cover
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Articles 250 Documents
Search results for , issue "Vol 3 No 4 (2025): 2025" : 250 Documents clear
Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Ganti Rugi Dalam Proses Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum: Studi Kasus Putusan PN Serang Nomor 120/PDT.KONS/2024/PN.SRG Shabrian Yusuf Maulana; Mohammad Hifni; Galuh Sulyana; Muhamad Jahiri; Dani Darmawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2083

Abstract

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan instrumen penting negara dalam pembangunan infrastruktur, namun sering menimbulkan sengketa terkait ganti rugi. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum pengajuan gugatan ganti rugi serta pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 120/Pdt.Kons/2024/PN.Srg. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum gugatan telah sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) UUPA dan Perpres No. 134 Tahun 2021, dan majelis hakim memberikan perlindungan hukum represif melalui penyesuaian nilai ganti rugi. Putusan tersebut juga mencerminkan penerapan asas keadilan substantif, kepastian hukum, dan kemanfaatan, meskipun terdapat catatan terkait transparansi proses musyawarah dan keterlibatan masyarakat. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya konsistensi penerapan hukum agar penyelesaian sengketa tidak hanya formalistik, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan. Penelitian ini berimplikasi pada perlunya evaluasi regulasi dan praktik pengadaan tanah untuk memperkuat legitimasi pembangunan serta perlindungan hak masyarakat
Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang: Studi Kasus Putusan PN Serang 23/PDT.G.S/2024/PN.SRG Sintha Andiningtyas Kirani; Mohammad Hifni; Galuh Sulyana; Dani Darmawan; Muhamad Jahiri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2085

Abstract

Wanprestasi dalam perjanjian utang piutang merupakan salah satu isu penting dalam hukum perdata yang berimplikasi pada kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian utang piutang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN.Srg. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan, didukung dokumentasi, observasi, dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menerapkan Pasal 1234–1252 KUHPerdata secara konsisten, dengan mempertimbangkan kelengkapan bukti, itikad para pihak, serta prinsip pacta sunt servanda. Putusan ini memberikan perlindungan hukum kepada kreditur melalui ganti rugi dan pemenuhan kewajiban, sekaligus menegaskan pentingnya kesadaran hukum dalam membuat perjanjian tertulis. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya penguatan literasi hukum dan perbaikan mekanisme penyelesaian sengketa agar sistem hukum lebih efektif dan responsif
Tinjauan Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Oleh PT. Uli Dihubungkan Oleh UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja: Studi Putusan 108/PDT.SUS-PHI/2022/PN SRG Zulfikar, Zulfikar; Sulkiah Hendrawati; Wahyudi, Wahyudi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2086

Abstract

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak masih menjadi persoalan serius dalam hubungan industrial karena melemahkan perlindungan hak pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau praktik PHK sepihak oleh PT. Universal Luggage Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus Putusan Nomor 108/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PHK dilakukan tanpa pemberitahuan, tanpa perundingan bipartit, serta tanpa mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diamanatkan undang-undang. Hak pekerja terkait pesangon dan prosedur PHK tidak dipenuhi secara memadai, sementara indikasi union busting terlihat setelah terbentuknya serikat buruh. Putusan pengadilan memang menilai PHK sah karena alasan efisiensi, tetapi secara prosedural melanggar prinsip due process of law dan keadilan substantif. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya penguatan pengawasan, penegakan hukum, serta perlindungan hak pekerja agar prinsip kepastian hukum dan keadilan dapat terwujud
Rekonstruksi Keadilan dalam Hukum Pidana Tinjauan Filosofis terhadap Politik Hukum dalam KUHP Baru dan Dampaknya pada Sistem Pemidanaa Khaoeirun Nissa; Rini Fathonah; Maya Shafira
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2087

Abstract

Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan tonggak penting dalam reformasi hukum pidana di Indonesia yang ditujukan untuk mengakhiri warisan kolonial dan menyesuaikan sistem hukum dengan nilai-nilai keadilan sosial kontemporer. Penelitian ini bertujuan menelaah rekonstruksi keadilan dalam hukum pidana melalui tinjauan filosofis terhadap politik hukum dalam KUHP baru serta menilai dampaknya terhadap sistem pemidanaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode hukum normatif berbasis studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil kajian menunjukkan bahwa KUHP baru memperkenalkan paradigma pemidanaan yang lebih proporsional dengan menekankan pada keadilan restoratif, perlindungan hak asasi manusia, dan kewenangan hakim dalam menentukan sanksi yang lebih adaptif. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa meskipun menghadapi tantangan implementasi, KUHP baru memberikan peluang signifikan bagi Indonesia untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil, humanis, dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum demokratis
Pengaruh Media Promosi Kesehatan Mokhsha Patamu Dalam Meningkatkan Pengetahuan Pencegahan Skabies Pada MTsS Ulumuddin Kota Lhokseumawe Aqla Sabrianti Maulida; Mardiati; Wizar Putri Mellaratna
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2088

Abstract

Skabies masih menjadi penyakit kulit menular yang berdampak besar terhadap kesehatan masyarakat, khususnya di negara tropis. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh media promosi kesehatan mokhsha patamu dalam meningkatkan pengetahuan pencegahan skabies pada siswa MTsS Ulumuddin Kota Lhokseumawe. Metode yang digunakan adalah quasi eksperimen dengan rancangan one group pretest-posttest design pada 70 responden, dengan pengumpulan data melalui kuesioner dan analisis menggunakan uji Wilcoxon. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan siswa, dimana kategori baik meningkat dari 11,4% menjadi 84,3% setelah intervensi, dengan nilai p = 0,01 (<0,05) yang menandakan pengaruh signifikan dari media tersebut. Media mokhsha patamu terbukti mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, meningkatkan motivasi siswa, serta memperkuat pemahaman tentang pencegahan skabies. Temuan ini mengimplikasikan perlunya pemanfaatan media edukasi berbasis permainan dalam program promosi kesehatan di sekolah
Pemberdayaan Narapidana Melalui Keterampilan Pengolahan Kedelai Dalam Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian di Lapas Kelas IIA Cikarang Prasetio , Rizki; Budi Priyatmono; Umar Anwar; Ali Muhammad
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2090

Abstract

Pemberdayaan narapidana melalui keterampilan pengolahan kedelai menjadi bagian penting dalam pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIA Cikarang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan program pelatihan keterampilan pengolahan kedelai serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka terhadap petugas dan narapidana peserta program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini mampu meningkatkan keterampilan praktis, memperkuat kemandirian, serta membuka peluang reintegrasi sosial narapidana. Namun, hambatan utama meliputi keterbatasan sarana prasarana, kurangnya dukungan pemasaran, dan daya tahan produk yang rendah. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak agar program pembinaan kemandirian berbasis keterampilan dapat berkembang secara optimal
Implementasi Program Kemandirian Pertanian Dan Perikanan Untuk Mendukung Ketahanan Pangan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Madiun Aditya Dwi Prahastomo; Andi Kurniawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2092

Abstract

Ketahanan pangan menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan berkelanjutan, termasuk di lembaga pemasyarakatan yang harus mampu memenuhi kebutuhan pangan narapidana secara mandiri. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan program kemandirian pertanian dan perikanan di Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program berjalan terstruktur dengan pelibatan aktif narapidana dalam budidaya ikan lele, sayuran, dan tanaman pangan. Program ini berkontribusi pada peningkatan keterampilan, kedisiplinan, dan kemandirian narapidana, sekaligus mendukung ketahanan pangan internal lapas. Kendala utama yang ditemukan meliputi keterbatasan anggaran, sarana prasarana, serta keterampilan teknis petugas dan narapidana. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya dukungan fasilitas, pelatihan berkelanjutan, dan pendanaan yang memadai untuk memperkuat keberlanjutan program
Peran Dukungan Keluarga Dalam Meningkatkan Ketahanan Mental Anak Binaan Selama Masa Pidana di LPKA Kelas II Bengkulu Pasha, Muhammad Daffa Rivano; Ali Muhammad; Umar Anwar; Budi Priyatmono
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2093

Abstract

Ketahanan mental anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sangat dipengaruhi oleh keberadaan dukungan keluarga yang konsisten. Fenomena tingginya stres, kecemasan, dan isolasi sosial yang dialami anak binaan menegaskan pentingnya keterlibatan keluarga dalam proses pembinaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dukungan keluarga dalam meningkatkan ketahanan mental anak binaan serta mengidentifikasi hambatan yang menghalangi peran tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melalui wawancara semi-terstruktur, observasi kunjungan, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan emosional, instrumental, informasional, dan penghargaan memiliki kontribusi signifikan dalam menumbuhkan resiliensi anak binaan, meskipun masih terdapat hambatan berupa keterbatasan finansial, stigma sosial, dan minimnya keterampilan keluarga. Temuan ini mengimplikasikan perlunya program pelatihan keluarga, peningkatan fasilitas kunjungan, dan konseling berkelanjutan guna memperkuat peran keluarga sebagai faktor protektif utama dalam pembinaan anak
Analisis Yuridis Penegakan Hukum dan Pertimbangan Hakim pada Tindak Pidana Revenge Porn Putusan 71/Pid.Sus/2023 Feby Wulandari; Rudi Mulyanto; Irwan Kurniawan Soetijono
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2094

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan tantangan serius dalam ranah hukum, salah satunya berupa tindak pidana revenge porn yang dikategorikan sebagai Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Studi ini bertujuan menganalisis penegakan hukum terhadap kasus revenge porn melalui Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN.Pdl dengan menelaah penerapan Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang TPKS. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus melalui analisis putusan pengadilan, doktrin hukum, serta literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus masih didominasi oleh UU ITE dan UU Pornografi yang lebih berfokus pada aspek moralitas dan konten, sementara UU TPKS yang lebih relevan dengan kekerasan seksual digital belum diimplementasikan secara optimal. Temuan ini mengindikasikan adanya kebutuhan harmonisasi regulasi dan penguatan perlindungan korban agar penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga mencakup pemulihan psikologis, perlindungan hak asasi, serta keadilan substantif bagi korban
Kekuatan Hukum Sertipikat Ganda Yang di Proses Melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT): Studi Kasus Putusan Nomor :19/G/2023/Ptun. BKL di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Mutiara, Mutiara; Ashibly, Ashibly; Andri Zulpan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2095

Abstract

Fenomena sertifikat ganda dalam sistem pertanahan di Indonesia masih sering terjadi akibat kelemahan administrasi, pemalsuan dokumen, serta proses pendaftaran tanah yang tidak transparan, sehingga menimbulkan sengketa dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum sertifikat ganda yang diproses melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan studi kasus Putusan Nomor 19/G/2023/PTUN.BKL di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris (socio-legal) melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen guna mengkaji keterkaitan antara hukum dan praktik di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan hukum sertifikat ganda berada pada sertifikat yang pertama kali diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), sementara penyelesaiannya dapat ditempuh melalui klarifikasi ke BPN, gugatan ke PTUN, hingga laporan pidana apabila terdapat unsur pemalsuan. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan sistem administrasi pertanahan berbasis digital dan peningkatan profesionalitas PPAT guna mencegah munculnya sertifikat ganda serta mewujudkan kepastian hukum pertanahan yang adil