Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
anun: Jurnal Ilmu Hukum (KJIH), the Indonesian Journal of Autonomy Law, is an international journal dedicated to the study of autonomy law within the framework of national and international legal systems. Published thrice annually (April, August, December), KJIH provides valuable insights for scholars, policy analysts, policymakers, and practitioners. Managed by the Faculty of Law at Syiah Kuala University in Banda Aceh, Indonesia, KJIH has been fostering legal scholarship since its establishment in June 1991, with the ISSN: 0854 – 5499 and e-ISSN (Online): 2527 – 8428. In 2020, it received national accreditation (SINTA 2) from the Ministry of Research and Technology of the Republic of Indonesia and the National Research and Innovation Agency. KJIH is actively pursuing indexing in prestigious databases like Scopus, Web of Science and other global indexes. We publish in English for accessibility, not as a political statement. The Editorial Board shall not be responsible for views expressed in every article.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 21, No 3 (2019): Vol. 21, No. 3 (Desember 2019)"
:
10 Documents
clear
Pentingnya Air Defense Identification Zone di Indonesia
Lainatussara Lainatussara
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 21, No 3 (2019): Vol. 21, No. 3 (Desember 2019)
Publisher : Universitas Syiah Kuala
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/kanun.v21i3.14176
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang pengaturan Air Defence Identification Zone (ADIZ) menurut hukum udara internasional, dan alasan diperlukannya ADIZ di wilayah teritorial dan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia. Kajian ini penting disebabkan keamanan suatu negara merupakan hal penting diterapkan oleh negara sebagai pelaksanaan kedaulatannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya Pasal 51 Piagam PBB, hukum kebiasaan internasional, dan Konvensi Penerbangan Sipil Internasional yang menjadi dasar pemberlakuan dan pengaturan ADIZ. Adanya penetapan ADIZ di wilayah territorial dan ZEE Indonesia menjadi suatu hal yang perlu dan penting sebagai sarana identifikasi dini bagi pesawat asing yang akan memasuki wilayah udara Indonesia dan sekaligus sebagai pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Hal tersebut ditegaskan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara. The Important of Air Defence Identification Zone in Indonesia The purpose of this study is to examine the regulation of the Air Defense Identification Zone (ADIZ) according to international air law, and the reasons for the need for ADIZ in the territory and the Indonesian Exclusive Economic Zone (EEZ). This study is important because the security of a country is important to be applied by the state as the implementation of its sovereignty. The method used is normative juridical method which is analytical descriptive. The results showed that the existence of Article 51 of the UN Charter, customary international law and the International Civil Aviation Convention which forms the basis of ADIZ's enforcement and regulation. The establishment of ADIZ in Indonesia's territorial and EEZ becomes a necessary and important as a means of early identification for foreign aircraft that will enter Indonesian airspace and at the same time as a security for the Indonesian Archipelagic Sea Lane (ALKI). This was confirmed by the Government Regulation Number 4 of 2018 concerning Safeguarding Airspace.
Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia dan Perbandingannya dengan AS, Belanda, dan India
Zulfajri Zulfajri;
H. Jalil;
Iskandar A. Gani
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 21, No 3 (2019): Vol. 21, No. 3 (Desember 2019)
Publisher : Universitas Syiah Kuala
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/kanun.v21i3.14280
Penelitian ini bertujuan membahas mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia, dengan melakukan perbandingan sistem pemilihan kepala daerah di sejumlah negara, antara lain: Amerika Serikat, Belanda, dan India. Mekanisme ini sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa gubernur, bupati, wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota, dipilih secara demokratis. Frasa dipilih secara demokratis selalu ditafsirkan bahwa pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara langsung oleh rakyat. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Penelitian menemukan bahwa potret pemilihan kepala daerah saat ini menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, bahkan menyebabkan semakin rusaknya moral para pejabat negara dan rakyatnya. Regional Election in Indonesia and the Comparison in United States, Netherlands, and India This research aims to discuss the mechanism of regional election in Indonesia by compairing it with others country, which are United State, the Netherland, and India. This mechanism as in Article 18 paragraph (4) of the Indonesian Constitution 1945 (UUD 1945) which state that the governors, regents and mayors as heads of provincial, district and city governments, are democratically elected. The phrase democratically is always interpreted that the regional election must be carried out directly by the people. This study applies normative juridical research by using a statutory approach and a comparative approach. The study found that the current portrait of regional elections shows that the government has not been able to create people's welfare, even causing moral damage to state officials and people.
Uqubat Denda Emas Murni dalam Qanun Jinayat
Firdaus Armanda;
Syahrizal Abbas
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 21, No 3 (2019): Vol. 21, No. 3 (Desember 2019)
Publisher : Universitas Syiah Kuala
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/kanun.v21i3.11483
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa qanun jinayat menggunakan emas murni sebagai standar dalam jarimah maisir dan uqubat denda terhadap pelaku jinayat. Selain itu, apa menjadi dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis bagi penentuan standar uqubat denda terhadap pelaku jinayat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uqubat emas murni yang terdapat dalam Qanun Jinayat tidak terlepas dari sejarah masyarakat Aceh yang kental dengan nilai keislaman, sehingga uqubat emas murni yang dikenal dalam Islam diambil juga dalam qanun. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi penetapan uqubat emas murni yang terdapat dalam qanun Aceh, yaitu faktor filosofis, yuridis, dan sosiologis. Pure Gold Uqubat In Jinayat Qanun This study aims to find out why the qanun Jinayat uses pure gold as the standard in jarimah maisir and uqubat (fines) against perpetrators of jinayat. Moreover, what is philosophical, juriditical, and sociological basis for determining the uqubat standard for fines for jinayat perpetrators. The research method used is descriptive-qualitative method. The results showed that pure gold uqubat contained in jinayat qanun is inseparable from the history of the Achenese which is thick with islamic values, so the pure gold uqubat is also taken from qanun. There are three factors that influece the establishment of pure gold uqubat stipulate in Aceh qanun, namely philosophical, juridical, and sociological factors.
Bone Montete Inda Posala-Sala: Kesetaraan di Hadapan Hukum Pada Kesultanan Buton
Muh. Afif Mahfud;
Erlyn Indarti;
Sukirno Sukirno
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 21, No 3 (2019): Vol. 21, No. 3 (Desember 2019)
Publisher : Universitas Syiah Kuala
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/kanun.v21i3.13850
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pengaruh ajaran Islam dan pemisahan kekuasaan pada perumusan prinsip bone montete inda posala-sala. Penegakan hukum di Kesultanan Buton didasarkan pada prinsip kesetaraan di hadapan hukum yang disebut bone montete inda posala-sala. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan historis serta menggu-nakan data sekunder, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asas bone montete yinda posala-sala pada Kesultanan Buton dipengaruhi oleh ajaran Islam. Ini tampak dari ilmu tasawuf yang mendasari perumusan asas tersebut. Pemisahan kekuasaan di Kerajaan Buton turut mendukung implementasi asas bone montete yinda posala-sala. Fungsi peradilan yang dilaksanakan oleh sultan sebagai lembaga eksekutif diawasi Siolimbona sebagai lembaga legislatif. Direkomendasikan bahwa pemerintah mengadopsi nilai-nilai lokal dalam perumusan asas kesetaraan di hadapan hukum dan intensif mengkaji nilai-nilai lokal yang dapat berkontribusi dalam pengembangan hukum nasional. Bone Montete Inda Posala-Sala: Equality Before the Law in Buton Sultanate This research aims to describe the influence of Islamic teachings and the separation of powers in formulating the principle of “bone montete inda posala-sala”. Law enforcement in Butonese Sultanate is based on the equality before the law principle named “bone montete inda posala-sala”. This research apply normative juridical method by using conceptual and historical research based on secondary data namely primary and secondary legal materials. The results indicates that the principle of bone montete yinda posala-sala is influenced by Islamic teachings. This can be seen from the sufism that underlies the formulation of the principle. The separation of powers also supported the implementation of the principle. Judicial function under Sultan as an excecutive is supervised by Siolimbona as an legislative agency. It is recommended that the government should adopts local wisdoms in the formulation of the principle and intensively studies local values that can contribute to the development of national law.
Perbandingan Prosedur Perkawinan Adat Baduy dengan Kompilasi Hukum Islam
Muhamad Muslih
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 21, No 3 (2019): Vol. 21, No. 3 (Desember 2019)
Publisher : Universitas Syiah Kuala
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/kanun.v21i3.14302
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan perkawinan masyarakat Baduy (baik Baduy Dalam, Baduy Luar, maupun Baduy Muslim) dengan perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini juga menjelaskan tentang perlunya pembentukan peraturan daerah yang berkaitan dengan prosedur perkawinan bagi masyarakat Baduy dalam rangka mendukung kelestarian hukum adat Baduy, seperti peraturan daerah yang telah ada sebelumnya (Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy). Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan studi terhadap bahan hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat banyak perbedaan antara perkawinan masyarakat Baduy dengan perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, seperti masyarakat Baduy tidak mengenal poligami, tidak mengenal perceraian, melakukan pernikahan dini, dan lain-lain. Padahal Kompilasi Hukum Islam telah mengatur poligami, perceraian, dan batas umur menikah. Karena masyarakat Baduy semakin lama-semakin banyak keturunannya, maka peraturan daerah yang mengatur perkawinan Baduy pun harus segera dibentuk sesuai dengan hukum adat Baduy dan Kompilasi Hukum Islam (bagi Baduy Muslim). The Comparison of Marriage Procedures Between Baduy and Kompilasi Hukum Islam This study aims to compare between the marriages in the Baduy community (Inner Baduy, Outer Baduy, and Muslim Baduy) and marriages arranged by the Compilation of Islamic Law. This study also examine the need for the establishment of a Regional Regulation relate to marriage procedures in the Baduy community in order to support the preservation of Baduy customary law (such as the pre-existing Regional Regulation namely Lebak District Regulation No. 32 of 2001 concerning Protection of the Customary Rights of the Baduy). This study uses normative methods. The results indicate that there are many differences between Baduy marriages and marriages arranged in the Compilation of Islamic Law such as Baduy people never do a polygamy, divorce, early marriage, and others. Though Compilation of Islamic Law has regulated polygamy, divorce, and the age limit for marriage. In addition, because the Baduy community is getting more and more offspring, as aresult it needs the Regional Regulation governing Baduy marriages in accordance with the Baduy Customary Law and Compilation of Islamic Law (for Muslim Baduy).
Pergeseran Rezim Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia
Ahmad Mirza Safwandy;
Husni Jalil;
Moh Nur Rasyid
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 21, No 3 (2019): Vol. 21, No. 3 (Desember 2019)
Publisher : Universitas Syiah Kuala
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/kanun.v21i3.12231
Penelitian ini bertujuan menguraikan pergeseran sistem pemilihan kepala daerah dari rezim pemilihan umum ke rezim Pemerintahan Daerah. Pergeseran ini berdampak kepada peralihan kewenangan penyelesaian sengketa dari Mahkamah Konstitusi ke Mahkamah Agung sebagai konsekuensi Putusan MK Nomor 97/PUU–XI/2013. Putusan MK berimpilikasi kepada sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang berada di rezim pemilihan umum beralih ke rezim pemerintahan daerah, setelah putusan tersebut undang-undang mengamanatkan pembentukan peradilan khusus Pilkada yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan bertumpu pada studi dokumen berupa bahan hukum. Penelitian menyimpulkan bahwa meski tidak lagi menjadi kewenangan MK untuk mengadili perkara Pilkada, MK masih mengadili sengketa Pilkada hingga peradilan khusus Pilkada terbentuk. Peradilan khusus Pilkada selain mengadili sengketa hasil dapat mengadili sengketa proses, terkait sengketa administrasi Pilkada, sengketa Pidana Pilkada termasuk mengadili perihal election fraud dan corrupt campaign practice. Sistem penyelesaian sengketa Pilkada dilakukan melalui satu atap, sehingga tidak terjadi tumpang tindih putusan seperti yang terjadi selama ini. Shifting of Regime on Regional Election System in Indonesia This study aims to describe the shift of the regional election system from the general election regime to the regional district regime. The shift has an impact on the tranfer of authority to resolve disputes from Constitutional Court to Supreme Court as a consequence of the Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XI/2013. The decision implied to the regional election system (Pilkada) which was in the electoral regime moved to the regional government regime, after the ruling mandated the establishment of a special election court under the authority of the Supreme Court. This research uses a normative juridical approach by analyzing law documents. The research concluded that although adjudicating of regional election disputes was no longer under the jurisdiction of the Constitutional Court, but the Court still adjudicate election disputes until a special court was formed. In addition to adjudicating disputes over results, the Election Special Court can also adjudicate election disputes related to process, administrative, criminal disputes including hearing about election fraud and corrupt campaign practice. Pilkada dispute resolution system is done through one roof, so there is no overlapping of decisions as has happened so far.
Pengawasan terhadap Notaris yang Tidak Membuka Kantor
Mariana Mariana;
Darmawan Darmawan;
Suhaimi Suhaimi
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 21, No 3 (2019): Vol. 21, No. 3 (Desember 2019)
Publisher : Universitas Syiah Kuala
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/kanun.v21i3.11836
Penelitian ini bertujuan mengkaji akibat hukum terhadap notaris yang tidak membuka kantor, dikaitkan dengan pengawasannya. Setelah pengambilan sumpah dan pelantikan, notaris wajib menjalankan jabatannya secara nyata yaitu salah satunya wajib membuka kantor. Kenyataanya masih ditemukan notaris yang tidak membuka kantor. Metode penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum bagi notaris yang tidak membuka kantor, Majelis Pengawas Daerah bisa merekomendasikan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat untuk menjatuhkan sanksi terhadap notaris yang kantor tidak dibuka. Diharapkan Majelis Pengawas Daerah lebih tegas dalam melakukan pengawasan terhadap notaris yang tidak membuka kantor, melakukan pemeriksaan dan pembinaan secara rutin kepada notaris supaya tidak ada notaris yang tidak membuka kantor, dan notaris bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Supervision of Notary That Does not Open an Office This study aims to examine the legal consequences of notaries who do not open offices, linked to their supervision. After taking an oath and inauguration, the notary is obliged to carry out his position significantly, one of which must open an office. The fact is still found notary who does not open an office. The research method is empirical juridical, by reviewing the applicable legal provisions and what is happening in the reality of society. The results showed that the legal consequences for notaries who did not open offices, the Regional Supervisory Council could recommend to the Regional Supervisory Council and the Central Supervisory Council will impose sanctions. It is hoped that the Regional Supervisory Council will be more assertive in supervising notaries, conduct regular checks and guidance so that there are no notaries who do not open offices, and notaries can carry out their duties and obligations in accordance with applicable laws.
Peran Advokat dalam Penegakan Hukum Terorisme dengan Pendekatan Hukum Transendental
Bita Gadsia Spaltani
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 21, No 3 (2019): Vol. 21, No. 3 (Desember 2019)
Publisher : Universitas Syiah Kuala
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/kanun.v21i3.14237
Tujuan penulisan ini adalah mengkaji penegakan hukum terorisme di Indonesia terkait peran advokat, dengan menggunakan pendekatan hukum transendental. Pendekatan yang digunakan adalah nondoktrinal (socio-legal research), yang menjelaskan hukum tidak hanya dari sudut pandang konsepsi abstrak-normatif, namun juga melihat keberlakuan hukum di masyarakat. Metode penulisan dalam penelitian ini meng-gunakan pendekatan teori hukum dan filsafat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan data dalam kurun waktu 13 tahun, polisi berhasil melakukan penangkapan teroris sebanyak 850 orang. Data tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam menegakkan hukum terorisme. Namun nampaknya, dalam beberapa kasus menunjukkan ketidakjelasan prosedur penanganan terhadap pelaku atau terduga terorisme, sehingga menimbulkan kontroversi termasuk dari sisi kemanusiaan. Dalam penegakan hukum, advokat sebagai penegak hukum memegang peran penting, dimana dari sisi kemanusiaan, terduga kasus terorisme penting diperhatikan proses penegakan hukumnya. The Role of Advocates in the Enforcement of Terrorism Law by Transcendental Legal Approach This study aims to examine the enforcement of terrorism law in Indonesia in relation to the role of advocates by using transcendental legal approach. The approach used is nondoctrinal (socio-legal research), which explains the law not only from the perspective of abstract-normative conceptions, but also looks at the validity of law in society. The writing method in this study uses a legal theory and philosophy approach. The results showed that based on data within a period of 13 years, the police managed to arrest terrorists totaling 850 people. The data shows the seriousness of the Indonesian government in enforcing terrorism laws. However, it seems that in some cases the procedure of handling perpetrators or terrorism suspects is unclear causing controversies including from the human right perspective. In law enforcement, advocates as law enforcers play an important role where in terms of humanity, for terrorism suspected are important to pay attention to their law enforcement processes.
Bank Liability in Trustee Agreement in Insolvency Status
Franciska Mifanyira;
Indah Dwi M. J.;
Mega Dwi A
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 21, No 3 (2019): Vol. 21, No. 3 (Desember 2019)
Publisher : Universitas Syiah Kuala
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/kanun.v21i3.13872
A trust agreement is a special agreement in banking gives the bank the right and authority to manage the customer's assets as stated to the agreement The assets of trust assets are the property of the customer, the management of the assets must be separately carried out to implement the Prudential Principle and Pacta Sunt Servanda in banking contract. This Legal Research use normative positivist with the using of Statute and Conseptual Approach along with three research sources. This Legal Research focus on the Legal Consequences in the Trustee Agreement and Liability of Bank in the case of Bank include the Settlor’s asset as the Insolvency Asset. The Research result are Bank only as a manager of Asset so every legal conduct must have approval of Settlor so If the asset is included the Insolvency Asset is a contract and law violation so it should be fixed by the contractual dispute settlement. Tanggung Jawab Bank dalam Trustee Agreement pada Keadaan Kepailitan Perjanjian kepercayaan adalah perjanjian khusus dibidang perbankan yang memberi-kan hak dan wewenang kepada bank untuk mengelola aset pelanggan sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian. Aset kepercayaan adalah milik pelanggan, pengelolaan aset harus dilakukan secara terpisah untuk menerapkan Prinsip Kehati-hatian dan Pacta Sunt Servanda dalam kontrak perbankan. Penelitian Hukum ini menggunakan metode positivis normatif dengan menggunakan undang-undang dan pendekatan konseptual bersama dengan tiga sumber penelitian. Penelitian Hukum ini fokus pada konsekuensi hukum dalam perjanjian perwaliamanatan dan Pertang-gungjawaban Bank dalam kasus Bank termasuk aset Settlor sebagai Aset Kepailitan. Hasil Penelitian adalah bank hanya sebagai manajer Aset sehingga setiap tindakan hukum harus memiliki persetujuan Settlor sehingga jika aset dimasukkan Aset Aset Kepailitan adalah kontrak dan pelanggaran hukum sehingga harus diperbaiki dengan penyelesaian sengketa kontrak.
Program Penelitian Paus oleh Jepang Ditinjau dari International Convention for the Regulation of Whaling
Farah Elsa Nova
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 21, No 3 (2019): Vol. 21, No. 3 (Desember 2019)
Publisher : Universitas Syiah Kuala
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/kanun.v21i3.14197
Penelitian ini bertujuan mengkaji penelitian terhadap Paus oleh Jepang dengan mengacu pada Internasional Convention for the Regulation of Whaling. Pasal VIII ICRW telah menimbulkan interpretasi yang berbeda dimana adanya celah terhadap isi pasal konvensi ICRW terkait pelegalan perburuan paus untuk kepentingan ilmiah. ICJ memutuskan bahwa Jepang harus menghentikan pelaksanaan penelitian ilmiahnya karena terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal VIII ICRW. Namun, putusan tersebut tidak menghentikan perburuan paus yang dilakukan oleh Jepang. Pada tahun 2014 Jepang mengajukan kembali proposal program penelitian baru yang menimbulkan banyak pertentangan dari negara anggota anti whaling. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, menemukan bahwa melalui pendekatan tekstual ICJ menafsirkan pasal VII ICRW dengan mempertimbangkan unsur-unsur rancangan dan pelaksanaan program itu wajar dalam kaitannya dengan tujuan ilmiah atau tidak. Sampai saat ini IWC terus melaporkan bahwa pelaksanaan program penelitian Jepang yang baru masih dalam hal yang wajar sehubungan dengan tujuan penelitiannya. The Scientific Whale Research Program by Japan Under the International Convention for the Regulation of Whaling This study aims to examine the research on whales by Japan with reference to the International Convention for the Regulation of Whaling. Article VIII ICRW has led to different interpretations where there is a gap in the contents of the ICRW convention articles related to legalizing whaling for scientific purposes. The ICJ decided that Japan should stop carrying out its scientific research because it was proven to violate the provisions in Article VIII of the ICRW. However, the ruling did not stop whaling by the Japanese. In 2014 Japan resubmitted a new research program proposal which caused much opposition from anti-whaling member countries. Using a normative juridical method, this research uses a case study approach, finding that through the textual approach ICJ interprets Article VII of the ICRW by considering the elements of program design and implementation that are reasonable in relation to scientific objectives or not. Until now the IWC continues to report that the implementation of the new Japanese research program is still in reasonable terms with respect to its research objectives.