cover
Contact Name
M Dian Hikmawan
Contact Email
m.dian.hikmawan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
dian.hikmawan@untirta.ac.id
Editorial Address
Jl raya Pandeglang-Rangkas KM 2 Cilendu, Pandeglang-Banten
Location
Kab. pandeglang,
Banten
INDONESIA
Journal of Citizenship
Published by HK-Publishing
ISSN : -     EISSN : 28296028     DOI : https://doi.org/10.37950/joc
Core Subject : Social,
Journal of Citizenship (JOC) is an open-access journal and peer-reviewed journal. JOC try to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social and Political issues in Asia: Democratization, citizenship, Comparative politics, environmental issues, digital society and disruption, community welfare, social development, public policy innovation, international politics & security, media, information & literacy, governance, human rights & democracy. (JOC) Invites researcher, academician, practitioners, and public to submit their critical writings and to contribute to the development of social and political sciences.
Articles 17 Documents
Search results for , issue "volume 5, issue 3, 2026" : 17 Documents clear
Reinterpretasi Varians Anggaran: Sensemaking Auditee dan Paradoks Akuntabilitas Publik Dalam Perspektif Akuntansi Syariah Pada Dpupr Jember Andini Risma Ilhami; Annisa Zahrotun Hasana; Luluk Musfiroh
Journal of Citizenship Volume 5, Issue 3, 2026
Publisher : HK Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v5i2.719

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pemaknaan varians anggaran oleh auditee, bagaimana pemaknaan tersebut membentuk praktik akuntabilitas, serta dalam perspektif akuntansi syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif interpretif melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa varians anggaran dimaknai sebagai fenomena yang wajar karena dipengaruhi faktor teknis dan non-teknis seperti hasil lelang, perubahan harga, dan kondisi lapangan. Pemaknaan ini membentuk praktik akuntabilitas yang tidak hanya berbasis angka, tetapi juga narasi yang didukung data untuk memperoleh legitimasi dari auditor. Dalam praktiknya, terdapat kecenderungan symbolic compliance, di mana kepatuhan lebih bersifat administratif. Varians juga memengaruhi penilaian akuntabilitas, di mana kemampuan menjelaskan varians menjadi kunci dalam membangun kepercayaan. Dalam perspektif akuntansi syariah, pengelolaan anggaran dipandang sebagai amanah, namun masih terdapat kesenjangan antara nilai ideal dan praktik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa varians anggaran merupakan fenomena multidimensional yang mencerminkan aspek teknis, sosial, dan normatif. Kata kunci: varians anggaran, akuntabilitas, sensemaking, symbolic compliance, akuntansi syariah
Framing and Semiotics of Online Media Reporting On The Ira Puspadewi PT ASDP Corruption Case: Critical Discourse Analysis Based On Entman and Barthes Theories: Analisis Wacana Kritis Berbasis teori Entman dan Barthes Arsela Dewi Octavianti; Dwi Putra Asmara
Journal of Citizenship Volume 5, Issue 3, 2026
Publisher : HK Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v5i3.794

Abstract

Public trust in anti-corruption institutions in Indonesia remains fragile, as reflected in the declining score of Indonesia's Corruption Perception Index (CPI) in 2025. The corruption case of former President Director of PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi, attracted public attention because she was found guilty on November 20, 2025, but rehabilitation received from the President, thus sparkng a sharp public debate. This study examines how six Indonesian online media outlets framed the case using Entman's theory and Roland Barthes' semiotic theory. Using a qualitative approach based on critical discourse analysis, this study purposively selected news and photo samples from the period of November 20-28, 2025. The research findings identified four conflicting frames: the legal-institutional frame, the victimization frame, the political intervention frame, and the constitutional frame. Semiotic analysis of the acquittal photo shows a shift in meaning from the denotative sign of a defendant wearing a KPK prisoner's vest to the connotative myth of moral redemption. This study concludes that online media do not merely report legal facts neutrally, but have become an arena for the struggle for the meaning of justice among elite actors. Keywords:  Media Framing, Roland Barthes’s Semiotics, Corruption in State-Owned Enterprises, Online Media, Critical Discourse   Abstrak Kepercayaan publik terhadap institusi antikorupsi di Indonesia masih rapuh, tergambar dari menurunnya skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2025. Kasus korupsi mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi, menjadi perhatian publik karena ia divonis bersalah pada 20 November 2025, namun menerima rehabilitasi dari Presiden, sehingga memicu perdebatan publik yang tajam. Penelitian ini mengkaji bagaimana enam media online Indonesia membingkai kasus tersebut menggunakan teori Entman dan menggunakan teori  semiotika Roland Barthes. Dengan pendekatan kualitatif berbasis analisis wacana kritis, penelitian ini memilih sampel berita dan foto secara purposif dari periode 20-28 November 2025. Temuan penelitian mengidentifikasi empat frame yang saling bertentangan: frame hukum-institusional, frame viktimisasi, frame intervensi politik, serta frame konstitusional. Analisis semiotik atas foto pembebasan menunjukkan pergeseran makna dari tanda denotatif seorang terdakwa berompi tahanan KPK menuju mitos konotatif tentang penebusan moral. Penelitian ini menyimpulkan bahwa media online tidak sekadar melaporkan fakta hukum secara netral, melainkan menjadi arena pertarungan makna keadilan di antara aktor-aktor elite. Kata kunci: Framing Media, Semiotika Roland Barthes, Korupsi BUMN, Media Online, Wacana Kritis
Penerapan Metode Diskusi Kelompok dalam Meningkatkan Keberanian Berpendapat Peserta Didik Kelas VII A SMP Negeri 3 Bajawa Valentina Viktoria Lame Dolu
Journal of Citizenship Volume 5, Issue 3, 2026
Publisher : HK Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v5i3.837

Abstract

Penelitian tindakan kelas ini bertujuan mendeskripsikan penerapan metode diskusi kelompok dan mengetahui pengaruhnya terhadap keberanian berpendapat peserta didik pada materi Aku Citra Allah di kelas VII A SMP Negeri 3 Bajawa. Penelitian menggunakan desain Kemmis dan McTaggart yang dilaksanakan dalam dua siklus, masing-masing terdiri atas tahap perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah 17 peserta didik kelas VII A (13 laki-laki dan 4 perempuan). Data dikumpulkan melalui observasi dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan perhitungan persentase. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan persentase peserta didik pada kategori baik dan sangat baik secara konsisten, dari 17,6% pada kondisi awal menjadi 47,1% pada Siklus I, dan 76,5% pada Siklus II, sehingga melampaui indikator keberhasilan sebesar 75%. Peningkatan pada Siklus II terutama didorong oleh pembagian peran bergiliran dalam kelompok (moderator, notulis, dan juru bicara) serta penguatan positif yang lebih intensif dari guru. Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode diskusi kelompok efektif meningkatkan keberanian berpendapat peserta didik pada pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti.
Rekonstruksi Hak Prerogatif Presiden Dalam Penataan Kementerian Pada Sistem Presidensial Indonesia Dihan Ahmad Baslayn; Reni Febriani; Andritia Permana; Novan Aulia Izzati Permana
Journal of Citizenship Volume 5, Issue 3, 2026
Publisher : HK Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v5i3.838

Abstract

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 menghapus batas paling banyak 34 kementerian dan menyerahkan jumlah kementerian pada kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden. Perubahan ini beriringan dengan terbentuknya Kabinet Merah Putih sebagai kabinet terbesar sejak Reformasi, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai batas konstitusional hak prerogatif Presiden. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan historis dan normatif hak prerogatif Presiden dalam pembentukan kementerian negara serta batas konstitusionalnya pasca berlakunya undang-undang tersebut. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan kasus, dengan bahan hukum yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan menteri merupakan kewenangan konstitusional Presiden berdasarkan Pasal 17 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, sedangkan pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian merupakan materi undang-undang sehingga tidak sepenuhnya bersifat prerogatif. Penghapusan batas jumlah kementerian tanpa parameter terukur berpotensi mendorong pengisian kabinet berbasis akomodasi koalisi, memperbesar beban birokrasi dan anggaran, menimbulkan tumpang tindih kewenangan, serta melemahkan pengawasan legislatif. Oleh karena itu, prinsip checks and balances perlu diwujudkan melalui perumusan parameter objektif kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, penguatan pertimbangan DPR, dan pelaksanaan konsisten putusan Mahkamah Konstitusi tentang larangan rangkap jabatan wakil menteri.
Parameter Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dalam Kasus Pencurian yang Menyebabkan Kematian: Analisis Kasus Muhyani di Kota Serang Dihan Ahmad Baslayn
Journal of Citizenship Volume 5, Issue 3, 2026
Publisher : HK Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v5i3.839

Abstract

Dalam sejarah peradaban manusia pencurian ada sejak terjadinya ketimpangan antara kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan dan ketidakpemilikan cenderung membuat seseorang melakukan perbuatan menyimpang. Pembunuhan terhadap pencuri adalah fenomena yang sering muncul di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Tindakan tersebut memunculkan dilema moral dan hukum yang kompleks dalam penegakan hukum pidana. Fenomena ini menimbulkan berbagai pertanyaan tentang keadilan, hak asasi manusia, dan batasan dalam perlindungan diri. Pembahasan mengenai tindakan pembunuhan terhadap pencuri menuntut pemahaman mendalam akan kerangka hukum yang mengatur tindakan tersebut, sekaligus menganalisis aspek-aspek keadilan dan moralitas dalam konteks penegakan hukum. Kajian ini mempertahankan sejauh mana perlindungan diri dapat dibenarkan dalam hukum pidana, dan sejauh mana hukum mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam kasus-kasus semacam ini. Solusi yang ditawarkan dalam peristiwa tersebut dengan menekankan pemahaman hukum masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) berkolaborasi dengan Pemerintah Kecamatan Walantaka. Target yang ingin dicapai antara lain, Pertama memberikan pendampingan, sosialisasi penguatan kesadaran masyarakat terkait proses pembelaan terpaksa yang benar menurut pandangan hukum. KUHP mengatur mengenai alasan penghapus pidana pada pembelaan terpaksa (noodweer). Kedua, penulis menggambarkan studi kasus dan simulasi. Proses ini menjadi penting karena setiap keadaan kejadian suatu perkara memiliki sudut pandang yang berbeda-beda tergantung kejadian perkaranya. Ketiga, penekanan pentingnya kewaspadaan terhadap tindak pidana orang lain, masyarakat di dorong untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar, terutama terhadap gerak-gerik mencurigakan dari orang asing atau situasi yang tidak wajar. Kemudian jika terdapat kejadian yang mencurigakan, masyarakat diharapkan berani melapor (early warning) kewaspadaan aktif termasuk keberanian melaporkan tindakan mencurigakan kepada pihak berwajib sebelum tindak pidana benar-benar terjadi atau sebelum kerugian membesar. Kata kunci: Pencurian, Pembelaan Terpaksa, Menyebabkan Matinya Orang Lain
Strategi Komunikasi Politik Partai Dalam Menghadapi Dominasi Pemilih Generasi Z dan Milenial Pada Pemilu Indonesia 2029 Ristu Tri Hastawan
Journal of Citizenship Volume 5, Issue 3, 2026
Publisher : HK Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v5i3.843

Abstract

Transformasi demografi pemilih dan percepatan teknologi digital diproyeksikan menjadi faktor penentu dinamika politik Indonesia menjelang Pemilu 2029. Pada Pemilu 2024, Generasi Z dan Milenial mencapai sekitar 58,38% dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 61–65% pada Pemilu 2029. Kondisi ini menuntut partai politik mengubah orientasi komunikasi dari kampanye konvensional menjadi pendekatan berbasis data, teknologi digital, dan pembangunan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik pemilih Generasi Z dan Milenial, mengidentifikasi tantangan komunikasi politik menuju Pemilu 2029, serta merumuskan model strategi komunikasi politik yang adaptif bagi partai politik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research), memanfaatkan data resmi KPU, BPS, dan APJII serta literatur ilmiah nasional dan internasional, yang dianalisis melalui teknik analisis isi (content analysis) yang dipadukan dengan pendekatan SWOT dan PESTEL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi pemilih muda mengubah paradigma komunikasi politik dari pendekatan berpusat pada figur menuju komunikasi yang menekankan kredibilitas, interaksi, transparansi, dan bukti empiris, sementara perkembangan kecerdasan buatan, media sosial, disinformasi, dan fenomena creator politics menjadi tantangan sekaligus peluang. Penelitian ini menawarkan Data-Driven Political Communication Model (DDPCM) yang mengintegrasikan analisis data pemilih, segmentasi audiens, narasi berbasis isu, pemanfaatan kecerdasan buatan, penguatan komunitas digital, dan evaluasi berkelanjutan sebagai kerangka strategis menghadapi Pemilu 2029. Penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan elektoral partai politik ke depan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan organisasi, tetapi juga oleh kemampuan mengelola komunikasi politik yang adaptif, berbasis data, dan berorientasi pada kepercayaan publik.
Governansi Kolaboratif pada MPP Nyawiji: Sinergi Antarlembaga dan Responsivitas Pelayanan Publik di Kabupaten Wonogiri Nurul Hasanah; Mohamad Iyos Rosyid; Sahla Agna Nafisa; Siti Nur Rohmah; Asti Nurhidayah; M. Alif Alfarizi; Nur Az-Zahra Firdausyi; Ipah Holipah; Ahmad Rois Mauludin
Journal of Citizenship Volume 5, Issue 3, 2026
Publisher : HK Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v5i3.851

Abstract

The implementation of Public Service Malls (MPP) is part of bureaucratic reform aimed at improving the quality of public services through cross-agency service integration. This study aims to analyze the implementation of collaborative governance in the Nyawiji Public Service Mall (MPP) in Wonogiri Regency and its contribution to improving the responsiveness of public services. The study used a qualitative approach with descriptive methods. Data were obtained through observation, interviews, and documentation studies involving MPP managers, the Investment and One-Stop Integrated Service Agency (DPMPTSP), and agencies affiliated with the MPP. Data analysis employed the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana, encompassing the stages of data condensation, data presentation, and drawing and verifying conclusions. Data validity was tested through triangulation of sources and techniques. The results indicate that collaborative governance in the Nyawiji MPP is implemented through inter-agency coordination, alignment of service standards, utilization of information technology, and collaborative resolution of service issues. Collaboration involves regional apparatus organizations, vertical agencies, ministries, state-owned enterprises (BUMN), regional-owned enterprises (BUMD), village governments, and other public service institutions within the integrated service system. The implementation of collaboration contributes to increased service responsiveness through the provision of digital, hybrid, and manual services, as well as the innovation of free Regional Business Identification Number (NIB) issuance for micro-entrepreneurs. Research results show that collaborative governance can increase the effectiveness, efficiency, and responsiveness of public services, as well as encourage more integrated, adaptive, and community-oriented services. Keywords: Collaborative Governance, Public Service Mall, Service Responsiveness.
Transparansi Algoritmik dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Digital: Studi Eksperimental dalam Konteks Kota Bandung Rizki Mulyana
Journal of Citizenship Volume 5, Issue 3, 2026
Publisher : HK Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v5i3.852

Abstract

Pemanfaatan sistem algoritmik dalam pelayanan publik digital memunculkan persoalan mendasar mengenai transparansi, akuntabilitas, keadilan prosedural, dan kepercayaan warga, khususnya ketika keputusan otomatis maupun keputusan yang dibantu algoritma memengaruhi akses masyarakat terhadap pelayanan publik. Penelitian ini menganalisis pengaruh dua dimensi transparansi algoritmik, yaitu accessibility dan explainability, terhadap kepercayaan pada algoritma, kepercayaan pada aparatur publik, persepsi akuntabilitas algoritmik, dan keadilan prosedural dalam konteks pelayanan publik digital di Kota Bandung. Penelitian menggunakan pendekatan behavioral public administration melalui dua eksperimen survei berbasis skenario dengan desain faktorial 2 × 2 yang memanipulasi tingkat accessibility rendah–tinggi dan explainability rendah–tinggi pada konteks keputusan berdiskresi rendah dan tinggi. Karena belum tersedia data lapangan aktual, naskah demonstratif ini menggunakan reconstructed pilot/simulated experimental dataset yang terdiri atas 960 profil partisipan sintetis dan 1.920 observasi skenario. Hasil menunjukkan bahwa pada keputusan berdiskresi rendah, explainability meningkatkan kepercayaan pada algoritma secara signifikan (B = 0,559; p < 0,001), sedangkan accessibility tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepercayaan algoritmik. Namun, kedua dimensi transparansi secara signifikan meningkatkan persepsi akuntabilitas dan keadilan prosedural. Pada keputusan berdiskresi tinggi, accessibility (B = 0,422; p < 0,001) dan explainability (B = 0,418; p < 0,001) sama-sama meningkatkan kepercayaan pada algoritma, sedangkan explainability juga meningkatkan kepercayaan terhadap aparatur. Efek paling kuat ditemukan pada persepsi akuntabilitas. Analisis lintas konteks menunjukkan bahwa nilai tambah accessibility semakin penting ketika tingkat diskresi meningkat, sementara pengaruh explainability relatif konsisten. Keadilan prosedural juga memediasi sebagian hubungan antara transparansi dan akuntabilitas. Temuan menegaskan bahwa tata kelola algoritmik yang akuntabel membutuhkan kombinasi akses audit, penjelasan yang dapat dipahami, answerability, contestability, pengawasan manusia, koreksi data, dan mekanisme pemulihan.
Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial dan Partisipasi Politik Generasi Muda: Model Proof-of-Concept untuk Demokrasi Lokal di Provinsi Banten Ira Sopiyah
Journal of Citizenship Volume 5, Issue 3, 2026
Publisher : HK Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v5i3.853

Abstract

Kecerdasan artifisial generatif (generative artificial intelligence/GAI) semakin berperan sebagai perantara informasi yang digunakan generasi muda untuk mencari, meringkas, menafsirkan, dan memproduksi konten politik. Berangkat dari studi Karanja dan Musili (2026) mengenai aktivisme politik berbasis AI pada Gen Z Kenya, artikel ini mengembangkan model kontekstual mengenai perubahan perilaku politik berbasis AI dalam demokrasi lokal di Provinsi Banten. Karena tidak tersedia dataset lapangan, seluruh hasil numerik dalam artikel menggunakan dataset survei simulasi yang diberi label secara eksplisit (N = 440), mencakup delapan kabupaten/kota di Banten, dan tidak boleh diperlakukan sebagai estimasi populasi atau hasil survei aktual. Penelitian memodelkan empat konstruk reflektif, yaitu pemanfaatan AI, apropriasi AI untuk kepentingan politik, partisipasi politik online, dan partisipasi politik offline, kemudian mengevaluasi model pengukuran dan model struktural menggunakan alur analisis berorientasi PLS-SEM dengan 5.000 bootstrap. Model pengukuran simulasi menunjukkan konsistensi internal tinggi (Cronbach’s alpha = 0,903–0,913; composite reliability = 0,928–0,935), validitas konvergen (AVE = 0,722–0,743), dan validitas diskriminan yang memadai (HTMT < 0,71). Pada model struktural, pemanfaatan AI berhubungan kuat dengan apropriasi AI politik (? = 0,581; p < 0,001), apropriasi AI politik berhubungan dengan partisipasi online (? = 0,463; p < 0,001), dan partisipasi online berhubungan dengan partisipasi offline (? = 0,491; p < 0,001). Sebaliknya, jalur langsung pemanfaatan AI terhadap partisipasi offline kecil dan tidak signifikan (? = 0,052; p = 0,263), sedangkan jalur mediasi serial melalui apropriasi politik dan partisipasi online signifikan (? = 0,132; IK 95% [0,095; 0,174]). Pola simulasi ini menegaskan interpretasi berbasis mekanisme: AI tidak otomatis menghasilkan partisipasi politik; pengaruh politiknya muncul ketika generasi muda mengapropriasi AI untuk tujuan kewargaan-politik dan menghubungkan keterlibatan digital dengan praktik demokrasi offline.
Pelibatan Masyarakat dalam Inovasi Pelayanan Publik: Peran Responsivitas Pemerintah dan Biaya Partisipasi di Provinsi Banten Muhamad Suhada
Journal of Citizenship Volume 5, Issue 3, 2026
Publisher : HK Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v5i3.855

Abstract

Pelibatan masyarakat dapat menyediakan informasi yang cepat bagi pemerintah daerah mengenai kegagalan pelayanan sekaligus membentuk basis umpan balik bagi inovasi pelayanan publik. Namun, keberadaan kanal pelaporan digital tidak otomatis menghasilkan partisipasi karena masyarakat menimbang manfaat yang diharapkan terhadap biaya upaya, privasi, serta kemungkinan pemerintah benar-benar merespons. Penelitian ini mengembangkan model eksperimental pelibatan masyarakat dalam inovasi pelayanan publik di Provinsi Banten dengan mengintegrasikan technology-enabled coproduction, kalkulasi manfaat-biaya, konfigurasi kelembagaan, dan responsivitas pemerintah daerah. Analisis menggunakan reconstructed/simulated pilot dataset, bukan observasi terhadap warga Banten nyata. Desain simulatif terdiri atas 680 profil responden dewasa yang masing-masing menyelesaikan lima paired-profile conjoint tasks sehingga menghasilkan 6.800 observasi profil. Delapan atribut diacak: tingkat keparahan masalah, dampak yang diharapkan dari laporan, responsivitas pemerintah, beban upaya pelaporan, kebutuhan data pribadi, jenis penyedia layanan, jenis platform pelaporan, dan umpan balik setelah penyelesaian. Average Marginal Component Effects (AMCEs) diestimasi melalui linear probability model dengan respondent-clustered standard errors dan dilengkapi Marginal Means (MMs), difference-in-MMs, analisis interaksi, serta robustness checks. Hasil menunjukkan bahwa keparahan masalah yang tinggi, kepastian bahwa laporan digunakan untuk prioritas perbaikan, serta respons pemerintah yang cepat dan dapat dipantau merupakan atribut positif terkuat. Sebaliknya, kewajiban memberikan identitas tambahan dan prosedur pelaporan yang lebih membebani menurunkan probabilitas suatu profil dipilih. Label sektor penyedia dan platform secara langsung relatif lemah, tetapi konfigurasi lintas sektor menghasilkan preferensi positif moderat. Responsivitas tinggi juga sebagian mengurangi dampak negatif biaya upaya dan privasi. Temuan menegaskan bahwa inovasi pelayanan partisipatif perlu mengutamakan pelaporan rendah friksi, minimisasi data pribadi, transparansi status, tindak lanjut yang terlihat, dan closed feedback loop.

Page 1 of 2 | Total Record : 17