Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 2, No 2 (2020)"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PADA KONSUMEN ATAS PELAKU USAHA YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL PADA PRODUK GULA PASIR IMPOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PUTUSAN NOMOR 310/Pid.Sus/2015/PN.Mpw) ]]>
<![CDATA[Alfina Julita Noor Asriani]]>;
<![CDATA[Agus Mardianto]]>;
<![CDATA[Khrisnoe Kartika]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 2, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.2.70
<![CDATA[Masalah label khususnya mengenai label pangan kurang mendapat perhatian dari konsumen maupun pelaku usaha. Ketiadaan informasi yang benar, jelas dan jujur yang seharusnya tercantum dalam label bisa menyesatkan konsumen dan tentunya berakibat hukum pada pelaku usaha untuk bertanggung jawab apabila sampai merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum pada konsumen atas pelaku usaha yang tidak mencantumkan label pada produk gula pasir impor berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2015/PN.Mpw). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, data yang diperoleh disajikan dengan teks deskriptif sistematis, dan metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa konsumen sudah mendapat perlindungan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2015/PN. Mpw, hakim dalam putusannya telah menerapkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk menjerat Usman Alias US Bin (Alm) SUNARDI, tetapi hakim dalam menerapkan hukumnya kurang lengkap karena hanya menerapkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hakim tidak menerapkan Pasal 8 ayat (1) huruf i dan j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk menjerat Usman Alias US Bin (Alm) SUNARDI. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Label]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA (STUDI KOMPARASI PUTUSAN NOMOR: 2/G/LH/2018/PTUN.DPS. DAN NOMOR: 110/G/LH/2018/PTUN-MDN) ]]>
<![CDATA[Bintang Parashtheo]]>;
<![CDATA[Abdul Aziz Nasihuddin]]>;
<![CDATA[Weda Kupita]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 2, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.2.58
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan kepentingan organisasi lingkungan hidup dalam sengketa tata usaha negara dan mengetahui pertimbangan hukum hakim yang menolak gugatan organisasi lingkungan hidup Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dalam sengketa tata usaha negara lingkungan hidup berdasarkan putusan Nomor: 110/G/LH/2018/PTUN-MDN. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statue Approach). Kemudian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis dengan metode analisis normatif kualitatif. Adapun penyajian data ini disajikan dalam bentuk teks deskriptif naratif yang disusun secara sistematis sebagai suatu kesatuan yang utuh. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa organisasi lingkungan hidup Indonesia dalam putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.DPS. dan Nomor: 110/G/LH/2018/PTUN-MDN yaituPerkumpulan Masyarakat Indonesia Pencinta Lingkungan dan Perdamaian (Greenpeace) dan WALHI secara kimulatif memiliki full legal capacity dari organisasi lingkungan hidup sebagai mana termuat dalam Pasal 92 Ayat 3 Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), secara konkrit menunjukan peran kedua organisasi lingkungan hidup sebagai penunjang bagi pengelolaan lingkungan hidup. Pertimbangan hukum hakim yang menolak gugatan organisasi lingkungan hidup WALHI pada putusan Nomor: 110/G/LH/2018/PTUN-MDN berdasar pada Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 92, Pasal 93, Pasal 1 Ayat 32 dan Ayat 25 UUPPLH yang dikaitkan dengan Pasal 3 Ayat 1 Huruf c Anggaran Dasar Yayasan WALHI,terdapat cukup alasan hukum bagi WALHI untuk menyatakan dirinya “merasadirugikan secara langsung” dengan terbitnya objek sengketa sebagaimana Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UUPERATUN. Kata Kunci : Kedudukan, Kepentingan, Organisasi Lingkungan Hidup Indonesia, Sengketa Tata Usaha Negara.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS FREIES ERMESSEN SEBAGAI DASAR KEABSAHAN KEPUTUSAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN TENTANG DEMOSI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 088/G/2014/PTUN.SMG) JURIDIC ANALYSIST ABOUT FREIES ERMESSEN AS DECISION LEGALITY FUNDAMENTAL BY EMPLOYMENT SUPERVISORY OFFICER ABOUT DEMOTION (SEMARANG STATE ADMINISTRATIVE COURT CASE STUDY NUMBER: 088/G/2014/PTUN.SMG) ]]>
<![CDATA[Arista Jehan Sandy]]>;
<![CDATA[Tedi Sudrajat]]>;
<![CDATA[Weda Kupita]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 2, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.2.49
<![CDATA[This research is sourced from the Semarang State Administrative Court Case Study Number: 088 / G / 2014 / PTUN.SMG, which will elaborate on how the Employment Supervisory Officer authority uses discretionary power in determining demotion decisions, also how the judges determines legal consideration in determining the cancellation of demotion decree that against the discretionary power principle. Defendant in this case is Magelang Regency Regent with lawsuit object is Magelang Regent Decree Number 821.2/123/KEP/13/2014 at 26 September 2014. The method research used in this study is normative juridict with statute approach, case approach, and conceptual approach. The author uses primary legal materials and secondary legal materials with normative legal inventory and scientific literature studies related to research. The legal materials is processed by qualitative data analysis methods with grammatical interpretation, systematic interpretation, and authentic interpretation. Based on this research, discretionary power principle in demotion decree is not in accordance with Legislation Number 30, 2014 that regulate about using discretionary power as decision legality fundamental that use discretionary power, because demotion is rigidly regulated in Government Regulation Number 53, 2010. The Judges decide to cancel the decree because defendant violated his authority as employment supervisory officer, the decree is against the rule of discretionary power, and defendant uses improper legal standing in issuing the decree. Keywords: Discretionary Power, Demotion Decree, State Administrative DecisionLegality]]>
<![CDATA[PENERAPAN PASAL 21 AYAT (2) HURUF (A) UNDANG- UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DALAM PUTUSAN NOMOR 01/PDT.SUS-MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST ]]>
<![CDATA[Dheya Rahmawati]]>;
<![CDATA[Agus Mardianto]]>;
<![CDATA[Sukirman Sukirman]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 2, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.2.66
<![CDATA[Merek merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual dalam pengelompokan Hak Milik Perindustrian (Industrial Property Right) berfungsi untuk membedakan asal maupun kualitas barang dan/atau jasa sejenis antara suatu perusahaan dengan perusahaan lain. Peraturan merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 (atau disingkat UUMIG). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan metode analisis data secara normatif kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.JKT.PST mengenai pendaftaran merek-merek HUGO BOSS milik Penggugat dan merek-merek HUGO FEMINIME, HUGO JEANS, dan HUGO BOY milik Tergugat yang disengketakan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Ayat (2) huruf (a) UUMIG. Bahwa merek milik Tergugat telah menyerupai nama badan hukum milik Penggugat, sehingga Tergugat tidak mempunyai itikad baik dalam mendaftarkan merek tersebut. Karena merek HUGO BOSS merupakan bagian dari nama grup badan hukum Penggugat, yaitu HUGO BOSS AG dan HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG, Maka merek terdaftar dapat berupa nama lengkap maupun sebagian nama badan hukum pemilik merek. Oleh karena itu merek milik Tergugat yang telah didaftarkan tersebut harus dibatalkan/dinyatakan tidak sah. Kata Kunci : Pembatalan Merek, Badan Hukum, Hugo Boss.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PEMBUKTIAN OBSTRUCTION OF JUSTICE OLEH ADVOKAT LUCAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI KASUS LIPPO GROUP (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 90/Pid.Sus/TPK/2018/PN. Jkt.Pst dan Putusan Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2019/PT.DKI) ]]>
<![CDATA[Reza Khaeru Umammi]]>;
<![CDATA[Sanyoto Sanyoto]]>;
<![CDATA[Rani Hendriana]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 2, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.2.54
<![CDATA[Korupsi terjadi secara sistematis dan meluas sehingga pemberantasannyaharus dilakukan dengan cara yang luar biasa. Kendala dalam penegakanpemberantasan tindak pidana korupsi salah satunya adalah banyaknyaperbuatan yang bersifat menghalangi proses peradilan tindak pidana korupsi.Perbuatan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atautidak langsung penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi disebutObstruction Of Justice. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalahyuridis normatif dengan menggunkanan metode pendekatan analitis danperbandingan, serta spesifikasi penelitian yaitu preskripif. Berkaitan denganpembuktian, Terdakwa atas nama Lucas sebagai Advokat telah terbuktimelakukan Obstruction Of Justice dalam proses penyidikan korupsi penyuapanpanitera yang dilakukan oleh Eddy Sindoro. Hasil penelitian menunjukkanbahwa terdapat perbedaan penjatuhan pidana pada Putusan No.90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN. Jkt Pst dan Putusan No.13/Pid.Sus/Tpk/2019/PT.DKI. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengurangihukuman agar tidak terjadi disparitas yang tinggi maka pidana yang dijatuhkankepada Eddy Sindoro selaku Pleger dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Lucas sebagai Medepleger tidak boleh terlalu tinggi perbedaanpidana yang dijatuhkan. Putusan ini dianggap tidak tepat karena merupakanpenjatuhan sanksi pidana pada perkara yang berbeda antara Eddy Sindoro(Korupsi Lippo) dan Terdakwa Lucas (Obstruction Of Justice), sehingga justrumenghilangkan esensi filosofis dibentuknya Pasal 21 Undang-Undang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Termasukdikesampingkannya aspek yuridis yang menunjukkan peranan terdakwa dalamterjadinya Obstruction Of Justice dan profesi Terdakwa sebagai Adovokatseharusnya sebagai dasar yang memberatkan, dan aspek sosiologis yaknidikesampingkannya tujuan dan manfaat hukum dalam pencegahan ObstructionOf Justice.Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Obstruction Of Justice, PutusanPengadilan]]>
<![CDATA[PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGGUNAAN SURAT PALSU (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 914/Pid.B./2018/PN.Jkt.Sel.) ]]>
<![CDATA[Trisya Livy Astari]]>;
<![CDATA[Antonius Sidik Marsono]]>;
<![CDATA[Dessi Perdani Yuris Puspita Sari]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 2, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.2.71
<![CDATA[Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam Perkara Nomor914/Pid.B./2018/PN.Jkt.Sel., salah satu alat bukti surat yang digunakan adalah berupa surat yang diduga palsu. Permasalahannya kemudian adalah bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti surat tersebut, jika dikaitkan dengan Pasal 183 KUHAP dan Pasal184 KUHAP. Setidaknya permasalahan ini yang menjadi alasan bagi penulis untuk mengambil skripsi dengan judul Pembuktian Tindak Pidana Penggunaan Surat Palsu (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 914/Pid.B./2018/PN.Jkt.Sel.Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis kekuatan pembuktian surat palsu dalam tindak pidana penggunaan surat palsu dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan dan dokumenter serta diuraikan secara sistematis. Hasil Putusan Nomor 914/Pid.B./2018/PN.Jkt.Sel diperoleh hasil bahwa tindak pidana penggunaan surat palsu yaitu Kartu Tanda Penduduk, berkaitan dengan adanya alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa tersebut sudah terpenuhinya minimum alat bukti dan terpenuhinya semua unsur Pasal 263 ayat (2) KUHP. Hakim juga melihat fakta-fakta hukum di persidangan dan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana maka dari itu terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggunaan surat palsu. Kata Kunci: Pembuktian, Alat Bukti surat, Penggunaan Surat Palsu]]>
<![CDATA[CERAI GUGAT KARENA KEKERASAN PSIKIS (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: 0639/Pdt.G/2018/Pa.Jp) ]]>
<![CDATA[Widi Artono]]>;
<![CDATA[Haedah Faradz]]>;
<![CDATA[Mukhsinun Mukhsinun]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 2, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.2.59
<![CDATA[Pengertian Perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-undangNomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanitasebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yangbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun padakenyataannya tujuan perkawinan itu tidak selalu tercapai, bahkan sebaliknyakandas atau gagal ditengah jalan, perkawinan yang keadaannya tidak harmonistidak baik jika dibiarkan begitu saja, demi kepentingan kedua belah pihak suamiisteri,perkawinan yang tidak harmonis dapat diputus melalui perceraian.Perceraian merupakan putusnya ikatan perkawinan antara suami-isteri denganputusan pengadilan melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan dan adacukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagisebagai suami-isteri, sebagaimana yang terdapat pada putusan PengadilanAgama Jakarta Pusat Nomor:0639/Pdt.G/2018/PA.JP yang akan penulis teliti.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hukum apa yang hakimgunakan dalam memutus perkara gugat cerai dan akibat hukum dari putusanhakim terhadap kedua belah pihak. Metode penelitian yang peneliti pakai adalahdengan pendekatan Yuridis Normatif, metode pendekatan dengan pendekatanPerundangundangan, pendekatan analitis, spesifikasi penelitian denganinventarisasi hukum positif dan sinkronisasi hukum, sumber data yang digunakandata sekunder, metode pengumpulan data dengan studi pustaka, metodepenyajian data disajikan dalam bentuk uraian atau teks naratif dan metode analisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkanbahwa pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan AgamaJakarta Pusat adalah menggunakan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1Tahun 1974 juntco Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975. Juntco Pasal 116 KHI, Peneliti berpendapat bahwa terdapat fakta hukumlain yaitu adanya unsur kekerasan psikis, sehingga alasan perceraian yangtercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juntcoPasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juntco Pasal 116huruf (d) KHI juga dapat dijadikan sebagai alasan mengabulkan gugatan, yaitusalah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yangmembahayakan terhadap pihak lain.Kata Kunci : Cerai Gugat, Kekerasan Psikis]]>
<![CDATA[PERCERAIAN KARENA MENELANTARKAN RUMAH TANGGA (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Kota Banjarbaru No.0011/Pdt.G/2018/PA.Bjb) ]]>
<![CDATA[Bangkit Yusuf Sulaeman]]>;
<![CDATA[Siti Muflichah]]>;
<![CDATA[Haedah Faradz]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 2, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.2.50
<![CDATA[Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun dalam praktik banyak terjadi permasalahan kehidupan rumah tangga yang berakibat perceraian, sehingga tujuan dari perkawinan tersebut tidak tercapai, seperti halnya salah satu perkara mengenai perceraian karena menelantarkan Rumah tangga yang terjadi dipengadilan Agama Kota Banjarbaru dengan nomor perkara : 0011/Pdt.G/2018/PA.Bjb. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara pada putusan Pengadilan Agama Kota Banjarbaru Nomor: 0011/Pdt.G/2018/PA.Bjb. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian preskriptif analisis, metode pengumpulan data studi kepustakaan, metode analisis data normatif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan mengenai perceraian karena Menelantarkan Rumah Tangga pada Putusan Pengadilan Agama Kota Banjarbaru Nomor 0011/Pdt.G/2018/PA.Bjb. maka dapat disimpulkan bahwa hakim dalam memutuskan perkara tersebut berdasarkan pada pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama Kota Banjarbaru. Hakim dalam mengabulkan perkara tersebut mendasarkan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf (f) jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menurut peneliti pertimbangan hakim dapat dilengkapi dengan Pelanggaran Taklik talak karena antara Penggugat dan Tergugat sudah saling tak peduli selama 11 bulan Kata kunci : Perceraian, Menelantarkan]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PENYUSUNAN AMDAL PADA KEGIATAN PERTAMBANGAN BATUBARA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP ]]>
<![CDATA[Nixon Randy Sinaga]]>;
<![CDATA[Abdul Aziz Nasihuddin]]>;
<![CDATA[Sri Hartini]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 2, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.2.67
<![CDATA[Pertambangan batubara merupakan salah satu bentuk kegiatan dan/atau usaha pemanfaatan sumber daya alam yang berada di bawah penguasaan negara. Hal ini menegaskan kegiatan pertambangan batubara tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Amdal sebagai instrumen pencegahan kerusakan lingkungan, wajib dimuat dalam setiap regulasi yang terkait dengan kegiatan pertambangan batubara, termasuk di dalamnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Hal ini pada gilirannya juga bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak asasi warga negara terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jaminan yang telah termuat dalam konstitusi juga harus diturunkan pada peraturan perundang-undangan yang demokratis dan terbuka bagi masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum serta perlindungan atas perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis ketentuan pengaturan penyusunan Amdal dalam peraturan perundang-undangan pada kegiatan pertambangan batubara serta menganalisis ketentuan serta penjaminan terhadap hak atas keterlibatan masyarakat dalam penyusunan Amdal dan dampak lingkungan yang timbul akibat kegiatan pertambangan batubara. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang- undangan yang analitis, dan menggunakan spesifikasi deskriptif serta analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa PermenLHK No.38 Tahun 2019 memiliki muatan yang bertentangan dengan UUPPLH maupun UU Minerba terkait kewajiban penyusunan Amdal pada kegiatan eksplorasi pertambangan. Jaminan hak atas keterlibatan masyarakat dalam kontrol lingkungan hidup yang telah diatur dalam UUPPLH, pada kegiatan pertambangan batubara justru diciderai oleh ketentuan dalam UU Minerba.Kata Kunci : Lingkungan Hidup, Pertambangan Batubara, Amdal]]>
<![CDATA[PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP PEKERJA/BURUH KARENA KESALAHAN BERAT (Studi Putusan Nomor 3/Pdt. Sus-PHI/2019/PN.Amb) ]]>
<![CDATA[Laeli Elviyani Marsanti]]>;
<![CDATA[Siti Kunarti]]>;
<![CDATA[Supriyanto Supriyanto]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 2, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.2.55
<![CDATA[Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan pengusaha terhadap pekerja/buruh karena kesalahan berat, pekerja/buruh akan melakuka penyelesaian perselisihan melalui non litigasi dan litigasi untuk mendapatkan hakhaknya sebagai akibat pemutusan hubungan kerja. Permasalahan skripsi ini tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengeluarkan putusan tentang pekerja/buruh dengan alasan kesalahan berat dan implikasi hukum yang timbul dikeluarkan Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Amb. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengeluarkan putusan tentang pekerja/ buruh dengan alasan kesalahan berat dan implikasi hukum yang timbul dikeluarkan Putusan Nomor 3/Pdt.SusPHI/2019/PN.Amb. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah preskriptif analisis, sumber bahan hukum bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan metode penyajian data dalam bentuk teks naratif dan disusun secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam mengeluarkan putusan tentang pekerja/buruh dengan alasan kesalahan berat yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, penggugat tidak ingin bekerja kembali maka berhak atas uang pesangon, uang masa kerja, uang penggantian hak, dikaitkan dengan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Implikasi hukum yang timbul dengan dikeluarkannya putusan tentang pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena kesalahan berat yaitu: Pihak yang mengakhiri pemutusan hubungan kerja harus membayarkan ganti rugi sesuai Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka penggugat mendapat hak-haknya terdiri uang pesangon, uang masa kerja, uang penggantian. Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja, Kesalahan Berat, HubunganIndustrial]]>
