cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edi Laukin
Contact Email
kultura@kolibi.org
Phone
+6281333027167
Journal Mail Official
kultura@kolibi.org
Editorial Address
Jl. Arjuno I/1172 Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Published by Komunitas Meneliti dan Menulis
ISSN : -     EISSN : 29855624     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Komunitas Menulis dan Meneliti (Kolibi). Kultura memuat hasil-hasil penelitian di bidang ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini bertujuan untuk menerbitkan dan menyebarluaskan tulisan-tulisan dalam bidang ilmu sosial dan humaniora yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kultura menerima tulisan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif dari akademisi, praktisi, peneliti, dan mahasiswa yang relevan dengan topik ilmu sosial dan humaniora.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 54 Documents
 2   3   4   5   6 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora" : 54 Documents clear
ETIKA KOMUNIKASI DALAM BERMEDIA SOSIAL BAGI GEN Z Ramadhanti, Tengku Maura Safa; Kaban, Annisa Gika; Permata, Dian; Putri, Salsabila Mardian; Ramadhadi, Muhammad Rizki; Harahap, Nursapia
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis etika komunikasi dalam penggunaan media sosial oleh generasi Z, yang tumbuh dalam lingkungan digital. Media sosial berperan penting dalam kehidupan mereka, namun penggunaan yang tidak etis dapat menimbulkan masalah seperti penyebaran informasi palsu, dan pelanggaran privasi. Dengan metode kualitatif melalui studi literatur dan wawancara mendalam, penelitian ini menemukan bahwa generasi Z memahami pentingnya etika komunikasi, namun penerapannya masih kurang. Tantangan utama meliputi kurangnya pendidikan formal tentang etika digital dan tekanan sosial. Penelitian ini merekomendasikan program edukasi yang lebih komprehensif tentang etika komunikasi digital dan kebijakan platform media sosial yang lebih ketat untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan positif bagi generasi Z.
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ANAK PADA ERA GLOBALISASI Ardinata, Arya; Satria, Indah
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan anak di era globalisasi sangat dibutuhkan demi kelangsungan generasi muda ke depan. Dalam perundang-undangan di Indonesia, kebutuhan demi kelangsungan hidup anak telah diakomodasi dengan dibentuknya beberapa perangkat aturan. Namun realita yang terjadi di lapangan, meskipun hukum di Indonesia secara umum telah memberikan perlindungan terhadap anak, tetapi di tengah masyarakat masih berlangsung berbagai bentuk eksploitasi anak yang sangat memprihatinkan baik yang dilakukan oleh negara, corporate, maupun non- state-actors. Beberapa usaha dalam mewujudkan Indonesia layak anak dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya: mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas sosial budaya masyarakat, meningkatnya pemahaman hak-hak anak sebagai dasar penegakan hukum, lahirnya generasi global berbasis kearifan lokal.
KONTROVERSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 90/PUU-XXI/2023 SEBAGAI JALAN PINTAS KEPENTINGAN DINASTI POLITIK Setiadi, Roby
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berita tentang pemilihan umum tahun 2024 sangat menarik perhatian orang orang yang ada di Indonesia, karena dalam pelaksanannya terjadi kontroversi salah satunya adalah penabrakan konstitusi yang di lakukan oleh calon wakil presiden yang terpilih oleh pasangan 02 yaitu anak dari Presiden Joko Widodo yang bernama Gibran Rakabuming Raka. Mahkamah Konstitusi telah menegaskan dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah final dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menyerahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan lebih lanjut tentang persyaratan usia minimal bagi calon presiden dan/atau wakil presiden yang dialternatifkan bagi calon yang pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi kontroversi karena membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Dimana sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, usia Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat pencalonan karena usianya 36 tahun pada tanggal 1 Oktober 2023.
KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT UPAYA IMPLEMENTASI KAJIAN AMDAL GUNA MEWUJUDKAN IKN BERDASAR SUSTAINABLE DEVELOPMENT Raihan, Yannu Dava; Kassandra K.D , Aleah; Baharudin M. , Husein
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pindahnya Ibukota Negara Indonesia ke Kalimantan Timur memicu kekhawatiran tentang dampak lingkungannya. Kajian ini menganalisis upaya pemerintah dalam menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam proses pembangunan IKN. Pemerintah telah menunjukkan beberapa upaya, seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), konsultasi publik, dan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan. Namun, kekurangan masih terlihat dalam transparansi, partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum. Faktor internal seperti komitmen politik, kapasitas sumber daya manusia, dan anggaran, serta faktor eksternal seperti tekanan pihak swasta, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya kesadaran masyarakat, turut mempengaruhi kepatuhan pemerintah dalam mengimplementasikan AMDAL. Urgensi mengkaji AMDAL dalam pembangunan IKN ditekankan karena potensi deforestasi, kerusakan habitat flora dan fauna, pencemaran air dan udara, dan degradasi kualitas tanah. Penilaian AMDAL yang komprehensif dan partisipatif menjadi kunci untuk meminimalisir dampak negatif dan mewujudkan pembangunan IKN yang berkelanjutan.
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP KASUS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KAWASAN TAMAN NASIONAL BROMO Putri, Nattaya Resyafahira; Zuhria, Fathurahma Az; Sinaga, Daniel Jordan
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i8.2227

Abstract

Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kebakaran hutan di Indonesia merupakan masalah penting yang harus ditangani. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sekitar Taman Nasional Bromo pada tahun 2023 diidentifikasi sebagai salah satu contoh kasus kebakaran hutan yang terjadi. Atas dasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, penegakan hukum dapat menjadi acuan aturan dalam proses penyelesaian masalah lingkungan hidup. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan berbagai metode penegakan hukumnya, serta dampak hukum yang ditimbulkan oleh masalah lingkungan hidup dalam situasi kebakaran hutan.
ANALISIS KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA KREMBANGAN DALAM MENGINTEGRASIKAN ASPEK KETAHANAN LINGKUNGAN DI KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO Andini, Nita Kesuma
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas perencanaan pembangunan Desa Krembangan dalam mengintegrasikan aspek ketahanan lingkungan di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Pendekatan penelitian menggunakan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Krembangan telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam mengintegrasikan aspek ketahanan lingkungan ke dalam perencanaan pembangunannya. Tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Rekomendasi penelitian ini adalah peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan kapasitas sumber daya manusia untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang lebih baik.
HUBUNGAN ANTARA HUKUM DAN POLITIK DI INDONESIA Rachmawati, Emma
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum yang diberlakukan oleh berbagai sistem politik mungkin berbeda satu sama lain. Evolusi sistem hukum sejalan dengan evolusi politik. Oleh karena itu, dalam menetapkan peraturan dan perundang-undangan bagi suatu negara yang berdaulat, perlu selalu memperhatikan keadilan. Selain itu, untuk menghentikan politisi yang ceroboh dalam menggunakan wewenangnya, undang-undang harus mencakup checks and balances. Bagian penting dari peraturan perundang-undangan adalah memastikan bahwa sistem hukum di Indonesia berkembang agar sesuai dengan tuntutan masyarakat. Untuk menjamin bahwa lembaga-lembaga negara atau otoritas yang berwenang mematuhi proses yang benar ketika menyusun peraturan yang wajib secara hukum dan berlaku secara umum, peraturan perundang-undangan diberlakukan.
KAIDAH TENTANG PERNIKAHAN AHLU ZIMMAH Reza, Muhammad Fahmi; Adly, Mhd Amar; Firmansyah, Heri
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i8.2244

Abstract

Umat Islam dan bukan Islam sering merasa takut dengan undang-undang Islam yang selalu diberi label yang negatif. Banyak pihak yang menganggap bahwa penerapan hukum Islam terhadap non-Muslim hanya akan berakhir dengan kekejaman, kerusuhan, pertumpahan darah, perpecahan dan sebagainya. Muncul ketakutan di kalangan non-Muslim seolah-olah hidup di bawah naungan hukum Islam akan menjadi titik awal kehancuran kehidupan mereka. Di dunia Islam, umat Islam ditakutkan lagi dengan langkah-langkah keras yang diambil oleh pemimpin di dalam menangani aktivis Muslim yang menyerukan penerapan hukum syariat Islam. Untuk memberikan gambaran yang jernih tentang keadaan orang-orang kafir dalam Negara Islam, harus dijelaskan kepada umat Muslim ataupun non-Muslim, bagaimanakah Negara Islam memperlakukan orang-orang non-Muslim yang berada di dalamnya. Begitu pula dengan kaidah yang menjelaskan tengang pernikahan ahlu zimmah. Untuk itu kaidah yang jelas juga harus di pahami demi menegakkan hukum yang berlaku. Tiga kaidah yang di paparkan menunjukkan hukum pernikahan ahlu zimmah. Makalah ini akan mengungkapkan bagaimana kaidah tentang pernikahan ahlu zimmah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan berbagai sumber yang dihasilkan dengan metode normatif atau Library research ataupun yang disebut dengan studi kepustakaan berdasarkan data primer dan sekunder dari buku, jurnal, Al-qur’an, hadist dll.
ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN SUMPAH (POLITIK) DAN KETERANGAN PALSU DI INDONESIA, INGGRIS, AMERIKA SERIKAT, DAN TURKI Ramdan, Syifa Mochamad
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-undang terkait sumpah palsu di Turki, Indonesia, Inggris, dan Amerika Serikat dikaji dalam penelitian ini. Membandingkan strategi hukum atau hukuman yang digunakan dan dampaknya terhadap kepercayaan publik adalah tujuan utama dari penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder dalam penelitian hukum normatif. Studi ini membandingkan dan membedakan cara yurisdiksi yang berbeda menangani sumpah palsu untuk menemukan pola dan perbedaan. Temuan-temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai keefektifan undang-undang terkait dengan sumpah palsu dan konsekuensinya terhadap integritas sistem hukum dan kepercayaan publik.
ANALISIS KRITIS TERHADAP POLITIK HUKUM INVESTASI ASING DI ERA GLOBALISASI Sari, Dea Permata; Buwana, Yasmin Inayah Nata; Puannandini, Dewi Asri
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara kritis politik hukum investasi asing di Indonesia dalam konteks era globalisasi. Globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam lanskap ekonomi global, mendorong negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk lebih terbuka terhadap investasi asing. Namun, keterbukaan ini juga menimbulkan tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan nasional dengan tuntutan investor global. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dengan metode analisis deskriptif-kualitatif. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum investasi asing di Indonesia mengalami dinamika yang kompleks. Di satu sisi, pemerintah berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui serangkaian deregulasi dan insentif. Namun di sisi lain, terdapat kekhawatiran akan dominasi asing dan potensi eksploitasi sumber daya nasional. Analisis menunjukkan adanya inkonsistensi dalam kebijakan dan implementasi hukum investasi, yang sering kali dipengaruhi oleh tarik-menarik kepentingan politik dan ekonomi. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa isu kritis, antara lain: (1) Ketidakpastian hukum akibat perubahan regulasi yang frequent; (2) Konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan investasi; (3) Tantangan dalam melindungi sektor strategis nasional dari dominasi asing; (4) Dilema antara liberalisasi investasi dan perlindungan UMKM lokal; serta (5) Implikasi perjanjian investasi internasional terhadap kedaulatan hukum nasional. Studi ini menyimpulkan bahwa diperlukan reformulasi politik hukum investasi asing yang lebih koheren dan berkeadilan. Rekomendasi yang diajukan meliputi: (1) Harmonisasi regulasi investasi di tingkat nasional dan daerah; (2) Penguatan mekanisme screening dan monitoring investasi asing; (3) Pengembangan strategi investasi yang lebih selektif dan berorientasi pada transfer teknologi; (4) Peningkatan kapasitas negosiasi dalam perjanjian investasi internasional; serta (5) Integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan investasi. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang kompleksitas politik hukum investasi asing di era globalisasi, serta menyediakan basis analitis untuk pengembangan kebijakan investasi yang lebih responsif terhadap kepentingan nasional dan dinamika global.

Page 4 of 6 | Total Record : 54

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 5 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 6 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 5 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora More Issue