Journal of Religious Policy
Journal of Religious Policy published by the Office of Religious Research and Development Jakarta, Research and Development Agency, Religious Education and Training, Ministry of Religion of the Republic of Indonesia. The Journal of Religious Policy or REPO publishes research articles that focus on religious policy, such as; Analysis of Religious Policy, Evaluation of Religious Virtue, and Thought on Religious Policy. This issue is very important to research and study because it relates to harmonious religious life. REPO can be a medium for the diffusion and exchange of ideas and research results, in such a way that researchers, writers and readers from various disciplines have interacted scientifically. REPO is published twice a year (June and December), and always invites writers, academics and researchers on religious policy in other parts of the world in local and global contexts. REPO is jointly published with AAKI (Assosiasi Analis Kebijakan Indonesia), Association of Indonesian Policy Analysts -AIPA (Letter Of Cooperation With AAKI).
Articles
7 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 1 No. 1 (2022): Januari-Juni 2022"
:
7 Documents
clear
<![CDATA[EVALUASI DIMENSI TOLERANSI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PROVINSI LAMPUNG ]]>
<![CDATA[Mulyana, Mulyana]]>
<![CDATA[ Journal of Religious Policy Vol. 1 No. 1 (2022): Januari-Juni 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[The Ministry of Religious Affairs, The Republic of Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31330/repo.v1i1.1
<![CDATA[Kerukunan umat beragama di Indonesia kerap mendapat sorotan dari banyak akademisi. Kerukunan umat beragama bahkan menjadi sasaran penting kinerja Kementerian Agama yang diukur melalui survey indeks kerukunan umat beragama, yang telah dilakukan setidaknya sejak tahun 2016. Tulisan ini bertujuan membahas gambaran kerukunan umat beragama di Provinsi Lampung, salah satu provinsi tempat penyelenggaraan survei kerukunan umat beragama. Pembahasan difokuskan pada dimensi toleransi yang menjadi salah satu dari tiga indicator utama pengukuran dalam survey tersebut. Pertanyaan utama yang dijawab dalam makalah ini adalah seberapa tinggi tingkat toleransi di Provinsi Lampung jika dibandingkan tingkat toleransi secara nasional maupun provinsi lainnya? Berdasarkan hasil survei Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2022, kondisi toleransi di Provinsi Lampung terbilang cukup baik, dibandingkan kondisi nasional maupun provinsi lainnya. Dibandingkan tren secara nasional, angka Indeks Toleransi Provinsi Lampung hanya sedikit di bawah angka Indeks Toleransi Nasional. Pada tahun 2022, angka Indeks Toleransi Provinsi Lampung menempati urutan ke-25. Posisi itu turun tiga peringkat dibandingkan tahun 2021 ketika Provinsi Lampung menempati urutan ke-22. Hal itu tentu perlu menjadi introspeksi bagi seluruh pemangku kerukunan di Provinsi Lampung. Perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk menggali faktor-faktor yang menyebabkan penurunan angka Indeks Toleransi di Provinsi Lampung.]]>
<![CDATA[UNTAIAN DAMAI MERAJUT KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI SUMATERA SELATAN ]]>
<![CDATA[Salman, Ibnu]]>
<![CDATA[ Journal of Religious Policy Vol. 1 No. 1 (2022): Januari-Juni 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[The Ministry of Religious Affairs, The Republic of Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31330/repo.v1i1.2
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan mengeksplorasi dan memberikan berbagai gambaran tentang kondisi kerukunan umat beragama di Provinsi Lampung. Secara khusus, tulisan ini berupaya menyoroti indikator utama, yakni keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sumsel dalam menjaga dan mengharmonisasikan kerukunan umat beragama serta bagaimana kebijakan kerukunan umat beragama dapat menjadi contoh ideal yang dapat diimplementasikan oleh masyarakat sehingga menjadi landasan penting terwujudnya kerukunan dan toleransi sebuah wilayah. Penelitian ini menggunakan pendekatan systematic literature review terhadap hasil survey Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang dikeluarkan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama sejak tahun 2017 hingga 2022. Hasil studi ini menunjukkan terjadi peningkatan indeks KUB di Provinsi Sumatera Selatan, dengan zero conflict nya, namun demikian, menurut survei Badan Litbang Kementerian Agama justru Sumatera Selatan mengalami penurunan indeks KUB dari 68,79 di tahun 2021 menjadi 67,05 di tahun 2022. Walaupun masih berada pada katagori tinggi hal ini justru menjadi potensi bagi Sumatera Selatan agar bisa mempertahankan atau justru meningkatkan indeks KUB di tahun-tahun berikutnya. Penurunan angka persentase jika dielaborasi lebih lanjut bisa saja dikarenakan ada faktor yang menjadi pemicu, missal kebijakan kerukunan yang kurang tersosialisasikan dengan baik, atau justru karena peran serta pemerintah dalam menjaga harmonisasi kerukunan umat beragama terpengaruh iklim politik imbas pergantian atau pemilihan kepala daerah.]]>
<![CDATA[PEMELIHARAAN KERUKUNAN ANTARUMAT BERAGAMA DI PROVINSI BANTEN BERBASIS KEARIFAN LOKAL ]]>
<![CDATA[Saehu, Rahmat]]>;
<![CDATA[Mulyono, Agus]]>
<![CDATA[ Journal of Religious Policy Vol. 1 No. 1 (2022): Januari-Juni 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[The Ministry of Religious Affairs, The Republic of Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31330/repo.v1i1.3
<![CDATA[Kerukunan umat beragama menjadi hal yang penting dalam menjaga stabilitas negara. Di tengah-tengah kondisi politik Indonesia yang masih berproses menemukan pola yang lebih matang, identitas keagamaan sering kali menjadi salah satu cara dalam prosesnya. Salah satu upaya Kementerian Agama dalam memetakan kerukunan baik secara nasional maupun provinsi yaitu dengan menyelenggarakan Survei Kerukunan Umat Beragama. Hasil survei tersebut yang menjadi dasar dari tulisan ini yang mencoba menawarkan pilihan rekomendasi khususnya bagi Provinsi Banten. Data tersebut diolah dan disajikan bersama studi pustaka yang berkaitan dengan kerukunan dan kearifan lokal. Studi memperlihatkan tren yang positif pada Indeks Kerukunan Umat Beragama sejak tahun 2015 hingga 2022 secara nasional meskipun dalam setiap provinsi beberapa di antaranya mengalami fluktuasi. Rekomendasi kebijakan ini berkisar kepada kebijakan terkait kerukunan umat beragama, moderasi beragama dan kearifan lokal. Provinsi Banten yang sejak dahulu memiliki akar budaya dan kearifan lokal memiliki modal yang kuat untuk memelihara kerukunan antar umat beragama.]]>
<![CDATA[PIIL PESENGGIRI SEBAGAI MODAL SOSIAL: MENINGKATKAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI PROVINSI LAMPUNG ]]>
<![CDATA[Noorbani, Muhammad Agus]]>;
<![CDATA[Nuraharjo, Aris Widodo]]>
<![CDATA[ Journal of Religious Policy Vol. 1 No. 1 (2022): Januari-Juni 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[The Ministry of Religious Affairs, The Republic of Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31330/repo.v1i1.4
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan menganalisis dan memberikan berbagai opsi kebijakan bagi peningkatan kondisi kerukunan umat beragama di Provinsi Lampung. Secara khusus, tulisan ini berupaya menyoroti dua indikator utama, yakni kesetaraan dan kerjasama, yang menjadi landasan penting terwujudnya kerukunan dan toleransi sebuah wilayah. Penelitian ini menggunakan pendekatan systematic literature review terhadap hasil survey Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang dikeluarkan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama sejak tahun 2017 hingga 2022. Hasil studi ini menunjukkan terjadi peningkatan indeks KUB secara nasional pada kurun tiga tahun terakhir. Namun demikian, pada skala lokal, terjadi tren penurunan indeks KUB di beberapa wilayah, seperti Provinsi Lampung dalam kurun tiga tahun belakangan. Indikator kesetaraan adalah indikator yang mengalami penurunan cukup tajam dari tahun lalu, sementara indikator kerjasama mengalami peningkatan meski tidak terlalu tajam. Rekomendasi kebijakan pada kajian ini berkisar pada upaya peningkatan modal sosial yang ada dalam nilai-nilai dan norma lokal.]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI PERAN MAJELIS TAKLIM DALAM MEBUMIKAN MODERASI BERAGAMA ]]>
<![CDATA[Saepudin, Juju]]>
<![CDATA[ Journal of Religious Policy Vol. 1 No. 1 (2022): Januari-Juni 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[The Ministry of Religious Affairs, The Republic of Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31330/repo.v1i1.5
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis di mana peran majelis taklim dalam kampanye moderasi beragama. Kebijakan Kementerian Agama bisa dikatakan masih belum maksimal dalam melaksanakan program penguatan moderasi beragama di kalangan majelis taklim. Padahal majelis taklim sangat strategis keberadaannya sebagai lembaga pendidikan keagamaan berbasis masyarakat. Tujuan tulisan ini adalah untuk mendorong lahirnya sebuah kebijakan tentang penanaman nilai-nilai moderasi beragama kepada masyarakat yang majemuk melalui Pendidikan non formal, karena tidak diragukan lagi bahwa penanaman moderasi beragama sejak dini perlu dilakukan dengan serius. Tulisan ini mandasarkan diri dari hasil penelitian pustaka dan penggunaan buku-buku dan artikel jurnal ilmiah sebagai sumber data yang autentik dalam mendeskripsikan hasil dan pembahasan. Tulisan ini menunjukkan bahwa, meski kebijakan pengarus utamaan moderasi beragama sudah ditelurkan, namun kebijakan yang ada dinilai belum menyentuh semua sektor dan elemen yang terlibat. Karena itu perlu ada upaya penguatan strategi dalam membumikan moderasi beragama untuk membangun masa depan bangsa yang harmoni. Tulisan ini merekomendasikan, pemerintah perlu menyusun grand desain moderasi beragama pada lembaga pendidikan non formal, seperti majelis taklim, yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.]]>
<![CDATA[MERESOLUSI NILAI-NILAI KEBERSAMAAN PEMELUK AGAMA DI BANTEN MELALUI PENGUATAN MODERASI BERAGAMA ]]>
<![CDATA[Perwira, Reza]]>
<![CDATA[ Journal of Religious Policy Vol. 1 No. 1 (2022): Januari-Juni 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[The Ministry of Religious Affairs, The Republic of Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31330/repo.v1i1.6
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan menganalisis kerukunan umat beragama di Provinsi Banten yang saat ini dihadapkan pada kondisi yang paradoks. Beberapa studi menunjukkan adanya praktik-praktik intoleran di provinsi itu yang mencederai kerukunan umat beragama. Di sisi lain, kebijakan mengenai kerukunan umat beragama menunjukkan hasil yang positif seperti ditunjukkan melalui indeks kerukunan umat beragama pada tahun 2022. Tulisan ini menggunakan hasil Survey Indeks Kerukunan Umat Beragama di wilayah Provinsi Banten sebagai sumber data primer. Berbagai hasil riset mengenai kerukunan umat beragama yang dilakukan oleh Balai Litbang Agama Jakarta dan wawancara dengan beberapa pemangku kebijakan di Banten digunakan sebagai data dukung. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat dua kebijakan yang saling berbeda arah. Kebijakan kerukunan umat beragama seolah terhalang oleh “dinding” paradigma etnosentris dengan menjunjung tinggi kearifan lokal bernuansa keagamaan. Sementara itu, kebijakan pemajuan kebudayaan terimplementasi melalui kekuatan keselarasan agama-budaya masyarakat Banten yang berkembang menjadi paradigma etnosentris dalam bentuk kearifan-kearifan lokal bernuansa agama yang terpelihara sebagai warisan leluhur. Tulisan ini dengan begitu merekomendasikan moderasi beragama dapat diimplementasikan dan dilaksanakan secara formal oleh pemerintah daerah dan Kementerian Agama dengan strategi pendekatan kultural terhadap semua individu masyarakat. Penguatan moderasi beragama harus diterapkan secara menyeluruh kepada setiap elemen bangsa, baik pemerintah ataupun masyarakat, baik orang dewasa maupun generasi muda yang telah memahami arti kebersamaan dan perbedaan.]]>
<![CDATA[INTERNALISASI NILAI PANCASILA PADA SISWA MELALUI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL ]]>
<![CDATA[Faeruz, Ratna]]>;
<![CDATA[Suhirman, Suhirman]]>
<![CDATA[ Journal of Religious Policy Vol. 1 No. 1 (2022): Januari-Juni 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[The Ministry of Religious Affairs, The Republic of Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31330/repo.v1i1.9
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan internalisasi nilai Pancasila melalui Pendidikan multicultural. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Systematic Literature Review (SLR) yaitu melelui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir yaitu penarikan simpulan dan verifikasi, yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa proses internalisasi nilai-nilai pnacasila melalui Pendidikan multicultural dapat dilakukan dengan beberapa proses, yaitu: pertama, Membuat pedoman internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui Pendidikan multicultural, sebagai turunan dari kebijakan-kebijakan yang sudah ada; kedua, mengopotimalkan aktor-aktor kunci dalam Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan terkait dengan internalisasi nilai Pancasila melalui Pendidikan multicultural; Ketiga Mengembangkan dan mengimplementasikan penyelenggaraan Pendidikan multicultural di setiap Lembaga Pendidikan di Indonesia.]]>
