikan jaminan atas simpanan nasabah untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan. Penelitian ini akan melihat sejauh mana mekanisme perlindungan dana yang diterapkan oleh LPS telah berhasil melindungi kepentingan nasabah selama krisis perbankan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif, dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti undang-undang, regulasi perbankan, laporan keuangan, dan studi kasus krisis perbankan sebelumnya di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang efektivitas perlindungan dana nasabah oleh LPS, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau peningkatan sistem perlindungan dana nasabah di masa depan. Kesimpulan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam memperkuat ketahanan sistem keuangan Indonesia dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan.
PENGARUH NEGATIF STANDAR KECANTIKAN DALAM MEDIA SOSIAL TERHADAP CITRA DIRI REMAJA PEREMPUAN Anjani Nurdin, Aulia; Alejendra Anjani, Axara; Alvaro Achmad Rabbani, Radiyya; Mahardika, Agus; Prasetyo, Handoyo
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan adanya pengaruh standar kecantikan dalam media sosial yang dapat mempengaruhi citra diri remaja di Indonesia serta regulasi yang dapat dilakukan untuk mencegah adanya pengaruh standar kecantikan dalam Media Sosial. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian normatif yang berfokus pada analisis dan interpretasi hukum yang berlaku, serta memberikan penilaian terhadap hukum tersebut. Dalam metode ini, peneliti mempelajari dan menganalisis isi hukum yang berlaku, serta menginterpretasikan makna dan implikasinya. Normative legal research juga melibatkan analisis dan evaluasi hukum yang berlaku, serta memberikan model teoritis terhadap praktek hukum. Metode ini juga melibatkan analisis sosiologis dan hermeneutik untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat dan bagaimana masyarakat memahami hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dapat berdampak negatif pada citra diri remaja perempuan, terutama jika mereka terpapar dengan standar kecantikan yang tidak realistis. Remaja perempuan yang terpapar dengan standar kecantikan tersebut cenderung mengalami gangguan kecemasan dan depresi.
ANALISIS HUKUM TERKAIT PERTAMBANGAN BATU BARA ILEGAL DI WILAYAH LAUT INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UU NOMOR 32 TAHUN 2009 DAN KONSEP LINGKUNGAN HIDUP BERKELANJUTAN Dewi, Anggita Davina Rahma; Marwenny, Elwidarifa
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i7.1923

Abstract

Dalam beberapa tahun terakhir, penambangan batu bara ilegal di perairan Indonesia telah menjadi masalah serius. Penulis melakukan analisis hukum mengenai aktivitas penambangan batu bara ilegal di perairan Indonesia, dengan fokus khusus pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur konsep lingkungan hidup berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber seperti jurnal akademis, laporan penelitian, artikel, dan kumpulan data lain yang sudah ada, serta bahan hukum primer yang mencakup peraturan perundang- undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan lain-lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambangan batu bara ilegal menyebabkan kerusakan di perairan Indonesia, yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, meskipun masih terdapat beberapa hambatan yang perlu diatasi. Penelitian ini menekankan bahwa analisis hukum mengenai penambangan batu bara ilegal yang merusak perairan Indonesia perlu mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan peraturan lain yang relevan. Selain itu, penelitian ini menunjukkan perlunya upaya lebih besar untuk memerangi penambangan batu bara ilegal di perairan Indonesia, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat dan penegakan hukum yang lebih tegas.

Page 4 of 5 | Total Record : 41

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 5 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 6 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 5 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora More Issue