cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Elmayati
Contact Email
elmayati@unvbinainsan.ac.id
Phone
+6281367729051
Journal Mail Official
lppm@univbinainsan.ac.id
Editorial Address
LPPM (lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) Universitas Bina Insan yang beralamat di Jl. Jend. Besar Soeharto KM. 13 Kelurahan Lubuk Kupang, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan
Location
Kota lubuk linggau,
Sumatera selatan
INDONESIA
Law Journal
Published by Universitas Bina Insan Lubuklinggau
ISSN : 27742628     EISSN : 27762874     DOI : https://doi.org/10.32767/law.v1i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Law Jurnal (LAJOUR) Universitas Bina Insan terbit pada bulan April dan Oktober pada setiap tahunnya. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media kajian ilmiah hasil penelitian, pemikiran, pengkajian, dan pengembangan mengenai ilmu hukum. Situs Law Jurnal (LAJOUR) menyediakan artikel-artikel jurnal untuk diunduh secara gratis, berskala nasional, dan sumber referensi bagi akademisi. Editor menerima kiriman artikel yang sudah disesuaikan dengan template dan belum pernah diterbitkan atau dipublikasi pada jurnal lain. Setiap artikel yang masuk sebelum diterbitkan akan melalui proses cek plagiat melalui alat bantu turnitin. Focus and Scope Law Jurnal (LAJOUR) membahas jurnal penelitian dalam bidang kajian berbagai cabang ilmu hukum meliputi antara sebagai berikut Hukum Pidana Hukum Perdata Hukum Tata Negara Hukum Dagang Hukum Lingkungan Hukum Adat Hukum Islam Hukum Militer Hukum Tindak Pidana Khusus Hukum Administrasi Negara Hukum International
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 18 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 6 No 2 (2025): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2025" : 18 Documents clear
INEQUALITY IN THE IMPLEMENTATION OF INTER-RELIGIOUS MARRIAGE LAW IN INDONESIA: ANALYSIS AND SOLUTIONS Umar, Nasaruddin; Haryanti, Tuti; Pikahulan, Rustam Magun
Law Journal (LAJOUR) Vol 6 No 2 (2025): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2025
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v6i2.266

Abstract

Interfaith marriage in Indonesia has become a complex legal issue with legal disparities between the Marriage Law and the Population Administration Law. The Marriage Law affirms that marriage is valid if conducted according to each religion's law, while the Population Administration Law allows interfaith marriages to be legalized through court decisions. This disparity creates legal uncertainty in Indonesia, as evidenced by differing legal interpretations by judges at various court levels. This research uses normative legal methods with legislative, conceptual, and case approaches to analyze this phenomenon and find solutions. The research findings suggest the need for harmonization between marriage law and population administration. A short-term solution involves issuing Supreme Court regulations that align with religious values, while a long-term solution requires legal reforms to synchronize regulations, ensuring legal certainty for interfaith marriages in Indonesia.
KONSTRUKSI YURIDIS AFFIDAVIT SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT DALAM PERKARA PERDATA LINTAS NEGARA DI INDONESIA: KAJIAN NORMATIF DAN PRAKTIK PERADILAN Hidayat, Muhammad Ibnu
Law Journal (LAJOUR) Vol 6 No 2 (2025): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2025
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v6i2.311

Abstract

Affidavit sebagai pernyataan tertulis di bawah sumpah semakin lumrah diajukan sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata di Indonesia, khususnya untuk perkara lintas negara yang melibatkan saksi atau ahli dari luar negeri. Namun, penggunaan affidavit masih menimbulkan perdebatan yuridis karena belum adanya pengaturan eksplisit dalam hukum acara perdata nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi yuridis affidavit sebagai alat bukti surat, membandingkan kekuatan pembuktiannya dengan alat bukti lainnya, serta menelaah kebutuhan standardisasi hukum di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi pustaka, analisis putusan pengadilan, dan wawancara dengan hakim serta praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa affidavit diterima sebagai alat bukti surat di bawah tangan jika memenuhi syarat formal seperti legalisasi dan terjemahan. Namun, kekuatan pembuktiannya masih dianggap lemah tanpa dukungan bukti lain atau pengakuan dari pihak lawan. Penelitian ini menegaskan perlunya regulasi nasional mengenai standar dan tata cara penerimaan affidavit agar memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak berperkara, serta mengantisipasi disparitas perlakuan antar wilayah dan pengadilan. Implikasi penelitian ini adalah dorongan harmonisasi sistem pembuktian surat dan pembaruan regulasi untuk mendukung keadilan perdata lintas negara di Indonesia.
PERLINDUNGAN HAK KORBAN PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM ERA DIGITAL: INTEGRASI HUKUM PIDANA DAN PERDATA DI INDONESIA Djula, Hazli
Law Journal (LAJOUR) Vol 6 No 2 (2025): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2025
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v6i2.312

Abstract

Kasus pencemaran nama baik di Indonesia menunjukkan tren peningkatan signifikan, terutama seiring dengan perkembangan media sosial dan teknologi digital. Kondisi ini menimbulkan urgensi atas efektivitas perlindungan hukum bagi korban, baik melalui jalur pidana maupun perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum perlindungan korban pencemaran nama baik, membandingkan efektivitas instrumen hukum pidana dan perdata, serta mengevaluasi peran lembaga terkait dalam proses pemulihan nama dan reputasi korban. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik studi kepustakaan, analisis regulasi, telaah literatur, dan kajian putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka perlindungan hukum telah tersedia melalui KUHP, KUH Perdata, UU ITE, dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, implementasi perlindungan masih menghadapi kendala berupa disharmonisasi regulasi, ketidakpastian hasil perlindungan, dan rendahnya literasi hukum masyarakat. Temuan ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi, penguatan literasi digital, serta pengembangan model perlindungan multise¬ktor. Kontribusi penelitian ini terletak pada rekomendasi reformasi kebijakan hukum dan penguatan kolaborasi lintas lembaga untuk mewujudkan perlindungan yang lebih optimal dan berkeadilan bagi korban pencemaran nama baik di Indonesia
STUDI TENTANG IMPLEMENTASI PERATURAN PARKIR DI KOTA GORONTALO: ANALISIS LEGALITAS PERPARKIRAN Ramadhan, Aditiya Sharul
Law Journal (LAJOUR) Vol 6 No 2 (2025): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2025
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v6i2.317

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris tentang legalitas perparkiran di Kota Gorontalo. Dengan menggunakan metode penelitian deskriti kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, hampir di seluruh jalan umum di Kota Gorontalo terutama di tempat-tempat yang ramai dikunjungi masyarakat, terdapat juru parkir non legalitas, tidak memiliki identititas sebagaimana diatur dalam Perda Kota Gorontalo No. 2 Tahun 2019, tentang Penyelenggaraan Parkir. Pasal 8 ayat (5) menyatakan setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan sebagai Juru Parkir, tanpa Surat Tugas dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 9 ayat (a), menegaskan bahwa setiap juru parkir wajib menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Pada saat memungut retribusi parkir tidak menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu lembar kertas yang mencantumkan nomor seri, besarta tarif, nomor pengaduan konsumen, sebagai bukti pembayaran yang dilakukan oleh konsumen parkir kepada pengelola parkir. Dalam konstitusi Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, ditegaskan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Antara pengelola parkir dengan pengguna parkir memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum, karenanya wajib saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing.
KETERKAITAN PRINSIP ITIKAD BAIK DAN DUTY OF CARE DALAM PERLINDUNGAN HAK TANAH BAGI PIHAK YANG TERLIBAT SENGKETA Papeo, Iskandar Marto Arsyad Muhammad
Law Journal (LAJOUR) Vol 6 No 2 (2025): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2025
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v6i2.318

Abstract

Perlindungan hak atas tanah merupakan aspek krusial dalam sistem hukum Indonesia karena tanah memiliki nilai ekonomis, sosial, dan budaya. Meskipun regulasi agraria telah diatur melalui UUPA, PP Pendaftaran Tanah, dan kebijakan digitalisasi, praktik di lapangan masih menghadapi kendala, seperti administrasi yang lemah, rendahnya profesionalisme aparat, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat, sehingga sengketa tanah tetap tinggi. Penelitian ini menganalisis keterkaitan prinsip itikad baik dan duty of care dalam perlindungan hak atas tanah, mengidentifikasi hambatan penerapannya, dan merumuskan rekomendasi strategis. Metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis diterapkan melalui studi dokumentasi regulasi, putusan pengadilan, dan laporan kasus, serta analisis korelasi dan regresi untuk menilai pengaruh kedua prinsip terhadap perlindungan hak tanah. Hasil menunjukkan bahwa itikad baik sebagai landasan moral para pihak, dikombinasikan dengan duty of care sebagai kewajiban hukum dan administratif pejabat pertanahan, menciptakan perlindungan ganda: aman dalam transaksi dan sahih secara administrasi. Strategi penguatan mencakup reformulasi aturan, peningkatan regulasi, digitalisasi, dan harmonisasi hukum perdata serta administrasi, sehingga sistem pertanahan menjadi lebih komprehensif, adil, dan efektif dalam mencegah sengketa.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENGHINAAN FISIK (BODY SHAMING) DI MEDIA SOSIAL Bali, Sandi Pratama Putra
Law Journal (LAJOUR) Vol 6 No 2 (2025): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2025
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v6i2.320

Abstract

Perkembangan media sosial telah menghadirkan fenomena baru dalam interaksi masyarakat, salah satunya adalah penghinaan fisik atau body shaming. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada psikologis korban, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum terkait pertanggungjawaban pidana pelakunya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku body shaming di media sosial dengan menggunakan Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2019/PN Jakarta Barat sebagai studi kasus. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum yang dianalisis meliputi KUHP, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta literatur dan putusan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur tindak pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan ketiadaan alasan pembenar atau pemaaf terbukti dalam perkara ini. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun dengan masa percobaan dua tahun serta biaya perkara Rp5.000. Putusan tersebut mencerminkan kombinasi antara sanksi represif dan rehabilitatif, sekaligus menunjukkan penerapan konsep strict liability dalam kasus body shaming. Penelitian ini menegaskan pentingnya respons hukum pidana Indonesia dalam menghadapi kejahatan di ruang digital yang berdampak langsung terhadap martabat manusia. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya penguatan norma hukum agar body shaming diakui secara eksplisit sebagai tindak pidana, sehingga perlindungan hukum terhadap korban dapat lebih optimal
ANALISIS PELANGGARAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM KONFLIK ISRAEL-PALESTINA Jermias, Farid Fadhlurrahman Thori
Law Journal (LAJOUR) Vol 6 No 2 (2025): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2025
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v6i2.321

Abstract

Konflik bersenjata antara Israel dan Palestina yang telah berlangsung selama beberapa dekade memunculkan berbagai permasalahan dalam konteks hukum humaniter internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran hukum humaniter internasional yang terjadi dalam konflik tersebut serta menilai pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan terhadap pihak-pihak yang terlibat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan metode analisis kualitatif terhadap instrumen hukum internasional seperti Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I dan II, serta Statuta Roma 1998, disertai studi pustaka terhadap putusan-putusan Mahkamah Internasional dan jurnal akademik relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, seperti serangan yang tidak membedakan antara kombatan dan warga sipil, penghancuran fasilitas sipil secara disengaja, serta penggunaan kekuatan yang tidak proporsional. Berdasarkan ketentuan dalam Statuta Roma, tindakan-tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang, yang menimbulkan tanggung jawab pidana individual. Namun, pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan tersebut masih menghadapi tantangan politis dan yuridis, termasuk keterbatasan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dan kurangnya kemauan politik dari negara-negara besar. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme hukum internasional dan dukungan komunitas global untuk mendorong akuntabilitas serta perlindungan hak-hak sipil dalam wilayah konflik.
EKSISTENSI HUKUM ADAT MERARIQ DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA Syahir, Jumrah
Law Journal (LAJOUR) Vol 6 No 2 (2025): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2025
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v6i2.322

Abstract

Penelitian ini membahas praktik Merariq sebagai salah satu tradisi hukum adat masyarakat Sasak di Lombok dalam perspektif hukum positif Indonesia. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana kedudukan dan relevansi tradisi Merariq dalam sistem hukum nasional serta sejauh mana praktik tersebut dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip hukum positif dan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah hubungan antara norma hukum adat dan hukum positif melalui pendekatan normatif dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yang mengandalkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Merariq diakui sebagai bagian dari kekayaan hukum adat Indonesia, sebagaimana dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, namun pelaksanaannya harus disesuaikan dengan ketentuan hukum nasional, khususnya terkait pencatatan perkawinan dan perlindungan terhadap perempuan serta anak. Meskipun mengandung nilai-nilai positif seperti tanggung jawab sosial dan penyelesaian damai, praktik Merariq dapat menimbulkan persoalan hukum apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif melalui pendekatan pluralisme hukum dan restorative justice agar pelestarian budaya lokal tetap berjalan seiring dengan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
SENGKETA TANAH BERSERTIFIKAT GANDA: ANALISIS NORMATIF DAN MODEL PENYELESAIAN MELALUI RECHTSVERWERKING Rohani, Ardika Gilang
Law Journal (LAJOUR) Vol 6 No 2 (2025): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2025
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v6i2.323

Abstract

Sengketa tanah bersertifikat ganda merupakan persoalan hukum yang kompleks dalam sistem pertanahan Indonesia karena mengganggu kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Permasalahan ini timbul akibat lemahnya administrasi pertanahan, kesalahan prosedural, serta kurangnya pengawasan terhadap penerbitan sertifikat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan doktrin Rechtsverwerking sebagai alternatif penyelesaian sengketa tanah bersertifikat ganda, dengan meninjau dasar normatif dan efektivitasnya dalam konteks hukum positif Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, doktrinal, dan analisis yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Rechtsverwerking tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Pokok Agraria, substansinya tercermin dalam Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 yang memberikan perlindungan hukum bagi pihak beritikad baik. Prinsip ini sejalan dengan tujuan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum. Namun, penerapannya masih terkendala oleh ketiadaan aturan teknis yang jelas, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta keterbatasan sistem digitalisasi pertanahan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan integrasi Rechtsverwerking dengan sistem pertanahan elektronik guna menciptakan penyelesaian sengketa yang adil, efisien, dan berkelanjutan
KEDAULAN NEGARA ATAS WILAYAH UDARA : BATASAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM ERA DRONE DAN SATELIT Santriana, Santriana; Muthahir, Ardi
Law Journal (LAJOUR) Vol 6 No 2 (2025): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2025
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v6i2.300

Abstract

Abstrak Kedaulatan negara atas wilayah udara merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang memberikan hak eksklusif kepada negara untuk mengatur ruang udara di atas wilayah teritorialnya. Perkembangan teknologi modern seperti drone dan satelit telah menimbulkan tantangan baru terhadap implementasi prinsip tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip kedaulatan udara diatur dalam hukum internasional serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi negara dalam menegakkannya di era penggunaan drone dan satelit. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun prinsip kedaulatan udara telah diatur secara tegas dalam instrumen internasional seperti Chicago Convention 1944, batas antara ruang udara dan ruang angkasa belum ditentukan secara pasti dalam hukum internasional. Hal ini menciptakan ambiguitas hukum, khususnya dalam menghadapi lintas batas oleh satelit dan pelanggaran wilayah udara oleh drone yang sulit dideteksi. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan norma hukum internasional agar mampu menjawab tantangan teknologi masa kini dan tetap menjamin kedaulatan negara secara utuh.

Page 1 of 2 | Total Record : 18

 1   2 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 2 (2025): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2025 Vol 6 No 1 (2025): Law Journal (LAJOUR) April 2025 Vol 5 No 2 (2024): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2024 Vol 5 No 1 (2024): Law Journal (LAJOUR) April 2024 Vol 4 No 2 (2023): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2023 Vol 4 No 1 (2023): Law Journal (LAJOUR) April 2023 Vol 3 No 2 (2022): Law Journal (LAJOUR) OKTOBER 2022 Vol 3 No 1 (2022): Law Journal (LAJOUR) April 2022 Vol 2 No 2 (2021): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2021 Vol 2 No 1 (2021): Law Journal (LAJOUR) April 2021 Vol 1 No 1 (2020): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2020 More Issue