cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Etika Khairina
Contact Email
etika@puterabatam.ac.id
Phone
+6281229117951
Journal Mail Official
dialektikapublik.adn@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Administrasi Negara-Universitas Putera Batam Jl. R. Soeprapto – Tembesi – Batam – Kepulauan Riau
Location
,
INDONESIA
Jurnal Dialektika Publik
Published by Universitas Putera Batam
ISSN : 25283332     EISSN : 26212218     DOI : https://doi.org/10.33884/dialektikapublik.v7i1
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Dialektika Publik merupakan jurnal yang bergerak dibidang administrasi negara yang bertujuan menyebarluaskan hasil penelitian dan gagasan ilmiah untuk pengabdian menyeluruh kepada Masyarakat. Jurnal Dialektika menerbitkan artikel penelitian asli, artikel review dari kontributor yang terkait dengan Ilmu Sosial. Jurnal dialektika memiliki scope kajian diantaranya, KebijakanPublik, Manajemen Pelayanan Publik, Desentralisasidan Otonomi Daerah, E-government, Keuangan Negara danDaerah, Administrasi Birokrasi, Manajemen PerusahaanPublik, Hukum Administasi Negara & Kajian Sosial Kemasyarakatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 7 No. 1 (2023): Dialektika Publik" : 5 Documents clear
Evaluasi Kebijakan Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Kota Batam Ayu wulandari
Dialektika Publik Vol. 7 No. 1 (2023): Dialektika Publik
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/dialektikapublik.v7i1.7178

Abstract

Homeless people and beggars on the streets are troubling the people of Batam City. In addition, it also violates the public order of Batam City because Batam is a homeless and beggar-free area. Homeless and beggars are often found at red lights and the control of homeless people has been carried out by the Batam city government. The control was carried out through the Batam City Social and Community Empowerment Service or known as UPTD Nilam Suri, but there were still homeless people roaming around. The purpose of this study is to analyze the evaluation of social service policies in dealing with homeless people and beggars as well as the factors that become obstacles to policy evaluation. This research needs to be carried out so that the Batam City government provides a new breakthrough to overcome the problem of homeless people and beggars who still roam the streets and provide a deterrent effect. This aims to make Batam City free of homeless people and beggars. The type of research used is descriptive qualitative, to provide an understanding of the problem under study. The results of the study show that the Policy Evaluation of the Social Service in dealing with homeless and beggars in Batam City has been going well but not optimal. This is due to budget constraints so that the number of human resources or HR qualifications, and supervision is inadequate.
Strategi Pemerintah Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kota Batam Duwi Susilawati; Etika Khairina
Dialektika Publik Vol. 7 No. 1 (2023): Dialektika Publik
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/dialektikapublik.v7i1.7272

Abstract

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dasar. Artikel ini menjelaskan tentang kemiskinan yang masih ada di Batam dan strategi yang dapat dilakukan pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di kota Batam. Strategi ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan pusat. Strategi anti-kemiskinan yang berdedikasi berarti bahwa pemerintah dapat mengurangi kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja di sektor-sektor padat karya, misalnya. Melalui mandatnya, DPR-RI berperan penting dalam pengalokasian anggaran dan pengawasan pelaksanaan program pemerintah terkait pengentasan kemiskinan. Kota Batam telah menerapkan strategi pelayanan sosial anti kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, namun sejauh ini belum berhasil menurunkan angka kemiskinan saat ini. Salah satu program yang dilaksanakan pemerintah kota Batam adalah bantuan sembako dan renovasi rumah tidak layak huni. Mengenai masalah yang diteliti yaitu apa yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi kemiskinan di kota Batam. Cari strategi alternatif. Sebagai Penyiar, Direktur Fakir Miskin, Jaminan Sosial dan Pemberdayaan Kelembagaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengentasan kemiskinan yang diterapkan oleh Badan Pemberdayaan Sosial dan Masyarakat belum berhasil dalam mengurangi kemiskinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data dijelaskan dengan menggunakan konsep, variabel, dimensi dan metrik. Data dianalisis menggunakan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan dan tantangan untuk mengatasi masalah. Hasil kajian menunjukkan bahwa upaya pemerintah untuk mendobrak sekat-sekat kemiskinan meliputi penguatan pemerintah daerah melalui perekonomian nasional, implementasi kebijakan dan program anti kemiskinan baik di pemerintah daerah maupun pusat
Peranan Jasa Raharja Dalam Penggelolaan Lalu Lintas Dikota Batam Betty Krisdayanti; Timbul Dompak
Dialektika Publik Vol. 7 No. 1 (2023): Dialektika Publik
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/dialektikapublik.v7i1.7273

Abstract

The importance of transportation in contributing to the nation's financial development is enormous. The creation of problems in areas like auto crashes is only one example of how advancements mix science and science innovation, particularly in the sphere of transportation and traffic, may have both beneficial and negative effects on how people live their lives. The public authority grants protection benefits to victims of vehicle accidents by Law 34 on Traffic Accidents of 1964 Store, and in this execution, that responsibility is transferred to Jasa Raharja PT (Persero). Obligations and obligations are to gather assets from general society through gifts necessary engine vehicle proprietors are played out every year, and from there on is directed back to the local area through the protection remuneration to the person in question or the person in question's beneficiaries, which expect to lessen the weight of expenses because of street car crashes, which granted the amount of pay stipulated in the Traffic Accident Fund Rules of the Finance Minister Decree No. 36/PMK.010/2008, Great Benefit and Payment Obligatory
Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Tanjungpinang Dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak Sri Ambar Rinah
Dialektika Publik Vol. 7 No. 1 (2023): Dialektika Publik
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/dialektikapublik.v7i1.7294

Abstract

Abstract Cases of sexual violence or sexual abuse against children are increasingly shocking and increasing in the city of Tanjungpinang. With the increase in cases of sexual abuse of children in Tanjung Pinang, parents are increasingly anxious. To overcome this, the Government of Tanjungpinang City established a Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) to carry out their duties of carrying out service functions, public complaints, outreach to victims, case management, victim assistance and victim recovery. The purpose of this research is to find out the role of UPTD PPA Tanjungpinang City in handling cases of sexual abuse of children. This research is a descriptive research using a qualitative approach. Based on the scope of the problems examined, the population in this study were staff working at UPTD PPA Tanjungpinang City. Informants in this study were determined by purposive sampling, namely UPTD PPA staff who played a role in handling cases of sexual abuse in children, namely psychologists and lawyers, members of the Police, employees of the Ahmad Tabib Hospital and employees of the Tanjungpinang City Social Service. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, and documentary studies. Data analysis was carried out qualitatively. The results of this study are that the UPTD PPA has carried out its role well in handling cases of sexual abuse of children in accordance with their duties and functions even though the UPTD PPA does not have appropriate fields to deal with victims and there are obstacles in handling victim cases. Abstrak Kasus Kekerasan seksual atau pelecehan seksual terhadap anak semakin menggemparkan dan meningkat di kota Tanjungpinang. Dengan meningkatnya kasus pelecehan seksual terhadap anak di tanjungpinang maka semakin besar keresahan para orangtua. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kota Tanjungpinang membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) untuk melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi layanan, pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, pendampingan korban dan pemulihan korban. Tujuan penelitian ini ialah unutk mengetahui Peran UPTD PPA Kota Tanjungpinang Dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak. Penelitian ini ialah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang di teliti, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini ialah para staf yang bekerja di UPTD PPA Kota Tanjungpinang. Informan dalam penelitian ini ditentukan secara pusposive sampling yaitu staf UPTD PPA yang berperan dalam menangani kasus pelecehan seksual pada anak, yaitu Psikolog dan Pengacara, anggota Polres, pegawai RSUD Ahmad Tabib dan pegawai Dinas Sosial Kota Tanjungpinang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentatif. Analisa data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa UPTD PPA telah menjalankan perannya dengan baik dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak sesuai dengan tupoksi mereka meskipun UPTD PPA tidak memiliki bidang-bidang yang sesuai untuk menangani korban serta terdapat kendala-kendala dalam menangani kasus korban.
Implementasi Dan Dampak Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Serta Penanggulangan Sampah Plastik Dikota Batam Wilda Mukhalladun; Etika Khairina
Dialektika Publik Vol. 7 No. 1 (2023): Dialektika Publik
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/dialektikapublik.v7i1.7308

Abstract

This study aims to describe the implementation of waste management policies by the Batam city government and waste management by establishing Regional Regulation No. 11 of 2013, as well as the impacts resulting from the implementation of plastic waste management and control policies in Batam city. The research method used is qualitative research method. Qualitative research is a research approach to study the state of natural objects based on post-positivist concepts, with the researcher as the main tool. Data collection techniques were carried out by observation, interviews, documentation. Other supporting data are taken from journals, literature, websites, and previous research.The results of the study show that the implementation and impact of government policies in the management and management of plastic waste in the city of Batam has been maximally implemented by the city government of Batam in providing the facilities required for waste management, such as pick-up cars, TPA, TPS, AND trash cans. Meanwhile, judging from public awareness related to the policy of managing and handling plastic waste in Batam City, public awareness is still minimal, which can be seen from the household waste that is transported at the TPA, there is no separation of various types of waste. As for the impact of the implementation of plastic waste management and recycling policies in the city of Batam, if implemented by the community, it will have an impact on environmental hygiene, public health, increase performance, and reduce environmental damage.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2025): Dialektika Publik : Pelayanan Publik dan Kebijakan Publik Vol. 8 No. 2 (2024): Dialektika Publik : Pelayanan Publik dan Kebijakan Publik Vol. 8 No. 1 (2024): Kajian Kebijakan Publik dan Penerapannya. Vol. 7 No. 2 (2023): Dialektika Publik : Pelayanan Publik Dan Kebijakan Publik Vol. 7 No. 1 (2023): Dialektika Publik Vol. 6 No. 2 (2022): Dialektika Publik Vol. 6 No. 1 (2022): Dialektika Publik Vol. 5 No. 1 (2020): Dialektika Publik Vol. 4 No. 1 (2019): Dialektika Publik Vol. 3 No. 2 (2019): Dialektika Publik Vol. 3 No. 1 (2018): Dialektika Publik Vol. 2 No. 1 (2017): DIALEKTIKA PUBLIK More Issue