cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 250 Documents
 2   3   4   5   6 
Search results for , issue "Vol 3 No 4 (2025): 2025" : 250 Documents clear
Tinjauan Hukum Akibat Penjualan Harta Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris: Studi di Pengadilan Agama Curup Berdasarkan Putusan NO.85/PDT.G/2023/PA.CRP Guruh Pascalistya; Laily Ratna; Andri Zulpan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1825

Abstract

Perkembangan sistem hukum di Indonesia dipengaruhi oleh sejarah kolonial, pluralisme budaya, dan penerapan tiga rezim hukum utama, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata Barat. Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Agama Curup No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp terkait penjualan harta warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris dengan desain socio-legal research, menggabungkan analisis dokumen hukum, wawancara mendalam, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penjualan dan hibah sepihak yang dilakukan Tergugat I dinyatakan batal demi hukum karena melanggar Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), serta prinsip keadilan distributif. Putusan pengadilan menegaskan pentingnya perlindungan hak kolektif ahli waris dan memperkuat penerapan prinsip musyawarah keluarga sebagai dasar penyelesaian sengketa. Selain memberikan preseden yuridis bagi praktik peradilan agama di Indonesia, penelitian ini menyoroti kelemahan koordinasi antar lembaga, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang menyebabkan lambatnya eksekusi putusan
Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Dalam Pembagian Harta Waris di Pengadilan Agama Curup: Studi Kasus Perkara Putusan NO.106/PDT.G/2021/PA.CRP Wahyu Eko Setiadi; Laily Ratna; Andri Zulpan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1826

Abstract

Sengketa pembagian harta waris merupakan salah satu persoalan kompleks dalam hukum keluarga Islam, khususnya di Indonesia, di mana ketidaksepahaman antar ahli waris dan praktik hibah sepihak sering menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada ahli waris melalui Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Crp di Pengadilan Agama Curup serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa waris. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dengan hakim dan panitera, serta data sekunder melalui telaah putusan, peraturan perundang-undangan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum diberikan secara adil dan proporsional melalui pembatalan hibah sepihak dan penetapan pembagian harta sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (Pasal 176) dan QS. An-Nisa ayat 11, yaitu proporsi bagian 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan. Namun, penyelesaian sengketa dihadapkan pada sejumlah hambatan, termasuk keterbatasan bukti otentik, rendahnya literasi hukum masyarakat, konflik internal keluarga, serta kurang optimalnya proses mediasi.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Ekspedisi J&T Kota Bengkulu Akibat Keterlambatan Pengiriman Dan Kerusakan Barang Andini Oetari Nur Insani; Uswatun Hasanah; Marlinah, Marlinah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1827

Abstract

Pertumbuhan e-commerce yang pesat di Indonesia telah meningkatkan permintaan terhadap jasa ekspedisi, termasuk J&T Express, namun kompleksitas layanan sering memunculkan masalah seperti keterlambatan pengiriman dan kerusakan barang yang merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen jasa ekspedisi J&T di Kota Bengkulu dan mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan sifat deskriptif dan metode studi kasus, di mana data primer diperoleh melalui wawancara dengan konsumen dan pihak J&T, sedangkan data sekunder berasal dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, literatur, dan dokumen pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen mengalami kerugian materiil dan immateriil akibat kelalaian J&T, sementara hambatan utama perlindungan hukum meliputi rendahnya kesadaran konsumen, lemahnya penegakan hukum, dan kompleksitas penyelesaian sengketa. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun UUPK No. 8 Tahun 1999 memberikan landasan hukum yang kuat, implementasinya belum optimal.
Analisis Yuridis Perkawinan Usia Muda di Kampung Padang Besar Provinsi Songkhla Selatan Thailand: Analisis Peraturan Perundang-undangan Negara Thailand Atammisi Waedoyee; Halmimatul Maryani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1828

Abstract

Pernikahan usia muda masih menjadi permasalahan serius di Kampung Padang Besar, Provinsi Songkhla Selatan, Thailand, meskipun regulasi nasional telah menetapkan batas usia minimal menikah 17 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan perundang-undangan Thailand terkait pernikahan usia muda, mengidentifikasi faktor sosial, budaya, dan hukum yang memengaruhi praktik tersebut, serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan metode kualitatif-sosiologis dan analisis yuridis-normatif, melalui wawancara mendalam, dokumentasi, serta studi pustaka dari literatur nasional dan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan anak di bawah umur masih marak terjadi, khususnya di kalangan Muslim yang mengikuti ketentuan Majelis Agama Islam Songkhla (MAIS). Faktor dominan penyebabnya meliputi kehamilan di luar nikah, rendahnya tingkat pendidikan, lemahnya pemahaman agama, dan lingkungan sosial yang permisif. Temuan ini menegaskan adanya ketidakharmonisan antara hukum agama dan hukum negara, sehingga menyebabkan keterbatasan perlindungan hukum bagi anak.
Penandatanganan Para Pihak Secara Bersama-Sama Dalam Pembuatan Akta Notaris Zainal Abidin; Saprudin, Saprudin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1829

Abstract

Penandatanganan akta notaris secara bersamaan oleh seluruh pihak merupakan aspek esensial dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum di Indonesia. Praktik ini memastikan keabsahan akta, mencegah pemalsuan, dan meminimalisasi potensi sengketa antara para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi kehadiran para pihak secara simultan dalam proses penandatanganan akta notaris, menelaah implikasi hukum atas pelanggaran prosedural, serta mengeksplorasi keterkaitannya dengan praktik cyber notary dan penerapan standar kenotariatan internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis ketentuan hukum positif, doktrin, yurisprudensi, serta praktik global yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penandatanganan akta secara bersama-sama merupakan syarat mutlak untuk menjaga kekuatan pembuktian dan legitimasi akta. Selain itu, perkembangan konsep cyber notary menuntut pembaruan regulasi agar sejalan dengan standar internasional, sekaligus mempertahankan integritas profesi notaris di Indonesia. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi praktik kenotariatan nasional dengan perkembangan global guna meningkatkan perlindungan hukum dan kepercayaan publik.
Kepemimpinan Bunyai Dalam Mendukung Kompetensi Manajerial Santri di Pondok Pesantren Baitul Qur’an Nganjuk Lu’lu’ Syuroiyah Nadliroh; Amrulloh; Dhikrul Hakim
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1851

Abstract

Kepemimpinan Bu Nyai di pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan kompetensi manajerial santri di era modern. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pembinaan, penerapan kurikulum tersembunyi, dan dampak kepemimpinan Bu Nyai terhadap kesiapan santri menghadapi tantangan abad ke-21. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus, melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, yang dianalisis menggunakan critical incident analysis dan content analysis dengan triangulasi sumber, metode, dan teori. Hasil menunjukkan bahwa Bu Nyai memadukan keteladanan, pembelajaran berbasis pengalaman, dan kolaborasi lintas lembaga untuk menanamkan keterampilan kepemimpinan, komunikasi, pengambilan keputusan, dan pengelolaan sumber daya. Implementasi kurikulum tersembunyi terbukti efektif dalam pembentukan karakter, etos kerja, dan kemampuan manajerial santri, yang tercermin pada keberhasilan alumni memimpin lembaga, organisasi, dan program pemberdayaan masyarakat. Temuan ini mengimplikasikan perlunya penguatan model kepemimpinan Bu Nyai sebagai referensi pengembangan pendidikan pesantren yang integratif, adaptif, dan berdaya saing global
Kekuatan Hukum Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 Terhadap Penahanan Ijazah Pekerja Oleh Perusahaan Julius Caesar Transon Simorangkir; Akbar Sayudi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1888

Abstract

Fenomena penahanan ijazah oleh perusahaan menimbulkan persoalan ketidakadilan dalam hubungan kerja karena melemahkan posisi tawar pekerja di tengah tingginya angka pengangguran di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 dalam hierarki peraturan perundang-undangan serta menelaah konsekuensi hukumnya terhadap praktik penahanan ijazah. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan, dengan sumber data primer berupa regulasi dan surat edaran, serta sekunder berupa literatur akademik. Hasil kajian menunjukkan bahwa surat edaran tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat meskipun berisi larangan penahanan ijazah oleh perusahaan. Implikasi dari penelitian ini menegaskan perlunya regulasi yang lebih kuat dan mengikat agar perlindungan hukum terhadap pekerja dapat berjalan efektif dan konsisten.
Etika Komunikasi dan Aspek Hukum dalam Penggunaan Data Konsumen Oleh Platform Digital Sutinnarto, Sutinnarto; Zain Arfin Utama
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1918

Abstract

Penelitian ini membahas praktik komunikasi yang dijalankan oleh platform digital dalam pengumpulan dan pemanfaatan data konsumen, dengan fokus pada perspektif etika komunikasi dan aspek hukum perlindungan data pribadi. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, data konsumen menjadi komoditas strategis yang sering kali digunakan tanpa pemahaman utuh dari pihak pengguna. Melalui pendekatan kualitatif dan kajian literatur, penelitian ini menganalisis sejauh mana prinsip-prinsip komunikasi etis—seperti transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab—dilaksanakan oleh platform digital saat menyampaikan informasi mengenai penggunaan data. Di samping itu, penelitian ini juga meninjau keberadaan dan efektivitas regulasi hukum di Indonesia terkait perlindungan data pribadi, serta bagaimana regulasi tersebut mendukung atau belum mendukung terciptanya komunikasi yang etis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar platform digital belum sepenuhnya menerapkan prinsip komunikasi etis dalam praktiknya, terutama dalam aspek penyampaian informasi dan mekanisme persetujuan pengguna. Di sisi lain, regulasi yang ada masih mengalami tantangan dalam hal implementasi dan penegakan. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi antara pendekatan etis dalam komunikasi dan kepastian hukum untuk menjamin perlindungan hak-hak konsumen di era digital.
Pengaruh Independensi Auditor, Skeptisme Profesional, Audit Fee Terhadap Kualitas Audit Pada 4 Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung Fahmi Fauzan; Devyanthi Syarif
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1931

Abstract

Kegagalan audit di tingkat global maupun nasional, seperti kasus Enron, WorldCom, SNP Finance, Garuda Indonesia, dan Jiwasraya, menunjukkan lemahnya penerapan standar audit dan integritas profesional yang berdampak pada penurunan kepercayaan publik. Regulasi audit di berbagai negara, termasuk Indonesia, telah diperkuat untuk memitigasi permasalahan ini, namun temuan P2PK mengindikasikan kelemahan implementasi Sistem Pengendalian Mutu pada KAP di Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh independensi auditor, skeptisme profesional, dan audit fee terhadap kualitas audit. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan verifikatif pada 100 auditor dari empat KAP terbesar di Bandung, dipilih dengan teknik simple random sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert lima poin, diuji validitas dan reliabilitasnya, lalu dianalisis dengan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, dengan kontribusi simultan sebesar 80,6%. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan independensi, peningkatan skeptisme profesional, dan penetapan audit fee yang memadai untuk menjaga kualitas audit dan kredibilitas profesi
Kajian tentang Budaya Hukum sebagai Faktor yang Memengaruhi Pertumbuhan Pinjaman Online Ilegal di Indonesia Fikarudin, Wildan; Ade Darajat Martadikusuma; Sandy Yudha Pratama
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1934

Abstract

Proliferasi pinjaman online ilegal di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dengan lebih dari 800.000 konten dan situs web yang diblokir hingga akhir 2023. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh budaya hukum masyarakat Indonesia terhadap fenomena maraknya pinjaman online ilegal dan merumuskan strategi penguatan budaya hukum sebagai upaya preventif. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan analisis normatif yang didukung data empiris dari OJK, Kominfo, dan literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya hukum Indonesia yang didominasi pola patrimonial, rendahnya kesadaran hukum preventif, dan adanya legal culture gap menciptakan kondisi kondusif bagi pertumbuhan platform ilegal. Budaya permisif terhadap pelanggaran hukum, persepsi tentang kelemahan penegakan hukum, dan rendahnya literasi keuangan telah dimanfaatkan platform ilegal melalui modus biaya tersembunyi, bunga tinggi, intimidasi penagihan, dan pelanggaran privasi data. Penelitian menyimpulkan bahwa mengatasi pinjaman online ilegal membutuhkan transformasi budaya hukum yang komprehensif melalui penguatan literasi hukum, kampanye digital masif, penegakan hukum yang tegas, peningkatan financial inclusion, dan sistem monitoring proaktif

Page 4 of 25 | Total Record : 250

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023